Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Skandal Bupati Aceng, Tim Kemendagri Turun Tangan

Written By Unknown on Rabu, 05 Desember 2012 | 10.30

Rabu, 05 Desember 2012 | 09:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri ikut menyelidiki kasus nikah kontroversial Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng H.M. Fikri, dengan seorang dara berusia 18 tahun, Fany Octora. Kemarin, tim Kementerian Dalam Negeri berangkat ke Garut untuk menggali informasi atas kasus tersebut.

"Tim ini sifatnya mengklarifikasi, verifikasi terhadap hal tersebut," kata juru bicara Kementerian, Reydonnyzar Moenoek, Rabu, 5 Desember 2012. "Kemudian mendapat semua dokumen berkenaan dengan hal itu, serta merekam aspirasi di masyarakat."

Reydonnyzar mengatakan, tim verifikasi terdiri atas berbagai unsur di Kementerian, seperti Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Biro Hukum, dan Inspektorat.

Tim akan menggali informasi dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan Aceng dan Fany. "Tujuannya untuk mendalami dinamika yang berkembang di sana."

Aceng menikahi Fany pada 14 Juli 2012 di rumah pribadinya. Usia Fany saat menikah baru 17 tahun. Fany kelahiran 8 Oktober 1994. Pengacara Fany, A. Dani Saliswijaya, mengatakan, pernikahan itu sah di bawah tangan karena disetujui kedua orang tua Fany serta dilakukan pengurus Majelis Ulama Indonesia.

Belakangan, pernikahan ini menjadi bencana bagi Aceng. (Baca: Skandal Bupati Garut, Aceng Minta Maaf)

RUSMAN PARAQBUEQ

Baca juga
Bupati Aceng Fikri Dikecam Rieke
Komnas Anak: Bupati Aceng Bisa Dipidana Penjara
Dicky Kasih Semangat Warga Garut
Kata Eko ''Patrio'' Soal Bupati Garut Aceng Fikri
Momen Tepat, Foto Parodi Rhoma-Aceng pun Muncul


10.30 | 0 komentar | Read More

Tes Narkoba Rutin Pejabat Balikpapan

Rabu, 05 Desember 2012 | 09:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama DPRD akan terus menggeber upaya pencegahan penggunaan narkoba di lingkungan pejabat. Baik itu aparatur pemerintah maupun anggota Dewan. Komitmen ini diwujudkan dengan melanjutkan kembali tes narkoba terhadap sampel rambut, seperti yang pernah dilakukan pertengahan tahun 2012 lalu.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan tes narkoba akan diberlakukan terhadap jajarannya dan pejabat pemerintah kota, tahun 2013 nanti.
"Kami akan membuat kegiatan ini rutin tiap tahun. Semua anggota akan menjalani tes rambut. Pejabat esselon 2, 3, dan 4 juga dites," kata di Balikpapan, Rabu, 5 Desember 2012.

Andi mengatakan, tes rutin ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan. Anggotanya harus diperiksa kembali supaya tidak ada yang berani mencoba obat terlarang ini. "Bisa saja orang yang pernah dites, dan dinyatakan negatif, tapi belakangan mencoba-coba. Makanya, kami tes lagi agar tidak ada yang berani mencoba-coba narkoba," politisi Partai Golkar ini menegaskan.

Untuk program tes narkoba kali ini, pemerintah kota telah mengalokasikan Rp1,5 miliar. Dana berada di pos Badan Narkotika Nasinal (BNN) Kota Balikpapan.

Pada pertengahan tahun ini, tes narkoba telah dilakukan terhadap 44 angota DPRD Balikpapan dan puluhan pejabat pemerintah kota. "Ini pemeriksaan pertama di Indonesia yang dilakukan bagi pejabat. Hasilnya Alhamdulillah semua negatif."

SG WIBISONO


10.30 | 0 komentar | Read More

Janda Bupati Aceng Belum Pasti Datangi LPSK  

Written By Unknown on Selasa, 04 Desember 2012 | 10.30

Selasa, 04 Desember 2012 | 09:29 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Harris mengatakan, keluarga Fani Oktora, 18 tahun, mantan istri Bupati Garut yang diceraikan empat hari setelah menikah, akan mendatangi mereka. "Namun, saya belum tahu kapan tepatnya," kata Abdul, Selasa, 4 Desember 2012. "Kami belum mendapat kabar lagi dari pihak keluarga."

Abdul mengatakan, keluarga Fani dijadwalkan berkunjung Senin sore, 3 Desember 2012. Namun, karena tertahan cukup lama di Bareskrim Mabes Polri, mereka membatalkan kunjungan ke LPSK. "Nah, kemarin mereka bilang akan datang, tapi hingga sekarang belum ada kabar lagi. Saya akan cek ke mereka."

LPSK menyatakan siap menerima keluarga Fani kapan pun. Selain hendak menemui LPSK, kuasa hukum Fani, Dani Saliswijaya, mengatakan, mereka akan mendatangi Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan.

Komnas PA menyatakan keluarga Fani akan hadir pukul 10.00. Namun belum diketahui tujuan tepatnya apa, apakah konseling atau meminta bantuan hukum. Adapun penyidik Mabes Polri akan meminta keterangan tiga saksi kasus Aceng dan Fani.

ISTMAN MP

Baca juga
Bupati Aceng: Mas Kawin untuk Fani di Atas Rata-rata
Kasus Bupati Garut Aceng, T2: Malu Banget
Bupati Garut Tak Bisa Sembarangan Diberhentikan
3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora
Dilaporkan ke Polisi, Bupati Garut: Salah Saya Apa?


10.30 | 0 komentar | Read More

Protes Bupati Aceng, Warga Garut Turun ke Jalan  

Massa berusaha mendobrak pagar kantor Pemerintah Kabupaten Garut, saat berdemo menuntut Bupati Garut, Aceng HM Fikri mundur dari jabatannya, (16/5). ANTARA/Feri Purnama

Selasa, 04 Desember 2012 | 09:53 WIB

TEMPO.CO, Garut  - Seribuan warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, berencana melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kelakuan Bupati Aceng HM Fikri. Unjuk rasa ini  akan diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan dan ibu rumah tangga. "Jumlah pesertanya sekitar 5 ribu orang," ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut, Asep Suparman, kepada Tempo, Selasa, 4 Desember 2012.

Aksi ini rencananya dimulai  pukul 10.00 WIB, di bundaran Simpang Lima, Tarogong Kidul. Kemudian dilanjutkan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kantor bupati, dan pendopo atau rumah dinas bupati. "Massa kemungkinan lebih dari 10 ribu orang. Banyak yang spontanitas, terutama dari kaum perempuan yang merasa dilecehkan," ujar Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Ganda Permana.

Menurut dia, demo kali ini merupakan puncak kekesalan masyarakat terhadap orang nomor satu di Garut. Aksi damai ini merupakan desakan terhadap wakil rakyat agar menurunkan Aceng dari jabatannya sebagai bupati. Alasannya Aceng dianggap meresahkan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Prodem, Dadang Celi, mengaku unjuk rasa ini merupakan bentuk mosi tidak percaya masyarakat terhadap Bupati Aceng. "Bila pemerintah tidak merespon tuntutan kami, jangan salahkan bila terjadi anarkistis, "ujarnya. "Kami memberikan batas waktu sampai 14 hari. Bila tidak, kami akan melakukannya dengan cara kami sendiri."

SIGIT ZULMUNIR

Berita terkait :
SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut 
Bupati Aceng: Mas Kawin untuk Fani di Atas Rata-rata 
Kasus Bupati Garut Aceng, T2: Malu Banget 
Bupati Garut Tak Bisa Sembarangan Diberhentikan
3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora


10.30 | 0 komentar | Read More

OPM Serang Aparat di Jayapura  

Written By Unknown on Senin, 03 Desember 2012 | 10.30

Senin, 03 Desember 2012 | 10:13 WIB

TEMPO.CO, Jayapura - Baku tembak antara Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Distrik Pirime, di Kabupaten Lanny Jaya dan aparat keamanan kembali pecah, Senin, 3 Desember 2012, sekitar pukul 06.00 WIT.

Tak ada korban jiwa dalam baku tembak yang terjadi selama sekitar satu jam itu. "Kami sekarang ada serangan dalam kota di Lanny Jaya. Kami di atas gunung. Tidak ada korban dari pihak kami," kata Panglima Tinggi TPN OPM Distrik Pirime, Purom Okiman Wenda, Senin, 3 Desember 2012.

Ia mengatakan, anggotanya telah mengepung Tiom, ibu kota Lanny Jaya, dengan jumlah ratusan. Baku tembak sejak pagi tadi masih dalam rangka mendesak kemerdekaan Papua. "Kami sudah kepung di kota, nanti siapa yang jadi korban, dari pihak mana saja, saya akan kasih tahu," ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun Tempo, akibat baku tembak, seorang pengojek di Tiom terkena peluru. Belum diketahui identitas warga tersebut. "Benar ada baku tembak. Laporan yang saya dapat begitu," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Sumertha Jaya.

Ia mengatakan pihaknya belum mendapat kronologi yang jelas penyerangan tersebut. "Kami masih menunggu, untuk jumlah korban, belum diketahui, nanti saya akan sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya, kelompok Purom Okiman Wenda mengklaim sebagai pihak paling bertanggung jawab atas penyerangan dan pembakaran Markas Kepolisian Sektor di Distrik Pirime, Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga polisi tewas dalam insiden itu.

Wenda menjelaskan, penembakan terjadi pukul 06.30 WIT. Saat itu, salah seorang anggota Polsek Pirimie, Brigadir Polisi Jefri Rumkorem, hendak menaikkan bendera Merah Putih di depan halaman Polsek.

Seketika, ratusan anggota OPM bersenjata langsung menembak Jefri. Puluhan anggota OPM lainnya kemudian menerobos ke dalam Polsek dan menembak Briptu Daniel Mukuker. Adapun korban ketiga, Kepala Polsek Pirime, Ipda Rofli Takabesi, diberondong saat bersembunyi di kolong tempat tidur. Korban yang tak bisa berbuat apa-apa diserbu rentetan peluru.

JERRY OMONA

Berita terpopuler lainnya:
Indonesia Jadi Tuan Rumah Miss Universe  
Prancis Punya Masjid Gay Pertama
ITB Siap Kembalikan Uang Rp 10 Miliar ke Mahasiswa
Heboh Video Ahok, PRJ Belum Mau Berkomentar
Jangan Pernah Lakukan Ini di Korea Selatan 
Hashim Djojohadikusumo Jadi Pembina Partai Kristen


10.30 | 1 komentar | Read More

2 Hakim Agung Ini Diduga Loloskan PK Misbakhun

Senin, 03 Desember 2012 | 10:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hakim agung yang menangani Peninjauan Kembali (PK) Mukhamad Misbakhun diduga menerima suap untuk meloloskan perkara tersebut. Mereka adalah Mansyur Kertayasa dan M. Zaharuddin Utama. (Baca selengkapnya di: Operasi Pembebasan Perkara Nomor 47)

Keterangan ini disampaikan seorang saksi bernama Sofyan Arsyad. Mengutip laporan Majalah Tempo, 3 Desember 2012, ia mengaku "tak sengaja" terlibat dalam upaya memuluskan suksesnya PK yang diajukan bekas politikus Senayan itu karena mengenal pengacara yang mengurus perkara tersebut. Dia adalah Lukmanul Hakim.

Menurut Sofyan, ia tahu sejumlah detail proses Lukman menyuap dua hakim agung, Mansyur dan Zaharuddin. Karena, ia beberapa kali diajak Lukman ikut wara-wiri bertemu dengan sejumlah orang yang ikut "mengurus" perkara itu. Termasuk ikut terlibat dalam proses menyiapkan dana suap miliaran rupiah yang disediakan dalam mata uang dolar untuk dua hakim agung itu.

Sofyan memastikan tak salah mengenali hakim agung yang dituduhnya menerima suap dari Misbakhun. Ia tepat menunjuk wajah Hakim Agung Mansyur saat disodorkan delapan foto oleh Tempo. "Ini orangnya. Mansyur Kartayasa, yang saya temui di Hotel Grand Hyatt," kata lelaki 59 tahun itu setengah berteriak.

Sofyan telah melaporkan dugaan suap dua hakim agung yang membebaskan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera Misbakhun ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial, awal bulan November yang lalu.

Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakayat Mukhamad Misbakhun merupakan terpidana kasus pemalsuan dokumen pencairan kredit pembiayaan perdagangan pada PT Bank Century senilai US$ 22,5 juta. Perkara ini berawal dari temuan tim pemeriksa Bank Century dari Bank Indonesia. Tim melaporkan adanya penyaluran kredit bermasalah pada bank yang waktu itu masih milik Robert Tantular itu.

Perusahaan Misbakhun, PT Selalang Prima Internasional, termasuk dalam daftar penerima kredit bodong itu. Misbakhun terseret setelah anggota staf khusus presiden, Andi Arief, melaporkan dia ke polisi pada awal Maret 2010.

Dinyatakan bersalah, Misbakhun dihukum satu tahun penjara pada pengadilan pertama. Pengadilan banding memperberat hukuman menjadi dua tahun bui. Lalu Mahkamah Agung memperkuat putusan itu, hingga Misbakhun mengajukan upaya peninjauan kembali.

Perkara bernomor 47 PK/PID.SUS/2012 ini ditangani Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua, dengan anggota Mansyur dan Zaharuddin. Tanggaal 5 Juli, PK Misbakhun dikabulkan. Sehari berselang, setelah putusan itu terbit, Mansyur resmi pensiun sebagai Hakim Agung.

Zaharuddin Utama membantah pernah mengenal dan bertemu Lukm. "Saya juga tidak pernah menerima uang itu," katanya. Adapun Mansyur belum bisa dimintai tanggapan. Didatangi di kampus Universitas Padjajaran, Bandung, tempatnya mengajar, ia tidak ada di tempat.

Misbakhun menolak bicara. Dimintai tanggapan, ia meminta pengacaranya Batara Simbolon yang bersuara. Batara mengaku tak kenal dengan para penyuap. Katanya, "perkara ini kental politisnya".

SETRI YASRA | INDRA WIJAYA | ANANDA BADUDU | MUNAWWAROH

Berita terpopuler lainnya:
Diduga Ada Suap di Balik Vonis Bebas Misbakhun 
Pria Ini Ungkap Misteri Vonis Bebas Misbakhun
Djoko Susilo Akan Ditahan? Coba Saja Kalau Berani 
Presiden George H.W. Bush Terserang Bronkitis 
Pendengaran Terganggu? Bisa Jadi Anda Diabetes


10.30 | 0 komentar | Read More

Imron Anwari Dibidik Komisi Yudisial

Written By Unknown on Minggu, 02 Desember 2012 | 10.30

Minggu, 02 Desember 2012 | 06:07 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Berangkat dari kecurigaan terhadap munculnya putusan terpidana narkoba Hengky Gunawan, Komisi Yudisial kini membidik Hakim Agung Imron Anwari. "Berangkat memang dari kasus putusan Hengky Gunawan. Tapi pemeriksaan nanti akan sangat komprehensif. Artinya, bukan hanya soal satu putusan itu," kata Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Komisi Yudisial, Suparman Marzukie, ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 1 Desember 2012.

Imron adalah pemimpin sidang peninjauan kembali kasus Hengky. Awalnya, Hengky divonis mati, tapi kemudian bos pabrik narkoba itu divonis 15 tahun penjara.

Pemeriksaan komprehensif juga dilakukan atas aduan ke Komisi Yudisial dari PT Timurama terhadap Imron. Pada Agustus 2010, Timurama menganggap Imron telah mengintervensi kasus sengketa tanah yang melibatkan raja properti Ciputra.

Bukan hanya Imron yang diadukan ke Komisi Yudisial. Ada lima Hakim Agung lain yakni Hakim Agung Zahruddin Utama, Suwardi, dan Timur Manurrung. Mereka merupakan Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, yang dituding membuat putusan dengan bukti palsu.

Hakim Agung Imron Anwari dan Abu Ayyub Saleh dituduh mengintervensi vonis tersebut. Suparman mengatakan, pemeriksaan akan mengarah juga ke keterkaitan antara Imron dengan Artalyta Suryani, yang pada Juni 2008 sempat santer diberitakan. Ketika itu, publik ramai oleh pemberian ''hadiah'' dari Artalyta ke Imron berupa biaya bermain golf sampai ke negeri Cina. Informasi tersebut datang dari kesaksian Artalyta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Apa yang terjadi sebenarnya, apakah indikasi adanya ''sesuatu'' akan terbukti, itulah yang akan kami investigasi. Kami akan masuk dari putusan-putusannya. Kami akan rangkai cerita ini semua," kata Suparman.

Kasus ini mencuat setelah Hakim Agung Yamanie--anggota Majelis yang dipimpin Imron ketika menyidangkan Hengky--ramai diberitakan. Yamanie dituduh memalsukan putusan Peninjauan Kembali terhadap terpidana narkoba Hengky Gunawan, dengan cara membuat tulisan dengan tangan yang menyatakan vonis Hengky 12 tahun penjara. Padahal, majelis hakim sebelumnya memutuskan hukuman 15 tahun penjara.

