Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Himpunan Artis Jawa Timur Dukung Rhoma Irama

Written By Unknown on Sabtu, 08 Desember 2012 | 10.30

Sabtu, 08 Desember 2012 | 10:16 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Puluhan artis yang tergabung dalam Himpunan Artis Peduli Bangsa (Harpa) Jawa Timur mendukung Raja Dangdut, Rhoma Irama, menjadi calon presiden pada pemilihan umum 2014 mendatang.

Dukungan tersebut dideklarasikan di sebuah rumah makan di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jumat malam, 7 Desember 2014. Rhoma hadir dalam acara tersebut sebelum menggelar konser di Alun-Alun Kota Bangkalan bersama Orkes Melayu Soneta, Sabtu siang, 8 Desember 2014.

Sejumlah artis dangdut lokal, pemain musik orkes melayu, bahkan pelawak Srimulat Surabaya, hadir dalam deklarasi sederhana yang dikemas sambil makan malam itu. Mereka membawa berbagai poster bergambar Rhoma bertuliskan Rhoma for President 2014. Mereka bertekad mengawal pencalonan Rhoma.

Ketua Harpa, Puri Rahayu, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin teladan yang mampu mempersatukan bangsa agar tidak terjadi konflik horizontal. Selain itu Indonesia juga memerlukan calon presiden alternatif yang tidak hanya datang dari kalangan politisi atau birokrat, tapi yang mempunyai kedekatan dengan rakyat Indonesia dalam bidang seni dan budaya.

"Memperhatikan popularitas, kapabilitas, dan integritas Rhoma Irama sebagai tokoh musik, seniman, budayawan, politisi, pendakwah yang diakui dunia internasional maka kami bertekad mengawal Rhoma dalam pemilihan presiden 2014," kata Puri yang juga Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Jawa Timur ini.

Menanggapi dukungan terhadapnya, Rhoma mengatakan bahwa Harpa adalah komunitas seniman pertama yang menyatakan dukungannya secara terbuka. Sebab sebelum ini, kata Rhoma, pernyataan dukungan yang diterimanya masih sebatas dari ulama dan habaib.

"Ini ada dorongan konkrit dari rekan-rekan seniman terhadap langkah saya," ujar Rhoma yang mengenakan kemeja batik lengan pendek dan sandal hitam.

Menurut Rhoma, keberadaannya dalam wacana calon presiden bukan karena ambisi pribadi melainkan karena desakan para habaib, ulama dan politisi. Karena itu, kata dia, bila kelak ada partai politik yang mengusung sebagai kendaraan konstitusional, tidak ada alasan baginya untuk menolak.

"Saya nyatakan siap jadi calon presiden karena ada dukungan dan ada panggilan dari dalam diri saya. Jadi sinkron," ucap Rhoma.

KUKUH S WIBOWO


10.30 | 0 komentar | Read More

Di Rumah Choel Mallarangeng Berseliweran Mobil Mewah  

Written By Unknown on Jumat, 07 Desember 2012 | 10.31

Jum''at, 07 Desember 2012 | 09:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau yang lebih dikenal dengan nama Choel Mallarangeng di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pagi, 7 Desember 2012 tampak sepi. Sang pemilik rumah tidak terlihat sejak pagi. Hanya ada kurir berkaus merah yang terlihat masuk ke rumah berpagar kayu tersebut.

Sekitar pukul 08.00 WIB, terlihat seorang laki-laki berkaus oranye keluar dari rumah Choel. Belum ditanya apa-apa, laki-laki tersebut mempercepat langkahnya dan berkata "Enggak tahu, Mbak... Enggak tahu," ujarnya saat dihampiri. Ketika hendak kembali masuk ke rumah, laki-laki itu pun enggan menjawab apa pun. Ia langsung berlari masuk saat gerbang dibuka dari dalam.

Penjaga rumah Choel yang berada di pos jaga mengatakan, Choel tidak selalu tinggal di rumah yang terletak di depan Masjid Sunda Kelapa itu, "Enggak ada, Mbak. Enggak pulang ke sini," ujar salah satu penjaga rumah Choel yang enggan disebut namanya.

Ia mengatakan Choel hanya ke sana sekitar seminggu dua kali. Dari lubang kaca berukuran 30 x 30 sentimeter yang terletak disebelah kiri gerbang utama rumah tersebut, terlihat ada tiga mobil yang terparkir di garasi. (Baca juga: Alphard Misterius Datangi Rumah Choel Mallarangeng)

Sekitar pukul 09.00 WIB, terlihat sebuah mobil Toyota Fortuner putih dengan nomor polisi B 700 RFD keluar meninggalkan rumah. Tidak terlihat jelas siapa yang berada di dalamnya karena kaca mobil gelap. Penjaga rumah juga enggan berkomentar ketika ditanya siapa penumpang mobil putih tersebut.

Beberapa menit kemudian, sebuah sedan Audi hitam dengan nomor polisi B 1622 PAD yang membawa seorang pria berbaju batik cokelat, terlihat masuk ke rumah bernomor 5 tersebut. Hanya sekitar 1 menit, ia keluar. Ketika Tempo bertanya apakah ia hendak bertemu Choel Mallarangeng, pria itu hanya tersenyum, "Enggak ngapa-ngapain, ko,," ujarnya melambaikan tangan sambil segera masuk ke mobil.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mencegah adik Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng, ke luar negeri. Dalam surat permintaan pencegahan yang dikirim KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum, disebutkan pencegahan itu untuk kelancaran penyidikan kasus Hambalang.

TRI ARTINING PUTRI

Berita terpopuler lainnya:
Bupati Aceng Diduga Memeras Rp 250 Juta
Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif 
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan 
Pelajar Situbondo Bentuk Kelompok Arisan Seks
Skandal Bupati Aceng Tak Kejutkan Kawan Dekatnya


10.31 | 0 komentar | Read More

Pengunduran Diri Menteri Andi Mallarangeng Dipuji  

Jum''at, 07 Desember 2012 | 10:05 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dipuji oleh kalangan internal Partai Demokrat. Rencana ini dinilai akan mengurangi beban kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Langkah ini bagus agar tidak membebani Presiden," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Desember 2012. Mubarok menyatakan, Demokrat merasa terbantu dengan penetapan tersangka kepada kader yang bermasalah. "Kami berkomitmen memberantas korupsi," kata dia.

Mubarok melihat banyaknya kader Partai Demokrat yang menjadi tersangka korupsi dilihat dari dua sisi. Sisi negatif, partai memang akan tercoreng citranya. Namun, sisi positif menunjukkan, berdasarkan data, kader Partai Demokrat bukan partai yang terkorup. "Masih ditempati partai lain," kata dia.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ruhut menyatakan, meskipun relatif terlambat, dia memuji langkah Andi Mallarangeng. "Ini sudah tepat. Sebaiknya kader jangan membebani Presiden," kata dia.

Dia menjelaskan, begitu ditetapkan sebagai tersangka, secara otomatis Andi Mallarangeng akan diberhentikan dari segala jabatannya di partai. Menurut Ruhut, peraturan ini berlaku untuk semua kader partai. "Begitu tersangka, non-aktif," kata dia.

Dia mengaku tidak kecolongan dengan ditetapkannya sejumlah kader Demokrat sebagai tersangka. Menurut dia, Demokrat terbuka menerima siapa saja yang ingin berkarier di politik. Namun, dia mengingatkan kader agar jangan membawa-bawa nama partai. "Kalau mau karam, karamlah sendiri," kata Ruhut.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terpopuler lainnya:
Bupati Aceng Diduga Memeras Rp 250 Juta
Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif 
Kurikulum Baru, SMA Tidak Ada Penjurusan 
Pelajar Situbondo Bentuk Kelompok Arisan Seks
Skandal Bupati Aceng Tak Kejutkan Kawan Dekatnya


10.31 | 0 komentar | Read More

Bupati Aceng Diduga Terlibat Penipuan dan Pemerasan  

Written By Unknown on Kamis, 06 Desember 2012 | 10.30

Kamis, 06 Desember 2012 | 09:57 WIB

TEMPO.CO, Bandung -  Kepolisian Daerah Jawa Barat menjadwalkan pemeriksaan Bupati Garut Aceng Fikri, Jumat, 7 Desember 2012. Aceng akan diperiksa dalam kasus dugaan penipuan dan pemerasan dengan pelapor Asep Rahmat Kurnia Jaya sebesar US$ 25 ribu.

Juru bicara Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, semula Aceng dijadwalkan diperiksa di kantor Direktorat Reserse Kriminal Polda pada hari ini, Kamis, 6 Desember. (Baca juga: Bupati Aceng Juga Dibelit Dugaan Korupsi)

"Tapi karena ada kesibukan, melalui stafnya Aceng Fikri minta dijadwalkan besok Jumat, 7 Desember 2012. Statusnya dia diperiksa masih sebagai saksi," ujar Martinus jelang gelar pasukan polisi pengaman Pilgub Jabar 2013 di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Kamis, 6 Desember 2012.

Rencana pemeriksaan Aceng besok, Martinus menambahkan, adalah penjadwalan kedua. Penjadwalan pertama adalah 29 November lalu. "Namun, saat itu yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang tidak jelas. Makanya kemudian kami panggil lagi,"katanya.

Si pelapor, Asep Rahmat, adalah salah satu calon yang gagal menggantikan Dicky Chandra menduduki kursi Wakil Bupati Garut. Pada Mei lalu, pria 40-an tahun ini mengadukan Aceng dan tangan kanannya, Chep Maher, ke Polda Jawa Barat.

"Saya melaporkan dugaan penipuan dan pemerasan oleh Aceng waktu saya menjadi calon wakil bupati," kata kemarin. Dalam laporan ke polisi, Asep mengaku dimintai duit Rp 500 juta oleh Chep Hermawan yang diutus Aceng. "Uang itu katanya untuk jaminan supaya saya masuk nomisasi calon Wakil Bupati Garut (pengganti Dicky)," kata Asep.

Tergiur, Asep lantas menyetor duit tunai US$ 25 ribu langsung ke kediaman Aceng di kampung Copong, Kecamatan Garut Kota, pada 12 April 2012. "Jadi, yang saya berikan ke Ceng Fikri itu sekitar Rp 250 juta atau US$ 25 ribu," katanya.

Tak cukup, beberapa hari kemudian seorang yang mengaku utusan Bupati Garut mendatangi Asep yang tengah rehat di Cipanas, Garut. Si utusan menyampaikan pesan Aceng yang meminta duit Rp 1,4 miliar untuk meloloskan Asep menjadi wakil bupati. Namun, Asep tak menggubrisnya. (Baca juga: Tujuh Kasus Korupsi Pembelit Bupati Aceng)

Singkat cerita, belakangan terbukti Asep gagal terpilih menjadi Wakil Bupati Garut. Padahal, Aceng sempat menjanjikan jika Asep tak terpilih menjadi wakil bupati, duit yang sudah disetor bakal dikembalikan

"Tapi sampai sekarang pun uangnya tidak juga dikembalikan oleh Ceng Fikri. Makanya saya kemudian lapor ke Polda karena ada dugaan Aceng telah melakukan penipuan dan pemerasan kepada saya," katanya.

ERICK P. HARDI

Berita terpopuler lainnya:
Bupati Garut Aceng Bisa Dijerat 4 UU
Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng  
Bupati Aceng: Jangan Paksa Saya Mundur
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan 
Solusi Dicky Chandra untuk Aceng
Pria Hobi Selingkuh Terlihat dari Wajahnya!


10.30 | 0 komentar | Read More

Aturan Status Penyidik KPK Selesai Akhir Tahun Ini  

Sejumlah Penyidik dari Direktorat Tidak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri meninggalkan Gedung KPK setelah melakukan gelar perkara kasus Simulator SIM, Jakarta, (15/10). TEMPO/Seto Wardhana

Kamis, 06 Desember 2012 | 10:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan Revisi Peraturan Presiden (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung sebelum 1 Januari 2013.

"Beberapa penyidik habis masa tugasnya per 1 Januari," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wahiduddin Adam, Kamis, 6 Desember 2012. "Mereka butuh dasar hukum untuk menentukan kelanjutan tugasnya di KPK."

