KPU Terancam Digugat Partai Gurem

Sabtu, 05 Januari 2013 | 09:02 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah calon partai peserta Pemilu 2014 menyatakan siap menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila tak diloloskan dalam verifikasi faktual. Alasannya, mereka menilai KPU tak profesional dalam melakukan proses verifikasi. "Ada detail yang berlebihan dalam proses verifikasi yang merugikan kami," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan NU, Khairul Anam, dalam diskusi di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jumat, 4 Januari 2013.

Anam mencontohkan pada saat verifikasi pengurus di salah satu kecamatan di Buleleng, KPU meminta seluruh pengurus untuk berkumpul di kantor PKNU. Kemudian semua pengurus ditanya dan difoto satu per satu. "Ini seperti residivis," kata dia.

Anam menilai sebenarnya sudah ada desain besar dari pihak tertentu untuk tidak meloloskan sejumlah partai pada Pemilu 2014 mendatang. Dia mencontohkan sebelum hasil verifikasi administrasi diumumkan, sudah berkembang kabar bahwa sejumlah partai tak lolos verifikasi.

Begitu pula dalam proses verifikasi faktual, sejak awal partainya, kata Anam, sudah dinyatakan tak bakal lolos. "Makanya nanti kami akan lawan, apa perlawanannya, tunggu setelah verifikasi diumumkan."

Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera, Saat Sinaga, mengatakan partainya siap menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila tak diloloskan dalam verifikasi faktual. Saat menyatakan, selama proses verifikasi faktual partainya mendapati perlakuan tak adil di sejumlah kabupaten. Dia mencontohkan, ada keengganan KPU untuk memverifikasi kepengurusan PDS di salah satu kabupaten di Provinsi Aceh.

Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis, juga mengakui partainya mendapat perlakuan tak adil selama proses verifikasi faktual. "Di beberapa daerah kami merasa dizalimi, dicederai, dan dirugikan," kata Roy. Dia mengatakan KPU masih menerapkan prinsip pragmatisme, dan keberpihakan kepada partai tertentu.

Standar ganda KPU, kata Roy, misalnya terlihat dalam memverifikasi kartu tanda anggota. KPU selama ini tak mempersoalkan model KTA Partai Golkar yang tak mencantumkan nomor anggota, dan memuat gambar ketua umum. Model ini, kata dia, jelas-jelas bertentangan dengan aturan KPU.

PDP, kata Roy, berharap menjelang pengumuman hasil verifikasi pada 9 Januari mendatang, KPU bisa kembali bekerja profesional. "Apabila KPU membutakan diri dan bertindak tak adil dan jujur, kami siap melakukan perlawanan, apa pun risikonya."

Perlawanan hukum akan ditempuh dengan menggugat KPU ke PTUN dan Mahkamah Agung. Sedangkan perlawanan politik akan dilakukan dengan menempuh jalan politik seperti perlawanan publik untuk turun ke jalan. Hari ini, tiga puluhan kader PDP juga berorasi di depan kantor KPU untuk menuntut KPU gar profesional.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

Kurikulum 2013, Guru Wajib Pelatihan Selama 52 Jam

Seorang guru mengajar di SDN Ngadas, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. TEMPO/Abdi Purnomo

Sabtu, 05 Januari 2013 | 10:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kurikulum pendidikan 2013 akan diterapkan mulai Juli nanti. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Unifah Rasyidi mengatakan para guru akan dilatih selama 52 jam mata pelajaran untuk guru kelas sekolah dasar dan 31 jam untuk guru mata pelajaran.

"Bagaimana guru mengajar yang aktif, kritis analitis, kreatif dan menyenangkan," kata Unifah ketika ditemui di kantor Kementerian, Jumat, 4 Januari 2013. Ia mengatakan saat ini sedang menyusun bahan pelatihan sampai akhir bulan ini.

Unifah menjelaskan untuk guru master akan dilatih di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersebar di 12 kota berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Sementara untuk para guru akan dilatih di balai pelatihan kota atau kabupaten.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, beberapa saat yang lalu menuturkan guru master yang akan dilatih sebanyak 300 ribuan orang. Para guru master inilah yang akan melatih pengajar yang lain mengenai metode mengajar sesuai kurikulum pendidikan 2013.