MUHAMAD RIZKI

Berita Terpopuler
Doa Emha Ainun Najib, KPK Segera Bubar
OPM Akui Papua Masih Milik Indonesia 
Megawati-Jusuf Kalla Akrab di Kondangan 
Mengapa Banyak Lelaki Ogah Pakai Kondom?
Marak Kerusuhan, SBY Sindir Kepala Daerah
Takmir Masjid Dukung Rhoma Irama Jadi Presiden
Dahlan Tak Gentar Hadapi Tuntutan DPR


10.30 | 0 komentar | Read More

5000 Sapi Sumbawa Siap Dikirim ke Jakarta

Minggu, 02 Desember 2012 | 09:44 WIB

TEMPO.CO, Mataram - Pengusaha ternak di Pulau Sumbawa siap memenuhi kebutuhan sapi potong di Jakarta. Dari rekomendasi 5.000 ekor yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah siap dikirim 200 ekor untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Dijadwalkan Selasa 4 Desember 2012, kapal barang sebagai pengangkut sapi yang didatangkan dari Bima akan masuk ke Pelabuhan Badas di Sumbawa Besar. "Angkutannya lewat Surabaya. Dari sana dilanjutkan ke Jakarta menggunakan truck," kata Ridwan, Ketua Persatuan Peternak dan Pedagang Hewan Nasional (Pepehani) Kabupaten Sumbawa Ahad, 2 Desember 2012 siang.

Menurut pemilik PT Subur Makmur Jaya ini penjualan sapi ke Jakarta harganya mencapai Rp 31 juta termasuk biaya transport. Harga dari peternak hanya Rp 26 juta per ekor. "Pembayarannya lunas di atas kapal sebelum diberangkatkan," ujar Ridwan.

Diakuinya bahwa penyediaan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan Jakarta tidak begitu mudah. Di pulau Sumbawa tidak terdapat pasar hewan seperti di pulau Lombok. Selama 10 hari terakhir hanya 130 ekor sapi yang bisa disediakan. Ridwan ragu bisa memenuhi kebutuhan di Jakarta hingga akhir Desember dengan kuota 5.000 ekor.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Herry Erpan Rayes menjelaskan meski sapi di Pulau Sumbawa lebih ringan dari pada sapi Pulau Lombok itu disebabkan karena lemaknya sedikit.  "Jadi karkas (daging) nya lebih tinggi.Ini kelebihannya sapi dari pulau Sumbawa," kata Herry.

Jatah 5.000 ekor untuk Jakarta tersebut dialokasikan berasal dari Kabupaten Bima 2.250 ekor, Kabupaten Dompu 750 ekor dan Kabupaten Sumbawa 2.000 ekor.

SUPRIYANTHO KHAFID

Berita Lain:
Hanung Bramantyo Siapkan Film tentang Bung Karno
Tangis Bayi Mendeteksi Potensi Autisme Anak
Emosi Seseorang Lihat dari Bahasa Tubuhnya
Gas Plasma Mampu Membunuh Sel Kanker
Supaya Kuat, Ikan Beta Bernafas di Permukaan Air  


10.30 | 0 komentar | Read More

Ultah OPM, Tak Ada Bintang Kejora di Timika

Written By Unknown on Sabtu, 01 Desember 2012 | 10.30

Sabtu, 01 Desember 2012 | 08:27 WIB

TEMPO.CO, Timika - Situasi Kota Timika dan sekitarnya tetap aman pada hari Ulang Tahun ke-50 Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM), 1 Desember 2012. Seja Jumat malam, 30 November 2012. situasi kota Timika lebih sepi dari biasanya.

Sedikitnya 700 pasukan gabungan TNI-Polri disiagakan sejak Jumat sore. Terdiri dari 400 polisi dan 300 TNI dari berbagai angkatan. Lapangan Timika Indah dan Gedung Eme Neme Yauware dijadikan base camp pasukan gabungan. Di Lapangan Timika Indah, sejumlah tenda pasukan didirikan, sementara pasukan Brigade Mobil disiagakan di Gedung Eme Neme Yauware.

Kepala Kepolisian Resor Mimika, Ajun Komisaris Besar Polisi Jeremias Routini, pada apel siaga Jumat sore, mengatakan belum ada indikasi gerakan yang dapat menganggu keamanan kota Timika. "Dari laporan intelijen sampai tidak ada gerakan gangguan keamanan, kami juga sudah bertemu tokoh-tokoh masyarakat agar memperingati satu Desember tidak berlebihan. Terutama yang melanggar hukum," kata jeremias Routini.

Unit Polisi Perintis Polres Mimika dan pasukan Pengendali Massa (Dalmas) sepanjang malam melakukan patrol keliling kota. Pada Sabtu pagi, 1 Desember 2012, polisi dan Paskhas TNI-AU melakukan sweeping di pos keamanan PT Freeport Indonesia Check Point 28, dekat Bandara Mozes Kilangin Mimika. Tidak ditemukan amunisi ataupun benda-benda yang dicurigai dapat menganggu keamanan Kota Timika.

Hanya saja, beredar pesan pendek dari nomor yang tidak dikenal yang mengabarkan telah terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora -bendera OPM, di sejumlah wilayah di Timika.

Selain berjaga selama hari ulang tahun OPM, polisi juga melakukan antisipasi terutama pada peringatan Hari Milanesia, 14 Desember 2012, dan peringatan kematian Kelly Kwalik, 16 Desember 2012.

TJAHJONO EP

Berita terpopuler lainnya:
VIDEO Penonton Malaysia Hina Indonesia
Kata Orang Malaysia Soal Lagu Menghina Indonesia
Laga AFF, Malaysia Diminta Jamin Keselamatan Penonton 
DPR Ikut ''Panas'' Soal Penghinaan Suporter Malaysia 
Ahok: PNS, Pinter Goblok Penghasilan Sama


10.30 | 0 komentar | Read More

Akbar Tanjung Ragukan Hasil Survei

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara Deklarasi Calon Presiden dari partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Sabtu, 01 Desember 2012 | 10:05 WIB

TEMPO.CO, Pekanbaru - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar tetap bertekad mendukung Aburizal Bakri sebagai calon presiden, meski Aburizal tidak mendapatkan nilai tinggi dalam uji kualitas personal yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia.

"Dari beberapa tokoh yang disebut dalam survei LSI, Aburizal Bakri tidak mendapat skor 60. Itu tidak mengurangi tekat golkar untuk mendukung Aburizal Bakri," kata Akbar Tanjung seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-IX, di Kabupaten Kampar Riau, Jumat malam, 30 Nopember 2012.

Kendati demikian kata Akbar, Partai Golkar mesti terus mencermati elektabilitas Aburizal. Ia menyarankan agar seluruh jajaran partai diharapkan terus meningkatkan kiprahnya melalui program yang berkaitan dengan kesejahterakan rakyat. "Dengan adanya bukti program diperlihatkan golkar terhadap aspirasi rakyat, saya yakin rakyat pun tidak ragu mendukung Golkar," ujar Akbar.

Akbar masih meragukan hasil survei tersebut, pasalnya survei yang dilakukan belum memasukkan nama-nama tokoh baru yang menjadi perhatian masyarakat. Akbar juga mempertanyakan kenapa hasil survei baru dikeluarkan bulan November, padahal survei sudah dilakukan sejak Mei lalu. Menurut dia, dalam rentang Mei hingga November sudah banyak tokoh baru yang bermunculan, seperti Joko Widodo.

Lembaga Survei Indonesia justru menempatkan Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla sebagai salah satu figur dengan nilai tinggi dalam uji kualitas personal. Kalla juga disebut-sebut bakal bersanding dengan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarnoputri menghadapi Pemilihan Presiden 2014.

Menurut Akbar, pencalonan Jusuf Kalla untuk disandingkan dengan Megawati merupakan hak setiap orang selaku warga negara yang harus dihormati. "Mungkin juga ada partai politik mencalonkan JK jadi presiden, itu harus kita hormati, itu hak JK sebagai warga negara. Meskipun dia orang Golkar yang namanya panggilan untuk kepentingan negara tentu di atas segalanya," kata Akbar.

RIYAN NOFITRA

Berita terpopuler lainnya:
Kata Orang Malaysia Soal Lagu Menghina Indonesia
Ganti Kepala Dinas, Jokowi: Ini Baru Pemanasan
PBB Resmi Akui Palestina Sebagai Negara 
DPR Ikut ''Panas'' Soal Penghinaan Suporter Malaysia 
Ahok: PNS, Pinter Goblok Penghasilan Sama


10.30 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger