Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Diduga Korupsi, Ketua DPRD Ditahan

Written By Unknown on Sabtu, 30 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Kupang -Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 30 November 2013, menahan Ketua DPRD Timor Tengah Utara Robertus Nailiu terkait dugaan korupsi pembangunan 333 unit rumah senilai Rp 5 miliar.

"Ketua DPRD sudah kami amankan di tahanan Kejari Kefamenani terkait dugaan korupsi pembangunan rumah," kata kepala seksi pidana khusus Kejari Kefamenanu, Frangky Radja, Sabtu, 30 November 2013.

Sebelum ditahan, menurut Frangky, Ketua DPRD itu sempat menjalani pemeriksaan selama delapan jam bersama kotraktor pelaksana bernama Nurdin yang turut ditahan Kejari Kefamenanu. "Robertus sempat menjalani pemeriksaan di Kejari Kefamenanu sebelum ditahan," katanya.

Robertus dan Nurdin akan menjalani penahanan selama 20 hari di Kejari Kefamenanu. Dengan penahanan Robertus dan Nurdin ini, maka jumlah tersangka yang telah ditahan terkait kasus ini mencapai 14 orang. "Sudah 14 orang yang ditahan terkait kasus korupsi perumahan ini," katanya.

Dugaan korupsi proyek senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan 333 unit rumah yang didanai dari dana bantuan sosial ini terkuak setelah Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapati adanya kerugian negara akibat penggelembungan harga sebesar Rp 4,1 juta per rumah. 

Kuasa hukum tersangka, Frans Tulung hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.

YOHANES SEO

Berita lainnya: 
SBY Puji Jokowi Terapkan Lelang Jabatan  
Rudi Akui Beri THR untuk Anggota DPR  
Deviardi Akui Bos Kernel Dekat dengan Istana
Ibas Bantah Kenal Bos Kernel Oil  
KPK Sita 18 Mobil dalam Kasus Akil, Ini Daftarnya


10.30 | 0 komentar | Read More

Wakil Ketua DPRD Kupang Terjaring Razia Pekat

TEMPO.CO, Kupang - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang berinisial YM terjaring razia penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Polda Nusa Tenggara Timur, Sabtu (30 November 2013) dinihari. Saat itu YM tengah berada di satu kamar hotel bersama seorang perempuan berinisial ALP.

Belakangan diketahui, ALP adalah staf sekretariat dewan Kabupaten Kupang.  Mereka datang ke hotel itu menggunakan  mobil berwarna merah dengan nomor polisi DH 333 YM. Keduanya pun digelandang ke Polda NTT untuk diperiksa. Selain pasangan YM - ALP, polisi juga menjaring lima  pasangan lain. "Pemeriksaan di Polda NTT," kata Humas Polda NTT, Ajun Komisaris Besar Okto Riwu.

Menurut Okto, polisi tidak menahan pasangan yang terjaring razia itu. Setelah diperiksa mereka dilepas.  "Perselingkuhan itu masuknya delik aduan," katanya.

YM adalah anggota dewan dari Partai PDI Perjuangan. Saat dimintai  konfirmasi, YM tidak membantah  telah diperiksa polisi karena berada di hotel bersama perempuan. Namun, dia mengatakan penangkapan itu hanya salah paham.  "Ini ada kesalahan komunikasi, karena kami bukanlah pasangan selingkuh," katanya.

Sekretaris PDI Perjuangan NTT, Nelson Matara, mengatakan peratainya  belum mengambil sikap terhadap YM.  "Kami baru mengetahui masalah ini," katanya.

YOHANES SEO

Baca juga:
KPAI Dukung Duel Tinju El dan Farhat Abbas
FPI Ancam Bakar Stasiun UI 
SBY Puji Jokowi Terapkan Lelang Jabatan 
Penyair Sitok Srengenge Dilaporkan ke Polisi
Model Egidia Sawitri Meninggal 
Kak Seto Khawatir Duel El dan Farhat akan Ditiru 
Dhani: Keluarga Saya Memang Suka Berantem  


10.30 | 0 komentar | Read More

Mertua Gubernur Jawa Barat Meninggal

Written By Unknown on Jumat, 29 November 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Bekasi- - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berduka. Bapak mertuanya, H. Soewelo Djayadi, meninggal dunia karena sakit jantung yang dideritanya. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Jantung, Harapan Kita, Jakarta, Kamis, 28 November 2013.

Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara itu meninggal pukul 20.20. Jenazah almarhum tiba di rumah duka Kompleks Kodau V Jalan Merapi Blok G-8 RT 01 RW 02 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sekitar pukul 23.15 WIB.

Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu yang datang melayat mengatakan, jenazah almarhum akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Ikro, Jatiasih, sesuai permintaan keluarga. "Besok siang dimakamkan," katanya.

Menurut Syaikhu, sebelum meninggal, almarhum dirawat di Rumah Sakit Jantung, Harapan Kita, Jakarta, sejak sebulan lalu. Almarhum diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung sejak dua tahun terakhir.

Pantauan Tempo di rumah duka, Gubernur Ahmad Heryawan menyambut tamu yang sedang melayat. Orang nomor satu di Jawa Barat itu tiba di rumah duka sekitar pukul 11.30 WIB. Begitu datang, Aher--sapaan akrabnya--langsung berdoa di depan jenazah.

Saat ini, rumah duka terus didatangi pelayat, baik dari kolega Gubernur, maupun kerabatnya. Tenda juga sudah berdiri, sedangkan di dalam rumah duka pelayat tampak berdoa. Almarhum meninggal dunia di usia 79 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan lima orang anak dan 17 cucu.

ADI WARSONO


10.31 | 0 komentar | Read More

Bupati Subang Janji Jemput Pengemis Tajir

Sa'aran (kiri) dan Walang (kanan), pengemis yang memiliki uang 25 juta rupiah, pada saat jumpa pers di Panti Sosial, Cipayung, Jakarta, Kamis (28/11). Walang mengatakan uang hasil mengemis tersebut dibagi dua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Subang - Bupati Subang Ojang Sohandi berjanji akan menjemput si pengemis "tajir", Walang bin Kilon, 54 tahun, warga Kampung Waladin Desa Pasir Bungur Kecamatan Purwadadi, Subang, yang sejak 27 November 2013 menghuni Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 di Cipayung, Jakarta. Walang terjaring razia saat mengemis di Pancoran, Jakarta Selatan.

"Saya instruksikan Camat Purwadadi untuk segera menjemput Walang dan temannya, Sa'aran," kata Ojang, Jumat pagi, 29 November 2013.

Menurut Ojang, dia mengetahui berita bahwa Walang mempunyai duit Rp 25 juta dari pemberitaan media massa.  "Antara percaya dan tidak," tutur Ojang. Ia mengaku tak mengetahui persis berapa banyak warganya yang bekerja sebagai pengemis di Ibu Kota. 

Walang dan kawannya, Sa'aran, terjaring razia saat mengemis di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Petugas yang merazia menemukan uang Rp 25 juta dari gerobak Walang.  Kepada petugas, Walang mengaku mengemis untuk mencari tambahan ongkos naik haji. 

Di kampung halamannya, Walang meninggalkan sebuah rumah permanen setengah jadi yang dihuni dua anaknya. Putra pertamanya sudah dewasa, tetapi belum memiliki pekerjaan. Adapun putrinya masih duduk di bangku SMP dan istrinya sudah meninggal beberapa waktu lalu.

Sakum, tetangga Walang, mengatakan dirinya tahu Walang pergi ke Jakarta berbekal duit puluhan juta. Sebab, sebelum ke Jakarta Walang menjual dua ekor sapi. "Duitnya dibawa karena takut dicuri anak tirinya," kata Sakum, mengutip obrolannya dengan Walang sebelum bertolak ke Jakarta enam bulan lalu.

NANANG SUTISNA

Baca juga:
Ini Motif Walang, Si Pengemis Tajir
Ada Keluhan? Ini Nomor HP dan E-mail Jokowi 
Jokowi Kumpulkan Ribuan Warga di Monas Bahas Jakarta 
Saat Ditangkap, Pengemis Tajir Coba Sogok Petugas 
Bahas Banjir, Nur Mahmudi Singgung Kampung Pulo 
Penembakan di Pondok Aren, Pelaku Naik Motor


10.31 | 0 komentar | Read More

Kontroversi Putusan Kasasi Vs Upaya PK dr Ayu  

Written By Unknown on Kamis, 28 November 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Jakarta - Putusan kasasi yang menghukum dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani dan dua koleganya memantik kontroversi. Tiga dokter itu dianggap terbukti lalai sehingga menyebabkan pasien, Julia Fransiska Makatey, meninggal.

Ketika Kejaksaan mengeksekusi putusan itu-dengan menahan dokter Ayu dan satu koleganya, Hendy Siagian-kalangan dokter di sejumlah daerah turun ke jalan, memprotes putusan itu berikut eksekusinya. Kejaksaan pun tak mau disalahkan. "Kami hanya eksekutor putusan itu," kata Kepala Kejaksaan Negeri Manado Yudi Handono kemarin.

Tak puas atas putusan tersebut, dokter Ayu dan dua koleganya telah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya luar biasa itu diajukan karena dokter Ayu cs menganggap hakim kasasi telah melakukan kekeliruan penerapan hukum.

Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan kontroversi putusan dokter Ayu ini terjadi karena harmonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan tidak jalan. "Konstruksi hukum KUHP kerap tidak sama dengan ketentuan di bidang medis," kata dia.

Berikut ini poin-poin putusan kasasi dan putusan majelis etik kasus dokter Ayu dan dua koleganya.

PUTUSAN KASASI
Mahkamah Agung menganggap dokter Ayu dan kawan-kawan melakukan kelalaian:

1. Berdasarkan kesaksian saksi, Najoan Nan Narouw, konsultan jaga bagian kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Malayang, ketika pasien Julia Fransiska Makatey masuk ke rumah sakit itu pada pukul 09.00 Wita, ketubannya sudah pecah sejak di puskesmas. Sampai pukul 18.00 WIB, saksi menyebut dokter Ayu, sebagai salah satu dokter yang ditunjuk menangani pasien, hanya melakukan pemeriksaan tambahan "ultrasonografi" dan tidak menyatakan kondisi korban darurat. (Baca: Malpraktek atau Tidak dr Ayu? Lihat Empat Poin Ini)

2. Tindakan medis yang dilakukan dokter Ayu dan koleganya tidak dimasukkan dalam rekam medis.

3. Dokter Ayu dan koleganya tidak mengetahui pemasangan infus dengan jenis obatnya sampai dikeluarkannya resep obat berulang kali hingga ditolak pihak apotek.

4. Ketika memutuskan operasi, dokter Ayu meminta koleganya, dokter Hendy Siagian, memberi tahu pihak keluarga ihwal risiko operasi, tapi dokter Hendy tidak melakukan langkah itu. (Baca: IDI Bantah Dokter Ayu Tidak Minta Izin Operasi)

5. Dokter Hendy menyerahkan lembar persetujuan kepada korban, yang ketika itu sedang kesakitan, untuk diteken. Belakangan, Laboratorium Kriminalistik mengidentifikasi tanda tangan di surat persetujuan itu bukan tanda tangan korban, alias palsu.

6. Dokter Ayu dan koleganya tidak melakukan tindakan persiapan jika sewaktu-waktu korban mengalami keadaan darurat.

PENINJAUAN KEMBALI
Majelis kasasi dianggap keliru menerapkan hukum, Ayu cs harus dibebaskan.

1. Ayu dan dua koleganya sudah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, keilmuan, dan kompetensi.

2. Bahwa dalam tindakan darurat, seorang dokter harus segera melakukan tindakan operasi, tidak perlu pemeriksaan penunjang.

3. Penyebab kematian pasien adalah adanya emboli udara pada jantung yang diakibatkan efek samping pemberian obat anestesi, bukan karena tindakan operasi.

4. Dokter Ayu dan dua koleganya membantah ikut memalsukan tanda tangan pasien.

5. Keterangan saksi ahli selaku Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang sudah memeriksa dokter Ayu dan dua koleganya menyatakan tidak ada kelalaian dalam penanganan pasien.

ANTON A | MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita Terpopuler Lainnya
Tak Mogok, Dokter di RS Fatmawati Kenakan Baju Hitam
Malpraktek atau Tidak dr Ayu? Lihat Empat Poin Ini
Dokter Ayu Menyesal Jadi Dokter
Kriminolog: Vonis MA untuk Dokter Ayu Sudah Tepat
Ada Dokter Digaji Rp 1,2 Juta


10.31 | 0 komentar | Read More

Ibu Meninggal, Kolega dr, Ayu Diizinkan Mudik  

Salinan keputusan Mahkamah Agung terkait vonis terhadap dr. Dewa Ayu Sasiary serta dua rekannya, Hendy Siagian dan Hendry Simanjuntak. Mereka divonis, bersalah saat menangani Julia Fransiska Maketey. Padahal Pengadilan Negeri Manado membebaskan mereka.

TEMPO.CO, Manado - Terpidana kasus malpraktek yang juga kolega dari dr Ayu, dr Hendry Simanjuntak, diizinkan pulang ke kampungnya di Sumatera Utara lantaran ibu kandungnya meninggal dunia.

Ibu Hendry meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Selasa, 26 November 2013 malam, atau dua hari setelah Hendry Simanjuntak dijebloskan ke Rumah Tahanan Malandeng di Manado, Sulawesi Utara.

Kepala Seksi Pelayanan Rumah Tahanan Malendeng, Ferry Ngajouw, mengatakan telah menerima informasi itu. "Kami sudah terima keterangan dari pihak rumah sakit," kata Ngajouw, Rabu, 27 November 2013 malam.

Sementara itu, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng, Julius Paath, mengatakan pemberian izin adalah hak warga binaan yang sudah mendapatkan putusan tetap pengadilan.

Menurut Julius, pemberian izin diberikan setelah pihaknya menerima surat keterangan meninggal dari rumah sakit serta permohonan keluarga Hendry yang meminta agar dapat hadir pada pemakaman ibunya di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang direncanakan pada Sabtu, 30 November 2013.

"Pelaksanaan pemberian izin masih akan dikaji lagi karena waktu yang diberikan hanya satu hari saja," kata Julius. "Satu hari yang diberikan untuk pemakaman saja. Jadi, harus ada kajian lagi karena tidak mungkin satu hari perjalanan Manado-Dumai-Manado lagi. Oleh sebab itu, kita koordinasikan dengan sejumlah pihak dulu."

ISA ANSHAR JUSUF

Berita Terpopuler Lainnya
Dokter Ayu Menyesal Jadi Dokter
Mobil Kapolri Bakal Turun Kelas Menjadi Kijang
Tiga Keluhan Nur Mahmudi kepada Jokowi
Prabowo Akan Temui Megawati 
Tak Mogok, Dokter di RS Fatmawati Kenakan Baju Hitam  


10.31 | 0 komentar | Read More

Mobil Kapolri Bakal Turun Kelas Menjadi Kijang  

Written By Unknown on Rabu, 27 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah diangkat menjadi Kepala Kepolisian RI, Jenderal Sutarman langsung berupaya menampilkan wajah baru Kepolisian yang lebih ramah. Sutarman sudah blusukan ke mana-mana, termasuk tiba-tiba muncul di kantor Tempo di Kebayoran, Jakarta Selatan, meskipun tak ada janji.

Untuk mendukung citra baru itu, Sutarman bahkan sampai berencana mengganti mobil dinas. "Bulan depan mobil dinas saya akan ganti dengan Kijang," kata Sutarman saat berkunjung ke Tempo pekan lalu.

Mobil dinas Kapolri saat ini adalah Toyota Landcruiser "harta warisan" dari pejabat lama Kapolri Timur Pradopo. Mobil ini seharga Rp 400-500 jutaan. Saat ini Sutarman mengaku sedang memesan mobil Kijang sebagai pengganti. "Bulan depan mobilnya siap," ujarnya. "Tinggal saya pasang bintang empat di pelat nomornya."

Sutarman bukanlah pejabat pertama yang "menurunkan kelas" mobil dinasnya.  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah melakukannya lebih dahulu. Ganjar sekarang juga memakai Toyota Kijang Innova biasa. Pelat nomornya H 1. "Tidak perlu mahal, yang penting kan fungsinya," ujar Ganjar kepada wartawan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga kerap memakai Kijang Innova untuk blusukan. Saking seringnya dipakai blusukan, mobil Innova warna hitam yang bernomor polisi B 1124 BH ini kini sudah lecet-lecet.

BUDI | ANTON | BS

Berita Terpopuler Lainnya
Malpraktek atau Tidak dr Ayu? Lihat Empat Poin Ini
ICW: Selidiki Aktivitas Istri Anas di Luar Negeri 
SBY Marah ke Australia, Bukan Malu 
ICW Ingatkan KPK Soal Uang Athiyyah Rp 1 Miliar
Juru Bicara Presiden: Surat Abbott Sesuai Harapan


10.30 | 0 komentar | Read More

YLKI Berharap Protes Dokter Lebih Cerdas  

Sekitar 200 dokter dari seluruh Jawa Barat melakukan aksi solidaritas untuk Dr Ayu dan kawan-kawan dalam Unjuk rasa Stop Kriminalisasi Dokter di Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat (27/11). Sekitar 140 dokter lainnya tetap disiagakan di pos masing-masing saat 200 dokter berunjuk rasa. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengimbau para dokter yang menggelar aksi solidaritas untuk dr. Dewa Ayu Sasiary SpoG dan kedua rekannya tidak mengganggu pelayanan pasien. Menurut dia, siapa pun berhak berunjuk rasa untuk hal yang lebih adil.

"Silakan melakukan aksi, tapi jangan sampai pasien terlantar," kata Tulus Abadi, pengurus harian YLKI, saat dihubungi, Rabu, 27 November 2013. Bila sampai pasien terlantar, ujar dia, itu bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Ia mewanti-wanti jangan sampai imbas demo ini sampai membuat pelayanan rumah sakit kacau. "Ini bisa kontraproduktif dan menimbulkan masalah hukum," ujar Tulus. Ia juga berharap aksi demo ini  tidak berlarut-larut karena dokter bisa melakukan langkah-langkah protes yang lebih cerdas.

Para dokter hari ini turun ke jalan sebagai wujud keprihatinan atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang meyatakan  Dewa Ayu Sasiary bersama dengan dua orang rekannya, dr. Hendy Siagian dan dr. Hendry Simanjuntak, bersalah.

Ketiganya divonis bersalah dengan tuduhan melakukan malpraktek terhadap Julia Fransiska Maketey yang meninggal dunia saat melahirkan. Menurut Tulus, dari sisi hukum putusan MA tersebut memang salah. Sebab, dari putusan pengadilan negeri untuk dr. Ayu bebas murni, yang kemudian dibanding sampai kasasi ke MA oleh keluarga Fransiska.

"Bisa jadi putusannya main mata. Korban ini sebagai keponakan salah satu pejabat Kejaksaan Tinggi di Manado," ujar dia. Sehingga, wajar bila seluruh dokter menganggap putusan ini sebagai kriminalisasi dokter dan akhirnya menggelar aksi.

LINDA TRIANITA

Terpopuler
Ruhut Tantang Jokowi Berdebat
Ditantang Ruhut, Jokowi: Kalau Cebur Kali, Ayo
Bos PT Wika Dimakamkan di Pekuburan Rp 2,6 M
Ditolak Nur Mahmudi, Ini Kata Jokowi 
Besok, Dokter Kandungan Se-Indonesia Mogok
Indonesia Bantu Cina Mata-matai Australia 
Wartawan Tak Lagi Boikot Pemberitaan KPK  


10.30 | 0 komentar | Read More

Istri Anas Pilih Urus Anak Ketimbang Dutasari

Written By Unknown on Selasa, 26 November 2013 | 10.30

Mantan Komisaris PT Dutasari Citralaras Athiyyah Laila (berjilbab coklat, berkacamata) didampingi Suaminya Ketua Umum Partai demokrat, Anas Urbaningrum (baju biru, berkacamata) usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (26/04). Athiyyah diperiksa dalam penyelidikan terkait posisinya di PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontrak PT Adhi Karya (Persero) dalam mengelola proyek gedung olahraga bernilai Rp 1,52 triliun di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum istri Anas Urbaningrum berkukuh Athiyyah Laila tak terlibat kasus Hambalang. Athiyyah disebut tidak aktif dalam perusahaan kontraktor Hambalang, PT Dutasari Citralaras. Direktur Utama Dutasari, Machfud Suroso sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang oleh KPK.

"Nama Bu Athiyyah memang ada dalam akte perusahaan PT Dutasari, tapi statusnya tidak aktif," ujar Firman Wijaya, kuasa hukum Anas dan Athiyyah kepada Tempo, Selasa, 26 November 2013. Belakangan, Athiyyah mundur dari perusahaan itu.

"Itu karena Bu Athiyyah lebih memilih untuk fokus mengurus anak saja," ujar Firman. Kedekatan Athiyyah dengan Machfud Suroso sudah terjalin sejak belasan tahun silam sejak Anas melamar Athiyyah di Pondok Krapyak, Yogyakarta.

Pada Januari 2008, Machfud membeli Dutasari. Saat itu, dalam komposisi manajemen perusahaan terdapat nama Athiyyah yang menjabat sebagai komisaris dan punya saham Rp 1,625 miliar.

Desember 2010, Dutasari mendapat proyek elektrikal dan mekanikal dari Kerja Sama Operasi PT Adhi Karya-Wijaya Karya, kontraktor Hambalang senilai Rp 324 miliar. Dutasari menerima pembayaran Rp 170,3 miliar meski pembangunan fisik belum dimulai.

Belakangan, Machfud meminta Roni Wijaya, salah satu komisaris Dutasari mengubah akta perusahaan seolah Athiyyah mengundurkan diri sebelum 2011. Notaris membuat akta dengan tanggal mundur 27 Februari 2009. Perubahan ini ditengarai untuk menghapus jejak Athiyyah di Hambalang.

Anas, belakangan membantah mentah-mentah ihwal keterlibatan Athiyyah dalam Hambalang. "Kalau mencari jejak Athiyyah di Hambalang, 100 persen tidak ada," ujar mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

SUBKHAN | MUHAMAD RIZKI

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Vonis Baru Angelina | Adiguna Sutowo | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi |

Berita Terpopuler
Ahli ITB: SBY Harus Tiru Obama Sterilkan Ponselnya
Ini Alasan KPK Periksa Boediono di Kantor Wapres
Istana Rahasiakan Isi Surat Abbott
Orang Dekat Setuju Jokowi Nyapres 
Mohammad Iriawan Ditunjuk Menjadi Kapolda Jabar  

 


10.30 | 0 komentar | Read More

ICW Ingatkan KPK Soal Uang Athiyyah Rp 1 Miliar

Mantan Komisaris PT Dutasari Citralaras Athiyyah Laila (berjilbab coklat, berkacamata) didampingi Suaminya Ketua Umum Partai demokrat, Anas Urbaningrum (baju biru, berkacamata) usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (26/04). Athiyyah diperiksa dalam penyelidikan terkait posisinya di PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontrak PT Adhi Karya (Persero) dalam mengelola proyek gedung olahraga bernilai Rp 1,52 triliun di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Satya Langkun mendesak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi meminta penjelasan langsung Athiyyah Laila terkait temuan uang Rp 1 miliar. Pemeriksaan terhadap isteri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu dijadwalkan hari ini Selasa 26 November 2013.

"Bukan soal uang tersebut milik siapa, tapi bagaimana dia mendapatkan uang tersebut," kata Tama saat dihubungi, Selasa 26 November 2013.

Tama mengatakan seandainya nanti tak terbukti uang adalah hasil korupsi atau pencucian uang, uang itu bisa dikembalikan ke pihak Athiyyah. "Sebaliknya, ketika nanti terbukti uang itu hasil korupsi atau pencucian uang, duit itu harus dikembalikan ke negara," kata dia.

KPK menggeledah lima rumah terkait kasus Hambalang dengan tersangka Machfud Suroso yang merupakan petinggi PT. Dutasari Citralaras pada 12 November 2013 lalu. Dua di antaranya adalah rumah Athiyyah, sedangkan sisanya, rumah milik pegawai Dutasari. Dari penggeledahan itu, salah satu yang disita penyidik KPK adalah uang Rp 1 miliar.

KPK sebelumnya menduga ada keterkaitan antara Mahcfud Suroso dengan Athiyyah Laila. Hubungan keduanya terlacak melalui PT Dutasari, yang menjadi sub-kontraktor pekerjaan mekanikal dan elektrikal serta penyambungan listrik Hambalang senilai Rp 328 miliar.

Dalam akta perusahaan, tercatat nama Athiyyah sebagai pemegang saham dan komisaris. Namun Athiyyah mengaku sudah keluar dari PT Dutasari sejak 2009.

MUHAMAD RIZKI
Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Vonis Baru Angelina | Adiguna Sutowo | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi |

Berita Terpopuler
Ahli ITB: SBY Harus Tiru Obama Sterilkan Ponselnya
Ini Alasan KPK Periksa Boediono di Kantor Wapres
Istana Rahasiakan Isi Surat Abbott
Orang Dekat Setuju Jokowi Nyapres
Mohammad Iriawan Ditunjuk Menjadi Kapolda Jabar  

 


10.30 | 0 komentar | Read More

Hujan Abu Vulkanik Sinabung Guyur Medan  

Written By Unknown on Minggu, 24 November 2013 | 10.30

Suasana desa Mardingding yang kosong dan diselimuti abu vulkanik (19/11). Penduduk desa yqng terletak di kabupaten Karo, Sumatera Utara, dievakuasi setelah Gunung Sinabung memuntahkan abunya. REUTERS/Roni Bintang

TEMPO.CO, Medan - Warga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 24 November 2013, merasakan hujan abu vulkanik yang bersumber dari letusan gunung api Sinabung di Kabupaten Karo. 

Pengamatan Tempo pada Ahad dinihari, sejumlah warga tetap tenang dengan hujan abu yang turun. "Abu ini pasti berasal dari Sinabung dan kami rasakan sejak jam 10 malam tadi," kata Andar, seorang warga, kepada Tempo, Ahad, 24 November 2013. Penjelasan Andar diamini warga lain yang ditemui di Jalan Besar Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. 

Hujan abu vulkanik bagi pengendara dapat dilihat dengan sorotan lampu penerangan kendaraan. Sebagian pengendara juga merasakan perih di mata karena terkena abu vulkanik. "Mataku perih saat naik motor," ujar Andar. Dia juga memperlihatkan abu vulkanik yang melekat di kaos yang dikenakannya. 

