PDIP Aceh Dukung Jokowi sebagai Calon Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Aceh, Karimun Usman, mengatakan seluruh pengurus partai moncong putih di Aceh mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo--biasa dipanggil Jokowi--menjadi calon presiden dalam pemilihan 2014 mendatang.

"Bukan hanya pengurus dan kader PDIP, warga Aceh di seluruh kampung juga meminta Jokowi jadi calon presiden," kata Karimun kepada Tempo di Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu, 7 September 2013.

Karena itu, Karimun menambahkan, dalam agenda penyampaian aspirasi pengurus daerah pada Rapat Kerja Nasional PDIP Sabtu ini, DPD Aceh akan mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden. "Sebaiknya capres PDIP itu kalau tidak Ibu Mega, ya, Jokowi," ucapnya. Dua nama ini dinilai memiliki elektabilitas yang bagus.

Menurut dia, dukungan masyarakat Aceh untuk Jokowi luar biasa besar. Bahkan, tanpa pernah diminta pengurus daerah, tim pendukung Jokowi telah terbentuk di Aceh. Meski begitu, pengurus Aceh menyerahkan sepenuhnya penentuan nama calon kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Semua terserah kepada Ketua Umum," ujar Karimun.

Dalam penyampaian aspirasi nanti, Karimun menyatakan Dewan Pimpinan Pusat juga meminta saran pengurus daerah ihwal penetapan calon presiden partai moncong putih itu. "Sebelum pemilihan legislatif atau setelah pemilihan legislatif," katanya. "Tujuannya sama, kami harus mencapai 20 persen presidential threshold."

PRIHANDOKO

10.31 | 0 komentar | Read More

9 Tahun Pembunuhan Munir, SBY Dituntut 5 Hal

TEMPO.CO, Jakarta--Sejumlah organisasi kemasyarakatan di sejumlah negara mengeluarkan pernyataan bersama dalam kasus pembunuhan pembela hak asasi manusia, Munir Said Thalib. Hari ini, Sabtu 7 September 2013, tepat sembilan tahun Munir dibunuh dan kasusnya belum terang.

Pernyataan bersama ini ditandatangani 90 organisasi di Indonesia, Kamboja, Perancis, Jerman, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Thailand, Timor-Leste, Filipina, Singapura dan Inggris.

Seperti dikutip laman Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) pernyataan bersama ini meminta Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan konkrit dan tegas untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke muka hukum. "Termasuk mereka yang ada di tingkatan tertinggi," tulis pernyataan itu. "Dan semua pembela HAM dilindungi secara lebih baik."

Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Sebuah otopsi yang dilakukan pihak berwenang Belanda menunjukkan bahwa ia telah diracun dengan arsenik. Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat.

Tiga orang telah divonis atas keterlibatan mereka dalam kematian Munir, ada tuduhan. Namun, kasus ini disinyalir belum mengungkapkan sepenuhnya penanggung jawab atas kematian Munir. "Minimnya akuntabilitas penuh yang terus berlangsung atas pembunuhan Munir merupakan penanda yang menakutkan bagi para pembela HAM di Indonesia akan bahaya yang mereka hadapi dan merupakan pengabaian sama sekali pihak berwenang Indonesia terhadap kerja-kerja penting mereka."

Presiden Yudhoyono, tulis pernyataan ini, yang secara langsung mengatakan bahwa kasus Munir merupakan test of our history (ujian bagi sejarah kita) hanya memiliki waktu setahun jabatannya untuk memastikan hadirnya keadilan dan reparasi yang penuh. Kegagalan Presiden untuk melakukannya sejauh ini, di masa perlindungan para pembela HAM di seluruh negeri ini masih secara serius di bawah ancaman, mengundang pertanyaan serius akan warisannya nanti."

Presiden SBY didesak segera memastikan langkah prioritas, yaitu:
- Mempublikasikan laporan di tahun 2005 dari Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir sebagai langkah kunci menghadirkan kebenaran;

- Menginisiasikan sebuah investigasi yang independen dan baru oleh kepolisian atas pembunuhan Munir untuk memastikan bahwa semua pelaku, di semua tingkatan, dibawa ke muka hukum sesuai dengan standar-standar HAM internasional;

- Mengevaluasi proses pemidanaan lampau atas kasus Munir oleh Kejaksaan Agung, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional; secara khusus, menginvestigasi laporan-laporan tentang intimidasi para saksi dan membawa mereka yang diduga melakukannya ke muka hukum;

- Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap semua pembela HAM diinvestigasi secara cepat, efektif, dan imparsial, dan mereka yang bertanggung jawab dibawa kemuka hukum lewat peradilan yang adil; dan

- Mengesahkan undang-undang khusus yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pembela HAM.

YANDI

Terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World

Berita Terkait:
SEWINDU MUNIR
Tiga Pria di Balik Kematian Munir
Wawancara Suciwati Mengenang Munir
Bola Kasus Munir Ada di SBY dan Jaksa Agung
Masyarakat Tak Lupa Pembunuhan Munir

10.31 | 0 komentar | Read More

Beredar Dokumen Mirip 'Sprindik' untuk Jero Wacik

TEMPO.CO, Jakarta - Rumor tentang sprindik (surat perintah penyidikan dan penetapan sebagai tersangka) kembali memakan korban. Kali ini korban rumor itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Dokumen sprindik sempat beredar di kalangan sejumlah wartawan yang biasa meliput di KPK. Dokumen sprindik itu berisi peningkatan status penyidikan kasus dugaan suap SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Namun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas membantah lembaganya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dan penetapan Jero Wacik sebagai tersangka. Dia menyatakan pimpinan KPK belum pernah menandatangani sprindik seperti yang beredar di kalangan media sejak kemarin.

"Tidak benar, tuh," kata Busyro kepada Tempo, Jumat, 6 September 2013.

Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, memang tertera di dalam dokumen mirip sprindik itu dengan status tersangka. Secara spesifik surat itu meminta dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait proyek Kernel Oil Pte Ltd atau proyek-proyek lainnya yang diduga dilakukan tersangka Jero Wacik selalu menteri.

Dalam surat itu, penetapan status tersangka untuk Jero disebut merujuk pada Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat itu, KPK menugaskan empat orang penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Dokumen mirip sprindik ini tersebar ke wartawan dan dikirim oleh pengirim atas nama "satgas mafia hukum." Surat yang tak mencantumkan tanggal itu ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Saat dikonfirmasi melalui layanan pesan pendek Bambang membantah telah menandatangani surat itu. "Tidak benar itu," kata Bambang singkat.

Bambang menyatakan, sejauh ini dia belum mendapat informasi lanjutan mengenai rencana pemeriksaan terhadap Jero. Sebelumnya KPK baru mengeluarkan surat cegah pada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno. Sejauh ini pimpinan KPK lainnya belum berkomentar. (Baca: Abraham Samad: Rudi Rubiandini Orang Serakah)

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler Lainnya
Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing
Jokowi Berpidato di Rakernas PDIP
Bunda Putri di Kasus Sapi Adalah Istri Pejabat?

10.31 | 0 komentar | Read More

Sudi Silalahi Layak Diperiksa Terkait Hambalang

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang.

Sudi sebelumnya disebut pernah mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Adhyaksa Dault, untuk memindahkan proyek sport center dari Senayan ke Hambalang. "Sudi perlu dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK agar terang duduk persoalannya," kata Zainal saat dihubungi, Jumat, 6 September 2013.

Pemanggilan Sudi, kata Zainal, perlu untuk mengkonfirmasi sejumlah keterangan di balik pemindahan proyek. "Pemanggilan belum tentu berarti negatif karena sifatnya klarifikasi."

Menurut Zainal, pemanggilan Sudi dibutuhkan KPK untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perluasan proyek Hambalang sehingga pengerjaanya meningkat dari proyek tahun tunggal menjadi proyek tahun jamak. KPK juga perlu memastikan apa motif di balik keinginan Sudi memindahkan proyek ke Hambalang. "Siapa tahu karena memang situasinya saat itu memang perlu dipindah atau karena memang ada kongkalikong dalam prosesnya."

Zainal berharap KPK bergerak cepat dalam mengembangkan dan memproses korupsi Hambalang yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 463 miliar. Selain itu, KPK juga harus tetap netral dan jernih melihat posisi dan keterlibatan sejumlah orang yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang.

Sebelumnya, sumber Tempo menyebutkan desakan Sudi terhadap Adhyaksa untuk memindahkan proyek sport center ke Sentul sempat menimbulkan cekcok antara keduanya. Cekcok terjadi menjelang rapat kabinet yang digelar 1 Februari 2008. Saat itu Adhyaksa menolak mentah-mentah permintaan Sudi. Alasannya, sport center Hambalang tak masuk dalam program kementerian dan luasnya hanya 32 hektare.