Wahid menjelaskan, saat ini naskah revisi berada di meja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan). Kementerian inilah yang memprakarsai revisi aturan manajemen SDM KPK.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, aturan sudah ada di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak sebulan lalu. Sekitar sepekan lalu, melalui Sekretariat Negara, Presiden mengembalikan naskah ke Kemenpan. "Ada arahan baru dari Presiden. Kami belum tahu apa isinya," kata Busyro.

Jika pembahasan di Kemenpan sudah rampung, kementerian lain akan diundang untuk mengharmonisasi aturan. Setelah itu, Kementerian akan mengundang kepolisian dan kejaksaan untuk membahas revisi aturan manajemen SDM KPK.

Menurut Wahid, kepolisian, kejaksaan, dan KPK bisa memberi usul pada saat pembahasan bersama. "Agar sesuai dengan aturan di instansi masing-masing," katanya.

ANANDA BADUDU

Berita terpopuler lainnya:
Bupati Aceng: Jangan Paksa Saya Mundur
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan
Mabes Polri Akui Tarik Novel Baswedan
Solusi Dicky Chandra untuk Aceng
Tujuh Kasus Korupsi Pembelit Bupati Aceng
Wakil Jokowi di Solo Ingin Jadi Wali Kota Jakut
Pria Hobi Selingkuh Terlihat dari Wajahnya!


10.30 | 0 komentar | Read More

Skandal Bupati Aceng, Tim Kemendagri Turun Tangan

Written By Unknown on Rabu, 05 Desember 2012 | 10.30

Rabu, 05 Desember 2012 | 09:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri ikut menyelidiki kasus nikah kontroversial Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng H.M. Fikri, dengan seorang dara berusia 18 tahun, Fany Octora. Kemarin, tim Kementerian Dalam Negeri berangkat ke Garut untuk menggali informasi atas kasus tersebut.

"Tim ini sifatnya mengklarifikasi, verifikasi terhadap hal tersebut," kata juru bicara Kementerian, Reydonnyzar Moenoek, Rabu, 5 Desember 2012. "Kemudian mendapat semua dokumen berkenaan dengan hal itu, serta merekam aspirasi di masyarakat."

Reydonnyzar mengatakan, tim verifikasi terdiri atas berbagai unsur di Kementerian, seperti Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Biro Hukum, dan Inspektorat.

Tim akan menggali informasi dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan Aceng dan Fany. "Tujuannya untuk mendalami dinamika yang berkembang di sana."

Aceng menikahi Fany pada 14 Juli 2012 di rumah pribadinya. Usia Fany saat menikah baru 17 tahun. Fany kelahiran 8 Oktober 1994. Pengacara Fany, A. Dani Saliswijaya, mengatakan, pernikahan itu sah di bawah tangan karena disetujui kedua orang tua Fany serta dilakukan pengurus Majelis Ulama Indonesia.

Belakangan, pernikahan ini menjadi bencana bagi Aceng. (Baca: Skandal Bupati Garut, Aceng Minta Maaf)

RUSMAN PARAQBUEQ

Baca juga
Bupati Aceng Fikri Dikecam Rieke
Komnas Anak: Bupati Aceng Bisa Dipidana Penjara
Dicky Kasih Semangat Warga Garut
Kata Eko ''Patrio'' Soal Bupati Garut Aceng Fikri
Momen Tepat, Foto Parodi Rhoma-Aceng pun Muncul


10.30 | 0 komentar | Read More

Tes Narkoba Rutin Pejabat Balikpapan

Rabu, 05 Desember 2012 | 09:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama DPRD akan terus menggeber upaya pencegahan penggunaan narkoba di lingkungan pejabat. Baik itu aparatur pemerintah maupun anggota Dewan. Komitmen ini diwujudkan dengan melanjutkan kembali tes narkoba terhadap sampel rambut, seperti yang pernah dilakukan pertengahan tahun 2012 lalu.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan tes narkoba akan diberlakukan terhadap jajarannya dan pejabat pemerintah kota, tahun 2013 nanti.
"Kami akan membuat kegiatan ini rutin tiap tahun. Semua anggota akan menjalani tes rambut. Pejabat esselon 2, 3, dan 4 juga dites," kata di Balikpapan, Rabu, 5 Desember 2012.

Andi mengatakan, tes rutin ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan. Anggotanya harus diperiksa kembali supaya tidak ada yang berani mencoba obat terlarang ini. "Bisa saja orang yang pernah dites, dan dinyatakan negatif, tapi belakangan mencoba-coba. Makanya, kami tes lagi agar tidak ada yang berani mencoba-coba narkoba," politisi Partai Golkar ini menegaskan.

Untuk program tes narkoba kali ini, pemerintah kota telah mengalokasikan Rp1,5 miliar. Dana berada di pos Badan Narkotika Nasinal (BNN) Kota Balikpapan.

Pada pertengahan tahun ini, tes narkoba telah dilakukan terhadap 44 angota DPRD Balikpapan dan puluhan pejabat pemerintah kota. "Ini pemeriksaan pertama di Indonesia yang dilakukan bagi pejabat. Hasilnya Alhamdulillah semua negatif."

SG WIBISONO


10.30 | 0 komentar | Read More

Janda Bupati Aceng Belum Pasti Datangi LPSK  

Written By Unknown on Selasa, 04 Desember 2012 | 10.30

Selasa, 04 Desember 2012 | 09:29 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Harris mengatakan, keluarga Fani Oktora, 18 tahun, mantan istri Bupati Garut yang diceraikan empat hari setelah menikah, akan mendatangi mereka. "Namun, saya belum tahu kapan tepatnya," kata Abdul, Selasa, 4 Desember 2012. "Kami belum mendapat kabar lagi dari pihak keluarga."

Abdul mengatakan, keluarga Fani dijadwalkan berkunjung Senin sore, 3 Desember 2012. Namun, karena tertahan cukup lama di Bareskrim Mabes Polri, mereka membatalkan kunjungan ke LPSK. "Nah, kemarin mereka bilang akan datang, tapi hingga sekarang belum ada kabar lagi. Saya akan cek ke mereka."

LPSK menyatakan siap menerima keluarga Fani kapan pun. Selain hendak menemui LPSK, kuasa hukum Fani, Dani Saliswijaya, mengatakan, mereka akan mendatangi Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan.

Komnas PA menyatakan keluarga Fani akan hadir pukul 10.00. Namun belum diketahui tujuan tepatnya apa, apakah konseling atau meminta bantuan hukum. Adapun penyidik Mabes Polri akan meminta keterangan tiga saksi kasus Aceng dan Fani.

ISTMAN MP

Baca juga
Bupati Aceng: Mas Kawin untuk Fani di Atas Rata-rata
Kasus Bupati Garut Aceng, T2: Malu Banget
Bupati Garut Tak Bisa Sembarangan Diberhentikan
3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora
Dilaporkan ke Polisi, Bupati Garut: Salah Saya Apa?


10.30 | 0 komentar | Read More

Protes Bupati Aceng, Warga Garut Turun ke Jalan  

Massa berusaha mendobrak pagar kantor Pemerintah Kabupaten Garut, saat berdemo menuntut Bupati Garut, Aceng HM Fikri mundur dari jabatannya, (16/5). ANTARA/Feri Purnama

Selasa, 04 Desember 2012 | 09:53 WIB

TEMPO.CO, Garut  - Seribuan warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, berencana melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kelakuan Bupati Aceng HM Fikri. Unjuk rasa ini  akan diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan dan ibu rumah tangga. "Jumlah pesertanya sekitar 5 ribu orang," ujar Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Garut, Asep Suparman, kepada Tempo, Selasa, 4 Desember 2012.

Aksi ini rencananya dimulai  pukul 10.00 WIB, di bundaran Simpang Lima, Tarogong Kidul. Kemudian dilanjutkan ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kantor bupati, dan pendopo atau rumah dinas bupati. "Massa kemungkinan lebih dari 10 ribu orang. Banyak yang spontanitas, terutama dari kaum perempuan yang merasa dilecehkan," ujar Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Ganda Permana.

Menurut dia, demo kali ini merupakan puncak kekesalan masyarakat terhadap orang nomor satu di Garut. Aksi damai ini merupakan desakan terhadap wakil rakyat agar menurunkan Aceng dari jabatannya sebagai bupati. Alasannya Aceng dianggap meresahkan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Prodem, Dadang Celi, mengaku unjuk rasa ini merupakan bentuk mosi tidak percaya masyarakat terhadap Bupati Aceng. "Bila pemerintah tidak merespon tuntutan kami, jangan salahkan bila terjadi anarkistis, "ujarnya. "Kami memberikan batas waktu sampai 14 hari. Bila tidak, kami akan melakukannya dengan cara kami sendiri."

SIGIT ZULMUNIR

Berita terkait :
SBY Minta Mendagri Pantau Bupati Garut 
Bupati Aceng: Mas Kawin untuk Fani di Atas Rata-rata 
Kasus Bupati Garut Aceng, T2: Malu Banget 
Bupati Garut Tak Bisa Sembarangan Diberhentikan
3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fany Octora


10.30 | 0 komentar | Read More

OPM Serang Aparat di Jayapura  

Written By Unknown on Senin, 03 Desember 2012 | 10.30

Senin, 03 Desember 2012 | 10:13 WIB

TEMPO.CO, Jayapura - Baku tembak antara Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Distrik Pirime, di Kabupaten Lanny Jaya dan aparat keamanan kembali pecah, Senin, 3 Desember 2012, sekitar pukul 06.00 WIT.

Tak ada korban jiwa dalam baku tembak yang terjadi selama sekitar satu jam itu. "Kami sekarang ada serangan dalam kota di Lanny Jaya. Kami di atas gunung. Tidak ada korban dari pihak kami," kata Panglima Tinggi TPN OPM Distrik Pirime, Purom Okiman Wenda, Senin, 3 Desember 2012.

Ia mengatakan, anggotanya telah mengepung Tiom, ibu kota Lanny Jaya, dengan jumlah ratusan. Baku tembak sejak pagi tadi masih dalam rangka mendesak kemerdekaan Papua. "Kami sudah kepung di kota, nanti siapa yang jadi korban, dari pihak mana saja, saya akan kasih tahu," ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun Tempo, akibat baku tembak, seorang pengojek di Tiom terkena peluru. Belum diketahui identitas warga tersebut. "Benar ada baku tembak. Laporan yang saya dapat begitu," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Sumertha Jaya.

Ia mengatakan pihaknya belum mendapat kronologi yang jelas penyerangan tersebut. "Kami masih menunggu, untuk jumlah korban, belum diketahui, nanti saya akan sampaikan," ucapnya.

Sebelumnya, kelompok Purom Okiman Wenda mengklaim sebagai pihak paling bertanggung jawab atas penyerangan dan pembakaran Markas Kepolisian Sektor di Distrik Pirime, Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga polisi tewas dalam insiden itu.

Wenda menjelaskan, penembakan terjadi pukul 06.30 WIT. Saat itu, salah seorang anggota Polsek Pirimie, Brigadir Polisi Jefri Rumkorem, hendak menaikkan bendera Merah Putih di depan halaman Polsek.

Seketika, ratusan anggota OPM bersenjata langsung menembak Jefri. Puluhan anggota OPM lainnya kemudian menerobos ke dalam Polsek dan menembak Briptu Daniel Mukuker. Adapun korban ketiga, Kepala Polsek Pirime, Ipda Rofli Takabesi, diberondong saat bersembunyi di kolong tempat tidur. Korban yang tak bisa berbuat apa-apa diserbu rentetan peluru.

JERRY OMONA

Berita terpopuler lainnya:
Indonesia Jadi Tuan Rumah Miss Universe  
Prancis Punya Masjid Gay Pertama
ITB Siap Kembalikan Uang Rp 10 Miliar ke Mahasiswa
Heboh Video Ahok, PRJ Belum Mau Berkomentar
Jangan Pernah Lakukan Ini di Korea Selatan 
Hashim Djojohadikusumo Jadi Pembina Partai Kristen


10.30 | 1 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger