NTT Bingung Pemenang Pilkada Sumba Barat Daya

TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kebingungan mengusulkan calon Bupati Sumba Barat Daya terpilih ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk proses pelantikan pada 27 Desember mendatang. Musababnya, Komisi Pemilihan Umum setempat menetapkan dua pasangan calon terpilih. "Pilkada Sumba Barat Daya masih bermasalah," kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya kepada wartawan, Selasa, 8 Oktober 2013.

KPU Sumba Barat Daya menetapkan dua calon bupati sebagai pemenang pilkada di daerah itu, yakni Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha serta calon petahana Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Frans mengatakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya akan berakhir pada 27 Desember 2013. Hingga tanggal tersebut, pemerintah provinsi, KPU, dan Bawaslu akan melakukan pendalaman dan kajian soal kekisruhan pilkada di daerah itu. "Kami sudah sepakat untuk lakukan kajian terkait kisruh pilkada itu, sebelum diusulkan ke Mendagri," katanya.

Pilkada Sumba Barat Daya telah ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, fakta berdasarkan rekapitulasi suara dari Kepolisian menunjukkan terjadi penggelembungan suara. "Karena itu, kami belum memutuskan untuk mengusulkan calon bupati terpilih," kata Frans.

Gubernur Frans mengaku pemerintah baru menerima usulan proses pelantikan calon bupati terpilih berdasarkan pleno pada 26 September 2013, yang menetapkan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai bupati terpilih. Sedangkan, usulan yang diperkuat dengan putusan MK, yakni Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha, belum ada. "Yang ada di meja saya, hanya usulan sesuai pleno terakhir," katanya.

KPU Sumba Barat menggelar dua kali pleno penetapan calon bupati terpilih, yakni pada 10 Agustus 2013 yang menetapkan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai calon bupati terpilih yang diperkuat dengan putusan MK dan pleno pada 26 September 2013 yang menetapkan Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai calon bupati terpilih, berdasarkan rekapitulasi di Kepolisian.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler Lainnya:
APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
Jokowi, Rhoma Irama dan Warteg Warmo 
Ombudsman Minta Ratu Atut Segera Cuti
KPK Duga Ada Hakim Lain yang Terlibat Selain Akil

10.30 | 0 komentar | Read More

Putusan Akil Mochtar di Pilgub NTT Dipersoalkan

TEMPO.CO, Kupang - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nusa Tenggara Timur (NTT) mempersoalkan putusan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Akil Mochtar atas sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur setempat pada 27 Juni 2013. Gerindra mempertanyakan pilkada itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Akil atas dugaan kasus suap sengketa pilkada.

"Dengan penangkapan ini, kami juga mempertanyakan putusan Akil di sengketa pilkada Gubernur NTT," kata Sekretaris Gerindra NTT, Gabriel Beri Bina, kepada Tempo di Kupang, Selasa, 8 Oktober 2013.

Gabriel beralasan saksi dan bukti yang diajukan pada persidangan di MK sangat kuat. Namun, Akil Mochtar sebagai pimpinan sidang justru mengabaikan seluruh keterangan saksi dan bukti itu. "Semua keputusan MK yang telah diputuskan menjadi tidak pasti dengan penangkapan Akil ini," katanya.

Gabriel juga mempertanyakan kategori fakta dan keterangan saksi yang diinginkan MK. "Semua ini tidak jelas," katanya. Dia berharap KPK mengusut tuntas sengketa pilkada di NTT, termasuk pilkada Gubernur NTT. "Kami hanya mencari kebenaran moral yang mulai hilang," katanya.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler Lainnya:
Suami Ditangkap KPK, Rumah Airin Sepi 
Suami Ditangkap, Wali Kota Airin Buru-buru Pulang
Wali Kota Airin di Amerika Saat Suaminya Ditangkap
Airin Rachmi Si Wali Kota Cantik dan Kaya Raya

10.30 | 0 komentar | Read More

Atut Diduga Beri Perintah Terkait Suap MK?

