Wayan Koster: Bayu Bohong Besar

Jum''at, 09 November 2012 | 09:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Pendidikan DPR RI Wayan Koster membantah menjadi perantara pemberian duit suap dari Grup Permai ke Oheo Sinapoy, anggota Komisi Agama.

Menurut Koster, keterangan karyawan bagian pemasaran Grup Permai, Bayu Widjojongko itu bohong besar dan tidak ada bukti. "Keterlaluan, siapa yang mengajari Dia (Bayu) berkata seperti itu?" kata Koster ketika dihubungi Jumat, 9 November 2012.

Koster mengatakan bisa saja menuntut balik Bayu atas keterangannya ke pihak yang berwajib. Namun ia memilih menunggu sampai kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games dan pembangunan fasilitas universitas ini selesai. Ia belum memastikan langkah berikutnya atas pencemaran nama baik terhadap dirinya.

Kamis, 8 November 2012, Bayu bersaksi di pengadilan terdakwa suap, Angelina Sondakh di pengadilan tindak pidana korupsi. Bayu menuturkan, setoran kepada Oheo merupakan bagian dari uang US$ 150 ribu yang dikucurkan Grup Permai. Koster dan Angie masing-masing menerima US$ 75 ribu. Dari kedua orang tersebut, mengalir lagi US$ 75 ribu kepada Oheo.

Masih menurut Bayu, penyerahan duit kepada politikus PDIP itu berlangsung di lobi Hotel Century, Jakarta. Sedangkan untuk Angie melalui Oktarina Furi, staf keuangan Grup Permai. (Baca: Para Penggiring Proyek Kementerian Agama)

SUNDARI

Berita Terpopuler
Sebentar Lagi, Indonesia Kebanjiran Tank Leopard 
Apa Kunci Kemenangan Obama?
Mabes Polri Tak Tahu Pengawal Ketua KPK Mundur 
Koper Dibongkar, Agnes Monica Tegur Pihak Bandara 
Rieke-Teten Usung Strategi ala Jokowi-Ahok 
Galaxy S III Kembali Pecundangi iPhone 4S  

10.30 | 0 komentar | Read More

Dua Truk Tabrakan, Jalur Jember-Banyuwangi Macet

Jum''at, 09 November 2012 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Jember - Dua unit mobil truk bertabrakan di jalur propinsi yang terletak di daerah Gunung Gumitir, Kecamatan Sempolan Jember pagi ini, Jumat, 9 November 2012. Akibatnya, jalur lalu lintas yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi itu macet puluhan kilometer.

"Kami masih berusaha mengurai kemacetan dengan sistem buka tutup," ujar Kepala Kepolisian Sektor Sempolan, Ajun Komisaris Polisi Adi Sucipto.

Dia mengatakan, tabrakan itu terjadi antara dua truk Fuso dari arah berlawanan sekitar pukul 06.30 tadi. Truk Fuso dari arah Banyuwangi dengan nomor polisi B   9593 WR bermuatan barang rongsokan beradu dengan truk Fuso brnomor polisi B 9509 Q dari arah Jember. Kedua kendaraan besar itu bertabrakan di kilometer 37 +600, di salah satu tikungan tajam di wilayah Gunung Gumitir. "Kami masih memeriksa Supriyanto dan Mardiono, dua pengemudi truk itu," kata Adi.

Menurut seorang saksi mata, Kusnadi, peristiwa itu terjadi begitu cepat di tikungan menurun. "Tiba-tiba saya lihat kedua truk itu sudah bertabrakan sampai menutup jalan," ujar tukang awe-awe yang biasa mangkal di daerah itu.

Jalur propinsi di kawasan Gunung Gumitir di Kecamatan Sempolan Jember hingga wilayah Kecamatan Kalibaru-Banyuwangi merupakan jalur rawan. Di daerah yang menjadi tapal batas kabupaten Jember-Banyuwangi itu, terdapat lebih dari 54 tikungan tajam yang menanjak dengan kemiringan antara 10 hingga 40 derajad dalam rentang jalan sepanjang 12 kilometer.

Di kanan kiri jalan sepanjang lokasi yang berjarak 26 Km arah timur Kota Jember ini adalah hutan belukar dan Kawasan perkebunan. Jalan ini cukup padat dengan kendaraan besar, seperti bus antar kota dan truk-truk angkutan barang. Meski cukup padat, jalur ini cukup jauh dari perumahan penduduk. Jika hujan yang sudah mulai seperti saat ini, jalur ini rawan longsor. Lebih dari empat titik yang bisa menjadikan perjalanan terganggu dari tanah longsor atau pohon tumbang menutup badan jalan akibat penggundulan hutan (illegal logging) sejak 1999 di sisi kiri jalan.

MAHBUB DJUNAIDY

Berita Pilihan:
Dede Yusuf Gaet Lex Laksamana untuk Jawa Barat
Malam Ini, Chris John Hadapi Chonlatarn
Menangkis Asteroid dengan Peluru Cat
Ketika Siswa SD ''Menguasai'' Ruangan Ahok 
Setiap Hari, Ada 92 Ton Sampah di Laut Jakarta

10.30 | 0 komentar | Read More

Pelaku Teror Penembakan di Freeport Ada 70 Orang

Kamis, 08 November 2012 | 10:01 WIB

TEMPO.CO, Jayapura - Kepolisian Daerah Papua mengklaim pelaku penembakan yang selama ini beraksi di areal pertambangan milik Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, berjumlah sekitar 70 orang. "Kami juga sudah mengidentifikasi dan mengetahui keberadaan kelompok yang sering melakukan penembakan ini," kata Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, Kamis, 8 November 2012.

Selain itu, menurut Tito, selama ini pola pengamanan yang diterapkan di wilayah areal Freeport tak efektif, sehingga aparat keamanan yang berjaga di sana kesulitan mendekati kelompok itu.

"Karena polanya hanya penjagaan dan patroli tanpa ada langkah-langkah proaktif gitu, termasuk mendekati masyarakat yang melakukan penyerangan itu. Kita tahu, karena kita punya jaringannya. Nah itu nantinya dilakukan pendekatan-pendekatan soft kepada mereka," katanya.

Menurut Tito, apabila dilakukan terus menerus dengan pola lama, anggota keamanan yang melakukan penjagaan di areal Freeport tak mengetahui siapa yang melakukan penyerangan. "Jadi nantinya nggak hanya jaga dan patroli saja, karena jaga dan patroli enggak tahu, siapa yang nyerang. Akhirnya timbul spekulasi, wah ini pihak aparat yang merekayasa. Padahal enggak, itu-itu saja kita tahu. Pengamanan di Freeport selama ini diibaratkan seperti dalam akuarium, mereka hanya melakukan patroli tanpa tahu siapa yang menyerang," katanya.

Saat ini, anggota Polri dari Brimob yang mengamankan areal Freeport sebagai obyek vital nasional ini berjumlah 700 personel dan TNI berkisar 100 lebih. Ke depan, Polda Papua akan mengubah pola pengamanan di areal tambang emas itu dengan pengamanan yang berbasis masyarakat adat setempat, tanpa menggunakan kekerasan.

CUNDING LEVI

Berita lain:
Dahlan Akui Ada Oknum Kabinet Ingin Mendepaknya
Perbedaan Suara Obama-Romney Setipis Silet
Dahlan Bilang Tidak Apa-apa Dituntut Sumaryoto
Kicau Kemenangan Obama Terpopuler Sepanjang Masa
Di Istana, Mega-SBY Belum Juga Bertegur Sapa  

10.30 | 0 komentar | Read More

Idris Laena Klarifikasi Tudingan Siang Ini

Menteri BUMN Dahlan Iskan, menyapa wartawan saat memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11). ANTARA/Ismar Patrizki

Kamis, 08 November 2012 | 10:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Idris Laena, akan menggelar konferensi pers mengenai tudingan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang menyebut dirinya sebagai pemeras BUMN.

Idris akan menggelar konferensi pers akan pada pukul 11.00 WIB di Ruang Pers Gedung Parlemen Senayan. "Jadi, nanti siang di press room DPR," kata Idris  saat dihubungi, Kamis, 8 November 2012.

Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Golkar ini memang dikabarkan sudah menyiapkan klarifikasi sejak namanya disebut Menteri Dahlan, yang mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), saat memberikan penjelasan ke Badan Kehormatan DPR beberapa waktu lalu. Badan Kehormatan menyebutkan ada dua oknum yang terindikasi pernah berupaya kongkalikong dan memeras sejumlah perusahaan negara.

Berdasarkan kesaksian Menteri BUMN ini muncul dua nama, yaitu anggota Komisi BUMN, Idris Laena, dari Fraksi Golkar dan anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Idris diduga berupaya memeras PT PAL yang bergerak dalam industri galangan kapal dan PT Garam (Persero) yang bergerak di perdagangan garam.

Dalam kasus ini, Idris diduga pernah meminta komisi sebesar 5 persen dari total penyertaan modal negara pada PT Garam. Sedangkan di PT PAL, belum ada angka pasti yang diduga diminta anggota Fraksi Golkar ini dalam upaya kongkalikong atau pemerasan.

Sedangkan nama yang lain, Sumaryoto dari Komisi Keuangan diduga berkongkalikong dan dituding memeras salah satu BUMN yang bergerak di bidang maskapai penerbangan, yaitu PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

FRANSISCO ROSARIANS

Terpopuler:
Dahlan Akui Ada Oknum Kabinet Ingin Mendepaknya
Perbedaan Suara Obama-Romney Setipis Silet
Dahlan Bilang Tidak Apa-apa Dituntut Sumaryoto
Kicau Kemenangan Obama Terpopuler Sepanjang Masa
Di Istana, Mega-SBY Belum Juga Bertegur Sapa  

10.30 | 0 komentar | Read More

Gayus Lumbuun: Peminta Upeti BUMN Bisa Dipecat

Rabu, 07 November 2012 | 08:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Badan Kehormatan DPR 2009-2011, Gayus Lumbuun menegaskan bahwa sejumlah anggota DPR yang terbukti pernah meminta jatah pada BUMN terancam dipecat dari parlemen.

"Pemberhentian itu sanksi terberat, tapi nanti tergantung pembuktiannya," kata politikus PDIP ini pada Selasa, 6 Oktober 2012.

Gayus yang kini menjabat sebagai Hakim Agung ini mengaku pernah memberhentikan dua orang anggota dewan dalam masa jabatannya di Badan Kehormatan DPR 2004-2009 dan 2009-2011. "Totalnya ada enam orang, dua diberhentikan secara formal dan empat orang mengundurkan diri sebelum diputuskan oleh BK."

Menurut Gayus, jika seorang anggota dewan terbukti bersalah, BK DPR akan meminta partai politik asal anggota itu, untuk melakukan penggantian antar waktu atas anggota yang bersalah itu. "Kalau partai tetap melawan dan menunda-nunda pemberhentian itu, fraksi akan mendapatkan teguran dari pimpinan DPR," ujar dia.

Dia juga menjelaskan, ada lima tingkatan sanksi yang akan diberikan BK usai menemukan adanya pelanggaran etika oleh politikus Senayan. Sanksi tersebut antara lain berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian dari kelengkapan DPR, dan pemberhentian secara tetap.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan ada dua anggota DPR yang pernah meminta jatah kepada perusahaan negara. Keduanya adalah Idris Laena (Golkar) dan Sumaryoto (PDIP). Sebelumnya eks Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga juga menyebut pernah dimintai upeti oleh dua politikus Senayan, MN (Demokrat) dan ETS (PDIP). Selasa 6 November 2012, Dirut PT RNI Ismed Hasan Putro mengaku pernah diminta menyetor gula 2.000 ton untuk politikus DPR berinisial IS.

SUBKHAN

Berita Terpopuler:
Terduga Peminta Upeti Punya Gedung Mewah  
Dituding Dahlan Iskan, Apa Komentar Idris Laena? 
Kekayaan Pemilik Bank Century Disita Polisi 
Dahlan Belum Lapor, KPK Sudah Tahu
Direksi PT PAL Siap Buka Kisah Peminta Upeti 

10.31 | 0 komentar | Read More

Dahlan Bilang Tidak Apa-apa Dituntut Sumaryoto

Rabu, 07 November 2012 | 10:22 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tampaknya bergeming atas ancaman anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Sumaryoto yang akan menggugat balik Dahlan. "Tuntut saja, tidak apa-apa. Karena yang saya lakukan ini adalah saya sudah siap dengan segala konsekuensinya," ujarnya di Kementerian BUMN Rabu, 7 Oktober 2012.

Ia pun seperti menyindir pihak-pihak yang mempertanyakan bukti yang dibawanya ke Badan Kehormatan. Seperti diketahui Dahlan tidak melampirkan bukti kuat dan hanya berupa laporan-laporan para direksi.

"Kalau kemarin belum dianggap bukti, saya tidak tahu pemberantasan korupsi di negara ini mau serius tidak sih," ujarnya.

Sumaryoto sebelumnya membantah tudingan telah meminta jatah terkait penyertaan modal negara kepada P Merpati seperti yang dilaporkan Dahlan kepada Badan Kehormatan DPR. Melalui pengacaranya Warsito Sanyoto, Sumaryoto berniat melaporkan Dahlan dengan tudingan pencemaran nama baik.  

Selain Sumaryoto, Dahlan juga melaporkan anggota DPR lainnya, Idris Laena. Berbeda dengan Sumaryoto, Idris memilih bungkam. "Yang saya hadapi raja media."

ANANDA PUTRI

Berita lain:
Politikus Pemeras Terancam Dipecat
Puan Dukung Sumaryoto Gugat Dahlan Iskan
Anggota DPR Mengaku Bukan Nabi, Juga Bukan Napi 
Jika Ada Saksi, Peminta Upeti Bisa Kena Sanksi 
Dahlan Belum Lapor, KPK Sudah Tahu

10.30 | 0 komentar | Read More

Kompolnas Minta Polisi Rekonstruksi Kematian Rezza

Bupati Gunungkidul, Badingah (kiri) dan istri Gubernur DIY, GKR Hemas (tengah) melayat jenazah Rezza Eka Wardhana di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Minggu (4/11). Rezza meninggal dunia setelah terbaring koma. TEMPO/Suryo Wibowo

Selasa, 06 November 2012 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta- Komisi Kepolisian Nasional mendesak Kepolisian Daerah DIY segera menggelar rekonstruksi kasus jatuhnya pelajar SMA Dominikus, Rezza Eka Wardhana, 16 tahun, dari sepeda motor pada 25 Oktober malam lalu di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Rekonstruksi dilakukan agar penyebab Rezza terluka dan mengalami koma hingga meninggal dunia bisa segera diketahui. Mengingat informasi yang beredar adalah luka yang dialami Rezza karena dianiaya polisi.

"Kami mengawasi dan Polda yang menentukan sanksinya," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Edi Saputra Hasibuan saat ditemui di Polda DIY, Senin 5 November 2012.

Dua komisioner Kompolnas, yakni bekas wartawan Edi dan bekas Kepala Kepolisian Daerah DIY Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Logan Siagian, menemui Inspektur Pengawas Daerah Polda DIY Muhammad Jupri dan Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Ajun Komisaris Besar Kepolisian (AKBP) Ihsan Amin di Polda DIY kemarin siang.

Kompolnas minta penjelasan atas kasus itu berdasarkan hasil penyelidikan polisi. "Kami akan lihat dari laporan itu. Kalau terbukti penganiayaan, pelaku segera ditindak," kata Edi. Setelah itu, mereka ke Gunungkidul guna melihat tempat kejadian perkara. 

Menurut Edi, kasus ini akan mereka dalami. "Kami akan meminta data visum untuk tahu apa benar meninggalnya karena kecelakaan murni atau memang dipukul dulu. Kalau iya, berapa yang terlibat," kata dia.

Berdasarkan versi polisi, korban diduga meninggal karena kecelakaan tunggal. Berdasarkan keterangan anggota Polisi Lalu Lintas Polres Gunungkidul Brigadir Kepala Mahmudin yang menjadi tersangka kasus itu, Rezza naik motor tanpa helm dan melawan arus. "Jadi korban melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi menegur," kata Logan.

PITO AGUSTIN RUDIANA | PRIBADI WICAKSONO

Berita Terpopuler:
Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR  
Ini Nama Dua Anggota DPR yang Disebut Dahlan 
Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN 
Proyek Eks Perusahaan Istri Anas Mangkrak 
Cerita Merpati Diperah DPR

10.30 | 0 komentar | Read More

Pengungsi Syiah Kembali Dapat Jatah Makan

Sejumlah perempuan dan anak-anak warga Syiah korban konflik SARA terpaksa mengungsi Gedung Olah Raga, Sampang, Madura, Senin, (8/27). TEMPO/Fully Syafi

Selasa, 06 November 2012 | 10:19 WIB

TEMPO.CO,Surabaya-Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mencairkan kembali bantuan untuk pengungsi Syiah Sampang. Dana tunai sebanyak Rp 450 juta dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Sampang untuk membantu menyediakan makan gratis bagi seluruh pengungsi Syiah di Gedung Olah Raga Sampang. "Langsung kami transfer ke rekening Dinas Sosial Sampang," kata Sekretaris Daerah Jawa Timur, Rasiyo, kepada Tempo.

Pemerintah Sampang sebenarnya minta bantuan Rp 900 juta, namun baru separuhnya yang disetujui provinsi. Dana sebesar itu, rencananya diberikan untuk membantu kebutuhan makan pengungsi hingga tiga bulan kedepan. Selanjutnya, akan dievaluasi lagi apakah pemberian makanan gratis akan terus diberikan atau tidak.

Bantuan sebesar Rp 450 juta, kata Rasiyo, merupakan hasil kesepakatan dalam rapat di gubernuran hari Ahad lalu. Pemerintah juga sudah mengutus Kepala Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Rakyat mengecek langsung kondisi pengungsi di Sampang pada hari itu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nurwiyatno mengatakan semula kebutuhan makan selama tiga bulan diperkirakan menelan dana Rp 355 juta. "Tapi ada kebutuhan lain sehingga digenapkan Rp 450 juta," kata Nurwiyatno.

Bantuan, kata dia, akan terus diberikan selama warga masih berada di lokasi pengungsian. Meski begitu, pemerintah Jawa Timur berharap pengungsi secepatnya mengambil tawaran hunian sementara. Selain menyediakan lahan, pemerintah juga akan membangunkan rumah semi permanen untuk menampung para pengungsi .

Usulan tersebut masih ditolak warga. Pengungsi Syiah tetap bertahan di lokasi pengungsian dan hanya bersedia pindah untuk kembali ke rumah asal mereka di dusung Nangnkernang, Omben, Sampang.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Berita Terpopuler:
Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR  
Ini Nama Dua Anggota DPR yang Disebut Dahlan 
Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN 
Proyek Eks Perusahaan Istri Anas Mangkrak 
Cerita Merpati Diperah DPR

10.30 | 0 komentar | Read More

Cerita Merpati Diperah DPR

Senin, 05 November 2012 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar pemerasan perusahaan badan usaha milik negara oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah suatu rahasia. Telah lama publik mengetahui hal ini. Salah satu perusahaan pelat merah yang diperah adalah PT Merpati Nusantara Airlines.

Pada Rabu, 30 November 2012, terjadi percakapan antara seorang pejabat di Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo. Dalam obrolan itu, si pejabat menanyakan kabar soal janji fee Rp 18 miliar ke politikus Senayan.

"Yang lima sudah dikasih ke Komisi VI, jadi tidak rewel," kata Rudy. "Yang Rp 13 miliar untuk Komisi XI belum. Saya ditanya, saya bilang tidak punya komitmen. Saya bersama Direktur Keuangan, Direktur Niaga, dan beberapa orang dari Komisi XI."

Ketika pejabat itu bertanya asal muasal cerita fee itu, Rudy menjawab, "Dari Pak Sumaryoto." Orang yang dimaksud itu adalah anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Dia dekat dengan Jhonny," ujar Rudy.

Dalam sebuah rapat panitia kerja Merpati di Komisi Keuangan, kata Rudy, Sumaryoto memberikan pertanyaan tertulis yang terperinci. Ia curiga 15 pertanyaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu titipan, karena mengulik jeroan maskapai pelat merah tadi. "Ini kongkalikong," ujar Rudy.

Kemudian ia bercerita soal anggota Dewan yang menagih fee Rp 13 miliar dalam rapat terbatas di ruang pemimpin Komisi Keuangan, akhir September 2012. Dalam rapat pimpinan Zulkiflimansyah itu, Rudy ditemani sejumlah direktur Merpati. Kemudian ia ditanya kepastian memenuhi janji fee Rp 18 miliar.

"Saya menyerah jika harus menyuap. Besan Presiden saja masuk penjara," kata Rudy.

Namanya disebut-sebut, Sumaryoto sontak menampik tudingan itu. Kata dia, panitia kerja bukan alat memeras. Dana PMN Rp 200 miliar dipastikan mengucur karena sudah masuk APBN 2012, yang disahkan DPR pada Oktober 2011.

"Tak ada hubungan Panja dengan Rp 200 miliar itu," tuturnya di Hotel Mulia, Rabu, 30 Oktober 2012.

Namun, Sumaryoto membenarkan adanya janji komisi Rp 18 miliar. Ia pernah menanyakannya kepada Rudy dalam pertemuan empat mata. Kapan dan di mana, dia lupa. "Saya pancing Pak Rudy, apa benar ada fee. Kalau benar, jangan menggunakan uang Rp 200 miliar itu," kata dia.

Sumartoyo sendiri menolak dikatakan bahwa dia menagih. Orang yang ditanyakan pun tidak memberi jawaban. "Kalau orang Jawa, diam itu berarti iya," ujarnya.

RETNO SULISTYOWATI | AGOENG WIJAYA | AKBAR TRI KURNIAWAN | AYU PRIMASANDI | JOBPIE SUGIHARTO | CORNILA DESYANA

Berita lain:
Siapa Pemeras BUMN
Ke DPR, Dahlan: Saya Bawa Nyawa Saya
Dahlan: Upeti ke DPR, Dianggap Lebay Alhamdulillah
''Andi dan Anas Akan Mundur Sendiri''
Terduga Teroris Itu Pegawai Negeri

10.30 | 0 komentar | Read More

Dahlan Iskan ke DPR Pakai Mobil Listrik

Senin, 05 November 2012 | 10:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan datang memenuhi undangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengendarai mobil listrik berwarna hijau, Senin, 5 November 2012. Dahlan tiba di halaman gedung Nusantara II DPR sekitar pukul 09.20 WIB.

Mengenakan kemeja putih dengan celana gelap dan sepatu kets, Dahlan mengendarai sendiri mobil listrik itu. Mobil ini belum memiliki pelat nomor dan pada tempat pelat bertuliskan "Electric Car". Di bagian depan dan belakang mobil ini terdapat lambang petir milik Perusahaan Listrik Negara.

Begitu tiba, Dahlan langsung bersalaman dengan sejumlah orang yang menyambutnya di DPR. "Nanti saja sesudah diperiksa," kata Dahlan di depan ruang Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Senin, 5 November 2012. Badan Kehormatan berencana mengkonfirmasi keterangan Dahlan mengenai adanya anggota Dewan yang kerap meminta jatah kepada BUMN.

"Agendanya pukul 10.30," kata Ketua BK DPR, Muhammad Prakosa, kepada Tempo.

Selain Dahlan, Badan Kehormatan juga akan memanggil Kepala Humas BUMN Faisal Hilimi dan Direktur RNI Ismed Hasan Putro. Ketiganya akan dikonfirmasi mengenai dugaan adanya anggota Dewan yang meminta jatah kepada perusahaan BUMN.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita lain:
Siapa Pemeras BUMN
Ke DPR, Dahlan: Saya Bawa Nyawa Saya
Dahlan: Upeti ke DPR, Dianggap Lebay Alhamdulillah
''Andi dan Anas Akan Mundur Sendiri''
Terduga Teroris Itu Pegawai Negeri

10.30 | 0 komentar | Read More