Kamis, 25 Oktober 2012 | 09:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan sedianya diminta menjelaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang inefisiensi di PT PLN (Persero) kepada Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Effendi Simbolon, mengatakan Dahlan semestinya menghadiri rapat kerja tersebut. "Tidak baik kami menebak-nebak penyebab inefisiensi itu," katanya di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Rapat akhirnya dibatalkan karena Dahlan tak hadir.
Menurut Effendi, DPR meminta penjelasan Dahlan ihwal temuan inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp 37,6 triliun sepanjang 2009-2010. Sebelum menjabat Menteri BUMN, Dahlan adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009 hingga 19 Oktober 2011.
Dalam hasil auditnya, BPK menyatakan inefisiensi terjadi karena tidak tersedianya bahan bakar primer untuk menyalakan pembangkit listrik. Menurut Ketua BPK Hadi Poernomo, berdasarkan hasil audit terhadap hulu listrik pada 2010, kerugian yang dialami PT PLN (Persero) disebabkan tidak adanya pasokan gas.
Inefisiensi disulut berbagai sebab. BPK menilai PLN telat memenuhi kebutuhan gas, sedangkan pemasok gas serta batu bara gagal memenuhi kontrak. Hal lainnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BP Migas tak berupaya memenuhi kebutuhan gas serta batu bara PLN. PT Pertamina Geothermal Energy ikut menyumbang ketidakefisienan karena terlambat mengoperasikan lapangan uap.
Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PT PLN (Persero), Murtaqi Syamsudin, mengakui PLN tak bisa mengontrol pasokan gas. Sebabnya, suplai gas dipengaruhi tata niaga, ketersediaan, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan regulasi lainnya. "Bila pemborosan hanya dialamatkan pada kami, itu tidak proporsional," katanya.
PLN, menurut Murtaqi, tidak bisa memberikan sanksi terhadap kontraktor yang tak mampu memenuhi pasokan gas sesuai dengan kontrak. Sebab, dalam kontrak dicantumkan bahwa gas dipasok sesuai dengan kemampuan kontraktor. Jumlahnya pun tidak tetap. "Sifat gas alamiah, tergantung eksploitasi dan eksplorasi."
Murtaqi heran karena Dewan baru mempermasalahkan hasil audit saat ini. Padahal laporan BPK sudah disampaikan sejak September 2011. Ia menyatakan masalah ini sudah dijelaskan berkali-kali kepada DPR. Penjelasan dilakukan sejak Dahlan masih menjabat direktur utama di sana.
Menteri Dahlan menolak menanggapi temuan BPK. Ia mengaku sedang terburu-buru menghadiri acara. "Waktu saya sangat mepet," katanya saat ditemui di Bandara Sultan Taha, Jambi, semalam.
SYAIFUL BAKHORI | BERNADETTE CHRISTINA | ANGGA SUKMA | GUSTIDHA BUDIARTIE | DEWI RINA
Terpopuler:
Panas-Dingin Dahlan Iskan versus DPR
BPK Jamin Audit Hambalang Akan Muat Semua Temuan
Wa Ode Tahu Ada Transfer Duit Suap ke Rekeningnya
Penipuan Haji Diduga Libatkan Pegawai Kementerian
PDIP Tawari Keluarga Keraton Caleg Pemilu 2014
Anda sedang membaca artikel tentang
Dipanggil DPR, Dahlan Mau Ditanyai Soal PLN
Dengan url
https://nasionalitas.blogspot.com/2012/10/dipanggil-dpr-dahlan-mau-ditanyai-soal.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Dipanggil DPR, Dahlan Mau Ditanyai Soal PLN
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Dipanggil DPR, Dahlan Mau Ditanyai Soal PLN
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar