Ini Perbedaan Kasus Hambalang dengan Kasus Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Hifdzil Alim menyatakan, ada perbedaan pemeriksaan terhadap kasus Hambalang dan kasus lain. Inilah yang membuat kasus Hambalang lebih lamban daripada kasus lain seperti kasus impor daging akhir Januari 2013 lalu.

"Pada kasus impor daging, langsung tertangkap tangan, lebih mudah," kata Hifdzil saat dihubungi, Jumat, 5 Juli 2013. Selain itu, ada penyadapan pada kasus yang melibatkan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. "Kalau di kasus Hambalang setau saya tidak ada penyadapan," kata dia.

Begitu pula jika dibandingkan dengan kasus pengadaan Al Quran. Menurut Hifdzil dalam kasus pengadaan Al Quran, pemberian dana Fahd El Fouz kepada Wa Ode dapat langsung dilacak. "Dalam kasus Al Quran juga ada penyadapan," kata Hifdzil.

Menurut Hifdzil, puzzle kasus Hambalang yang berawal dari kasus wisma atlet memang cenderung lebih sulit pembuktiannya. "Nazarudin bilang ada rapat-rapat dengan anggota dewan, kemudian ada mark up Hambalang," kata Hifdzil. Namun Hifdzil menilai, rapat-rapat tersebut belum dapat dibuktikan secara rinci.

Perbedaan 'pintu masuk' inilah yang menurut Hifdzil membuat Hambalang berbeda dengan kasus lain.

Kemarin, kalangan penggiat antikorupsi mengaku heran dengan sikap KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai, kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa KPK tidak maksimal mengusut kasus karena faktor intervensi atau takut kepada kekuasaan.

Yenti membandingkan kasus Hambalang dengan kasus impor daging dengan terdakwa bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq serta korupsi Al Quran pada Juni 2012 dengan terpidana kasus politikus Golkar, Zulkarnaen Djabar. Menurut Yenti penanganan kedua kasus ini sangat cepat.

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

10.30 | 0 komentar | Read More

Pukat: Ungkap Hambalang, KPK Terganjal Kekuasaan

Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, (26/7). ANTARA/Jafkhairi

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Hifdzil Alim menilai lambannya pengungkapan kasus Proyek Hambalang disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi ingin mengungkap semua aktor yang berperan. Namun, kata dia, penuntasan terhalang kekuasaan.

"Ujung-ujungnya, ya, memang ke situ (kekuasaan) hubungannya," kata Hifdzil saat dihubungi, Jumat, 5 Juli 2013.

Menurut dia, kasus Proyek Hambalang digangsir oleh banyak pejabat legislatif dan eksekutif. KPK, lanjut dia, berupaya mengumpulkan semua alat bukti yang mendukung pengejaran yang luas ini. "Ketika itulah KPK terganjal faktor kekuasaan," ujar dia.

Selain itu, kata Hifdzil, masih ada hal yang belum bisa dibongkar oleh KPK dalam kasus ini. Salah satu contohnya, KPK masih belum bisa membuktikan kapan terjadinya penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan Anas Urbaningrum. "Saat Anas masih jadi anggota dewan atau sudah jadi ketua umum partai demokrat, karena perbedaan waktunya sangat tipis," kata Hifdzil.

Perbedaan jabatan Anas ini, kata Hifdzil, akan menentukan pasal mana yang akan dipakai untuk menjerat Anas. Jika penerimaan gratifikasi tersebut terjadi saat Anas masih jadi anggota dewan, maka Anas akan dikenakan pasal gratifikasi. Namun, jika dilakukan saat sudah menjadi ketua partai, maka akan dikenakan pasal penyuapan. "Unsur pidananya, kan, harus ditentukan," kata Hifdzil.

Dalam hal ini, kata Hifdzil, KPK memang harus hati-hati dalam mengambil langkah. Karena jika salah membuktikan, menurut Hifdzil, KPK akan mencoreng arang di muka sendiri. Kasus Proyek Hambalang sendiri dianggapnya berbeda dengan kasus korupsi lainnya.

Kemarin, kalangan pegiat antikorupsi mengaku heran dengan sikap KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai, kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa KPK tidak maksimal mengusut kasus karena faktor intervensi atau takut kepada kekuasaan. Lebih lengkap soal kasus Proyek Hambalang.

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

10.30 | 0 komentar | Read More

Suap Flu Burung, Sekretaris Siti Fadilah Bersaksi

Terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) penanggulangan flu burung, Ratna Dewi Umar jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (27/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta- Sekretaris mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Lily S. Sulistyowati, akan bersaksi untuk Ratna Dewi Umar, terdakwa korupsi alat kesehatan penanganan virus flu burung di Kementerian Kesehatan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini.  Kuasa hukum Ratna Dewi Umar, L.M.M. Samosir, membenarkan Lily akan bersaksi untuk kliennya.. "Ya, salah satunya sekretaris Ibu Siti Fadilah," kata Samosir saat dihubungi, Kamis, 4 Juli 2013.

Ratna  Dewi Umar adalah mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan. Samosir mengatakan Lily merupakan sekretaris dari Siti Fadilah saat proyek pengadaan itu berlangsung pada kurun 2006 hingga 2007. Sedangkan Siti Fadilah sendiri, kata Samosir, akan bersaksi pada persidangan pekan depan. "Ibu Siti Fadilah dijadwalkan pekan depan," ujar dia.

Nama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari turut disebut dalam dakwaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung pada kurun waktu 2006-2007. Dalam dakwaan, Siti Fadillah memerintahkan agar terdakwa Ratna Dewi Umar melakukan metode penunjukan langsung dalam proyek pengadaan tersebut. (Baca: Soetrisno Bachir Disebut Terima Komisi Rp 1,45 M):

Pada pengadaan lain, nama Siti Fadillah kembali disebut pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk 56 rumah sakit rujukan penanganan flu burung dari DIPA tahun anggaran 2007. Pengadaan tersebut juga melalui penujukan langsung kepada PT Kimia Farma Trading Distribution.

"Atas perintah Siti Fadillah Supari, terdakwa melaksanakan metode penunjukan langsung dengan alasan situasi masih dalam kejadian luar biasa," kata Jaksa I Kadek Wiradhana.

Kasus ini bermula pada penunjukan langsung PT Rajawali Nusindo sebagai pelaksana pengadaan diantara tiga perusahaan yang lulus prakualifikasi. Jaksa mendakwa Ratna mengetahui Rajawali Nursindo tidak memiliki alat yang dibutuhkan dan harus meminjam ke PT Prasati Mitra. Kenyataannya, Kementerian telah membayar Rp 30 miliar kepada Rajawali Nursindo yang justru mensubkontrakkan seluruh pengadaan ke lima perusahaan lain.

LINDA HAIRANI

Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?

Berita Terpopuler:

 Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi

Ini Alasan Terdakwa Cebongan Mengakui Perbuatannya

Ada Boneka Barbie Bertubuh Proporsional di Amerika  

Saran Bank Dunia: Naikkan Lagi Harga BBM  

Peneliti Jepang Temukan Cara Atasi Gigi Berlubang  

Dianiaya Kopassus, Gigi Sipir Cebongan Rusak  

10.30 | 0 komentar | Read More

Gempa Aceh, BNPB: Korban Tewas 32 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan korban tewas akibat gempa di dua kabupaten Aceh  berjumlah 32 orang. Di Kabupaten Bener Meriah, korban tewas berjumlah 22 orang, sedangkan di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 10 orang.  "Kami terus mencari adanya korban yang kemungkinan masih tertimbun reruntuhan bangunan. Kami masih mendatanya hingga kini," kata Sutopo saat dihubungi, Kamis, 4 Juli 2013.

BNPB, kata Sutopo, kemarin menyalurkan bantuan masing-masing Rp 250 juta ke dua kabupaten tersebut. Di Kabupaten Bener Meriah, Sutopo memaparkan terdapat 249 orang menderita luka. Mereka ditangani di beberapa pusat kesehatan di antaranya 109 orang di Kabupaten Bener Meriah, 43 orang dirawat di Puskesmas Muyan Kute, 50 orang di Desa Pante Raya, dan 47 orang dirawat di Puskesmas Kelurahan Lampahan.

Mengenai jumlah rumah yang rusak, Sutopo mengatakan ada 537 unit rumah rusak berat dan 252 unit tergolong rusak ringan. Gempa ini, kata Sutopo, juga menyebabkan jalan rusak sebanyak tujuh titik dan delapan fasilitas umum berupa puskesmas, sekolah, masjid, dan kantor desa juga turut rusak di kabupaten tersebut.

Korban yang mengungsi di Kabupaten Bener Meriah tinggal di 15 titik pengungsian. "Di antaranya Kelurahan Lampahan sebanyak 345 kepala keluarga," ujarnya. (Baca: Korban Gempa Aceh Sesaki RSUD Takengon)

Sutopo mengatakan tenda yang digunakan para pengungsi belum memadai dan mereka kekurangan selimut. Ihwal pasokan makanan, Sutopo mengatakan jumlah yang diterima pengungsi mencukupi lantaran bantuan yang diberikan dibeli di pasar setempat. "Jika dikirim dari Jakarta dikhawatirkan terkendala transportasi," kata dia.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Tengah, Sutopo mengatakan korban luka berat akibat gempa berjumlah 40 orang dan korban luka ringan sebanyak 100 orang. Gempa berkekuatan 6,2 skala richter itu mengakibatkan 103 unit fasilitas umum rusak dan korban diungsikan ke 20 titik pengungsian. Selain itu, ia mengatakan sebanyak 13 titik dari 15 titik yang rusak telah selesai diperbaiki.

Hingga saat ini, kata dia, listrik di dua kabupaten masih padam dan proses perbaikannya baru mencapai 40 persen. "Dalam dua hari akan mencapai 90 persen," kata dia.

Sebelumnya, gempa berkekuatan 6,2 skala richter mengguncang Aceh pada Selasa lalu. Pusat gempa di daratan berada 35 kilometer barat daya Kabupaten Bener Meriah atau 50 km barat laut Kabupaten Aceh Tengah, Selasa sore 2 Juli 2013.

LINDA HAIRANI

Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?

Berita Terpopuler:

 Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi

Ini Alasan Terdakwa Cebongan Mengakui Perbuatannya

Ada Boneka Barbie Bertubuh Proporsional di Amerika  

Saran Bank Dunia: Naikkan Lagi Harga BBM  

Peneliti Jepang Temukan Cara Atasi Gigi Berlubang  

Dianiaya Kopassus, Gigi Sipir Cebongan Rusak  

10.30 | 0 komentar | Read More

Rekonstruksi Suap Digelar di Rumah Dada Rosada

TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Dada Rosada hanya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Markas Sabhara Polrestabes Bandung selama 20 menit, Selasa 2 Juli 2013. "Hanya diberi pengarahan sebagai saksi untuk rekonstruksi," kata Dada saat turun dari ruang pemeriksaan di lantai dua gedung, Selasa 2 Juli 2013.

Setelah itu, Dada, yang tiba di markas Sabhara pukul 15.35, langsung memasuki mobil Ford Escape D-1610-PN yang mengantarnya. Ia meminta wartawan agar menanyakan isi pengarahan KPK terkait rekonstruksi kepada kuasa hukumnya, Abidin. (Baca: KPK: Ada Jejak Tersangka di Rumah Dada Rosada)

Abidin menjelaskan bahwa kliennya baru mengikuti pertemuan dengan Komisi antikorupsi itu bersama para saksi kasus suap Hakim Setyabudi. "Pak Dada mengikuti rekonstruksi di rumah (pribadinya) di Jalan Tirtasari mulai Kamis (4 Juli 2013),"ujar dia usai mendampingi kliennya menghadap penyidik.

Proses rekonstruksi sendiri, Abidin melanjutkan, akan digelar penyidik mulai 3 Juli hingga 5 Juli 2013. Selain di rumah Dada, rekonstruksi akan dilakukan di beberapa tempat. "Di kantor Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, di beberapa kafe, di rumah (tersangka) Toto Hutagalung di Ciporeat, di rumah Pak Sareh Wiyono (mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung),"kata dia.

Dada kini adalah salah satu tersangka kasus suap Hakim Setyabudi. Selain dia, tersangka kasus ini adalah mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi, aktivis ormas Toto Hutagalung dan anak buahnya, Asep, serta Hakim Setyabudi.

ERICK P. HARDI

Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:
3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI
SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop
Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek
Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi 

10.31 | 0 komentar | Read More

Saksi Sebut Djoko Beli Tanah Atas Nama Istri

TEMPO.CO, Jakarta- Terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator kemudi  Djoko Susilo diduga menyamarkan aset-asetnya sejak 2005 saat menjabat Direktur Korp Lalu Lintas  Mabes Polri. Penyamaran ini diungkapkan oleh saksi Mustar, calo pembelian tanah yang dibeli Djoko di Depok, Jawa Barat, saat bersaksi untuk Djoko di  persidangan. "Pak Erick membelanjakan tanah untuk Pak Djoko,"  kata Mustar saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca:Saksi Mengaku Disuruh Samarkan Aset Djoko Susilo)

Erick yang dimaksud Mustar adalah Erick Maliangkay, notaris kepercayaan Djoko yang dilibatkan dalam sejumlah transaksi pembelian aset. Mustar diminta Erick untuk mencari beberapa bidang tanah milik beberapa orang warga di Kampung Leuwinanggung, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut, kata Mustar, berupa satu hamparan yang kemudian dibangun villa peristirahatan di atasnya. "Awalnya hanya tanah kosong," kata dia.

Pembayarannya, kata Mustar, seluruhnya dilakukan oleh Erick ke pemilik tanah. Mustar mengatakan pembelian tersebut berlangsung beberapa kali dan diatasnamakan Anang Widodo Priyanto dan Suratmi, istri pertama Djoko. "Pembelian sejak Juli 2005 diatasnamakan Anang dan Ibu Suratmi,"ujarnya. Menurut kesaksian Mustar, harga total tanah seluas 3.389 meter persegi yang dibeli oleh Erick mencapai Rp 250 juta.

Pada persidangan sebelumnya, Kepala Urusan Keuangan Direktorat Lalu Lintas Polri Inspektur Satu Tri Puji Raharjo mengatakan gaji yang diterima Djoko Susilo sejak September 2004 sampai Desember 2010 senilai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta, nilai tersebut sudah termasuk tunjangan.

Ihwal kesaksian Mustar, Djoko tidak menanggapinya. Dia akan memberikan keterangan saat persidangan pemeriksaan terdakwa. "Saya tidak kenal dengan saksi dan tidak memberi tanggapan, " ujar Djoko. Sebelumnya tukang kebun di Subang juga disuruh menyamarkan harta Djoko.

Inspektur Jenderal Djoko Susilo didakwa korupsi proyek pengadaan simulator mengemudi kendaraan roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Dia dituding menggiring PT Citra Mandiri Metalindo Abadi agar menang dalam proyek itu.  Dari pengadaan itu, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri itu didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi sehingga merugikan negara mencapai Rp 144 miliar.

Selain itu, Djoko dijerat pasal pencucian uang dengan berupaya menyembunyikan harta hasil korupsi. Djoko diduga menyamarkan hasil korupsinya dalam bentuk investasi bisnis, kendaraan, dan tempat tinggal dengan mengatasnamakan para kerabat dan istrinya.

LINDA HAIRANI

Topik Terhangat:
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Terpopuler:
3 Insiden Memalukan Saat SBY di Akademi TNI
SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop
Beli Mobil, Ini Daftar Yang Wajib Dicek
Teman Wartawati Korban Perkosaan Bantah Polisi 

10.30 | 0 komentar | Read More

Baliho Ambruk di Wisuda Calon Perwira TNI-Polri

TEMPO.CO, Surabaya - Insiden kembali terjadi sebelum upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di kompleks Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi, 2 Juli 2013. Dua baliho raksasa di sisi lapangan roboh karena tak kuat menahan angin besar. 

Baliho tersebut terletak persis di depan panggung utama tempat para tamu dan undangan serta keluarga calon perwira berada. Calon perwira bakal dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upacara dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB.

Insiden bermula saat hujan mengguyur lokasi acara sekitar pukul 08.20 WIB. Hujan, yang awalnya rintik-rintik, menjadi lebat disertai hembusan angin cukup kencang. Baliho pertama, yang terletak di sisi kanan depan panggung utama, tiba-tiba ambruk.

Susunan kerangka besi yang menyangga baliho ini tak kuat menahan terjangan angin. Baliho ini bergambar Presiden SBY yang tengah menyematkan pangkat ke empat calon perwira, yakni Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Polri. "Bumimoro, Surabaya, 2 Juli 2013," begitu isi tulisan di baliho itu.

Tak lama berselang, bendera merah putih yang berkibar di sebuah tiang, di antara dua baliho, tiba-tiba terputus dari tali yang mengikatnya. Empat orang taruna cepat-cepat meraih bendera yang beruntung tak sampai terjatuh ke tanah ini. Sebelumnya, insiden juga sempat terjadi.

Bendera ini terjatuh ke tanah saat tiga orang taruna mengibarkannya. Menyusul bendera yang copot dari talinya, baliho besar di sisi kiri depan lapangan upacara juga ambruk diterjang angin. Hampir senasib dengan baliho pertama, kerangka besi penyangga baliho tak kuat menahan beban angin.

Baliho tersebut bergambar Presiden SBY yang diapit Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo. "Prasetya Perwira TNI-Polri," isi tulisan dari baliho itu. Sekitar pukul 08.50, hujan lebat beserta angin mulai mereda. 

Sejumlah taruna terlihat berupaya memperbaiki baliho yang ambruk itu. "Karena kondisi cuaca dan situasi, pelaksanaan upacara akan diundur selama kurang lebih 30 menit," kata seorang pembawa acara perempuan, melalui pengeras suara.

Adapun posisi baliho tak dikembalikan seperti semula. Dua baliho ini dibiarkan ambruk. Upacara dilanjutkan pukul 09.20 dan dimulai lewat lantunan lagu Maju Tak Gentar oleh marching band taruna akademi. Kemudian peserta upacara, yang akan dilantik menjadi perwira, memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri atas 238 calon perwira TNI Angkatan Darat, 105 Angkatan Laut, 108 Angkatan Udara, dan 284 Polri.
(Baca: Perwira TNI Jangan Cengeng)

PRIHANDOKO

Berita terpopuler:
Novi Amilia Hampir Buka Baju Lagi
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor  
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS  
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel  
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas  
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal
6 Makanan Peningkat Kecerdasan Otak  
Harga Buyback Emas Antam Naik Rp 10 Ribu per Gram
SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop

 

10.30 | 0 komentar | Read More

Aburizal Bakrie Bantah Dekat dengan Yudi Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui orang dekat dan juru bicaranya Lalu Mara, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak punya hubungan khusus  dengan peniup peluit (whistleblower) dalam kasus korupsi PKS, Yudi Setiawan.

Ical --demikian calon presiden dari Partai Golkar ini disapa-- membantah pernyataan pengacara terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging Luthfi Hasan Ishaaq, yang menyebut Yudi Setiawan dekat dengan dirinya.

"Saya ini yang orang dekat Aburizal Bakrie, selama 20 tahun lebih mendampingi beliau, saya tahu teman dekat beliau," kata Lalu saat dihubungi, Senin, 1 Juli 2013.

Lalu Mara menegaskan kalau dia mengenal semua kawan dekat Ical sejak sekolah dasar sampai kuliah, teman di organisasi Kantor Dagang Indonesia, hingga teman politisi. "Tidak ada yang namanya Yudi Setiawan," katanya.

Ia menilai, pengacara Luthfi hanya cari sensasi dengan menyebutkan nama Aburizal. "Dia mencoba mengalihkan perhatian dari tekanan ke kliennya kepada orang lain," katanya.

Lalu Mara juga menjamin tak pernah ada pertemuan empat mata antara Luthfi Hasan Ishaaq dan Ical.

Penasehat hukum bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mempertanyakan ketiadaan nama para politikus dalam dakwaan kliennya. Mereka adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, politikus Partai Golkar Setya Novanto dan Happy Bone Zulkarnaen.

Penasehat hukum Luthfi, Zainudin Paru, mengatakan nama mereka ada dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) Yudi Setiawan. "Dalam BAP, Yudi menyebutkan nama-nama politisi termasuk nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Setya Novanto ketua Fraksi Glkar DPR, dan Happy Bone Zulkarnaen," katanya saat membacakan eksepsi Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 1 Juli 2013.

Menurut Zainudin, hilangnya nama mereka dari dakwaan Luthfi mengindikasikan adanya motif di luar hukum dalam pengusutan kasus Luthfi. "Motif di luar hukum terbaca," ujarnya.

Luthfi Hasan Ishaaq didakwa menerima duit Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama. Uang itu diberikan untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi Indoguna di Kementerian Pertanian.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terpopuler:
Cuma Jokowi yang Dipandang Mampu Bendung Prabowo 
Novi Amilia Hampir Buka Baju Lagi
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
PDI-P: Gaya Jokowi Apa Adanya, SBY Serba Diatur
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor 

10.30 | 0 komentar | Read More

PDI-P Masih Jagokan Mega Jadi Capres

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, menyatakan partainya belum membicarakan pencalonan presiden pada Pemilihan Umum 2014. "Saat ini kita fokus persiapan legislatif di daerah-daerah," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 1 Juli 2013.

"Berdasarkan keputusan kongres di Bali sebagai forum tertinggi partai, kita masih mengandalkan Ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri)," ujar Maruarar. Dia mengatakan pertimbangan sosok yang memiliki integritas, kapabilitas, dan didukung oleh publik masih dikedepankan dalam kaderisasi PDI-P, tidak terkecuali untuk pencalonan presiden.

Maruarar mengatakan proses menampilkan sosok untuk turun ke konstituen itu menjadi hal penting. "Seperti misalnya Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) sendiri yang sudah memiliki reputasi bagus di mata publik atas kinerjanya yang langsung kepada rakyat," ucap Maruarar.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menganggap meroketnya tingkat keterpilihan Jokowi dalam sejumlah survei calon presiden 2014 merupakan respons masyarakat terhadap kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu. Ini menjadi antitesis kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasto tak ingin berkomentar ihwal keputusan partainya atas tingginya elektabilitas Jokowi, apakah akan mengusung Jokowi menjadi calon presiden atau meminta Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur hingga 2017. Menurut dia, elektabilitas bukan tolak ukur satu-satunya bagi PDI-P untuk mengusung seseorang menjadi calon RI-1.

ISMI DAMAYANTI

Topik Terhangat
Ribut Kabut Asap |PKS Didepak?| Persija vs Persib |Penyaluran BLSM |Eksekutor Cebongan

Baca Juga:
Diego Maradona Emoh Tampil di Dahsyat
Ini Wasit Final Piala Konfederasi 2013
Jokowi dan Megawati Terpukau dengan Ariah
Maradona Rombak Jadwal di Indonesia
Maradona: Jangan Campur Sepak Bola dengan Politik

10.31 | 0 komentar | Read More

Pemilih Partai Islam Cenderung Pilih Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei dari Indonesia Research Center menyebutkan pemilih partai Islam memilih sosok Joko Widodo sebagai calon presiden 2014. Di salah satu partai Islam, Jokowi bahkan mendapat elektabilitas hingga 30 persen. "Jokowi mendapat dukungan dari pemilih partai lain," demikian rilis yang diterima Tempo, Minggu, 30 Juni 2013. Menurut hasil survei tersebut, pemilih Jokowi cukup besar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sejumlah partai nasional, bahkan partai Islam.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 30 persen pemilih Partai Persatuan Pembangunan cenderung memilih Jokowi untuk menjadi capres. Pemilih partai Islam lainnya, seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera, masing-masing memberi 22 persen dan 24 persen buat elektabilitas Jokowi.

Sebanyak 12,5 persen pemilih Partai Bulan Bintang pun berminat pada sosok Jokowi. Bahkan Partai Aceh memberi 26,3 persen pemilih untuk sosok Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain pemilih partai Islam, survei yang dilakukan pada bulan Mei 2013 lalu ini pun menyebutkan bahwa swing voter juga kemungkinan akan memilih Jokowi. Survei yang dilakukan melalui metode wawancara tatap muka ini secara keseluruhan menyebutkan Jokowi sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi, yaitu 24,8 persen. (Baca: Cuma Jokowi yang Dipandang Mampu Bendung Prabowo)

NINIS CHAIRUNNISA

Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta

Berita Lainnya:
Pengusaha: Tiga Hal Pengganjal Investasi Tambang
SBY Pimpin HUT Polri di Markas Brimob
Pengamat: Suap di Kepolisian Tidak Hanya Uang
Antrean di Stasiun Bekasi Capai 200 Meter
Cuma Jokowi yang Dipandang Mampu Bendung Prabowo

10.30 | 0 komentar | Read More