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kaitan dengan kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. "Dia (Atut) adalah saksi penting dalam kasus dugaan suap terkait sengketa pilkada di Lebak," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta akhir pekan lalu.

KPK sudah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri atas Atut Chosiyah. Komisi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah politikus Partai Golkar itu selama enam bulan, berlaku sejak Kamis lalu.

Sumber Tempo di KPK menyebutkan, Atut diduga berperan memerintahkan Chaeri Wardhana "mengamankan" sengketa pilkada Bupati Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. "Penyiapan duit Rp 1 miliar sepengetahuan Atut," ujar sumber tersebut.

Chaeri Wardhana adalah adik Atut yang ditangkap KPK, Rabu lalu. Dia ditangkap bersama advokat Susi Tur Andayani, yang menangani perkara sengketa pemilihan Bupati Lebak. KPK menyita uang Rp 1 miliar yang diduga uang suap terkait dengan sengketa tersebut.

Pada hari penangkapan Chaeri Wardhana itu, Komisi juga menangkap Akil Mochtar di rumah dinasnya. Bersama dia, dicokok pula Chairun Nisa, anggota DPR, dan pengusaha Cornelis Nalau. KPK juga mencokok Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih.

Pimpinan KPK belum bersedia memberi konfirmasi peran Atut. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menegaskan, sejumlah informasi penting perlu ditanyakan kepada Atut. "Setelah didalami informasi kepada sejumlah pihak, barulah akan diketahui perannya," kata dia di Jakarta kemarin.

Begitu juga Ketua KPK Abraham Samad. Ia menolak mengungkapkan keterangan yang bakal dikejar kepada Atut. "Keterangannya diperlukan dalam kasus suap tersebut," ujar Abraham.

Atut kembali disorot publik setelah penangkapan Akil Mochtar karena keluarga klan Atut banyak menguasai pemilihan kepala daerah di Banten. (Baca: Silsilah Dinasti Banten, Abah Chasan dan Para Istri). Sejumlah mahasiswa dan aktivis di Banten juga menuntut Atut mundur dari jabatannya.

Atut belum bisa dimintai konfirmasi. Pekan lalu, Atut tidak terlihat hadir dalam acara Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-13 Banten. Padahal biasanya, pada acara-acara besar, Atut dan keluarganya, yang rata-rata pejabat di Banten, selalu hadir.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan tidak mengetahui keber­a­daan Atut. Ia hanya menyatakan sempat ber­komunikasi melalui BlackBerry Messenger. "Ibu Gubernur memberi tahu bahwa kondisinya kurang sehat, sehingga saya yang mewakilinya," kata Rano.

Berdasarkan catatan, sengketa pemilihan Bupati Lebak itu adalah yang kelima yang dialami klan Ratu Atut Chosiyah. Keluarga Atut Chosiyah memang menduduki sebagian jabatan kepala daerah di Provinsi Banten. Beberapa kemenangan itu sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (lihat infografik).

TRI SUHARMAN | ANTON A | WASIUL ULUM | SUKMA

Berita Terpopuler Lainnya
Mobil Mewah Adik Atut Pencucian Uang?
Akil Minta Apel Washington ke Bupati Gunung Mas
Soal Ratu Atut, Jawara Banten 'Tantang' KPK
Jimly: Pertemuan SBY Bahas MK Seperti Arisan
Anggota Komisi Hukum DPR Usul MK Dibubarkan

10.30 | 0 komentar | Read More

Pukat: Perpu Soal MK Jangan Ditumpangi Kepentingan

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dihujani pertanyaan oleh sjeumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, berharap Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) soal mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi tidak ditumpangi kepentingan Presiden, jika memang jadi diteken.

"Kalau Presiden sampai menentukan kriteria hakim konstitusi serta unsur detail lainnya, saya pikir Perpu itu keliru," ujar Hifdzil saat dihubungi Tempo, Senin pagi, 7 Oktober 2013.

Menurut Hifdzil, Perpu akan ideal jika hanya mengatur mekanisme pengawasan dan perekrutan hakim konstitusi. Ia sendiri menilai penerbitan Perpu tersebut perlu menimbang peristiwa yang terjadi belakangan.

Pemerintah berencana menerbitkan Perpu setelah bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 Oktober lalu. Akil diduga menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten.

Bekas Ketua MK, Jimly Asshidiqqie, menilai penerbitan Perpu tidak sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia. Ia menilai ada motif inkonstitusional di balik rencana penerbitan Perpu tersebut.

Hifzdil menilai Jimly konsisten dengan kekeliruannya. "UU Nomor 22 Tahun 2004 yang berisi aturan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial itu dibatalkan saat Jimly jadi Ketua MK. Menurut saya, itu keputusan yang keliru, dan Jimly konsisten dengan kekeliruannya."

ERWAN HERMAWAN

Berita Terpopuler Lainnya:
AQJ Pernah Minta Dhani dan Maia Bersatu
Jimly: Pertemuan SBY Bahas MK seperti Arisan
Menko Djoko: Perpu Penyelamatan MK Konstitusional

10.30 | 0 komentar | Read More

Rano Karno Mulai Digadang-gadang Geser Ratu Atut

Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno usai mengikuti sidang sengketa Pemilukada Banten di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada 2011. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, mulai digadang-gadang menggantikan Gubernur Ratu Atut Chosiyah yang dicegah KPK ke luar negeri terkait kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Wacana menggeser Atut itu kentara dalam acara pembekalan Caleg dan Pelantikan BP Pemilu DPD PDIP Banten di Joglo Asri Sari Kuring Indah, Cilegon, Sabtu, 5 Oktober 2013.

Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning percaya diri bahwa kader partainya yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Banten akan segera menjadi Gubernur Banten. "Apa kabar adik saya Rano Karno, yang sebentar lagi akan menjadi Gubernur Banten?" kata Ribka Tjiptaning seperti dikutip Radar Banten.

Sapaan dari anggota DPR RI itu langsung disambut gemuruh tepuk tangan oleh kader dan pengurus partai besutan Megawati Soekarnoputri ini. Sementara Rano menyikapinya dengan tersenyum. "Dari awal saya katakan, kita akan merahkan Banten dan kita rebut Banten sebagai basis perjuangan," kata Ribka.

Rano Karno menanggapi santai pernyataan Ribka. Kata Rano, pernyataan yang dilontarkan Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning hanya canda. "Cuma bercanda. Kita belum memikirkan itu," kata Rano seperti dikutip Radar Banten.

Rano mengatakan sudah hampir sepekan terakhir tak menjalin komunikasi dengan Atut. "Terakhir itu, satu minggu yang lalu saya BBM-an dengan beliau. Yah, kita hanya membicarakan tentang HUT Banten, itu saja," katanya.

Sejak KPK mengeluarkan surat cegah, Atut 'menghindar' dari publik. Kemunculannya selalu dinanti sejumlah wartawan. Rumah Atut di Serang, Jakarta, dan Bandung selalu ditunggui jurnalis, namun Atut tak muncul juga.

YANDI

Berita terkait
Ratu Atut Sering ke Bandung Dikawal Polisi Banten
Adik Atut Dicokok, Awal Runtuhnya Dinasti Banten
Ketua KPK Tak Takut pada Atut
Pengamat: Gubernur Atut Tidak Membangun Banten

10.30 | 0 komentar | Read More

Ribuan Fotografer Kumpul di Yogyakarta

TEMPO.CO, Yogyakarta - Lebih dari 1.200 fotografer dari berbagai daerah berkumpul dan mengikuti lomba Canon Photo Marathon 2013 di Yogyakarta. Acara digelar di lokasi yang sudah akrab disambangi masyarakat, yaitu Kebun Binatang Gembira Loka.

Peserta lomba Photo Marathon di Yogyakarta berjumlah dua kali lipat dibandingkan peserta lomba di Surabaya, 28 September 2013 lalu. Di Yogyakarta, peserta yang mendaftar secara online dan langsung di lokasi sebanyak 1.200 fotografer, baik fotografer profesional, penghobi, maupun pewarta foto.

"Kalau di Surabaya tema besarnya memotret tarian, tradisi, dan budaya, kali ini di Yogyakarta lebih ke objek alam," kata Sintra Wong, Division Manager Image Communication Product Division, PT Datascrip, Minggu (6/10).

Pada 2011, Canon Photo Marathon di Yogyakarta berlokasi di kawasan Candi Prambanan. Pada 2012, dipilih kawasan Benteng Vredeburg di tengah kota Yogyakarta sebagai objek foto.

Tahun ini, Kebun Binatang Gembira Loka yang lokasinya sangat luas dipilih supaya perserta bisa lebih leluasa membidik objek foto. Tidak hanya binatang, kebun binatang itu juga dilengkapi dengan lanskap air, hutan, taman bermain, dan lokasi untuk outbound.

Sesi lomba dibagi menjadi 2 tema. Namun tema-tema masih dirahasiakan oleh panitia. Setelah tema diumumkan, para peserta menyebar ke berbagai lokasi. Entah di dalam kebun binatang maupun di luar, sesuai dengan keinginan fotografer. "Gembira Loka Zoo merupakan lingkungan fotografis," kata Sintra.

Menurut Merry Harun, Direktur Divisi Canon PT Datascrip, juara satu akan mendapatkan kamera DSLR EOS 70 D body only. Tambahannya, kesempatan mengikuti klinik foto di Pulau Komodo. Di setiap tema ada 3 juara yang akan diumumkan di lokasi acara.

Juara dua mendapatkan EOS 700 D body only dan tiket perjalanan klinik fotografi di Pulau Komodo. Sedangkan juara ketiga mendapatkan kamera EOS M dengan lensa 18-55 milimeter dan tiket perjalanan klinik foto di Pulau Komodo. Selain itu, ada dua juara harapan yang masing-masing mendapatkan kamera DSLR Canon EOS 1100D dengan lensa 18-55 milimeter. Tiga juara hiburan akan mendapatkan kamera Canon PowerShot S110.

"Semangat fotografi ini bisa memotivasi dan menginspirasi masyarakat fotografi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas," kata Merry.

MUH SYAIFULLAH

10.30 | 0 komentar | Read More

Akil Ditangkap, Warga Sumba Gelar Tari Ronggeng

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar memberi keterangan kepada Wartawan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, (3/10). Akil Mochtar resmi menjadi tersangka dua kasus dugaan suap. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Kupang - Warga Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, menyambut gembira penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tarian ronggeng. Tarian itu sebagai bentuk kekecewaan atas penolakan MK terkait gugatan calon Bupati Kornelis Kodi Mete.

"Itu reaksi kekecewaan dari warga Sumba Barat Daya atas penolakan gugatan oleh MK," kata calon Bupati Sumba Barat Daya Kornelis Kodi Mete yang dihubungi Tempo, Sabtu, 5 Oktober 2013.

Menurut dia, MK tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti gugatan yang dibawa ke MK dan langsung memutuskan menolak gugatan itu. Padahal, pihaknya sudah berupaya membawa 144 kotak suara ke Jakarta untuk diperiksa hakim MK. "Ada apa, sehingga kotak suaranya tidak dibuka dan dihitung hakim MK," katanya.

Dengan penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK terkait suap sengketa pilkada, katanya, muncul dugaan bahwa Akil juga menerima suap dari sengketa pilkada SBD. "Bisa saja Akil juga menerima suap dari pilkada SBD," katanya.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung sikap KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap sengketa pilkada yang dilakukan Akil. "Akil biang kerusuhan pilkada di Sumba Barat Daya," tegasnya.

Akil Mochtar ditangkap KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 4 miliar pada sengketa pilkada Gunung Mas.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler:
Sehari Sebelum Ditangkap, Akil `Curhat` Soal Tempo
Misteri Lingkaran Ikan Buntal Terjawab
Kronologi Lengkap Penangkapan Akil Mochtar
Penangkapan Akil Mochtar Dimuat di Seluruh Dunia
Ide Akil, Miskinkan dan Potong Jari Koruptor
Suswono: Bunda Putri Bawa Adik Wapres Boediono
Bapak Siap Dipotong Jari? Akil Mochtar Emosi

10.30 | 0 komentar | Read More

Pengamat: Gubernur Atut Tidak Membangun Banten

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Agung Tirtayasa Gandung Ismanto menilai banyak ketertinggalan yang dialami oleh pemerintah Banten selama dipimpin oleh Ratu Atut Chosiyah. Menurut Gandung, ketertinggalan Banten ini mengherankan mengingat pendapatan daerah yang hampir mencapai angka Rp 5 triliun.

"Terbilang lambat pertumbuhannya. Secara makro banyak indikator yang menjelaskan itu," kata Gandung saat dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu, 5 Oktober 2013.

Gandung memperinci beberapa kondisi dari berbagai data riset yang dia terima. Kemiskinan Provinsi Banten masih tertinggi secara nasional karena mencapai 800 ribuan jiwa. Temuan ini sangat kontras jika dibandingkan pada saat ini APBD-nya nyaris mencapai Rp 5 triliun. Jauh berbeda dengan pada saat provinsi ini berdiri, yang hanya mengantongi pendapatan sebanyak Rp 400 miliar.

Menurut dia, peningkatan APBD Banten ini sangatlah luar biasa. Namun, nyaris tidak ada artinya jika mengingat angka pengangguran yang tak kunjung turun dari 30 persen. Angka ini juga tergolong tertinggi menurut skala nasional. Belum lagi, angka kematian bayi dan ibu hami yang masih tinggi, yaitu 32 persen. "Ini sepadan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat. Levelnya sama untuk angka kematian bayi dan ibu hamil," katanya.

Selanjutnya: Atut dinilai tak banyak berperan membangun Banten...

Bagi masyarakat Banten, kata Gandung, Atut bukanlah gubernur yang mempunyai kepemimpinan baik. Dia dianggap sebagai perempuan biasa dan pesolek. Dia dinilai lebih mempedulikan citra diri daripada tugasnya sebagai gubernur untuk memajukan Provinsi Banten menjadi lebih baik. "Secara alamiah, Banten bisa maju tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah. Karena diuntungkan secara geografis, berdekatan dengan Jakarta," katanya.

Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kaitan dengan kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. "Dia (Atut) adalah saksi penting dalam kasus dugaan suap terkait sengketa pilkada di Lebak," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

KPK sudah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri atas Atut Chosiyah. Komisi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah politikus Partai Golkar itu selama enam bulan, berlaku sejak Kamis lalu. Sumber Tempo di KPK menyebut peran Atut diduga memerintahkan Chaeri Wardhana "mengamankan" sengketa pilkada Bupati Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. "Penyiapan duit Rp 1 miliar sepengetahuan Atut," ujar sumber tersebut.

Chaeri Wardhana adalah adik Atut yang ditangkap KPK, Rabu lalu. Dia ditangkap bersama advokat Susi Tur Andayani, yang menangani perkara sengketa pemilihan Bupati Lebak. KPK menyita uang Rp 1 miliar yang diduga uang suap terkait dengan sengketa tersebut.