Sementara guru yang akan dilatih, kata Unifah, masih dalam tahap pembahasan di kementerian. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, misalnya melatih semua guru sekolah untuk kelas I, IV, VII, X atau satu mata pelajaran di sekolah diwakili satu guru saja.

Kurikulum baru mulai diperlakukan bertahap mulai tahun ajaran baru 2013/2014. Beberapa mata pelajaran dilebur dengan yang lain, dibuat lebih integrasi tematik dan holistik. Untuk mata pelajaran SD yang semula 10 menjadi 6, sedangkan SMP dari 12 menjadi 10.

Sementara pelajar SMA dibebaskan memilih pelajaran yang disukai karena penjurusan dihapuskan. Metode pengajaran dibuat untuk merangsang keaktifan siswa. Diharapkan, kurikulum pendidikan baru ini, kata Unifah, mampu menjawab tantangan zaman.

SUNDARI

Berita terpopuler lainnya:
Dewi Perssik Mengamuk di Twitter
Kompolnas: Polisi Istimewakan Anak Hatta Rajasa
Dahlan Iskan Tidak Acuhkan Rencana Pelaporan Danet

10.30 | 0 komentar | Read More

Ribuan Pemuda di Kota Batu Menganggur

Jum'at, 04 Januari 2013 | 09:37 WIB

TEMPO.CO, Batu - Sebanyak 5.384 pemuda usia produktif di Kota Batu, Jawa Timur, berstatus penganggur. Mereka adalah lulusan sekolah menengah pertama hingga setara sekolah menengah atas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Batu, Edi Murtono, menjelaskan bahwa data jumlah pemuda yang menganggur tersebut diperoleh dari daftar pencari kerja di Kota Batu tahun lalu. "Usai lulus sekolah, angka pengangguran membeludak," katanya, Jumat, 4 Januari 2013.

Untuk menekan jumlah penganggur dilakukan berbagai langkah, antara lain menciptakan lapangan baru di sektor pertanian dan pariwisata. Apalagi Pemerintah Kota Batu mengandalkan kedua sektor tersebut dalam rencana strategi pembangunannya. "Kami bekerja sama dengan kelompok tani dan industri kecil," ujar Edi.

Menurut Edi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menganggarkan dana Rp 600 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelatihan keterampilan pemuda. Tujuannya agar mereka memiliki keterampilan untuk membuka usaha secara mandiri.

Pelatihan di antaranya di bidang usaha kecil menengah yang disesuaikan dengan potensi Kota Batu, seperti memproduksi sari apel, keripik apel, jenang apel, keripik kentang, dan olahan hasil pertanian.

Juga tersedia anggaran Rp 3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau 2013. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sedang menyiapkan pembangunan Balai Latihan Kerja yang akan dikerjakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

EKO WIDIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More

SBY Bakal Sering Lakukan Kunjungan Mendadak

Jum'at, 04 Januari 2013 | 10:27 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Rupanya tak hari ini saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja mendadak. Selama satu setengah tahun mengisi sisa pemerintahannya, Presiden akan semakin sering melakukan kunjungan mendadak. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di luar kota.

"Mungkin hampir setiap minggu, ada yang formatnya "sidak" seperti ini, ada yang pejabatnya ikut," kata Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, di Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Jumat, 4 Januari 2012.

Menurut Daniel, kunjungan mendadak ini untuk melihat langsung kondisi di daerah dan memastikan program-program pemerintah dijalankan semaksimal mungkin. "Presiden ingin kabinetnya berakhir cemerlang," kata Daniel.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, menjelaskan setiap hasil kunjungan mendadak akan dimasukkan di dalam rapat kabinet. "Dievaluasi supaya tahu arah kebijakannya ke depan," kata Firmanzah.

Tetapi kunjungan mendadak dan evaluasi tidak benar-benar dilakukan rutin setiap minggu. "Karena juga ada banyak kunjungan kerja lain, seperti ke luar negeri," ujar mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Daniel dan Firmanzah membantah kalau tindakan blusukan Yudhoyono ini meniru Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Tidak, justru presiden ingin menjauhi pencitraan karena tidak akan bersaing dengan siapapun di  2014," kata Daniel.

Apalagi, Firmanzah melanjutkan, setiap staf dan para menteri yang mengikuti mendapat pekerjaan rumah. "Kami disuruh nyatat butuhnya apa, apa fasilitas yang tidak didapat publik. Contohnya di sini, kalau tidak datang langsung mendadak, tidak tahu kalau disini solar untuk nelayan terhambat," kata Firmanzah.

Di Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Pasir, Presiden SBY tidak hanya sekedar melihat stasiun pengisian bahan bakar umum, tetapi juga berdialog dengan para nelayan di dermaga, melihat kondisi perahu nelayan dan unit usaha, hingga turut terlibat di dalam proses pelelangan ikan.

"Kalau saya ikut lelang, bisa merusak harga pasar. Saya hanya bisa bantu Rp 100 juta, tolong digunakan sebaik mungkin," kata Yudhoyono.

ARYANI KRISTANTI

Terpopuler:
BMW Maut Terdaftar Atas Nama Perusahaan Hatta
DPR Kecam Larangan Perempuan Membonceng Ngangkang
Angie: Tuntutan Jaksa Bagai Petir di Siang Bolong
Dahlan Iskan Dituding Curi Desain Ferrari Listrik
Mancini Adu Jotos dengan Balotelli

10.30 | 0 komentar | Read More

PPATK: Ada yang Terima Duit Miliaran di Hambalang

Kamis, 03 Januari 2013 | 08:08 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan mengatakan telah menelusuri harta tersangka maupun saksi yang dicegah ke luar negeri dalam kasus korupsi pembangunan sarana olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. Ketua Pusat Pelaporan, M. Yusuf, mengatakan, satu orang yang dicegah ke luar negeri diduga ikut menerima sejumlah uang dalam bentuk tunai maupun surat berharga. "Jumlahnya sampai miliaran rupiah," kata Yusuf di kantornya, kemarin.

Yusuf menolak menyebutkan identitas tercegah kasus Hambalang tersebut. Ia tak membantah atau membenarkan jika yang dimaksud adalah Andi Zulkarnain Mallarangeng, adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Tapi, Yusuf memastikan harta Zulkarnain telah diselisik.

Kasus Hambalang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan pejabat pembuat komitmen proyek Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan proyek berbiaya Rp 1,007 triliun tersebut. Dalam surat pencegahan ke luar negeri Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 3 Desember 2012, tercantum nama Zulkarnain alias Choel Mallarangeng dan M. Arief Taufiqurrahman, mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya.

Pusat Pelaporan, kata Yusuf, baru menemukan penerimaan duit tunai dan surat berharga. Data itu telah diserahkan ke KPK. Ia menegaskan lembaganya siap bekerja sama dengan KPK untuk mengusut hubungan transaksi tersebut dengan proyek Hambalang. "Kami belum menemukan asal-usul uang itu maupun surat berharganya. Itu tugas KPK untuk mendalami," ujarnya. Pusat Pelaporan juga mengirimkan sepuluh hasil analisis transaksi mencurigakan sejumlah pejabat, kontraktor, dan subkontraktor proyek Hambalang. "Di antaranya ada yang menerima upeti," kata Yusuf.

Proyek Hambalang dikerjakan PT Adhi Karya dan Wijaya Karya. Proyek ini lantas memiliki puluhan subkontraktor. Kontraktor tersebut di antaranya PT Dutasari Citralaras. Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, menjadi komisaris Dutasari. Mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin, berkali-kali mengatakan Anas terlibat proyek Hambalang Anas selalu menyangkal tudingan Nazaruddin.

Juru bicara KPK Johan Budi S.P. enggan menanggapi temuan Pusat Pelaporan. "Itu sudah materi perkara," katanya. Menurut Johan, lembaganya pasti menindaklanjuti setiap laporan dari Pusat Pelaporan. Tapi, KPK belum bisa memutuskan keterlibatan Choel dalam kasus Hambalang Komisi antikorupsi ini masih membutuhkan waktu untuk mendalami peran Choel. "Kemungkinan minggu ketiga Januari, Choel akan diperiksa," katanya.

Keluarga Mallarangeng belum mau menanggapi temuan Pusat Pelaporan. Kakak Choel, Rizal Mallarangeng, tak merespons panggilan telepon dan tak membalas pesan pendek Tempo. Dalam beberapa kesempatan, Choel membantah terlibat kasus Hambalang.

TRI SUHARMAN | FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terkait:
Kisah Mallarangeng Bersaudara dan Proyek Hambalang
Choel Tumbuh Tanpa Akhiran Mallarangeng
Choel Diduga Ikut Atur Proyek Hambalang
Rehat Panjang Choel Sang Konsultan Presiden
Choel Mallarangeng Dikenal Pandai Berbisnis
Proses Kilat Sertifikat untuk Proyek Hambalang

10.30 | 0 komentar | Read More

Hilang 9 Hari, Pendaki Gunung Welirang Ditemukan

Kamis, 03 Januari 2013 | 09:55 WIB

TEMPO.CO, Malang - Pendaki Gunung Welirang berhasil ditemukan dengan selamat setelah hilang selama sembilan hari. Alvian Acak Aldino alias Inok, 22 tahun, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, mengalami luka di kepala dan dada. "Dibutuhkan waktu lama untuk evakuasi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, Kamis, 3 Januari 2013.

Inok ditemukan di kawasan Sekuti, dengan kondisi medan yang berat dan terjal. Waktu evakuasi mencapai dua jam lebih. Selanjutnya, korban dievakuasi ke Puskesmas Prigen untuk mendapatkan perawatan, antara lain memeriksa luka yang dialaminya. Luka, katanya, diderita setelah terjatuh.

Warga Jalan Siwalankerto, Surabaya ini terpisah dengan temannya, Jimmy Pragowo, 23 tahun, saat mendaki pada 25 Desember 2012. Tiga tim SAR Rescue Unit (SRU) diturunkan. Selama sembilan hari, perbekalan makanan makin menipis. Logistik atau bekal Inok saat mendaki yang tersisa adalah sebotol air minum, sebungkus minuman sereal, dan sebungkus roti. Inok bisa bertahan di alam bebas karena sering mendaki gunung dan berlatih metode penyintasan.

Mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual UPN Veteran Surabaya ini terakhir sempat bermalam di kawasan pondokan penambangan belerang atau empat jam dari lereng Welirang. Awalnya, Inok mendaki bersama Jimmy dan terpisah setelah melintasi pondokan penambangan belerang.

Selama perjalanan ia membawa peralatan foto, seperti kamera foto dan kamera video. Pendakian ke Gunung Welirang dilakukannya untuk mendokumentasikan aktivitas masyarakat penambang belerang di Gunung Welirang.

Kawasan Gunung Welirang menyimpan cerita misteri yang akrab di telinga warga sekitar dan para pendaki. Cerita misteri yang sering didengar adalah ngunduh mantu, pasar setan, dan alas lali jiwo atau hutan lupa jiwa. "Cerita misteri saya dengar sejak kecil," kata warga lereng Welirang Fatkhurrahman, 35 tahun.

Mengenai cerita ngunduh mantu, katanya, pendaki dan penambang belerang sering mendengar suara gamelan dan gending pertemuan pengantin Jawa. Jika mendengar suara tersebut, pendaki diminta turun untuk tak meneruskan pendakian.

Sedangkan alas lali jiwo, para pendaki tersesat atau seperti terhipnotis ketika melintasi hutan itu. Sementara mengenai cerita pasar setan, kerap muncul suara gaduh atau ramai seperti pasar saat malam hari.

EKO WIDIANTO

Berita Terkait:
Turis yang Tersesat Masuk Ilegal ke Pulau Sempu
Tersesat di Sempu 3 Hari, Pasangan ini Makan Daun
Mahasiswa UPN Surabaya Hilang di Gunung Welirang
Tim SAR Temukan Pendaki Merapi yang Tersesat
5 Pendaki Merapi Tersesat

10.30 | 0 komentar | Read More

Ambang Batas Pencalonan Presiden Tetap 20 Persen

Rabu, 02 Januari 2013 | 10:09 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ambang batas persentase dukungan partai politik untuk pengajuan calon presiden (presidential threshold) hampir bisa dipastikan akan tetap berada di angka 20 persen. Selain dari partai besar, kini dukungan sudah muncul dari partai menengah. Salahsatunya Partai Kebangkitan Bangsa.

"Dari dulu sampai sekarang, berulang-ulang kali saya bilang, kami tetap pada 20 persen," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar kepada Tempo, Selasa, 1 Januari 2013.

Menurut Marwan, tujuan partainya bertahan untuk tetap memilih angka 20 persen adalah karena ingin memperkuat sistem presidensil. "Tanpa didukung parlemen kuat, kebijakan pemerintah akan terganjal," katanya.

Penentangan hanya muncul dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ketua Umum Gerindra, Suhardi, menilai adanya ambang batas itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

"Konstitusi hanya mengatur bahwa ada dua syarat untuk menjadi presiden," katanya. Syarat pertama adalah warga negara Indonesia, dan syarat kedua, calon itu didukung oleh partai dan gabungan partai.

"Itu ambang batas dari mana asalnya? Mengapa menyalahi UUD? Ingat, kita masih punya UUD 1945," kata Suhardi. Gerindra sendiri sudah pasti mencalonkan Letjen Purn Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2014. Tapi di semua survei politik, suara Gerindra masih jauh dari 20 persen.

Pembahasan syarat minimal pencalonan presiden kini masih digodok Badan Legislasi DPR.  Sebelumnya PPP dan PKS sudah mendukung presidential threshold 20 persen.

MUHAMAD RIZKI

10.30 | 0 komentar | Read More

PAN Setuju Masa Reses DPR Diperpendek

Rabu, 02 Januari 2013 | 10:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, menyambut baik rencana Ketua DPR, Marzuki Alie, yang hendak mempersingkat masa reses. "Kalau memang direalisasikan, akan kami dukung," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa, 1 Januari 2013.

Teguh setuju beban DPR dalam soal legislasi masih besar sementara waktu pembahasan terbatas. Menurut dia, jika masa reses dipersingkat, tugas anggota Dewan dalam menjaring aspirasi warga bisa dibuat lebih intensif.  

Sebelumnya, Marzuki Alie menyarankan agar masa reses anggota Dewan mulai masa sidang ketiga 2012-2013 diperpendek. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas kerja legislatif. "Berbagai usaha kami lakukan untuk membenahi sistem dan saya usulkan penambahan hari sidang," kata Marzuki, Senin, 31 Desember 2012.

Menurut dia, selama ini ada beberapa jadwal reses yang terlalu panjang sehingga mengurangi masa sidang. Idealnya, masa reses anggota Dewan kata dia maksimal dua minggu.

Usul penambahan masa sidang dan pembatasan waktu reses ini sudah dibicarakan Marzuki dengan Sekretaris Jenderal DPR. Usul ini pun secara informal sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan Dewan lain. "Mereka semua setuju, karena bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan produk legislasi," kata Marzuki.

SATWIKA MOVEMENTI

10.30 | 0 komentar | Read More

Mimpi Penghulu Bekerja Gratis

Selasa, 01 Januari 2013 | 10:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, seharusnya penghulu bekerja secara gratis dalam melayani masyarakat yang menyelenggarakan pernikahan. "Ada kenaikan gaji pegawai Kementerian Agama pada 2013, yaitu sebesar Rp 3,9 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Januari 2013.

Ia mengatakan, dana yang dibayarkan kepada penghulu oleh masyarakat hanya akan menguntungkan diri sendiri. "Tidak perlu ada penghargaan," ujar Uchok.

Kenaikan gaji pegawai Kementerian sejalan dengan kenaikan anggarannya, yaitu sebesar Rp 4,3 triliun pada 2013. Berikut ini adalah perincinan anggaran Kementerian Agama beserta alokasinya, yang dilansir oleh FITRA.

Alokasi anggaran pada 2013, nilainya Rp 41,73 triliun. Dana tersebut dianggarkan untuk gaji pegawai Rp 21,312 triliun, belanja barang Rp 8,152 triliun, belanja modal Rp 2,7 triliun, dan belanja sosial Rp 9,53 triliun.

Sebelumnya, perincian himpunan rencana kerja anggaran tahun 2012 sebesar Rp 37,34 triliun. Adapun alokasi tersebut digunakan untuk gaji pegawai Rp 17,4 triliun, belanja barang Rp 6,095 triliun, belanja modal Rp 3,026 triliun, dan bantuan sosial Rp 10,816 triliun.

Sejumlah kasus pungutan liar di Kantor Urusan Agama pernah dijumpai di DKI Jakarta. Salah satu korbannya adalah Kiki Maulina, 25 tahun, yang mencatatkan pernikahan di KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia diminta membayar Rp 200 ribu hanya untuk mengurus pencatatan nikah. "Alasannya untuk biaya administrasi," ujar Kiki. Dia juga membayar biaya untuk penghulu Rp 1 juta. Dari biaya yang dikeluarkan itu, dia tidak menerima kuitansi sama sekali.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin menemukan potensi korupsi dalam penyelenggaraan pernikahan di semua wilayah. Nilai korupsi itu diperkirakan Rp 1,2 triliun setahun. Padahal, biaya administrasi pernikahan sesuai dengan aturan hanya Rp 30 ribu. Namun, penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama memungut biaya pernikahan hingga jutaan rupiah.

SATWIKA MOVEMENTI

10.30 | 0 komentar | Read More

Mimpi Nikah dengan Penghulu Gratis

Selasa, 01 Januari 2013 | 10:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -- Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, seharusnya penghulu bekerja secara gratis dalam melayani masyarakat yang menyelenggarakan pernikahan. "Ada kenaikan gaji pegawai Kementerian Agama pada 2013, yaitu sebesar Rp 3,9 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Januari 2013.

Ia mengatakan, dana yang dibayarkan kepada penghulu oleh masyarakat hanya akan menguntungkan diri sendiri. "Tidak perlu ada penghargaan," ujar Uchok.

Kenaikan gaji pegawai Kementerian sejalan dengan kenaikan anggarannya, yaitu sebesar Rp 4,3 triliun pada 2013. Berikut ini perincinan anggaran Kementerian Agama beserta alokasinya, yang dilansir oleh FITRA.

Alokasi anggaran pada 2013 nilainya Rp 41,73 triliun. Dana tersebut dianggarkan untuk gaji pegawai Rp 21, 312 triliun, belanja barang Rp 8,152 triliun, belanja modal Rp 2,7 triliun, dan belanja sosial Rp 9,53 triliun.

Sebelumnya, perincian himpunan rencana kerja anggaran tahun 2012 sebesar Rp 37,34 triliun. Adapun alokasi tersebut digunakan untuk gaji pegawai Rp 17,4 triliun, belanja barang Rp 6,095 triliun, belanja modal Rp 3,026 triliun, dan bantuan sosial Rp 10,816 triliun.

Sejumlah kasus pungutan liar di Kantor Urusan Agama pernah dijumpai di DKI Jakarta. Salah satu korbannya adalah Kiki Maulina, 25 tahun, yang mencatatkan pernikahan di KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia diminta membayar Rp 200 ribu hanya untuk mengurus pencatatan nikah. "Alasannya untuk biaya administrasi," ujar Kiki. Dia juga membayar biaya untuk penghulu Rp 1 juta. Dari biaya yang dikeluarkan itu, dia tidak menerima kuitansi sama sekali.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin menemukan potensi korupsi dalam penyelenggaraan pernikahan di semua wilayah. Nilai korupsi itu diperkirakan sebesar Rp 1,2 triliun setahun. Padahal, biaya administrasi pernikahan sesuai dengan aturan hanya Rp 30 ribu. Namun, penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama memungut biaya pernikahan hingga jutaan rupiah.

SATWIKA MOVEMENTI

10.30 | 0 komentar | Read More