Adhyaksa saat dikonfirmasi menolak membahas cekcok itu. Sedangkan Sudi membenarkan pernah mengusulkan pemindahan proyek. Akan tetapi, bukan dari Senayan ke Hambalang, melainkan ke Cisarua. Namun, rencana itu batal karena terbentur pembebasan lahan.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler Lainnya:
Ini Kejanggalan Sidang Cebongan Versi KY
Istri @benhan: Suami Diperlakukan Bak Perampok
Dalam Lima Bulan, Fathanah Beli 3 Mobil Mewah  

10.31 | 0 komentar | Read More

RI-Polandia Bahas Produk Militer Bersama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diantar oleh Wakil Presiden Boediono saat akan berangkat berkunjung ke Kazakhstan, Polandia dan Rusia di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/9). Serangkaian perjalanan Presiden SBY itu berlangsung pada 1-7 September 2013. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Polandia rupanya menjajaki rencana kerjasama pertahanan kedua negara.  Topik strategis ini mengemuka saat  SBY dan Presiden Bronislaw Komorowski memimpin kedua delegasi para menteri dalam pembicaraan bilateral, Rabu pagi waktu setempat (4 September 2013), menyusul pembicaraan empat mata kedua kepala negara.  Sedangkan upacara penyambutan kenegaraan dan inspeksi militer menyambut rombongan SBY berlangsung di pelataran Istana Kepresidenan, di Krakowskie Przedmiescie 46/46, di pusat kota Warsawa.

"Sedang dijajaki kerjasama pertahanan berupa joint production, atau produksi bersama, jadi bukan sekadar membeli peralatan militer," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto kepada Tempo, Rabu siang, di lobi hotel Hyatt Regency, Warsawa, tempat rombongan SBY menginap. Tindak lanjut program ini, menurut Menteri Djoko Suyanto, akan dilakukan Kementerian Pertahanan dan komite industri pertahanan.

Menteri Djoko menambahkan bahwa pihak Polandia menawarkan pelbagai produk pertahanan yang kelak bisa diproduksi bersama. "Dari pesawat terbang, heli hingga kendaraan taktis tempur mereka tawarkan," katanya. Dengan begitu, maka produksi kapal misalnya akan bekerjasama dengan PT PAL, senjata dengan PT Pindad dan pesawat dengan PT Dirgantara Indonesia.  "Ini penjajakan awal dalam pembicaraan bilateral yang akan ditindaklanjuti Menhan dan komite industri pertahanan," kata Djoko.

Jejak industri militer Polandia memang ada di Indonesia. Kepolisian RI misalnya, ujar Djoko, sudah membeli pesawat angkut jenis M28 Skytruck berkapasitas 20 orang bikinan PZL Mielec, perusahaan produk militer di negara berpenduduk sekitar 38 juta jiwa ini. "Embrionya sudah ada sejak tahun 1960-an, dulu pernah ada radar dan hanggar buatan Polandia. Di zaman Bung Karno dulu di Madiun, Jawa Timur, ada hanggar Polandia," kata MenkoPolhukkam. Kerjasama produksi ini pada dasarnya sama dengan yang dilakukan RI dengan Korea Selatan, Perancis dan Spanyol—negara terakhir ini memproduksi bareng pesawat CN-235.

Wahyu Muryadi (Warsawa)

10.31 | 0 komentar | Read More

Bos Skytruck Keluhkan Kerjasama dengan Polri

TEMPO.CO, Jakarta -Kerjasama produk industri militer dengan Indonesia ditanggapi dengan dingin oleh pengusaha Polandia. Janusz Zakrecki, President/Direktur Umum Polskie Zaklady Lotnicze (PZL) Mielec, yang memproduksi pesawat angkut ringan M28 Skytruck dan dibeli Kepolisian RI, mengaku tak terlalu bersemangat menanggapi rencana itu.

"Kami pernah menjajakinya dengan PT Dirgantara Indonesia, tapi kurang mendapat sambutan," ujar Janusz kepada Tempo, Rabu malam waktu setempat (4 September 2013), di sela-sela jamuan makan malam kenegaraan menyambut rombongan Presiden Yudhoyono yang diselenggarakan Presiden Bronislaw Komorowski di the Column Hall, Istana Kepresidenan Warsawa. The Column Hall adalah tempat komposer Frederic Chopin menggelar konser pertama kalinya pada 24 Februari 1818.

PZL Mielec mempekerjakan sekitar 3.000 karyawan. Perusahaan ini pernah menjual empat unit pesawat angkut multi-misi, Skytruck tipe M28 yang merupakan penyempurnaan dari An-28 Antonov untuk Kepolisian RI. "Tapi kini tinggal dua unit, karena dua pesawatnya jatuh karena kesalahan manusiawi. Padahal mesinnya bagus, tak ada masalah, sekali lagi  itu hanya human error," ujarnya.  

Janusz meyakini bahwa salah satu penyebab kecelakaan karena pihak Polri sebagai pemesan, tak mau pesawat angkut ringan ini dilengkapi Ticas, radar pendeteksi cuaca. "Mereka menyatakan tak butuh kelengkapan itu, padahal sangat diperlukan. Sejak bencana itu, kini kami wajibkan setiap penjualan Skytruck harus dilengkapi Ticas dan sistem deteksi canggih lainnya," kata Janusz sambil menikmati alunan suara bening  penyanyi kenamaan Polandia, Anna Maria Jopek.

Jenis pesawat multi-misi ini cocok untuk kondisi alam Indonesia yang sering dilanda bencana alam, tsunami misalnya.  "Landasannya tak perlu keras, mobilitasnya diperlukan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan yang perlu gerak cepat," katanya.  M28 Skytruck kini dijual seharga US$ 6 juta hingga US$ 7 juta per unit—tergantung spefisikasinya. Saham PZL Mielec kini sepenuhnya dimiliki Sikorsky, perusahaan heli terkemuka di AS. "Kami juga memproduksi pesawat tempur Black Hawk yang tahun lalu dibeli Brunei Darussalam sebanyak 12 unit," kata Janusz.

Menurut Janusz, pada 2006 lalu, pihaknya pernah menawarkan 11 unit Skytruck, sekaligus juga bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, tapi respon pemerintah lamban. "Meski sudah disetujui Menteri Pertahanan kedua negara, dan akhirnya juga diteken Menteri Keuangan Polandia, tapi kabarnya ditolak Menteri Keuangan Indonesia," kata Janusz. Sejak itu, pihaknya terpaksa membatalkan rencana penjualan dan program produk bareng pesawat  yang dipakai Angkatan Udara dan Angkatan Laut Polandia ini.  Selain ke Indonesia, produk ini juga diekspor ke Amerika Serikat, Nepal, Kolombia, Venezuela dan Vietnam.

Wahyu Muryadi (Warsawa)

10.31 | 0 komentar | Read More

Keluhan Polwan: Sulit Tolak Atasan

Bripda Primasari Dewi menjual jamu dan memberi penyuluhan kepada pengemudi becak dan warga di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, (1/9/). Penjualan jamu oleh Polwan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Polwan ke 64 dan juga mensosialisasikan slogan "JAMU" atau Jaga Dirimu dari narkoba dan tindak kejahatan. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Masih banyak kisah polwan yang belum terungkap di media massa. Meski Polwan Indonesia baru saja merayakan hari jadinya yang ke-65 pada 1 September 2013 dengan meriah,  ada kisah-kisah sedih polwan yang merasa hanya diperhatikan karena penampilannya yang aduhai dan bukan karena kompetensinya sebagai polisi.   

Sumber Tempo di tubuh Polwan --yang sayangnya menolak disebut namanya-- menuturkan bahwa masih banyak pejabat Polri --terutama yang menjadi pimpinan-- yang memanfaatkan posisi mereka untuk menekan polwan bawahannya.

"Kalau komandan sudah punya keinginan atau kemauan, hampir tidak mungkin bisa ditolak meski kalau dipertimbangkan secara akal dan logika sangat tidak masuk akal," ujar sumber ini, akhir Agustus 2013 lalu.

Misalnya saja, ada pejabat polisi yang minta polwan bawahannya siaga 24 jam di sampingnya, dimanapun dia berada.  "Komandannya cuma bilang: kamu bawahan saya mesti nurut apa kata saya!" kata si sumber.

"Ada juga komandan yang genit sering menelepon di malam hari hanya buat ngobrol atau mengajak pergi keluar," kata sumber ini.

Rata-rata para polwan tidak bisa menolak karena takut karirnya terancam. Hanya sedikit yang berani mengadu dan membuat perubahan. Padahal jika diadukan, ada komandan yang sudah kena sanksi karena meminta polwan anakbuahnya melakukan hal di luar urusan kedinasan. "Sayanganya polwan itu banyak yang anak bawang, jadi takut," katanya.

Selain itu, polwan yang menuruti permintaan atasannya tanpa banyak cingcong biasanya akan dihujani dengan berbagai fasilitas dan kemudahan dari komandannya. "Mereka jadi terjerumus," kata sumber ini.

Ketika dikonfirmasi, Brigjen Basaria Panjaitan, salahsatu polwan dengan pangkat tertinggi saat ini, membantah sinyalemen itu. Menurutnya, hal semacam itu lazim terjadi di institusi dan profesi manapun, tidak hanya polisi. "Di mana-mana juga pasti ada yang seperti itu, sekarang tergantung individunya," kata Basaria.

HADRIANI P

Berita Terpopuler:
Bos Lion Air: Kami Kecolongan di Bali 
Jaksa Selidiki Korupsi di Acara Anang-Ashanty
Tujuh Mitos dan Fakta Masturbasi 
Lion Air Delay, Alvin Adam Terpaksa Menginap
Megawati Kerap Ajak Jokowi Diskusi Masalah Bangsa 

10.30 | 0 komentar | Read More

Polwan Pun Menyamar Jadi Pekerja Seks Komersial

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk urusan menjalankan tugas, penyidik dan reserse polwan tak kalah militan dibandingkan rekannya yang pria. Mereka siap terjun ke medan apa saja, termasuk menyamar menjadi pekerja seks komersial.

"Kalau sedang menyamar, ya polwan berdandan seperti cewek gaul, rambutnya diwarnai, pake anting besar," kata Brigjen Basaria Panjaitan, mantan Direktur Reserse Kriminal Polda Riau yang kini menjadi Widyaiswara Madya di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri,  pada Jumat, 30 Agustus 2012.

Salahsatu penyamaran polwan yang sukses mengungkap pelacuran skala besar terjadi pada September 2012 lalu di Polda Jawa Timur. Ketika itu, kata Basaria, sejumlah polwan cantik di Polda Jawa Timur menyusup ke jaringan pekerja seks komersial kelas tinggi dan menangkap germo terkenal asal Surabaya, Yunita alias Keyko.

"Ada tujuh polwan yang turun menyamar menjadi pelacur, anak buah Keyko," kata Basaria. "Polwan yang ditugaskan bukan polwan sembarangan, mereka polwan yang paling cantik se-Polda Jatim," kata Basaria sambil tertawa.

Tak semua berhasil menjalankan tugas. "Dari tujuh yang ditugaskan hanya satu polwan yang berhasil lolos dan masuk jaringan Keyko. Sebab, germo ini super selektif menerima para anak buahnya," kata Basaria.  

Pengalaman itu, kata Basaria, membuktikan bahwa wajah cantik semata tak cukup untuk jadi polwan yang mumpuni. "Mereka harus berotak encer untuk mengungkap kasusnya," katanya.

Basaria sendiri pernah juga menyamar ketika menyidik sindikat narkoba di Polda Riau. "Rambut saya panjang dimerahin atau dicat warna perak, pake jins," katanya sambil mengenang pengalamannya di lapangan.

HADRIANI P

Berita Terpopuler:
Bos Lion Air: Kami Kecolongan di Bali 
Jaksa Selidiki Korupsi di Acara Anang-Ashanty
Tujuh Mitos dan Fakta Masturbasi 
Lion Air Delay, Alvin Adam Terpaksa Menginap
Megawati Kerap Ajak Jokowi Diskusi Masalah Bangsa 

10.30 | 0 komentar | Read More

Aliran Duit ke Polri Dinilai untuk Lindungi Labora

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menilai dugaan aliran duit Aiptu Labora Sitorus ke beberapa perwira di Kepolisian Daerah Papua sampai Markas Besar Polri terjadi karena maraknya praktek perlindungan di kepolisian.

Bambang mengatakan, setoran dari bawahan ke atasan itu kerap terjadi secara sembunyi-sembunyi. Seorang bawahan yang "baik", kata Bambang, harus bisa berhubungan "baik" dengan atasannya bila mereka ingin bertahan lama. "Seperti hubungan si pelindung dengan yang dilindungi," ujar pensiunan polisi itu.

Hubungan atasan-bawahan itu, kata Bambang, akan terus bertahan meskipun mereka berpindah-pindah tugas. Mereka kemudian menjadi seorang patron yang akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. "Labora Sitorus masuk dalam suatu lingkungan hubungan itu. Perwira-perwira yang diduga menerima aliran duit Labora pasti pernah menolongnya," kata Bambang.

Tersangka illegal logging dan penimbunan BBM, Aiptu Labora Sitorus, lewat juru bicara keluarga mengaku pernah menyetor Rp 10 miliar ke sejumlah perwira Kepolisian Daerah Papua dan Markas Besar Kepolisian. Aliran itu tercatat rapi selama 16 bulan, sejak 1 Januari 2012-23 April 2013.

Dalam catatan yang diterima salinannya oleh Tempo itu, misalnya, Aiptu Labora menyetor 47 kali ke atasannya, mantan Kepala Polres Raja Ampat Ajun Komisaris Besar Taufik Irfan, rata-rata Rp 50-100 juta. Catatan aliran duit Labora ke beberapa perwira itu kini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler:
Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan
PPP Walkout, Pengamat: Tidak Ada Pengaruhnya
Kasus Trafficking, Gadis-Gadis Ini Dijerat Utang
Tiga Wartawan Diduga Peras Kepala Sekolah
Bagaimana Kain Etnik Beradaptasi dengan Zaman

10.31 | 0 komentar | Read More

Medan Merdeka Jadi Soeharto, Jangan Dipolitisir

Buku Reformasi dan Jatuhnya Soeharto di toko buku di kawasan Tangerang, Banten, (20/5). Buku ini banyak diburu masyarakat karena mereka ingin mengetahui proses jatuhnya Presiden Soeharto pada 15 tahun lalu tepatnya 21 Mei 1998 sebagai awal Gerakan Reformasi.TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mudzakki mengatakan agar rencana penggunaan nama mantan Presiden Soeharto sebagai pengganti Jalan Medan Merdeka tak dipolitisir. Menurut dia, penggunaan nama pahlawan untuk sebuah jalan adalah bentuk penghormatan atas jasa yang diberikan kepada negara.

"Jangan dilihat jeleknya saja, jasanya kan juga banyak," kata Mudzakki saat dihubungi Tempo, Senin, 2 September 2013. (Baca:Medan Merdeka Jadi Sukarno-Hatta, Ini Asalnya.

Mudzakki mengatakan pada dasarnya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia menyarankan publik lebih objektif dalam menyikapi rencana tersebut. "Pak Harto dengan jasa besarnya saya rasa pantas untuk diabadikan sebagai nama jalan," kata Mudzakki.

Dia menyebutkan beberapa jasa Soeharto yang seharusnya tak dilupakan oleh masyarakat Indonesia seperti kebijakan swasembada pangan, pembangunan, serta transmigrasi. (Baca: Sejarawan: Pahlawan Tak Harus Jadi Nama Jalan)

Citra jelek Soeharto yang selama ini berkembang di masyarakat, kata Mudzakki, bersifat relatif. Kalau ditanyakan kepada warga hidup pada zaman Soeharto, menurut dia, akan banyak yang menanggapinya positif. Sebaliknya jika pertanyaan itu diberikan kepada mahasiswa yang hidup di era 1990-an tentu hanya akan melihat Soeharto dari segi negatifnya saja.

Selain menilai layak diabadikan sebagai nama jalan, pria yang pernah menjadi anggota tim perumus Rancangan Undang-Undang KUHP itu juga mengatakan Soeharto juga pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya. "Tapi penilaiannya juga harus objektif, jangan hanya dilihat dari masa terakhirnya saja."

Delegasi Panitia 17 menargetkan tanggal 10 November untuk mengganti Jalan Merdeka Utara menjadi Jalan Bung Karno, Jalan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, serta Jalan Merdeka Timur diganti Jalan Ali Sadikin, serta Jalan Merdeka Barat menjadi Jalan Soeharto. Ketua tim panitia 17, Jimly Asshiddiqie, mengatakan rencana perubahan jalan itu sudah dirundingkan dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo. Selengkapnya soal kontraversi penamaan jalan Soeharto klik di sini.

FAIZ NASHRILLAH

Berita Lainnya:
Ahok Datangi Paripurna, Fraksi PPP Walk Out
Pedagang Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi
Luthfi Tutupi Sosok Bunda Putri ke Pengacaranya
Arsenal Akhirnya Dapatkan Mesut Ozil
Anggota DPRD Bacok Warga di Kantornya
Bisnis Sengman Malang Melintang di Palembang

10.31 | 0 komentar | Read More