ALI AKHMAD

Berita terkait:

Ratu Atut Dicegah Sejak 3 Oktober 2013
Mobil Adik Ratu Atut: Lamborghini Rp 12,2 Miliar
Terkait Akil, Adik Ratu Atut Ternyata Jago Lobi
BNN Usut Ganja dan Obat Kuat di Ruang Akil Mochtar

10.30 | 0 komentar | Read More

Profil Chairun Nisa, yang Ditangkap Bersama Akil

Berita Terkait

• Akil Ditangkap, Refly: Dia Tak Mungkin Sendirian  
• Tweet Aa Gym Soal Penangkapan Akil Mochtar  
• Ini Konflik Akil Mochtar dan Refly Harun
• Akun Twitter Akil Mochtar 'Digembok'  
• Ide Akil, Miskinkan dan Potong Jari Koruptor

Grafis Terkait

Samad Tak Ciut dengan Hasil Komite Etik

Foto Terkait

Ketua MK Akil Mochtar Ditangkap KPK

Video Terkait

Cover Tempo : Priyo, Rahasia Dari Balik Penjara

Topik

• #Suap Bupati Gunung Mas
• #Komisi Pemberantasan Korupsi | KPK
• #Akil Mochtar

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa ditangkap oleh KPK bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dia adalah legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah pada 2009 lalu. Dia kini duduk sebagai anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR.

Chairun Nisa sebelumnya pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR. Pada posisi inilah dia pernah berhadapan dengan KPK. Dia dua kali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan prihal kasus dugaan korupsi pengadaan Al quran di Kementrian Agama. Ketika itu anggota Badan Anggaran dari Partai Golkar, Zulkarnaen Djabbar, dan putranya, Dendy Prasetya, Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia merupakan tersangkanya.

Menjadi legislator sudah bukan hal asing bagi Chairun Nisa. Dia sudah terpilih sebagai legislator sejak pemilu 1997. Setelah reformasi bergulir, dia kembali terpilih. Sejak itu, Chairun Nisa langganan duduk di kursi legislator mewakili Kalimantan Tengah. Dia bahkan kembali maju sebagai calon legislator pada Pemilu 2014 dari daerah pemilihan yang sama. Partai Golkar menempatkan Chairun Nisa sebagai kandidat nomor urut 1.

Chairun Nisa lahir di Surakarta, 27 Desember 1958. Dia menyelesaikan pendidikan S-3 di Universitas Negeri Jakarta.

WANTO
Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap |Amerika Shutdown| Pembunuhan Holly Angela| Edsus Lekra |Info Haji

Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Suami Holly Angela Auditor Utama BPK
Ini Obamacare yang Buat Pemerintah AS Shutdown
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Ketua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar

10.31 | 0 komentar | Read More

Hamdan Zoelva: Akil Mochtar Masih Ketua MK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu 2 Oktober 2013 malam, tidak langsung diberhentikan dari jabatannya. "Saat ini Akil Mochtar masih menjabat sebagai Ketua MK, karena statusnya di KPK masih terperiksa," kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di kantornya, Kamis 3 Oktober 2013.

Menurut Hamdan,  lembaganya masih menunggu proses pemeriksaan KPK  terhadap Akil Mochtar. Hamdan belum ingin memberikan komentar terkait sanksi yang akan diberikan kepada Akil. "Kami juga harus mendengarkan keterangan langsung dari Akil," ujar Hamdan. "Ya kita liat proses dari KPK saja."

Jika, terbukti dan status dari terperiksa itu berubah, kata Hamdan, maka majelis kehormatan MK dengan berat hati akan memberhentikan Akil sebagai ketua MK. "Tapi kalau tidak terbukti, ya pemulihan nama baik saja."

Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, lanjut Hamdan, jika seorang hakim konstitusi ditahan maka akan dilakukan pemberhentian sementara. Selanjutnya MK akan mengirim surat kepada presiden utk melakukan pemberentian sementara. "Itu hal terburuknya. Tapi mudah-mudahan tidak," kata Hamdan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III No 7, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Oktober 2013 malam. Dia ditangkap dengan dugaan menerima suap terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah.

REZA ADITYA

Topik Terhangat
Ketua MK Ditangkap |Amerika Shutdown| Pembunuhan Holly Angela| Edsus Lekra |Info Haji

Berita Terpopuler
KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar
KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar?
Suami Holly Angela Auditor Utama BPK
Ini Obamacare yang Buat Pemerintah AS Shutdown
Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas
Ketua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar

10.31 | 0 komentar | Read More