TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa, yang intensitas pekerjaannya selalu meningkat menjelang Lebaran. "Dari penelusuran kami sebelumnya, ditemukan ada kejanggalan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2013.
Tim survei KPK sudah turun ke lapangan untuk menelisik proses perbaikan di beberapa ruas Pantura. Dari laporan tim, kata Busyro, ada temuan riil yang mencurigakan. "Di beberapa daerah ditemukan ketidakcocokan (mark-up) soal anggaran," ujarnya. (Lihat: Proyek 'Abadi' nan Mencurigakan Jalan Pantura)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah menyorot proyek ini. Menurut anggota BPK, Ali Masykur Musa, lembaganya menduga ada penggelembungan anggaran proyek perbaikan jalur Pantura 2011 dan 2012. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap proyek perbaikan Pantura 2010, kata dia, terindikasi penggelembungan biaya. "Pola mark-up selalu sama, termasuk untuk 2011 dan 2012," kata Ali.
Hasil audit proyek 2010, menurut Ali, mark-up terjadi salah satunya karena penyusunan anggaran kerap mepet dengan waktu Lebaran. Anggaran yang disusun tergesa-gesa ini, menurut dia, menyebabkan kualitas perbaikan jalan menjadi buruk. Kondisi ini, Ali menambahkan, diperparah oleh kualitas material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. "Meskipun, setelah ditemukan kelebihan, pihak kontraktor membayar kembali kelebihannya, tetap saja ini tidak efektif," katanya.
Dalam proyek perbaikan jalur Pantura 2010, BPK sedikitnya menemukan tiga indikasi mark-up. Misalnya, hasil pemeriksaan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp 441 juta. Sedangkan di Jawa Timur, dari hasil pemeriksaan terdapat hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp 68 juta.
Ali berjanji segera merampungkan audit untuk proyek 2011 dan 2012. Setelah audit rampung, kata dia, lembaganya akan berkoordinasi dengan penegak hukum, termasuk KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyambut niat BPK itu. "Kalau auditnya ditemukan penyelewengan, kami tindaklanjuti," kata Johan.
Anggota Komisi Hukum DPR, Nudirman Munir, meminta KPK serius menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa yang membentang sepanjang 1.300 kilometer itu. "Memang patut dicurigai, karena terkesan dibiarkan," katanya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menepis tudingan adanya penyimpangan dalam proyek itu. Menurut dia, jalan di Pantura diproyeksikan mempunyai daya tahan untuk 10 tahun. Pengerjaannya, kata dia, dilakukan dalam 10 tahap dan setiap tahapnya sepanjang 110 kilometer. "Artinya, setiap tahun pasti ada perbaikan," katanya.
Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan, proyek perbaikan jalan di Pantura dilakukan di lokasi yang sama. Di antaranya di ruas Karawang, Pamanukan, Indramayu, Jatibarang, Cirebon, dan Losari. "Jalan ini sengaja dijadikan proyek abadi," kata Koordinator Sekretaris Nasional Forum Indonesia, Uchok Sky Khadafi.
ANTON A I ISMI DAMAYANTI I ANGGA SUKMA WIJAYA
Terhangat:
Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK | Bentrok FPI
Baca juga:
Menteri Djoko: Jalur Pantura Kelebihan Beban
Ini Musabab Rusaknya Jalan Pantura
Jalur Cileunyi-Cirebon Rusak dan Rawan Kecelakaan
Anomali Cuaca Menghambat Perbaikan Jalur Pantura
Anda sedang membaca artikel tentang
KPK Endus Mark-Up Proyek Jalan Pantura
Dengan url
http://nasionalitas.blogspot.com/2013/07/kpk-endus-mark-up-proyek-jalan-pantura.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
KPK Endus Mark-Up Proyek Jalan Pantura
namun jangan lupa untuk meletakkan link
KPK Endus Mark-Up Proyek Jalan Pantura
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar