Komnas HAM Hadiri Penguburan Terduga Teroris

Jum'at, 01 Februari 2013 | 09:49 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sianne Indriani menghadiri penguburan dua terduga teroris asal Poso, Sulawesi Tengah, Kamis, 31 Januari 2013. Jenazah kedua terduga teroris itu: Andi Brekele dan Zulkifli, sebelumnya ditahan Mabes Polri sampai hampir satu bulan. Atas desakan Komnas HAM, polisi mengembalikan jenazah pada keluarga.

Sianne hadir didampingi Dedy Askari, Kepala Perwakilan Komisi Daerah HAM Sulteng. "Kami memang bersurat pada Kapolri. Kami meminta jenazah mereka dipulangkan ke Poso untuk dimakamkan," kata Sianne. "Kami bersyukur Kapolri merespon Komnas HAM dan aspirasi masyarakat kota Poso," katanya.

Andi Brekele alias Andi Kayamanya dan Zulkifli tewas tertembak di Dompu, NTB pada 5 Januari 2013 lalu. Di saat yang sama, ada juga dua orang terduga teroris tewas tertembak di Bima bernama Roi alias M Rizal Efendi dan Bachtiar.

Sehari sebelumnya, Densus 88 juga menembak mati dua orang terduga teroris di Makassar bernama Syamsuddin alias Abu Uswah alias Asmar dan Akhmad Khalil alias Hasan alias Kholid.

Seusai penembakan, ketujuh jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. DNA para keluarga pun sudah dicocokkan dengan jenazah tersebut.

DARLIS

Berita Terpopuler Lainnya:
Yusuf Supendi: Kok, Kaget PKS Terlibat Suap?
Impor Renyah 'Daging Berjanggut' 
Skandal Daging Berjanggut, Laporan Tempo 2011
Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam
Presiden PKS Ditangkap, Apa Kata Hilmi Aminuddin
Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?

10.30 | 0 komentar | Read More

Hidayat: Pengganti Luthfi Tak Mungkin Saya

Ki-Ka: Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luhfi Hasan Ishaaq, Calon gubernur dan wakil Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli menghadiri konfrensi press di Gedung DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (11/8). Tempo/Aditia Noviansyah

Jum'at, 01 Februari 2013 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mundurnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, segera direspons petinggi partai. Kemarin, bertempat di kediaman Ketua Majelis Syuro partai, Hilmi Aminuddin, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, bersama Majelis Syuro segera menggelar rapat untuk menentukan pengganti Luthfi.

Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pengganti Luthfi sudah diputuskan dan disepakati semua elemen. Namun, dia membantah bahwa dialah yang ditunjuk untuk kembali menjadi presiden. "Pengganti Luthfi tak mungkin saya, kalau saya, berarti kaderisasi di internal partai tidak jalan," kata Hidayat saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Februari 2013.

Menurut Hidayat, sebagai partai kader, PKS lebih mengutamakan pergantian jabatan disebar pada seluruh kader. Artinya, jabatan yang sama tak bisa dijabat dua kali oleh satu kader. Hidayat sendiri sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai presiden PKS.

Hidayat memastikan pengganti Luthfi adalah orang yang tepat dan memiliki kecakapan dalam memimpin partai. Pengganti Luthfi juga telah disepakati seluruh unsur partai seperti Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah, dan segenap unsur Dewan Pimpinan Pusat. "Siapa penggantinya, empat jam lagi akan kami umumkan," kata Hidayat.

Rencananya, siang ini PKS akan menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat, Jakarta Selatan. Luthfi diganti karena telah mengundurkan diri sebagai presiden PKS terhitung sejak 31 Januari 2013. Pengunduran diri disampaikan tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Luthfi karena dugaan keterlibatannya dalam kasus suap kasus impor daging sapi senilai Rp 1 miliar.

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:
Yusuf Supendi: Kok, Kaget PKS Terlibat Suap?
Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam
Presiden PKS Ditangkap, Apa Kata Hilmi Aminuddin
Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?
Suap Daging, Nama Suripto dan Hilmi Ikut Terseret
Ketua PBNU Doakan Suswono Selamat dari KPK'
Bos PKS Tersangka, Tifatul Jelaskan di Twitter
Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK
Mengapa Bisnis Impor Daging Menggiurkan?
Skandal Suap PKS, Hilmi Aminudin Diminta Mundur

10.30 | 0 komentar | Read More

Gratifikasi Seks? Presiden PKS Tersenyum

Maharani, yang ikut tertangkap dalam operasi Tangkap Tangan KPK usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (31/1). TEMPO/Seto Wardhana.

Kamis, 31 Januari 2013 | 09:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait kasus suap yang membelitnya. Apa pun pertanyaan yang diajukan, Luthfi hanya membalas dengan senyuman.

Ia juga hanya melempar senyum ketika ditanya soal dugaan gratifikasi seks dalam kasusnya. "Sudah ya," kata Luthfi usai konferensi pers di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Rabu, 30 Januari 2013.

Kasus tangkap tangan ini menyeret Luthfi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait izin impor daging sapi. Luthfi dan Ahmad kini diinterogasi di KPK. Ahmad ditangkap di Hotel Le Meridien. Ia juga ditetapkan tersangka bersama dua petinggi PT Indoguna, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

KPK juga menangkap seorang wanita muda dalam operasinya. Selasa malam lalu, sumber Tempo di kalangan penyidik menyebutkan, wanita ini diduga sedang bermesraan dengan seorang pelaku suap di satu kamar hotel. "Mereka sedang berdua-duaan," ujarnya, Rabu, 31 Januari 2013. (Baca juga: Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?)

Menurut sumber tersebut, wanita yang usianya diperkirakan 20 tahunan itu berasal dari sebuah universitas terkemuka di Jakarta Selatan. Keberadaannya disinyalir terkait dengan gratifikasi seks. "Masih didalami kemungkinan ke arah itu," kata sumber. Simak heboh dan panasnya daging sapi di sini.

ANANDA BADUDU | TRI SUHARMAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Partai Putih di Pusaran Impor Daging

Kamis, 31 Januari 2013 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus daging sapi impor merupakan kasus lama yang seolah tak akan terurai sampai sekarang. Majalah Tempo pernah mengungkap soal daging ini dalam dua kali laporan utama dua tahun lalu, yaitu Impor Renyah 'Daging Berjanggut' dan Partai Putih di Pusaran Impor Daging.

Inilah cuplikan Partai Putih di Pusaran Impor Daging yang terbit pada 6 Juni 2011.

Sepanjang pekan lalu Prabowo Respatiyo Caturroso jarang pulang ke rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian itu memilih ngumpet di rumah koleganya di Jakarta Selatan. Rupanya, Prabowo sedang menghindar dan bermain kucing-kucingan dengan sejumlah importir daging sapi. Beberapa pemain impor daging terus mendesaknya agar segera mengeluarkan surat pemberitahuan pemasukan alias surat izin mengimpor. "Saya dijepit dari kiri dan kanan," kata Prabowo kepada Tempo lewat sambungan telepon pekan lalu.

Direktorat Jenderal Peternakan merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan kuota impor daging sapi. Selasa pekan lalu sejatinya batas terakhir bagi direktorat jenderal ini untuk menerbitkan surat izin mengimpor daging sapi jatah semester kedua 2011 kepada 55 importir. Tapi, Prabowo baru menandatangani sebagian surat izin tersebut.

Berdasarkan cetak biru Kementerian Pertanian, pada 2011 impor daging sapi dipatok sebesar 72 ribu ton. Realisasi impor semester pertama telah mencapai 39 ribu ton. Menurut Prabowo, ada kemungkinan angka impor daging membengkak menjadi 93 ribu ton karena tingginya permintaan masyarakat. Tahun lalu, impor daging sapi menembus 119 ribu ton atau senilai Rp 5 triliun.

Bisnis daging impor memang lumayan menggiurkan. Seorang importir membeli daging impor dengan harga rata-rata Rp 40 ribu per kilogram. Di supermarket, pasar tradisional, atau perhotelan Indonesia, daging impor ini dijual Rp 60-70 ribu sekilogram, tergantung jenis dan kualitasnya. Itu berarti margin keuntungan kotor sekitar Rp 30 ribu per kilogram atau ada jatah Rp 2-3,6 triliun buat semua pemain daging, dari importir sampai pedagang eceran. Tak mengherankan jika kuota impor daging sapi menjadi rebutan pengusaha. Segala cara dikerahkan, termasuk mendatangkan daging impor secara ilegal.

Masalahnya, kata sumber Tempo, bukan hanya pengusaha yang tergiur gurihnya bisnis daging impor ini, makelar pun juga ikutan. Sang calo berusaha mendekati Direktorat Jenderal Peternakan, meminta surat izin impor buat perusahaan tertentu. Bisik-bisik di kalangan importir daging, broker alias makelar tersebut bisa memperoleh komisi Rp 1.000-3.000 per kilogram. Sekilas nilai komisi ini kecil. Tapi, lantaran jumlah impornya gede, miliaran rupiah bisa dikantongi. Praktek percaloan inilah yang membuat Prabowo memilih ngumpet.

Pemain daging yang menguber-uber Prabowo antara lain Basuki Hariman dan Tafakur Rozak Soedjo. Basuki adalah pemilik CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama. Ia sudah lama malang-melintang di Kementerian Pertanian. Tujuh tahun lalu, Basuki tersandung kasus pemalsuan. Daging asal India dikemas ulang, lantas dijual di dalam negeri sebagai daging Australia. Padahal, impor daging hanya boleh dari Australia dan Selandia Baru (Lihat juga: Impor Renyah Daging Berjanggut).

Sumber Tempo mengungkapkan, Basuki bisa lolos karena merapat ke Suripto, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Basuki bisa mengenal mantan anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara, kini Badan Intelijen Negara, itu lantaran bersahabat dengan Rozak Soedjo, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Alam Watch. Rozak bekerja satu atap dengan Suripto. "Ya, Rozak anak buah saya," kata Suripto kepada Tempo di Jakarta. Suripto sudah lama bersahabat dengan Basuki setelah dikenalkan oleh Ustad Haris Thahir, Ketua Umum Dzikir SBY Nurussalam. Tapi Suripto membantah merekomendasi Basuki. "Saya tidak pernah meminta ini dan itu," ujarnya.

Namun, menurut sumber tadi, Prabowo merasa Basuki dan Rozak terus mengejarnya. Pada Senin dan Selasa pekan lalu, misalnya, mereka menunggu Prabowo di lantai enam gedung Direktorat Jenderal Peternakan, Jalan R.M. Harsono, Jakarta Selatan. "Mereka menunggu di ruangan staf Prabowo," ujarnya. Pada saat bersamaan, Prabowo merasa tekanan semakin kuat lantaran munculnya pemain baru, yakni Sengman Tjahja.

Menurut sumber Tempo, Sengman masuk melalui Ketua Majelis Syura PKS Ustad Hilmi Aminuddin. Perantara Sengman tak lain Ridwan Hakim, biasa dipanggil Iwan, anak keempat Hilmi Aminuddin.

Prabowo membenarkan semua cerita ini. "Ya, betul. Sengman diantar Iwan," ujarnya. Sejumlah pengusaha perdagingan mengerutkan kening ketika  mendengar nama Sengman. "Saya tak pernah dengar orang ini berbisnis daging," kata Budi Mulyono, seorang distributor daging. Benar. Sengman tak punya sejarah main daging. Sengman lebih banyak berbisnis retail dan properti di Sumatera Selatan. Selengkapnya baca majalah Tempo edisi Partai Putih di Pusaran Impor Daging.

SUNUDYANTORO, AGOENG WIJAYA, RETNO SULISTYOWATI, ANGGA SUKMA WIJAYA (BANDUNG)

Baca juga:
Berikut Kronologi Penangkapan AF oleh KPK
Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?
Ini Jawaban Presiden PKS
Hidayat Nur Wahid Kaget Presiden PKS Tersangka

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Sita 2 Plastik Penuh Duit Pecahan Rp 100 Ribu

Rabu, 30 Januari 2013 | 09:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari operasi pembongkaran praktek suap di Hotel Le Meredien, Selasa malam, 29 Januari 2013. Sumber Tempo di KPK menyebutkan barang bukti tersebut di antaranya adalah dua tas kresek plastik berisi duit yang diikat rapi dengan pecahan seratus ribu rupiah.

"Barang bukti ini disita dari seorang sopir yang sudah diamankan KPK," ujar sumber tersebut, Rabu dinihari.

Selain dua kresek tersebut, KPK juga menyita dua buku tabungan Bank Mandiri serta tas hitam. Di dalam tas tersebut ditemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dangan praktek suap tersebut. "Semua barang bukti itu memenuhi sebuah kardus televisi yang disediakan penyidik," ujar sumber

Operasi tangkap tangan yang digelar KPK, Selasa malam, 29 Januari 2013, mengamankan empat orang yang diduga perantara suap. Sumber Tempo lainnya menyebutkan suap tersebut berkaitan dengan seorang politikus. Mereka diduga melakukan transaksi yang diduga berkaitan dengan proyek di Kementerian Pertanian. Salah satu proyek tersebut adalah tender pupuk.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P, yang dikonfirmasi menolak memberi komentar. Ia menyatakan akan mengecek semua informasi beredar ke penyidik. "Nanti akan kami sampaikan," ujar dia di kantornya, Rabu dinihari.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:
Golkar Minta Priyo Budi Santoso Diusut
Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
KPK Tangkap Perantara Suap Politikus
Status BBM Wanda Hamidah Sebelum Diciduk BNN
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?

10.30 | 0 komentar | Read More

Kantor yang Digeledah KPK Importir Daging

Rabu, 30 Januari 2013 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah sebuah kantor di Jalan Taruna Nomor 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa, 29 Januari 2013. Kantor tersebut milik perusahaan importir daging.

Seorang pria yang mengantar keluarganya ke KPK membeberkan bahwa sejumlah orang yang diperiksa KPK berasal dari kantor tersebut, salah satunya adalah keluarganya. "Keluarga yang saya antar ini adalah pejabat di perusahaan itu. Beliau mendampingi bosnya, pemilik perusahaan importir yang diperiksa KPK," ujarnya pada Rabu dinihari, 30 Januari 2013

Operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Selasa malam, 29 Januari 2013 mengamankan empat orang yang diduga perantara suap. Sumber Tempo lainnya menyebutkan suap terkait dengan politikus. Mereka diduga melakukan transaksi yang diduga berkaitan dengan proyek di Kementerian Pertanian.

Hasil penangkapan yang berlangsung di Hotel Le Meredien di antaranya adalah dua kresek berisi duit pecahan seratus ribu rupiah yang ditaksir mencapai Rp 1 miliar, dua buku tabungan Bank Mandiri, serta tas hitam. Di dalam tas tersebut ditemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dangan praktek suap tersebut.

Dari sebuah situs di Internet, perusahaan yang beralamat Jalan Taruna Nomor 8 Pondok Bambu bernama PT Rahayu Arumdhani International. Namun, kerabat terperiksa tersebut tak mengetahui nama perusahaan itu.

Adalah Leonardo Tobing yang mengungkap penggeledahan kantor di Pondok Bambu itu. Ia mendatangi KPK untuk mengklarifikasi adanya aktivitas sejumlah orang yang mengaku penyidik KPK di kantor koleganya. Ia menyatakan ingin mengetahui kebenaran identitas penyidik tersebut. Namun sayangnya, hingga meninggalkan KPK, ia tak mendapatkan jawaban tentang kebenaran identitas mereka.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., yang dikonfirmasi, menolak memberi komentar. "Nanti akan kami sampaikan," ujar dia di kantornya, Rabu dinihari.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:
Golkar Minta Priyo Budi Santoso Diusut
Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
KPK Tangkap Perantara Suap Politikus
Status BBM Wanda Hamidah Sebelum Diciduk BNN
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?

10.30 | 0 komentar | Read More

Dua Imigran Srilanka Tewas di Laut Nusakambangan

Selasa, 29 Januari 2013 | 10:13 WIB

TEMPO.CO, Cilacap - Sejumlah dua imigran asal Srilangka ditemukan tewas di perairan Selatan Nusakambangan Cilacap. Sementara 24 imigran lainnya berhasil diselamatkan.

"Saat ini mereka berada di LP Pasir Putih Nusakambangan," kata Komandan Masyarakat Peduli Bencana Cilacap, Sutrisno Sudanto, Selasa 29 Januari 2013.

Ia mengatakan, selain dua tewas, dua imigran lainnya dalam keadaan kritis. Kapal berpenumpang 26 orang itu terkoyak gelombang tinggi di perairan Njusakambangan yang terkenal ganas itu.

Mereka di temukan di Pantai Permisan yang biasa digunakan Kopasus untuk pembaretan. Gelombang ganas menerjang kapal mereka pada Senin malam. "Korban tewas terdiri satu orang laki-laki dan satu orang perempuan,"ujar petugas pos Jaga Basarnas Cilacap, Maryadi.

Jenazah kedua imigran itu kini disimpan di kamar mayat RSUD Cilacap. Begitu pula dengan dua orang imigran yang diketahui kritis, kini mereka dirawat di rumah sakit tersebut.

Menurut Maryadi, kapal kayu yang mengalami kecelakaan laut tersebut berpenumpang 26 orang imigran asal Srilangka terdiri 19 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Saat mengalami peristiwa nahas itu, mereka tengah dalam perjalanan menuju Pulau Christmas Australia, guna mencari suaka. Untuk mengevakuasi kapal dan puluhan imigran itu mengalami kendala karena gelombang di Pantai Permisan, Pulau Nusakambangan, cukup tinggi.

Petugas gabungan dari Kepolisian Resor Cilacap bersama sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan melakukan upaya evakuasi terhadap puluhan imigran berasal dari Srilanka yang mengalami kecelakaan laut di perairan selatan Nusakambangan, Cilacap.

Kepala Satuan Polisi Air Polres Cilacap, AKP Sugeng, mengatakan kedatangan imigran di Pantai Permisan sekitar pukul 21.00, Senin 28 Januari 2013. Kapal mereka terdampar dari perjalanan Pulau Christmas. Kabarnya mereka ditolak oleh pihak Australia, begitu yang saya terima," kata dia.

ARIS ANDRIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More

Antisipasi Narkotika, PPP Rekrut Caleg Gandeng BNN

Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani di gedung DPR RI, Jakarta, 22-5 2012. TEMPO/Subekti.

Selasa, 29 Januari 2013 | 10:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk mencegah kadernya terlibat narkoba. Fraksi PPP akan lebih berhati-hati merekrut artis sebagai calon legislator pada Pemilu 2014 nanti.

"Seluruh caleg dan anggota DPR dan pengurus PPP harus bebas dari narkoba," kata Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani, Selasa, 29 Januari 2013. Dia menjelaskan, penangkapan sejumlah artis termasuk Raffi Ahmad seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh elemen masyarakat. "Narkoba merupakan kejahatan luar biasa," kata dia.

Dia meminta BNN dan kepolisian tidak main-main dalam menerapkan pasal. Anggota Komisi Hukum ini meminta penegak hukum menggunakan ancaman hukum maksimal. Yani mempertanyakan, mengapa proses hukum terhadap Raffi Ahmad cs sangat lama. Dia membandingkan dengan kasus Afriani Xenia maut yang prosesnya begitu cepat. "Apa karena publik figur," kata dia.

Dia meminta hakim tidak membebaskan pengedar dan pemakai narkoba. Tak hanya itu, dia juga meminta presiden tidak memberikan grasi kepada terpidana kasus narkoba. "Semua pihak harus mendukung," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

10.30 | 0 komentar | Read More

Politikus Kahar Muzakir Siap Bicara Soal Hambalang

Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, saat menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 7-8, 2012. TEMPO/Imam Sukamto

Senin, 28 Januari 2013 | 08:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kahar Muzakir, politikus Partai Golkar, siap menjawab pertanyaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seputar kasus dugaan korupsi Hambalang. Pernyataan itu ia lontarkan menjelang jadwal pemeriksaan di KPK, Senin, 28 Januari 2013.

"Apapun pertanyaan KPK, sejauh saya mengalaminya sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri, maka saya siap menjawabnya," kata Kahar kepada Tempo.

Berdasarkan agenda pemeriksaan, Komisi bakal menanyai Kahar pada hari ini. Sebetulnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan di Jumat, 18 Januari 2013. Namun banjir yang menyerbu Gedung KPK pada saat itu membuat pemeriksaan tertunda.

"Jumat tempo hari saya sudah datang ke KPK, tapi penyidik memberitahu pemeriksaan tak mungkin dilaksanakan," ujar anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Soal pemeriksaan Senin ini, Kahar menyatakan belum mendapatkan panggilan resmi dari penyidik KPK. Karenanya, sebelum meluncur ke kawasan Kuningan, terlebih dulu Kahar menyambangi kantornya di Senayan. "Hingga pagi ini belum ada pemberitahuan resmi," kata Kahar. "Saya harus cek dulu di kantor. Kalau pemberitahuan lewat SMS atau telepon, takutnya dari orang lain, bukan KPK.

Dalam pemeriksaan kali ini, Kahar bakal ditanyakan selaku saksi. Dugaan sementara, ia mengetahui penyalahgunaan wewenang yang dilakukan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta bekas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Deddy Kusdinar di proyek senilai 2,5 triliun itu.

Penyidik sendiri telah memeriksa lebih dari 70 orang dalam perkara proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, terjerat dua tersangka: Andi Mallarangeng serta Deddy Kusdinar. Pun meminta imigrasi mencekal Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang juga adik kandung Andi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menyebut adanya kerugian negara dalam proyek Hambalang di dalam sistem pembiayaan tahun jamak (multiyears). Sistem itu pun ditengarai menyebabkan kerugian negara sampai Rp 243,66 miliar.

MUHAMAD RIZKI

10.30 | 0 komentar | Read More

Kahar Muzakir Siapkan Semua Dokumen Hambalang

Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 7-8, 2012. TEMPO/Imam Sukamto

Senin, 28 Januari 2013 | 09:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya Kahar Muzakir mengaku pengetahuannya soal kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, terbatas. Sebab, pikiran Kahar ketika proyek itu dibahas tahun 2010 banyak tersita oleh penyelenggaraan SEA Games.

"Waktunya berhimpitan antara SEA Games (Palembang dan Jakarta) dan pembahasan anggaran proyek Hambalang. Untuk Hambalang saya bahkan tahunya belakangan," kata anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat ini kepada Tempo, Senin, 28 Januari 2013.

Karena itu, Kahar akan membawa seluruh surat korespondensi antara Komisi Olahraga dan pemimpin DPR, serta surat dari pemimpin DPR ke Kementerian Keuangan. Semua dokumen tersebut akan dibawa ketika ia diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Hambalang.  "Semua sudah disiapkan," tuturnya.  

Perihal pemeriksaan nanti, Kahar mengaku siap buka-bukaan di depan penyidik KPK. "Apa pun pertanyaan dari KPK, sejauh itu saya alami, lihat, dan dengar sendiri, maka saya siap menjawabnya," kata dia.

Hari ini, KPK akan memeriksa Kahar. Pemeriksaan ini sempat tertunda dari jadwal sebelumnya Jumat pekan lalu akibat banjir di gedung KPK. Kahar mengaku sempat datang ke KPK pada Jumat lalu.  "Saya sudah datang, tapi penyidik memberitahu pemeriksaan tak mungkin dilaksanakan," ujar dia.  

Kahar akan diperiksa sebagai saksi yang diduga mengetahui mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar di proyek bernilai Rp 2,5 triliun tersebut.

Andi dan Deddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang juga adik kandung Andi. KPK sedikitnya sudah memeriksa lebih dari 70 orang untuk pendalaman kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 234 miliar itu. 

MUHAMAD RIZKI

10.30 | 0 komentar | Read More