Hujan abu yang dirasakan oleh warga belum begitu menganggu karena terbantu dengan cuaca di Kota Medan yang sejak Sabtu sore hingga malam diguyur hujan. 

Sejak Sinabung mengalami erupsi pada 3 November 2013, ini adalah kali pertama warga di Kota Medan dan Deli Serdang merasakan tebaran hujan abu vulkanik. 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan Gunung Sinabung mengalami erupsi tiga kali pada Sabtu malam. Erupsi pertama terjadi pukul 21.26 WIB, lalu disusul pada pukul 21.38 WIB dan pukul 22.02 WIB. Erupsi Sinabung disertai hujan batu kecil. 

"Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Berapi merekomendasikan empat desa harus kosong, yaitu Desa Kutagunggung, Kutarakyat, Sigarang-garang dan Sukanalu dikosongkan segera. TNI beserta aparat lain sedang mengerahkan armada truk menuju sasaran melaksanakan evakuasi warga," kata Sutopo. Dengan pengosoangan empat desa, jumlah pengungsi akan bertambah dari sebelumnya tercatat 6.301 jiwa (1.983 KK). 

SOETANA MONANG HASIBUAN 

Berita lainnya: 
Foto Ibas Berkaus Lengan Pendek Ada di Instagram  
Keluarga Vita KDI di Nganjuk Menutup Diri  
Gara-gara Rhoma Irama, Ahok Tak Berani Berjudi  
Abraham Samad Sebut Boediono Orang Biasa  
Ini Bahasa di Kalangan Waria  


10.30 | 0 komentar | Read More

Letusan Merapi bukan Freatik, tetapi Magmatik  

TEMPO.CO, Yogyakarta - Erupsi Gunung Merapi pada 18 November 2013 membumbungkan asap tebal berwarna hitam setinggi 2 ribu meter. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menyatakan letusan itu bersifat freatik, yaitu erupsi yang berasal dari dalam lapisan litosfer akibat meningkatnya tekanan uap air.

Namun, vulkanolog Surono mengatakan dari data-data yang ditemukan, ternyata letusan itu merupakan letusan magmatik, yaitu letusan karena ada pergerakan magma dari dalam perut gunung. Bahkan, di sekitar Gunung Merapi ditemukan empat titik endapan awan panas. Tiga titik itu ada di sisi barat dan satu titik endapan awan panas di sisi selatan gunung itu. Selain itu, erupsi Merapi 18 November itu juga disertai material vulkanik yang diyakini material baru. 

"Dengan data-data yang ada, itu bukan letusan freatik, tapi bisa didefisinikan sebagai letusan magmatik," kata Surono saat acara bincang santai "Mitigasi tanpa Kopi dan Dasi" di Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu malam, 23 November 2013.

Sebelum letusan pukul 04.58 WIB itu, juga terjadi gempa guguran sebanyak delapan kali dan gempa tektonik sebanyak dua kali. Letusan itu bercampur abu, pasir kerikil, dan bebatuan. Bahkan, reflektor alat-alat pemantau Merapi di sekitar gunung terkena batu dari bentukan magma yang terlontar. Menurut Surono, seorang geolog yang memegang abunya dipastikan langsung bisa mengenali jenis silika itu berasal dari abu yang ditimbulkan oleh magma. 

Mengapa disimpulkan erupsi magmatik

Menurut Mbah Rono, panggilan akrab pria yang kini menjadi staf ahli di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral bidang Lingkungan Hidup itu, ia tidak berani menyimpulkan itu letusan magmatik jika tidak ada data-data. Padahal, kata dia, erupsi yang awalnya disimpulkan freatik itu ternyata bisa mengangkat dan membuat rekahan sumbat lava 230 meter dengan lebar hingga 50 meter. 

Berdasarkan data itulah, kata Mbah Rono, kesimpulan bahwa itu erupsi freatik menjadi tidak mungkin. Akan tetapi, pasti ada tekanan dari pergerakan magma dari dalam perut gunung. Sehingga bisa meruntuhkan sumbat lava itu. 

Dia melanjutkan, dengan terbukanya sumbat lava 230 meter dengan lebar hingga 50 meter itu, justru diharapkan akan sering ada pelepasan, tidak terjadi akumulasi tekanan dari dalam perut gunung. Gas-gas yang ditimbulkan oleh magma justru cepat terempas. "Tekanan itu tidak terakumulasi dan sering terlepas. Semoga seperti itu, tetapi Merapi punya cerita lain," kata dia. 

Tim dari BPPTKG telah mengambil sampel material Merapi yang terlontar saat erupsi 18 November itu. Material itu akan diteliti untuk diketahui merupakan material lama atau material baru. Jika material yang diambil sampelnya merupakan material lama, bisa jadi erupsi itu diklasifikasikan sebagai erupsi freatik. Namun jika material yang ditemukan ternyata material baru, maka bisa disimpulkan merupakan erupsi magmatik. "Material yang diambil sebagai sampel akan diteliti," kata Subandriyo, Kepala BPPTKG, beberapa waktu lalu. 


MUH SYAIFULLAH 

Berita lainnya: 
Foto Ibas Berkaus Lengan Pendek Ada di Instagram
Keluarga Vita KDI di Nganjuk Menutup Diri
Gara-gara Rhoma Irama, Ahok Tak Berani Berjudi
Abraham Samad Sebut Boediono Orang Biasa
Ini Bahasa di Kalangan Waria


10.30 | 0 komentar | Read More

Perkara yang Dihadapi TKI Syamsudin  

Written By Unknown on Sabtu, 23 November 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga kerja Indonesia yang menjadi terpidana seumur hidup di Malaysia, Syamsudin, akan segera menghirup udara bebas. Ia telah menjalani hukuman seumur hidup di negeri jiran.

Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Dino Nurwahyudin, menceritakan kepada Tempo, Syamsudin ditangkap pihak berwenang Malaysia pada tahun 1982. Ia didakwa merampok dengan senjata api. Ia didakwa dengan Pasal 4 akta senjata api tahun 1971. Pada tanggal 20 Juni 1989, pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Syamsudin.

Usahanya banding ternyata tidak membuahkan hasil. Pengadilan kukuh pada vonis penjara seumur hidup. Akhirnya, Syamsudin melakukan upaya terakhir, yakni memohon pengampunan atau grasi kepada Sultan Johor, tempat ia didakwa melakukan kesalahan.

Sejatinya, permohonan pengampunan Syamsudin telah dikabulkan Sultan Johor sejak awal 2012 lalu. Namun, karena dia pernah mencoba melarikan diri pada tahun 1990, hukumannya ditambah 2 tahun.

MASRUR (Kuala Lumpur)

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Vonis Baru Angelina | Adiguna Sutowo | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi

Berita Terkait
NTT Kirim Ribuan TKI ke Luar Negeri 
34 TKI Overstay di Arab Kembali ke NTB 
TKI Overstay Terus Datangi Penampungan Sumaishi
Ini Cuit SBY Soal TKI Overstay di Saudi 
Kisah TKI Berburu Amnesti di Arab Saudi

 


10.31 | 0 komentar | Read More

Politikus DPR: Amankan Informasi dari Penyadapan  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, mengatakan Indonesia harus mempunyai sistem informasi dan komunikasi yang ketat. Dengan demikian, kata Mahfudz, segala informasi tak bisa disadap oleh negara lain.

"Teknologi komunikasi yang dipakai pun dari Barat, ya, makin memungkinkan dan memudahkan untuk disadap," kata Mahfudz di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 22 November 2013.

Mahfudz menegaskan, Indonesia harus mempunyai sikap dalam pergaulan internasional. Dengan adanya sikap, Mahfudz melanjutkan, negara-negara lain pun akan segan.

Mahfud mencontohkan Jerman--yang tergabung dalam 12 negara koalisi bersama Amerika--saat disadap. Sikap Jerman yang geram, kata Mahfudz, disebabkan Amerika yang memang melanggar kode etik kerja sama antar-negara koalisi.

"Ya, negara koalisi disadap itu ibaratnya dalam satu rumah kita menyadap saudara kita sendiri, itu yang menyebabkan Jerman marah," ujar Mahfudz. "Lah, Indonesia marah ke Australia karena ada hubungan apa?"

Menurut Mahfudz, dalam pergaulan internasional, Indonesia tidak punya sikap yang jelas. Indonesia masih menganggap thousands of friends zero enemies. Dengan demikian, sikap marah yang ditujukan kepada Australia tidak berdasar.

Sekretaris Jenderal Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Adhie Massardi, menilai yang disadap Australia hanya percakapan personal. Menurut dia, tidak ada percakapan yang penting soal kenegaraan pada penyadapan yang dilakukan Australia.

"Bisa juga itu aib yang kalau dibuka ke publik akan membuat malu pemerintah," kata Adhie. "Kunci ancaman untuk Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia."

REZA ADITYA

Berita Terkait
IATI: Operator Telekomunikasi Enggan Diaudit
Hadang Penyadapan, Operator Mesti Audit Teknologi 
Hubungan Bisnis RI-Australia Jadi Kaku 
Turis Australia ke Lombok Juga Tetap Tinggi 
Dubes Nadjib: Istri Saya Menyusul Pulang


10.31 | 0 komentar | Read More

Hendropriyono: Intelijen Menyadap 24 Jam Sehari

Written By Unknown on Jumat, 22 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purnawirawan) Abdullah Makhmud Hendropriyono mengatakan, penyadapan adalah pekerjaan 24 jam sehari yang dilakukan intelijen. Dia memaklumi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia.

"Jangan dikira hari ini menyadap, besok tidak. Sadapan itu terjadi setiap hari, 24 jam. Semua percakapan terdengar, tapi yang diambil hanya informasi penting," kata Hendro kepada Tempo di rumahnya di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2013.

Menurut Hendro, Australia sudah lama menyadap Indonesia meski belakangan baru terungkap setelah laporan penyadapan dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Laporan terkini dari lansiran media berita Australia itu menyebutkan bahwa penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain terhadap SBY, penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Semua laporan itu didasari oleh bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.

Hendro yakin semua kedutaan besar negara mana pun melakukan penyadapan. Dia mengistilahkan dubes sebagai intelijen yang menjalankan operasi dengan metode putih alias terang-terangan. "Tak bakal ada kedutaan yang mau mengaku, tapi penyadapan itu adalah pasti. Kedutaan besar adalah intelijen yang melakukan penyelidikan secara terbuka," kata dia. (Baca juga:Penyadapan dan Perang Hacker Jadi Sorotan Netizen)

MUHAMAD RIZKI | PRAM

Berita Terkait
Hacker Indonesia Lumpuhkan Situs Polisi Australia
Harta Angelina Sondakh yang Janggal
Sebut Marty Bintang Porno, Mark Textor Minta Maaf 
Jokowi Datang, Antrean Pasien Buyar
Hacker Australia Dinilai Lebih Profesional

 


10.30 | 0 komentar | Read More

Tiga Lembaga Survei Paparkan Elektabilitas Ical

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga lembaga survei rencananya akan memaparkan tingkat elektabilitas Partai Golkar dan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden. Dalam sejumlah survei selama ini, elektabilitas Aburizal belum mampu mendekati elektabilitas Golkar yang mencapai angka 20 persen.

"Setelah penyajian hasil survei, akan ada interpretasi dari tim pengkajian," kata Ketua Panitia Pengarah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar Nurdin Halid di Hotel Luwansa, Kamis, 21 November 2013. Interpretasi hasil survei akan disampaikan oleh Ketua Tim Pengkajian Rizal Malarangeng.

Nurdin menuturkan, dua lembaga survei yang diminta Golkar adalah Lingkaran Survei Indonesia dan Indobarometer. Adapun satu lembaga lagi dia mengaku tak ingat namanya. Dia mengakui elektabilitas Aburizal belum berada di nomor urut pertama survei calon presiden. Menurut eks Ketua Umum PSSI ini, elektabilitas Aburizal terus menunjukkan tren kenaikan. "Bahwa masih tiga besar itu juga kenyataan," ujar Nurdin.

Rapimnas V ini akan memaparkan bagaimana petunjuk pelaksanaan kampanye, pengamanan suara, rekrutmen dan penataan saksi sehingga mereka bisa mengamankan suara di setiap TPS. Selain itu, Rapimnas juga akan fokus pada pemantapan taktik dan strategi pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Kami meminta masukkan dari peserta Rapimnas," kata Nurdin.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Vonis Baru Angelina | Adiguna Sutowo | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi |

Berita Terpopuler
KPK Tak Peduli Widodo Disebut Dekat dengan Istana
Australia Umumkan Travel Warning ke Indonesia
Cegah Penyadapan, TNI Siapkan Enkripsi Sandi Baru
Panglima TNI: Metode Intelijen Australia Tak Wajar 
Calon Menantu Luthfi Mengaku Setor US$ 400 Ribu  


10.30 | 0 komentar | Read More

Mengungsi Tujuh Tahun, Warga Ahmadiyah Akan Diberi KTP

Written By Unknown on Kamis, 21 November 2013 | 10.30

Jemaat Ahmadiyah melaksanakan upacara bendera di lapangan asrama transito, Majeluk, Lombok, NTB, (17/8). Ratusan jemaat Ahmadiyah telah menghuni asrama transito selama 7 tahun dan tidak memiliki KTP. TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO, Mataram - Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) warga Ahmadiyah di Asrama Transito, Mataram, dan delapan KK di RSUD Praya, Lombok Tengah, akan segera mendapat legalitas kependudukan. Dari hasil rapat antara Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Muhammad Nur, Sekda Kota Mataram Makmur Said, dan Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Normal Suzana, pembuatan KTP untuk warga Ahmadiyah akan segera diproses.

Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi NTB Bachrudin menjelaskan, administrasi kependudukan mereka akan segera dipenuhi. "Sudah diketok palu," katanya, Kamis, 21 November 2013. Di Asrama Transito, ada 71 jiwa warga Ahmadiyah yang wajib memiliki KTP. Sementara di RSUD Praya yang wajib memiliki KTP sebanyak 17 jiwa dari 30 jiwa yang tinggal di sana.

Warga Ahmadiyah ini mengungsi dari rumahnya di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sejak Februari 2006, atau tepatnya tujuh tahun sembilan bulan mereka hidup di pengungsian. Mereka ditempatkan di pengungsian setelah rumahnya dirusak warga yang menolak keyakinan mereka.

Menurut Bachrudin, waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan KTP tergantung kesiapan warga Ahmadiyah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengisian data mereka. Warga Ahmadiyah tidak perlu lagi dimintai mutasi dari tempat asalnya karena dikategorikan sebagai penduduk rentan.

"Penduduk rentan itu termasuk warga yang berpindah tempat karena bertani, gelandangan, atau orang terlantar. Tapi harus melalui proses validasi terlebih dahulu," ucap Bachrudin. Setelah direkam data kependudukannya dalam database, kemudian mereka memperoleh kesempatan diproses elektronik KTP-nya.

Sekretaris Tabligh Ahmadiyah NTB Sahidin, 40 tahun, yang juga Sekretaris Tarbiyah Ahmadiyah Mataram, menyambut gembira keputusan tersebut. "Sangat terima kasih. Kami dari dulu mengharapkan identitas," ujar Sahidin, yang juga menjabat Ketua RT di Asrama Transito.

Menurut dia, KTP sangat dibutuhkan warga Ahmadiyah, terutama untuk kemudahan memperoleh perawatan dari rumah sakit jika ada warga yang sakit, mengurus surat keterangan miskin atau membuat SIM, dan bepergian ke luar daerah.

SUPRIYANTHO KHAFID

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Gunung Meletus | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi | Dinasti Atut

Berita Terkait
Lagi, Masjid Ahmadiyah di Sumedang Disegel 
Buka Puasa Bersama Umat Ahmadiyah Wonosobo
Warga Usir Guru dan Murid Ahmadiyah di Cianjur 
Ahmadiyah Mataram Ikut Puasa Versi Pemerintah


10.30 | 0 komentar | Read More

Harta Angelina Sondakh yang Janggal  

Angelina Sondakh memegang tasbih selama menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/12). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Sondakh melaporkan kekayaannya mencapai Rp 618,263 juta dan US$ 7.500 pada Desember 2003. Dalam waktu tujuh tahun, hartanya sudah meningkat sekitar sepuluh kali lipat menjadi sekitar Rp 6,115 miliar dan US$ 9.628.

Namun, jaksa penuntut umum Kresno Anton Wibowo pernah mengungkapkan adanya kejanggalan dari harta Angelina pada sidang penuntutannya. Kejanggalan itu adalah setoran tunai sebesar Rp 2,520 miliar selama 2010. Uang itu sebagian dikirim melalui rekening asisten Angie, Lina Wulandari, melalui Bank Mandiri.

Menurut jaksa, setoran itu janggal karena dalam setahun pendapatan dari gaji Angie hanya sebesar Rp 792 juta. Masalah gaji ini pun dinilai janggal.

Angelina mengaku bergaji Rp 50 juta. Padahal temuan jaksa, gaji Angie hanya Rp 40 juta per bulan. (Baca: Angelina Sondakh dan 'Rahasia' di Tangannya)

Dalam hal honor, Angie mengaku mendapat Rp 53 juta selama empat kali dalam setahun, lalu uang aspirasi Rp 105 juta selama empat kali. Kenyataannya, menurut jaksa, Angie hanya mendapat honor reses Rp 31,5 juta beberapa kali dan uang aspirasi hanya Rp 9 juta sekali dalam setahun.

Pekan ini, Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Angelina Sondakh. Angie yang semula divonis empat tahun enam bulan kini divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

EVAN | PDAT | WANTO

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Gunung Meletus | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi | Dinasti Atut

Berita Terkait
Vonis Ringan Angie, KPK Didorong Ajukan Banding
Vonis Enteng Angie
Angelina Sondakh Menunggu Vonis


10.30 | 0 komentar | Read More

PDIP Tak Ingin Jokowi seperti SBY  

Written By Unknown on Rabu, 20 November 2013 | 10.30

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) terlihat dalam satu mobil usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (8/9). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidajat, mengatakan partainya tidak ingin kadernya sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bernasib sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, fenomena Jokowi yang seolah tanpa cela ini mengingatkan pada kemunculan Yudhoyono pada 2004 lalu.

"Mereka bukan malaikat, mereka tak sempurna," kata Djarot ketika ditemui di kantor DPP, Selasa sore, 19 November 2013. Dia menuturkan permasalahan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu Jokowi atau SBY, tapi seluruh aspek bangsa, baik tokoh maupun rakyatnya. (Baca juga: Jokowi Dikritik Karena Popularitas Terlalu Tinggi)

Munculnya SBY dan Jokowi, kata Djarot, hampir serupa. Mereka diagung-agungkan seolah tanpa cela. Masyarakat marah ketika ada yang mengkritik kekurangan Jokowi atau seperti SBY pada 2004 lalu.

Djarot melihat munculnya SBY tak diiringi dengan kebersamaan elemen bangsa. SBY dituntut untuk menyelesaikan masalah, namun ternyata tak bisa mengajak semua elemen untuk membenahi permasalahan. Kebijakan yang diambil ternyata juga tak membela rakyat, seperti impor bahan makanan dan lainnya. (Baca juga: Jelang 2014, Jokowi: Apa yang Harus Dikhawatirkan?). Bahkan, kata dia, partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga tak segan bertentangan dengan kebijakan SBY.

Karena itu, Djarot tak ingin calon presiden yang diusung PDI Perjuangan bernasib sama dengan SBY. Dia membenarkan bila Jokowi merupakan calon alternatif dari partainya. Ada beberapa masukan di pengurus pusat mengenai pencapresan Jokowi, mulai dipasangkan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebagai calon wakil presiden, atau menjadi capres bersama kader internal ataupun tokoh eksternal. (Baca juga: PDIP: Ada Parpol Cari Kelemahan Jokowi)

"Tapi tetap saja keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum," kata Djarot.

Wewenang Mega ini berdasarkan Kongres Bali dan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol. Ketua Umum tetap mempertimbangkan masukan kader pusat dan daerah ketika menentukan calon presiden.

Agar calon presiden PDI Perjuangan tidak tersandera politik, ujar Djarot, partai menargetkan perolehan suara di pemilihan umum legislatif sebesar 27 persen. Dengan angka yang tinggi, PDI Perjuangan bisa memilih partai dan negarawan yang diajak berkoalisi dan bekerja sama menjalankan pemerintahan.

SUNDARI

Berita Terpopuler :
Disuruh Minta Maaf, Ini Jawaban PM Australia
Kicauan Lengkap SBY di Twitter Soal Penyadapan 
Jokowi: Sadap Saya, yang Terdengar Blok G & Pluit 
Australia Tanggapi Serius Kemarahan Indonesia 
Ini 4 Jam Perjalanan Novi Amilia dan Sopir Taksi  


10.30 | 0 komentar | Read More

Bupati Mojokerto Siap Bersaksi di Kasus Bank Jatim  

TEMPO.CO, Mojokerto - Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa siap bersaksi dalam kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya sebesar Rp 52,3 miliar. Mustofa dijadwalkan menjadi saksi untuk terdakwa Carolina Gunadi, Kamis besok, 21 November 2013.

Carolina adalah bekas istri Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo yang juga tersangkut kredit fiktif Bank Jabar Banten (BJB) dan suap impor daging sapi. "Saya pasti datang, urusannya kan sangat jelas," kata bupati yang akrab disapa MKP ini, Selasa petang, 19 November 2013.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya beberapa waktu lalu, Carolina mengaku pernah menyuruh seseorang mentransfer uang Rp 5 miliar ke Mustofa. Tak disebutkan peruntukan uang tersebut. Untuk mengklarifikasi pengakuan itu, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum memanggil Mustofa.

Jaksa telah dua kali melayangkan panggilan. Namun bupati yang juga pengusaha di bidang galian C ini mangkir dengan alasan tujuan surat pemanggilan tak tepat sasaran. "Surat panggilan pertama dan kedua dialamatkan di rumah kampung saya, di sana sudah enggak ada orang (penghuni) karena saya tinggal di rumah dinas," katanya.

Informasi yang dihimpun Tempo menyebutkan, kelompok usaha yang dibentuk Yudi di bawah PT Cipta Inti Parmindo diduga terlibat proyek pengadaan alat penunjang pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Mojokerto. Dana proyek tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK). 

Soal transfer Rp 5 miliar, Mustofa membantah keterangan Carolina. "Saya tidak pernah menerima uang, baik dari Carolina maupun Yudi Setiawan," katanya. Menurut dia, selama masa pemerintahannya sejak 2010, perusahaan maupun kelompok-kelompok usaha bentukan Yudi juga tidak terlibat dalam proyek-proyek di Mojokerto.

Dalam kasus kredit fiktif Bank Jatim, Carolina adalah penjamin kredit yang diajukan Yudi. Belakangan, kredit tersebut macet. Saat perkaranya masuk pengadilan, Yudi menceraikan Carolina. Sejumlah orang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Bahkan Kepala Bank Jatim Cabang H.R Muhammad, Bagoes Soprayogo, dan penyelia kredit, Tony Baharawa,n telah divonis 12 tahun penjara. 
 
ISHOMUDDIN


10.30 | 0 komentar | Read More

Kicauan Lengkap SBY di Twitter Soal Penyadapan  

Written By Unknown on Selasa, 19 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras terhadap kabar penyadapan yang diduga dilakukan oleh intelijen Australia. Melalui akun Twitter @SBYudhoyono, SBY mengungkapkan perasaan kesal, merasa diremehkan, serta menginstruksikan tindakan tegas pada jajaran menterinya.

Celotehan pertama SBY diunggah pada 19 November 2013, pukul 00.04. Dalam twit pertama, SBY mengatakan Indonesia sudah melayangkan protes keras atas penyadapan oleh Australia. "Sejak ada informasi penyadapan AS & Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, kita sudah protes keras," kata dia sembari mencantumkan identitas *SBY*.

Selanjutnya, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk melakukan diplomasi yang efektif sambil meminta penjelasan dari Australia. SBY pun memerintahkan Marty untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia, Nadjib Riphat Kesoema. "Indonesia juga minta Australia berikan jawaban yg resmi & bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia," demikian petikan twit SBY.

Pada dinihari tersebut, SBY mengunggah tujuh celotehan tentang penyadapan hingga pukul 12.14, atau dalam waktu 10 menit. Pagi harinya, pukul 09.09, SBY kembali mengungkapkan pernyataan yang sama, tetapi dalam bahasa Inggris.

Berikut petikan celoteh SBY yang diunggah di Twitter pada Selasa dinihari.

- Sejak ada informasi penyadapan AS & Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, kita sudah protes keras. *SBY*
- Menlu & jajaran pemerintah juga lakukan langkah diplomasi yang efektif, sambil meminta penjelasan & klarifikasi dari AS & Australia. *SBY*
- Hari ini, saya instruksikan Menlu Marty Natalegawa utk memanggil ke Jakarta Dubes RI utk Australia. Ini langkah diplomasi yg tegas. *SBY*
- Indonesia juga minta Australia berikan jawaban yg resmi & bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia. *SBY*
- Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu. *SBY*
- Tindakan AS & Australia sangat mencederai kemitraan strategis dgn Indonesia, sesama negara demokrasi. *SBY*
- Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah. *SBY*

FERY FIRMANSYAH


10.30 | 0 komentar | Read More

Erupsi Sinabung, Waspadai Penerbangan ke Simeuleu  

TEMPO.CO, Medan - Rute penerbangan dari dan menuju Simeulue, Aceh, berpotensi mengalami gangguan akibat erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang berkepanjangan. Menara pengawas Bandara Kualamanu, Deli Serdang, memperingatkan penerbangan di atas Simeulue berpotensi terganggu debu vulkanik Sinabung yang meletus.

"Sisa erupsi debu vulkanik Sinabung di ketinggian 25 ribu kaki atau sekitar 8 ribu meter kemarin bergerak ke arah barat sehingga berpotensi menggangu penerbangan di atas Simeulue," kata Airport Duty Manajer Kualanamu Jamal Amri kepada Tempo, Selasa, 19 November 2013.

Meskipun perusahaan penerbangan diminta berhati-hati, menurut Jamal, sejauh ini rute penerbangan ke Simeulue belum ada yang terganggu. "Penerbangan dari Kualanamu ke Simeulue masih normal." Penerbangan Kualanamu-Simeulue, ia menambahkan, hanya dilayani pesawat kecil milik maskapai Susi Air. "Mereka hanya terbang tiga kali seminggu."

Jamal menambahkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan secara berkala memperbarui informasi aktivitas Sinabung. Ditjen Perhubungan telah mengeluarkan Ashtam, kemarin. Ashtam berisi informasi ketinggian debu hasil erupsi Sinabung, termasuk di atas Simeulue yang berpotensi menggangu penerbangan sejak kemarin.

Ashtam adalah sejenis notam (notice to airman) seri khusus dengan format tertentu berisi perubahan aktivitas gunung berapi, erupsi dan debu yang keluar dari aktivitas gunung berapi yang berpotensi mempengaruhi pengoperasian pesawat. "Jika ada perubahan situasi terkini, Ditjen Perhubungan akan menyampaikannya kembali," kata Jamal. 


SAHAT SIMATUPANG

Berita Terpopuler
Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari
Hakim Vica Diduga Selingkuh dengan 'Brondong'
Ini Daftar Pejabat yang Disadap Australia
Konvensi Tak Ramai, Demokrat Salahkan Peserta
Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia


10.30 | 0 komentar | Read More

Sidang Dugaan Korupsi Rektor Unsoed Digelar Rabu

Written By Unknown on Senin, 18 November 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Purwokerto - Mantan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Edy Yuwono yang tersangkut kasus korupsi dalam waktu dekat bakal menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah. "Tinggal menunggu jadwal sidang," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purwokerto, Hasan Nurodin Achmad, Senin, 18 November 2013.

Ia mengatakan, berkas perkara sudah dilimpahkan pada Rabu pekan lalu. Sebelum persidangan, kata dia, Edy Yuwono akan dipindahkan ke Semarang untuk memudahkan persidangan. (Baca:Kasus Korupsi, Rektor Unsoed Ditahan)

Juru Bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar mengatakan, hakim dan jadwal persidangan sudah ditentukan. "Sidang perdana Rabu besok," katanya.

Ia mengatakan, di Pengadilan Tipikor Semarang, berkas perkara kasus korupsi Unsoed terdaftar dalam nomor registrasi 148/Pid.Sus/2013/PN.TPK.SMG. Selain Edy, dua tersangka lainnnya yakni Pembantu Rektor IV Budi Rustomo dan Kepala UPT Percetakan Winarto Hadi juga akan disidang bersamaan.

Sidang tersebut akan dipimpin oleh ketua majelis hakim Erentuah Damanik. Sedangkan dua hakim anggota lainnya, Noor Edyono dan Kalimatul Jumro.

Pengacara tersangka, Sugeng Riyadi mengatakan, ia sudah menerima berkas dakwaan. "Kalau jadwal sidang kami belum terima," katanya.

Kasus dugaan korupsi Unsoed mencuat semasa Edy masih menjabat sebagai rektor. Ia bersama delapan orang lainnya yang dikenal dengan kelompok Walisongo diduga menggangsir duit CSR kerjasama Unsoed dengan PT Aneka Tambang. Total nilai proyek mencapai Rp 5,8 miliar.

Berdasarkan audit BPKP, nilai kerugian negara dari patgulipat uang itu mencapai Rp 2,154 miliar. Satu pejabat PT Antam, Suatmadji juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan.

ARIS ANDRIANTO

Baca juga:
FBI Ingatkan Pemerintah AS atas Serangan Anonymous  
Pos Polisi Cina di Xinjiang Diserang, 11 Tewas  
Chomsky Serukan Perlawanan terhadap Spionase NSA
Kunjungi Pengungsi Rohingya, Sekjen OKI Menangis
Anak Presiden Tatarstan Tewas dalam Kecelakaan Jet  
Emirates Buka Rivalitas Airbus dan Boeing di Dubai 


10.31 | 0 komentar | Read More

Gejolak Gunung Merapi Dipicu Gempa Ciamis

Gunung Merapi di Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Yogyakarta-Gejolak Gunung Merapi berupa embusan asap hitam tebal diduga dipicu oleh gempa di Ciamis. Menurut Kepala Balai Penyelidikan. Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta Subandriyo, gempa tektonik 4,7 skala richter di Ciamis yang terjadi pada pukul 04.53 WIB dini hari tadi telah mengocok kawah Gunung Merapi. "Gempa Ciamis mengocok tubuh gunung seperti minuman bersoda, maka ada pelepasan," katanya, Senin, 18 November 2013.

Ia menyatakan, embusan setinggi 2.000 meter yang terjadi pagi ini tidak diiringi tanda-tanda aktivitas gunung yang menonjol. Embusan itu hanya akibat dari aktivitas di permukaan saja. Tidak ada pergerakan magma dari perut gunung api itu. Selanjutnya, hanya berselang satu menit dari gempa Ciamis, Merapi mengembuskan asap tebal berwarna hitam. Setelah dikaji, dari kegempaannya tidak ada gejala awal yang jelas berkaitan dengan kejadian itu. Kecuali satu menit sebelumnya terjadi gempa tektonik yang bersumber dari Ciamis. 

Embusan asap berbentuk kolom itu disertai dengan abu dan pasir. Erupsi Merapi kali ini disebut dengan letusan freatik. Letusannya hanya terjadi di permukaan saja. Jenis letusan ini sangat berbeda dari letusan Merapi selama ini.

Letusan freatik karena ada tekanan akumulasi gas di permukaan bukan karena aktivitas magmatis. Sehingga yang di semburkan itu berupa gas dan material kecil seperti abu dan kerikil.

Ia menambahkan, erupsi ini bukan dipicu oleh aktivitas magma. Diprediksi letusan Merapi tersebut tidak akan berlanjut. Karena letusan kali ini lebih dipicu oleh akumulasi gas di permukaan magma dan dipicu gempa tektonik di Ciamis. "Letusan ini tidak membawa lava panas maupun awan panas yang berbentuk seperti wedus gembel," kata Subandriyo.

Meskipun begitu Subandriyo merekomendasikan agar pendakian ke Gunung Merapi hanya sampai pada satu kilometer di bawah puncak. Sebab, aktivitas serupa bisa saja terjadi jika ada pemicunya kembali. Sebab hingga saat ini sudah tiga kali Merapi melakukan aktivitas yang sama usai erupsi 2010 lalu.

MUH SYAIFULLAH


10.31 | 0 komentar | Read More

Pleno Pilgub Maluku Utara, Tujuh Orang Tertembak

Written By Unknown on Minggu, 17 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Ternate - ,- Penetapan hasil rekaputulasi suara pemilihan gubernur Maluku Utara di delapan kecamatan wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, Sabtu 16 November 2013 di Sofifi berakhir ricuh. Sejumlah pendukung pasangan calon Abdul Gani Kasuba- Muhammad Natser terlibat bentrok dengan polisi. Akibatnya tujuh orang pendukung terluka terkena tembakan.

Data yang dihimpun Tempo, insiden ini bermula, saat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berkukuh menetapkan suara delapan kecamatan bermasalah di Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam penetapan itu, pasangan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa menjadi pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak.

Tak terima dari hasil pleno, pendukung pasangan calon Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natser pun berusaha masuk ke ruang pleno namun dicegah polisi. Bentrok dengan polisi tak terhidarkan. Polisi yang berjaga disekitar kantor KPU Maluku Utara melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan massa.

Menurut Dino Umahuk, juru bicara pasangan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natser, pihaknya sebenarnya tidak ingin bentrok. Tetapi langkah yang diambil pendukung pasangan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natser merupakan langkah untuk mempertahankan kebenaran.


10.30 | 0 komentar | Read More

Pembunuh Habib Madura Ditangkap di Jakarta

TEMPO.CO, Sampang--Salah seorang tersangka kasus pembunuhan ulama Sampang, Habib Alwi, berhasil ditangkap tim khusus yang dibentuk Kepolisian Resor Sampang, Jawa Timur. "Tersangka bernama Sayeri, 40 tahun. Dia kami tangkap di Jakarta Utara," kata Kepala Polres Sampang, Ajun Komisaris Besar Imran Edwin Siregar, Minggu, 17 November 2013.

Sayeri, kata Imran, sudah sejak 2012 lalu masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena diduga terlibat dalam kasus pembunuhan  Habib Alwi pada 30 Oktober 2012 lalu. Habib Alwi adalah warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedungdung. "Kami juga sudah amankan celurit yang dipakai tersangka untuk menghabisi korban," ujar Imran.

Sayeri, kata Imran, akan dijerat dengan pasal 55 Junto Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Menurut Imran, dengan ditangkapnya Sayeri, maka tinggal satu tersangka  berinisial S yang masih buron.

Sebelum meringkus Sayeri, polisi telah lebih dulu menangkap tersangka lainnya yakni Matluki. Dalam proses persidangan Matluki divonis penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Juli 2013 lalu. "Tersangkanya tiga orang, satu masih buron, satu sudah divonis," kata Imran.

Habib Alwi, ulama ternama di Sampang, dihabisi saat dalam perjalanan pulang. Di tengah jalan mobilnya  dicegat dua orang pakai sepeda motor. Habib Alwi turun hendak menanyakan maksud dan tujuan mereka menghentikan mobilnya. Namun kedua orang tersebut langsung menyerang Habib Alwi dengan senjata tajam. Korban tewas karena luka parah di dada dan perutnya.

MUSTHOFA BISRI


10.30 | 0 komentar | Read More

Berkabung, Atut Batal Buka Pertemuan Sastrawan

Written By Unknown on Sabtu, 16 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Serang - Gubernur Banten Atut Chosiyah berhalangan membuka acara pertemuan sastrawan Mitra Praja Utama (MPU) VIII yang dihelat di hotel bintang empat miilik sang gubernur, Hotel Ratu Bidakara, Serang. Pertemuan sastrawan yang melibatkan 10 provinsi; Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT itu telah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banten, Endrawati, Jumat malam, 15 November 2013.

Endrawati mengatakan, sedianya yang akan membuka acara adalah gubernur, namun berhalangan. "Salam dari Ibu gubernur, ibu masih berkabung (-atas kematian suaminya, Hikmat Tomet),"kata Endrawati.

Meski berhalangan, namun sambutan Atut sempat dinukil oleh Endrawati. Dalam kata sambutan yang tertera pada jadual acara, Atut menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelengaraan temu sastrawan MPU VIII ini.

Dunia sastra, kata Atut adalah dunia akal budi, dunia untuk mengasah ketajaman orientasi kesadaran inderawi universal yang hakiki. "Saya percaya, para sastrawan dapat menjaga integritas kesasterawanannya sebagai motor penggerak dan pengawal pembangunan di daerah masing-masing dan pada gilirannya akan mengangkat harkat dan martabat bangsa secara global" kutip Atut. Dalam sambutannya itu, Atut tetap menyantumkan nama Ratu pada namanya; Hj. Ratu Atut Chosiyah. Meskipun dalam catatan Imigrasi namanya tanpa gelar.

AYU CIPTA

Berita Lain:
Asmirandah - Jonas Ngaku Udah Menikah
Jonas Bicara Soal Mualaf, FPI Depok Keberatan
FOTO : Foto-foto di Candi Borobudur, Jupe Dilarang Petugas

 


10.30 | 0 komentar | Read More

Pertemuan Sastrawan 10 Provinsi di Hotel Atut

Ekspresi kesedihan Atut Chosiyah dan keluarga atas berpulangnya Hikmat Tomet di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (09/11). Himat Tomet tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Andiara Abad pada 2000. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Serang - Lebih kurang 70 sastrawan dari 10 provinsi mengikuti pertemuan sastrawan Mitra Praja Utama (MPU) VIII yang digelar di hotel bintang 4 milik Gubernur Banten, Atut Chosiyah yakni Hotel Ratu Bidakara, Serang, Provinsi Banten.

Para sastrawan mengikuti kegiatan berupa seminar bertemakan 'Misistisme dalam Kesusasteraan Indonesia', sarasehan 'Dinamika Kesusateraan Mutakhir' dan serangkaian kegiatan di Ciboleger dan Gajeboh, Lebak yang merupakan tempat tinggal Suku Badui.

Temu Sastrawan MPU VIII ini dibuka pada Jumat malam, 15 November 2013 dan sedianya ditutup pada Senin, 18 NovEmber 2013. Peserta yang datang diantaranya penyair Acep Zam-Zam Noor, Deden Abdul Azis (Jawa Barat), Ahmadun Yosi Herfanda (Jakarta), Hamdi S (Yogyakarta), Isbedi Setyawan (Lampung).

Dari Banten selain Ayu Cipta ada Chafchay Saifullah, Ibnu Megananda, Trip Umiuki, Muhamad Rois Rinaldi. Sedangkan lainnya mewakil Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB.

Acara dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banten, Endrawati. Dihadapan peserta MPU VIII, Endrawati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan tim teknis sedangkan tim kebijakan telah dilaksanakan dalam pertemuan sepuluh gubernur yang tergabung dalam MPU di Surabaya.

"Saya berharap para sastrawan betah di Banten dan menginap lebih lama di sini untuk mengunjungi daerah wisata,"kata Endrawati.

Pembukaan pertemuan sastrawan MPU VIII sendiri berlangsung cukup semarak, ditandai dengan tarian selamat datang 'Wali Jamaliyah' dari sanggar tari di Serang juga penampilan apik paduan suara SMAN Pandeglang. Sayangnya Atut yang dijadwalkan membuka acara urung hadir. Dia diwakili Endrawati dan Assisten daerah bidang umum, Yanwar.

AYU CIPTA

Berita Lain:
Asmirandah - Jonas Ngaku Udah Menikah
Jonas Bicara Soal Mualaf, FPI Depok Keberatan
FOTO : Foto-foto di Candi Borobudur, Jupe Dilarang Petugas


10.30 | 0 komentar | Read More

Rumah Pejabat Papua Dibakar Orang Tak Dikenal

Written By Unknown on Jumat, 15 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jayapura - Rumah jabatan Kepala Dinas Perhubungan Yahukimo, Papua, Kamis, 14 November 2013, ludes terbakar. "Kami menduga rumah itu dibakar sejumlah orang," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo Hartono.

Pada saat kejadian sekitar 06.00 WIT, Muhammad Ali, si penghuni rumah, sedang melakukan perjalanan dinas ke Kota Jayapura.

Pudjo mengatakan api bermula dari arah belakang rumah, tepatnya di bagian dapur. Lalu api merambat ke arah depan sehingga mengakibatkan ruang-ruang rumah itu seluruhnya terbakar dan hanya menyisakan tembok saja. Sebagian rumah dibangun dengan kayu. "Akibat pembakaran rumah dinas ini, kerugian ditaksir kurang lebih Rp 500 juta," katanya. Polisi akan mendalami peristiwa itu.

Sebelumnya, kata Pudjo, pada tanggal 7 dan 9 November 2013 lalu, rumah dinas eselon II di Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo ini juga hendak dibakar oleh orang tak dikenal. "Tapi masih sempat dipadamkan anggota Polres Yahukimo, yang kebetulan sedang berpatroli di sekitar wilayah rumah itu."

Pada Rabu, 13 November 2013, pukul 01.00 WIT, seorang anggota polisi di Polres Yahukimo, Brigadir Jefri Mandagi, dipanah orang tak dikenal saat turun dari mobil patroli. "Pelaku memanah dari arah semak-semak hutan di sekitar lokasi kejadian yang menyebabkan betis korban terluka, tapi tak menimbulkan luka serius," katanya.

Terkait dua kasus ini, kata Sulistyo, Kepolisian masih terus mendalami dan telah memeriksa beberapa saksi. "Ada beberapa informasi yang memang harus disikapi dengan sangat serius. Misalnya, rumah itu sudah dua kali akan dibakar. Jika ada orang mau mencoba membakarnya, berarti ada motifnya. Akan didalami juga pemanahan terhadap anggota kami oleh orang tak dikenal sehari sebelumnya."

CUNDING LEVI

Berita Terpopuler
Ledakan di Pasar Minggu dari Markas Kopassus 
Aksi Pembubaran Asyura Memanas 
Kontra Syiah Desak Pemerintah Tak Izinkan Asyura
Polisi Tunggu Warga Lapor Ledakan di Pasar Minggu 
Cari Kontrakan, Pemuda Bertato Dianiaya  


10.30 | 0 komentar | Read More

Sidang Ricuh, MK Gelar Konferensi Pers  

Sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku perusakan ruang sidang Mahkamah Konstitusi diamankan oleh anggota Reserse Kriminal polres Jakarta Pusat, di Wisma Nusantara, Jakarta (14/11). Kericuhan terjadi setelah gugatan pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dari hasil Pembacaan putusan sengketa pilkada Provinsi Maluku. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Petugas hubungan masyarakat Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan mengatakan MK akan menggelar konferensi pers terkait ricuh sidang putusan gugatan pemilihan kepala daerah pilkada provinsi kemarin. "MK akan mengumumkan pernyataan resmi terkait penghinaan terhadap pengadilan tersebut," tulis Heru dalam pesan pendeknya, Kamis, 14 November 2013. Konferensi pers rencananya akan digelar mulai pukul 07.30 WIB, di Press Room Gedung MK, Jakarta Pusat.

Kemarin, pembacaan putusan sengketa pilkada Provinsi Maluku di Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung penggugat hasil pilkada yang gugatannya ditolak berteriak dan mulai melempari kursi.

Kepolisian Resor Jakarta Pusat sudah menangkap lima orang yang diduga sebagai provokator kericuhan. Kelima orang itu kini ditahan di Polres Jakarta Pusat.

Atas insiden tersebut, hakim MK Harjono mengusulkan sebaiknya sidang sengketa pilkada tak perlu digelar di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, persidangan pilkada di MK menggeser tugas utama Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

"Banyak perkara pengujian undang-undang yang akhirnya keteteran gara-gara urus perkara pemilukada," katanya kemarin.

Pada konferensi pers hari ini, MK berjanji akan menjelaskan sebab-musabab ricuh kemarin. MK menilai, apa pun pemicu ricuh, insiden itu disebut telah menghina pengadilan.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler

Ledakan di Pasar Minggu dari Markas Kopassus 
Aksi Pembubaran Asyura Memanas 
Kontra Syiah Desak Pemerintah Tak Izinkan Asyura
Polisi Tunggu Warga Lapor Ledakan di Pasar Minggu 
Cari Kontrakan, Pemuda Bertato Dianiaya  


10.30 | 0 komentar | Read More

Dua Istri Luthfi Kembali Bersaksi di Pengadilan

Written By Unknown on Kamis, 14 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Dua istri bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq kembali dipanggil penuntut umum untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. "Saksi untuk sidang Kamis, 14 November 2013, Sutiana Astika (istri pertama), Lusi Tiarani Agustin (istri kedua)," kata Penasehat Hukum Luthfi, Mohammad Assegaf, melalui pesan singkat, Kamis, 14 November 2013.

Sejatinya, Senin 11 November 2013 kemarin, Sutiana dan Lusi dijadwalkan untuk memberi keterangan mengenai suaminya, namun tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas. Menurut Assegaf, sebagai istri terdakwa, keduanya memiliki hak menolak bersaksi. Dengan demikian, ia tidak bisa memastikan kedua istri Luthfi akan hadir di persidangan kali ini atau tidak. "Saya belum tahu apakah dia akan menggunakan haknya atau tidak," ujar Assegaf. (Baca juga: Sebelum Diciduk, Luthfi Sebut Rumah Anis Digeledah)

Selain istri-istri Luthfi, kata Assegaf, penuntut akan menghadirkan enam saksi lain. Di antaranya mantan kepala PPATK Yunus Husein sebagai saksi ahli, Tajudin Maknun, Jamaludin, Dreyvi Charles Walintukan, Hambali, dan Rinasari Dwi Juli. Mereka akan dimintai keterangan terkait perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Luthfi.

Luthfi Hasan Ishaaq didakwa menerima suap dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman, sejumlah Rp 1,3 miliar bersama Ahmad Fathanah. Duit ini adalah bagian dari Rp 40 miliar yang dijanjikan Elizabeth untuk pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Penuntut juga menuding Luthfi melakukan pencucian uang lantaran jumlah hartanya dianggap tak wajar selama menjadi anggota DPR. Sejumlah hartanya didakwa dicuci dengan diberikan kepada istri-istrinya. Baca kasus suap impor daging PKS selengkapnya di sini.

LINDA TRIANITA

Berita Lainnya:
Sumur Resapan Jakarta Tak Mampu Serap Banjir
Kerumunan Pelajar Menghilang Pasca Kasus SMAN 46
Atut, 'Ratu Banten' yang Hobi Pelesir 
Busway Kick, Simbol Amarah Pengguna Transjakarta
Perjalanan Atut di Kairo, dari Piramida hingga Nil


10.30 | 0 komentar | Read More

Jaksa KPK Panggil Lagi Dua Isteri Luthfi

TEMPO.CO, Jakarta -- Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lagi dua istri Luthfi Hasan Ishaaq, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Keduanya dipanggil untuk bersaksi di persidangan Luhfi pada hari ini, Kamis, 14 November 2013. Sebelumnya keduanya juga dipanggil sebagai saksi untuk persidangan yang sama di Pengadilan Tindak Pida Korupsi Jakarta Senin kemarin.

"Saksinya Sutiasna Astika (istri pertama), dan Lusi Tiarani Agustin (istri kedua)," kata penasehat hukum Luthfi, Mohamad Assegaf, melalui BlackBerry Messanger Rabu malam, 13 November 2013. 

Menurut Assegaf, jaksa penuntut juga memanggil sejumlah saksi lain seperti Yunus Husein, bekas Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan, Tajudin Maknun, Jamaludin, Dreyvi Charles Walintukan, Hambali, dan Rinasari Dwi Juli. Mereka akan dimintai keterangan terkait perkara pencucian uang yang dilakukan Luthfi.

Luthfi didakwa menerima suap dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, sebanyak Rp 1,3 miliar bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Duit ini adalah bagian dari Rp 40 miliar yang dijanjikan Elizabeth untuk pengurusan izin penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Penuntut menuding Luthfi melakukan pencucian uang lantaran jumlah hartanya dianggap tak wajar selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah hartanya didakwa disebar kepada istri-istrinya.

Ahmad Fathanah telah divonis dalam perkara yang sama. Hakim menghukumnya selama 14 tahun, dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan sejumlah hartanya dirampas untuk negara.

NUR ALFIYAH


10.30 | 0 komentar | Read More

Penyidik: Pencuri Emas Sonobudoyo Ada Dua Orang  

Written By Unknown on Rabu, 13 November 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Yogakarta - Kasus pencurian koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta, 11 Agustus 2010, terus diselidiki. Dari banyak saksi yang sudah diperiksa, penyidik pegawai negeri sipil yang baru dibentuk beberapa bulan lalu menyimpulkan ada dua orang yang layak dicurigai sebagai pelaku.

"Penyelidikan kami pertajam di internal museum, penyelidikan mengarah ke dua orang yang keterangannya sangat kuat sebagai pelaku," kata Ketua Tim Penyelidikan Kasus Pencurian Museum Sonobudoyo, Nur Satwika, dari PPNS di Dusun Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa malam, 12 November 2013.

Saat ini para penyidik terus mengumpulkan keterangan dari saksi, dan sekecil apa pun informasi yang didapat langsung ditindaklanjuti. Dua orang diduga kuat mempunyai informasi yang sangat banyak dalam kasus pencurian emas koleksi museum.

Namun sayangnya, Nur tidak mau menyebutkan siapa kedua orang itu. Sebab, saat ini masih dalam penyelidikan dan pengumpulan data-data pendukung. Yang pasti, dua pegawai Museum Sonobudoyo ini cukup kuat diindikasikan sebagai terduga. "Kami masih mempertajam pemeriksaan dan mengembangkan penyelidikan," kata dia.

Ia menjelaskan, dua orang itu terdiri dari seorang pegawai yang sudah lama bertugas di Sonobudoyo dan seorang yang membantu. Namun yang membantu itu baru beberapa bulan bertugas di museum saat terjadi pencurian benda yang tidak ternilai harganya itu. "Kami menduga pencurian itu sudah direncanakan sebelumnya," kata dia.

Dalam penyelidikan ini masih digali soal pencurian itu apakah atas inisiatif pelaku atau pesanan dari luar. Bahkan penyelidik juga mendapatkan keterangan bahwa orang yang melihat koleksi emas di museum ada niat untuk memiliki dan mencurinya.

Dari hasil penyelidikan juga diketahui kunci-kunci di ruangan dengan koleksi emas telah diduplikasi. Tetapi duplikat itu tidak diketahui siapa yang membawa. "Pelaku juga tahu kalau CCTV tidak merekam," kata dia.

Menurut Riharyani, Kepala Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta, setelah pencurian, sudah 53 kunci diganti. Khusus untuk ruang koleksi emas purbakala, kuncinya dipegang oleh Kepala Dinas Kebudayaan. "Sekarang sudah ada CCTV sebanyak 33 buah," kata dia.

Pemasangan CCTV dan penggantian kunci ruang koleksi benda purbakala itu dilakukan untuk upaya keamanan yang lebih. Bahkan, pada benda-benda tertentu dipasangi alarm yang jika disentuh akan ketahuan. Yaitu dengan alat radio frequency identification (RFID).

Alat itu tersambung dengan alat komunikasi berbasis Android yang dipegang oleh kepala unit sebanyak empat orang. Jika benda yang dipasangi RFID disentuh, akan ketahuan. "Kami mengajukan dana sebesar Rp 250 juta untuk program pengamanan museum," kata dia.

MUH. SYAIFULLAH


10.31 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Kirim Bantuan Rp 23 Miliar ke Filipina

Anggota militer memasukan sejumlah bala bantuan ke dalam pesawat militer kargo di Hsinchu Air Force Base di kota Hsinchu, Taiwan, (12/11). Pasokan bala bantuan tersebut akan dikirim untuk membantu para korban angin topan Haiyan yang melanda Filipina. REUTERS/Stringer

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengirimkan bantuan senilai Rp 23 miliar kepada korban bencana Topan Haiyan di Filipina. Bantuan dikirimkan Rabu, 13 November 2013.

"Bantuan diberangkatkan menggunakan tiga pesawat Hercules," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho melalui BlackBerry Messenger, Rabu, 13 November 2013.

Bantuan terdiri dari grio sebesar US$ 1 juta dan sisanya dalam bentuk barang dan logistik dengan berat total 75 ton. Kemarin, penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kepada Duta Besar Filipina Mario Rosario C. Aguinaldo.

Barang dan logistik sebanyak 75 ton itu berupa 6.000 paket makanan, 1.000 paket lauk pauk, 21.000 paket tambahan gizi, 500 lembar selimut, 1.000 paket sandang, 1.000 paket pakaian anak-anak dan 10 unit genset. Selain itu, dari Kementerian Kesehatan menyumbangkan 10 paket obat-obatan, 500 paket makanan pendamping ASI dan dari Kementerian Sosial berupa 500 dus mie instan, 1.000 paket makanan, 1.000 paket lauk pauk dan 1.000 paket selimut. Menurut Sutopo, pengiriman barang dilakukan bertahap. Penerbangan bantuan berikutnya dilakukan besok.

Pemerintah Filipina menyatakan negaranya dalam keadaan darurat bencana setelah sebagian wilayahnya diporak-porandakan Topan Haiyan sejak Jumat lalu. Ribuan orang tewas dilaporkan tewas akibat bencana itu.

NURUL MAHMUDAH

Terpopuler
Ini Kejanggalan Tuduhan Jilbab Hitam pada Tempo  
Dituding Peras Mandiri, Ini Jawaban Tempo  
Mandiri Ungkap Kebohongan Jilbab Hitam
Kompasiana: Tulisan Jilbab Hitam Provokatif
BHM: Penulis di Kompasiana Bukan Jebolan Tempo
Luthfi Dengar Rumor Akan Digeledah Sebelum Diciduk
Wawan Ditangkap, Proyek Jalan di Banten Berhenti
Jokowi: Saya Disebut Gubernur Monyet, Biarin  
Protes, Pria Ini Paku Penisnya di Trotoar
Ucapan Talak Enji Berawal dari Sini


10.30 | 0 komentar | Read More

Adik Atut Tersangka, Anggota DPR Panggil PU  

Written By Unknown on Selasa, 12 November 2013 | 10.31

Sejumlah pekerja memasang tiang-tiang pancang pembangunan jembatan di Jalan Raya Serang KM.4 Taman Cibodas Tangerang, Banten, Minggu (4/10). Pembangunan jembatan baru ini untuk menangulangi banjir ketika musim hujan tiba. TEMPO/Tri Handiyatno

TEMPO.CO, Tangerang - Anggota DPR asal Provinsi Banten, Ahmad Subadri, memanggil Kepala Besar Balai Jalan dan Sungai Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Bina Marga terkait banyaknya proyek jalan nasional yang terbengkalai.

Pengerjaan sejumlah proyek jalan nasional di Banten terhenti setelah Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, tertangkap dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kini nonaktif).

Diduga proyek-proyek tersebut terkait dengan Wawan yang saat ini sedang dalam pengembangan penyidikan KPK. "Saya prihatin dengan kasus hukum ini yang berdampak pada pembangunan infrastruktur di Banten," kata Subadri kepada Tempo, Selasa, 12 November 2013.

Subadri mengaku dirinya mengetahui permasalahan mandeknya proyek jalan nasional di Banten setelah melakukan blusukan saat reses beberapa hari belakangan ini. Subadri melihat sendiri sejumlah proyek jalan terbengkalai, dan ia terjebak kemacetan hingga beberapa jam di jalan raya Pandeglang-Labuan.

Melihat kondisi itu, Subadri mengambil inisiatif memanggil Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga pada Senin, 11 November 2013. Dalam pertemuan tertutup di wilayah Kabupaten Tangerang tersebut, hadir Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Wilayah IV Banten Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Bambang Hartadi, yang didampingi masing-masing Kepala Satuan Kerja Wilayah I dan II Provinsi Banten, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Banten.

Dalam pertemuan ini terungkap bahwa banyak proyek jalan nasional di Banten yang mandek karena rekening perusahaan diblokir. "Pertemuan itu untuk mengetahui kondisi riilnya dan solusi apa yang harus dilakukan," kata Subadri. Subadri mengaku akan melakukan konsultasi dengan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini.

"Kasus hukumnya biarlah berjalan terus, kami mendukung itu. Tapi jangan sampai pembangunan infrastruktur di Banten menjadi terhenti," katanya. (Baca: Selingkuh Politik-Bisnis Dinasti Keluarga Atut)

Adapun Bambang Hartadi mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi berapa total paket pekerjaan Kementerian PU di Banten yang berdampak pada permasalahan ini. "Kami masih menunggu instruksi selanjutnya dari Inspektorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang sedang melakukan verifikasi," katanya.

JONIANSYAH

Berita Terpopuler:

Adiguna Diduga Melindungi Flo 
Adiguna di Rumah Indriani sebelum Bertemu Flo
Diperiksa 7 Jam, Eddies Dicecar 30 Pertanyaan
Buruh Adukan Jokowi ke PDIP 
Adiguna Sutowo akan Diperiksa Polisi, Selasa Ini


10.31 | 0 komentar | Read More

KY Periksa 4 Hakim PK Sudjiono Timan

TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Eman Suparman, mengatakan lembaganya akan memeriksa 4 majelis hakim terkait peninjauan kembali Sudjiono Timan, terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 2,2 triliun itu.

"Kami akan periksa nanti jam 10 di Gedung Mahkamah Agung," kata Eman, saat dihubungi, Selasa, 12, November 2013. "Pemeriksaan ini hanya 4 orang majelis hakim, hakim agung Sri Murwahyuni sudah diperiksa beberapa waktu lalu, ini melanjutkan pemeriksaan hakim lainnya."

Adapun keempat nama hakim yang diperiksa nanti adalah; hakim agung Suhadi, selaku pimpinan majelis; Andi Samsan Nganro; Abdul Latief, dan Sophian Martabaya. Eman enggan memberikan secara rinci agenda pemeriksaan. "KY akan memeriksa terkait putusan PK Sudjiono Timan, selebihnya belum dapat kami memberikan kepada media."

Saat ditanya apakah hasil pemeriksaan berindikasi untuk dilanjutkan ke sidang majelis kehormatan hakim, Eman belum berani menjawab. "Hasil pemeriksaan ini kan nantinya akan dimusyawarahkan dulu di rapat panel, masih terlalu dini untuk menyimpulkan ke majelis kehormatan hakim."

Putusan PK ini mengundang kontroversi karena majelis hakim membebaskan terpidana yang masih dalam status buron. PK itu diajukan istri Sudjiono yang mengklaim sebagai ahli waris. Putusan PK membatalkan vonis kasasi ang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 369 miliar. Sudjiono dinyatakan terbukti melakukan korupso sehingga merugikan keuangan negara.

REZA ADITYA

BERITA TERKAIT
Besok, KY Periksa Hakim Majelis PK Sudjiono Timan
PK Sudjiono Timan, KY Beri Tenggat September
Jaksa Agung Sebut PK Sudjiono Timan Salah Prosedur


10.30 | 0 komentar | Read More

Dinasti Atut Lebih Butuh Chaeri Ketimbang Tomet

Written By Unknown on Senin, 11 November 2013 | 10.30

Gubernur Banten Atut Chosiyah memimpin doa bersama keluarganya usai memakamkan Suaminya, Hikmah Tomet di Pemakaman Keluarga, Ciomas, Serang, Banten, (10/11). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat politik dari Universitas Tirtayasa, Serang, Gandung Ismanto menilai meninggalnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Banten, Hikmat Tomet yang juga suami Gubernur Banten Atut Chosiyah tidak berpengaruh pada dinasti keluarga Atut. Menurut dia, akar kekuasaan Partai Golkar yang diwariskan Chasan Sochib, ayah Atut, terlembaga pada sejumlah tokoh.

"Peran Hikmat tidak begitu sentral, betapa pun dia posisinya sebagai ketua DPD Golkar. Justru tokoh paling sentral itu Chaeri Wardana," kata dia saat dihubungi pada Ahad, 10 November 2013. Selain Chaeri, kedua anak Chasan, Atut dan Tatu Chasanah, mewarisi  legitimasi dari ayahnya itu.

Hikmat menjadi Ketua DPD Partai Golkar, kata Gandung, sebagai langkah politik mengamankan Partai Golkar dan mengamankan dinasti Atut saat itu. "Atut sudah jadi gubernur (2009), maka diambil yang terdekat dengan sosok gubernur itu, jadi Hikmat lah yang dipilih," ujarnya. Padahal, menurut Gandung, sebelum menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar, Hikmat tidak memiliki investasi politik.

Sementara Chaeri,  dia melanjutkan, sangat memiliki kewenangan dalam menempatkan anggota keluarganya untuk menduduki jabatan politik. Sebagai contoh, saat Chaeri menetapkan Haerul Jaman maju sebagai calon Wali Kota Serang dari Partai Golkar. Saat itu, Hikmat tidak sepakat lantaran Haerul dinilai belum berpengalaman. Namun atas desakan Chaeri, akhirnya Haerul maju menjadi wakil dari Bunyamin.

Chaeri Wardana merupakan adik kandung Atut. Saat ini, suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Diany Rachmy tersebut tengah meringkuk di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menjadi tersangka kasus penyuapan Rp 1 milyar terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Ratu Atut Histeris Saat Suami Masuk Keranda 
Negara Tetangga Terlibat Kecelakaan MI-17 TNI? 
5 Langkah Amankan Jaringan Wi-Fi
Situs Perselingkuhan Diblokir di Singapura 
Keluarga Atut Siapkan 2.000 Porsi Ayam bagi Pelayat
Kesaksian Perawat: JFK Tewas oleh Peluru Berbeda 
Suami Hakim Vica Terancam Dipecat Jadi Pendeta



10.30 | 0 komentar | Read More

Bus Kota Yogyakarta Mogok, Penumpang Telantar

TEMPO.CO, Yogyakarta - Lebih dari 20 orang penumpang yang biasa turun di pos pasar Gamping, Sleman keleleran. Lantaran bus kota jalur 15 yang biasa mengangkut mereka ke kawasan kota Yogyakarta mogok, Senin 11 November pagi. Pemogokan diduga karena rencana kebijakan pemerintah DIY untuk menghapus bus-bus kota Yogyakarta dan menggantinya dengan bus Trans Jogja pada 2015 mendatang.

"Info dari petugas parkir di sana bus jalur 15 mogok. Saya lihat banyak yang keteteran," kata Darmanto, peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta saat dihubungi Tempo, Senin 11 November.

Darmanto adalah pengguna angkutan umum sejak 1 April 1983. Rumahnya berada di Jalan Wates Kilometer 9. Berangkat dari rumahnya menggunakan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) jurusan Wates-Yogyakarta. Kadang turun di pasar Gamping untuk pindah bus kota jalur 15. Kadang pula langsung turun di terminal Giwangan, Yogyakarta.

Senin pagi ini, Darmanto memilih turun di Giwangan karena bus jalur 15 dilihatnya tidak ada di pasar Gamping. Penumpang yang sempat turun dari bus yang ditumpanginya, akhirnya kembali naik ke bus AKDP tersebut. "Saya lihat yang masih berada di pasar Gamping sekitar 15 orang. Bus jalur 15 tidak ada," kata Darmanto.

Dia menceritakan, banyak penumpang yang menggerutu. Lantaran mau naik ojek, tapi tarif mahal. "Ada yang telepon minta dijemput teman kantornya di Gamping," kata Darmanto.

Sebagai pengguna angkutan umum yang cukup lama, Darmanto mendukung upaya peremajaan bus-bus kota. Apalagi banyak bus kota yang sudah tidak layak pakai. Dia menyebutkan, saat ini bus-bus kota yang masih beroperasi tinggal jalur 15, 12, 4, 7, 2, dan 9. Bus-bus itu paling muda usia operasionalnya pada 1990-an. Untuk bus jalur 4 dan 2 dinilai terlalu tua karena beroperasi sejak 1980-an. "Tapi kebijakan peremajaan bus kota tidak sama dengan penghapusan jalur bus kota loh," kata Darmanto.

Dia menjelaskan, para pengguna bus-bus kota mayoritas adalah orang lanjut usia. Sedangkan bus Trans Jogja hanya turun pada halte tertentu yang disediakan. "Kalau bus-bus kota konvensional kan bisa turun sembarang tempat," kata Darmanto.

Dia juga mengeluhkan pelayanan bus Trans Jogja yang tidak optimal. Dia pernah menunggu Trans Jogja jurusan halte Bethesda menuju Malioboro selama dua jam.

Sementara itu, Ketua Organda DIY Agus Andrianto juga telah mendapat laporan tentang pemogokan bus-bus kota. Tapi informasinya hanya sebagian yang mogok. "Bus-bus itu ngeblok di Giwangan. Saya juga cek di jalan sepi bus kota. Kami akan cek ke lapangan," kata Agus.

Dia pun meluruskan pemberitaan media massa yang menyebutkan semua bus kota akan dihapus pada 2015. Padahal sebenarnya masih ada trayek yang beroperasi pada tahun itu. "Maka saya minta pemerintah melibatkan AKDP dalam pembahasan kebijakan ini," kata Agus.

PITO AGUSTIN RUDIANA


10.30 | 0 komentar | Read More

Wawan Tak Diizinkan Melayat Hikmat, KPK Bungkam

Written By Unknown on Minggu, 10 November 2013 | 10.44

Jenazah suami Gubernur Banten Atut Chosiyah, Hikmat Tomet saat disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Bayangkara, Serang, Banten, Jawa Barat (9/11). Hikmat Tomet meninggal dalam usia 58 tahun sore tadi karena stroke yang sudah dideritanya beberapa waktu terakhir. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, JakartaKepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Arifuddin, mengakui lembaganya belum memberikan izin kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan untuk melayat kakak iparnya, Hikmat Komet, yang meninggal dunia pada Sabtu kemarin. "Belum diizinkan," kata Arifuddin saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ahad, 10 November 2013.

Namun, mantan pengawal tahanan itu enggan membeberkan alasan lembaganya menolak permohonan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmi Diany itu. "Saya tidak bisa menjelaskan alasannya," ujar dia. 

Hikmat Tomet adalah anggota Komisi Infrastruktur DPR. Suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu kemarin. Adapun Wawan kini mendekam di Rumah Tahanan KPK lantaran disangka menyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. 

Permohonan untuk melayat dari pelaku korupsi yang ditangani KPK bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Fahd El Fouz yang kini terpidana suap dana penyesuaian infrastruktur daerah juga pernah mengajukan saat ayahnya, pedangdut A. Rafiq meninggal dunia. Fahd diizinkan melayat ke rumah ayahnya.

Kuat dugaan Wawan tak dibiarkan bertemu Atut lantaran penguasa Banten itu juga berada di pusaran kasus penyuapan Akil. Atut berstatus saksi dan sudah dicegah ke luar negeri. Namun juru bicara KPK, Johan Budi S.P., belum bisa dimintai klarifikasi lantaran tak menjawab saat dihubungi melalui telepon selulernya.

TRI SUHARMAN 

Topik terhangat: Korupsi Hambalang SBY Vs Jokowi Suami Ratu Atut Meninggal Suap Akil Mochtar Adiguna Sutowo 

Berita terpopuler: 
Anas Bagi-bagi BlackBerry, Ruhut: Seperti Kentut  
Trik-trik Akil Mochtar: Kalah-Menang Dibikin Duit
Gara-gara Salat, Karyawan DHL Dipecat  
Suami Ratu Atut Meninggal di RSPAD
Anas Tahu Soal Bu Pur, tapi Rahasia


10.44 | 0 komentar | Read More

SBY Pimpin Rapat Kabinet di TMP Kalibata  

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung memimpin rapat kabinet terbatas seusai menjadi inspektur upacara ziarah nasional dalam rangka Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 10 November 2013. Rapat kabinet digelar di ruang persemayaman TMP Kalibata dan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

SBY mengatakan, rapat dilakukan untuk membahas sejumlah hal, yakni perkembangan evakuasi ribuan warga negara Indonesia yang overstay di Arab Saudi dan penanganan musibah kecelakaan helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat yang jatuh di Malinau, Kalimantan Utara. "Saya ingin mendengar laporan lebih lanjut," kata SBY, saat membuka rapat.

Selain itu, menurut SBY, rapat kabinet ini juga akan membahas masalah bencana angin topan yang melanda Filipina. "Korban kurang lebih seribu orang dan ada kewajiiban kita untuk memberikan bantuan," ujar mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Rapat diikuti sejumlah menteri, antara lain Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman.

PRIHANDOKO 

Topik terhangat: Korupsi Hambalang SBY Vs Jokowi Suami Ratu Atut Meninggal Suap Akil Mochtar Adiguna Sutowo 

Berita terpopuler: 
Anas Bagi-bagi BlackBerry, Ruhut: Seperti Kentut  
Trik-trik Akil Mochtar: Kalah-Menang Dibikin Duit
Gara-gara Salat, Karyawan DHL Dipecat  
Suami Ratu Atut Meninggal di RSPAD
Anas Tahu Soal Bu Pur, tapi Rahasia


10.44 | 0 komentar | Read More

Ratusan Mahasiswa Banten Hadang ARB dan Atut

Written By Unknown on Sabtu, 09 November 2013 | 10.30

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (tengah) dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-1 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (15/2). ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, ratusan mahasiswa Universitas Mathla'ul Anwar Banten akan turun ke jalan untuk menyatakan aksi penolakan terhadap kedatangan Aburizal Bakrie dengan Ratu Atut di kampus mereka.

Mahasiswa menilai Aburizal Bakrie satu paket dengan Ratu Atut sebagai dalang korupsi yang terjadi di Banten. "Keduanya sama saja, mereka dalam satu paket sebagai dalang korupsi di Banten," kata Edi Santoso kepada Tempo, Sabtu, 9 November 2013.

Edi Santoso sebagai koordinator lapangan dari Fakultas Hukum MA juga menyayangkan pihak kampus telah mengundang ARB dan Atut . "Kami kecewa kepada pihak kampus, Jangan sampai kampus dijadikan sebagai media perpolitikan," kata Edi.

Kedatangan Gubernur Banten ini, guna mendampingi ARB di acara Haul Mathla'ul Anwar (MA) yang merupakan gelaran kedua yang diadakan UNMA. Acara ini dilaksanakan di kampus UNMA di Saketi Pandeglang, Banten. Ratusan mahasiswa ini menggelar aksi bertajuk 'Selamatkan MA dari noda dan dosa untuk menjaga martabat MA dari kepentingan politik.

Sementara Atut dan Aburizal dikabarkan belum sampai kampus. Dalam sejumlah kesempatan, Atut telah menyangkal berbagai tudingan korupsi terhadap diri dan keluarganya.


RINA ATMASARI

Terpopuler:
Demokrat: SBY Tak Bermaksud Kritik Jokowi, tapi... 
Empat Selingkuhan Hakim Vica Menulis Testimoni
Nasib Istri Anas di Hambalang, Ini Kata Bos KPK
Serang Jokowi, Kubu SBY Dinilai Salah Tembak 
Anas: Athiyyah Laila Tak Harus Ditulis Istri Anas
Proyek Perusahaan Istri Anas Terbesar di Hambalang 
Miss Jinjing: Atut Bisa Sejajar Victoria Beckham
Belajar Payudara di Dada Asli; Juga yang Lainnya


10.30 | 0 komentar | Read More

Anas Bagi-bagi BlackBerry, Ruhut: Seperti Kentut

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan mendengar adanya praktek bagi-bagi uang uang dan Blackberry di Kongres Partai Demokrat Bandung 2010. Hanya saja Ruhut mengatakan, praktik ini tidak hanya dilakukan oleh tim sukses Anas Urbaningrum saja.

"Seperti kentut, baunya ada tapi tidak kelihatan," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 8 November 2013. Ruhut dalam Kongres Demokrat di Bandung menjadi tim sukses Anas Urbaningrum. Dia mengetahui ada pemberian uang dan Blackberry karena diceritai oleh sejumlah kader di daerah.

Dia mengatakan, pemberian uang kepada pemilik suara tidak hanya dilakukan oleh Anas Urbaningrum. Selain Anas, ada dua kandidat yang bertarung memperebutkan posisi ketua umum yakni Marzuki Alie dan Andi Alifian Malarangeng. Ruhut mengatakan, banyak juga pemilik suara yang bandel karena menerima uang tidak hanya dari satu kandidat. "Ada angpau nih, Bang," kata Ruhut menirukan ucapan salah satu kadernya.

Ruhut sendiri ketika itu tidak dilibatkan dalam persiapan strategi dan pendanaan. Menurut Ruhut ketika itu dia lebih banyak diminta memberikan motivasi kpada para kader untuk memilih figur yang paling baik. "Aku bahkan tidak satu hotel dengan tim sukses Anas," kata dia.

Sebelumnya, dalam dakwaan Deddy Kusdinar pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang disebutkan Anas Urbaningrum menerima sebesar Rp 2.210.000.000 dari PT Adhi Karya. Dana ini digunakan sebagai dana pemenangan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 silam.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:
Demokrat: SBY Tak Bermaksud Kritik Jokowi, tapi... 
Empat Selingkuhan Hakim Vica Menulis Testimoni
Nasib Istri Anas di Hambalang, Ini Kata Bos KPK
Serang Jokowi, Kubu SBY Dinilai Salah Tembak 
Anas: Athiyyah Laila Tak Harus Ditulis Istri Anas
Proyek Perusahaan Istri Anas Terbesar di Hambalang 
Miss Jinjing: Atut Bisa Sejajar Victoria Beckham
Belajar Payudara di Dada Asli; Juga yang Lainnya


10.30 | 0 komentar | Read More

Keterangan Dokter Kasus Anak Jenderal Dicurigai  

Written By Unknown on Jumat, 08 November 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum pidana, Andi Hamzah, menilai janggal pernyataan dokter kejiwaan Rumah Sakit Bhayangkara, Rony Subagyo, dalam kasus tabrak lari anak jenderal di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut dia, kesimpulan Anggara Putra Trisakti dalam keadaan immature alias tidak dewas dan karenanya mesti terus didampingi perlu ditelusuri.

Jika berbohong, Andi mengingatkan, para dokter ini bisa dituntut dengan pasal pemberi keterangan palsu. "Dokter yang bersangkutan bisa diperiksa karena aneh juga ada keterangan seperti itu," ujar Andi saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 November 2013.

Menurut Andi, kalau Anggara memang tidak dewasa, seharusnya polisi tidak menerbitkan Surat Izin Mengemudi untuk mahasiswa tingkat akhir tersebut. Andi mengingatkan kepada para dokter yang nanti akan menjadi saksi untuk Anggara di pengadilan bahwa memberi keterangan palsu bisa dijerat ancaman hukuman pidana 7 tahun.

Sebelumnya, hasil tes dan kejiwaan Anggara, 21 tahun, tersangka penabrak sejumlah murid SMA Hang Tuah Sidoarjo, menunjukkan anak pensiunan brigadir jenderal polisi itu dalam keadaan sehat, tapi immature atau tidak dewasa. Ciri-cirinya mudah tersinggung, mudah cemas, merasa inferior, berpikiran negatif, dan mudah stres. Terbukti dia menabrak hingga sepuluh siswa setelah panik mobilnya digedor-gedor.

Anggara melewati empat tahapan tes kejiawaan, meliputi auto anamnesis, hetero anamnese, wawancara tersruktur, dan tes MMPI (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Dari hasil tes itu, dokter menyarankan sang jenderal menemani anaknya dalam menjalani proses hukum, termasuk dalam proses pemeriksaan.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita Lain:
Machfud Suroso Tersangka, Istri Anas Terancam?
Dikritik, Agnes Monica Hapus Fotonya di Instagram 
Miss Jinjing: Atut Pakai Tas Hermes, Sudah Pas! 
Skandal Atut, Krisdayanti: Wajar Suka Hermes


10.30 | 0 komentar | Read More

Hambalang Kini Seperti Kuburan di Atas Bukit

Wisma Atlet Senior di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Mei 2012. Proyek senilai 1,2 trilyun ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adhi Tbk. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Bogor - Diniatkan menjadi pusat pendidikan olahraga terbesar di Indonesia, keramaian Hambalang malah berlangsung di Jakarta. Kemarin, Deddy Kusdinar, tersangka korupsi kasus ini, diadili di Pengadilan Tipikor. Adapun suasana di kompleks Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin terlihat sepi.

"Enggak ada kegiatan apa-apa, ya, sepi banget. Sudah kayak kuburan begini," kata petugas satuan pengamanan, Arwan, kepada Tempo, Kamis, 7 Nopember 2013, soal kompleks di atas bukit itu.

Menurut Arwan, sejak akhir tahun 2012, tidak ada kegiatan lanjutan pembangunan di proyek Hambalang. Selama setahun terakhir, hanya ada beberapa pekerja harian yang bertugas membersihkan rumput. "Petugas keamanan juga dikurangi. Sekarang satu regu hanya lima orang. Tadinya 12 orang,"

Dari pantauan Tempo, pintu gerbang proyek Hambalang tertutup rapat. Hanya pintu kecil selebar 1,5 meter dibiarkan terbuka. Tidak terlihat kendaraan roda empat atau lebih yang masuk atau keluar lokasi proyek. Hanya ada sepeda motor warga yang beberapa kali keluar dari dalam proyek. "Itu warga yang cari rumput buat ternak," Arwan menjelaskan.

Ditanya cuaca ekstrem yang sedang terjadi di wilayah Bogor, petugas satpam yang tidak memakai seragam ini mengaku tetap waspada terhadap ancaman longsor. Meski demikian, Arwan memastikan tidak pernah terjadi lagi longsor di sekitar Hambalang, seperti kejadian setahun silam.

"Alhamdulillah aman, enggak ada kejadian lagi. Tapi kalau hujan saya dan teman-teman tetap waspada. Ya, mengungsi dulu ke tempat yang lebih aman," kata Arwan.

Petugas tidak mengizinkan Tempo masuk ke lokasi proyek. Satpam hanya menerima Tempo di pos penjagaan. Ia mengaku hanya menjalankan tugas atasannya yang memerintahkan tidak boleh ada orang luar masuk lokasi proyek berbiaya Rp 1,2 triliun itu. "Kalau ada izin dari Menpora, silakan saja masuk."

Warga setempat, H. Jajang, berharap proyek Hambalang bisa dilanjutkan kembali. Sebab, terhentinya pembangunan juga berdampak kepada penghasilannya sebagai pedagang. Warung klontong miliknya yang persis berhadapan dengan proyek Hambalang sepi pembeli. "Dulu sehari bisa dapat Rp 1 juta. Sekarang paling gede Rp 300 ribu."

ARIHTA U. SURBAKTI

Terpopuler:
Curhat Adik Atut: Kenapa Tempo Marah Sekali?  
Ini Daftar Para Penerima Dana Haram Hambalang
Trik Antisadap Angelina Sondakh Disarankan Ditiru
Ratu Atut Sering 'Malming' di Singapura 
SBY Sindir Jakarta Macet, Dishub Bela Jokowi 
Di Depan Investor, Boediono Bacakan Pidato Basi
Isu Kemacetan untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi 
Apa Sebab Jokowi Diserang Demokrat Soal Macet 
Tahun Baru ala Atut: ke Taiwan


10.30 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger