Perompak dan Polisi Baku Tembak di NTB, 2 Tewas

TEMPO.CO, Bima - Kontak senjata antara sekelompok orang yang diduga bersenjata dan polisi di wilayah perairan sekitar perbatasan antara Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Lampu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pecah sekitar pukul 01.00 Wita, Jumat dini hari, 28 Februari 2014. Dalam insiden tersebut, dua orang dikabarkan tewas.

Kelompok bersenjata tersebut kelompok perompak yang diduga melakukan pencurian satwa di sekitar kawasan terlindungi di Komodo. "Iya benar, kami sedang rapat untuk untuk membahas itu,� kata Kepala Kepolisian Resor Bima Ajun Komisaris Besar Deni Basir Warmansyah ketika dikonfirmasi Jumat pagi.

Keterangan yang dihimpun Tempo menyebutkan dalam peristiwa tersebut, seorang anggota Brimob dari pos penjagaan Pulau Lampu tertembak. Namun, mereka selamat. Sedangkan dari kelompok bersenjata yang diperkirakan berjumlah delapan orang itu, dua tewas dan empat lainnya terluka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, dua jenazah akan diberangkatkan ke daerah asalnya di Lido, Kecamatan Belo dan di Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepolisian mengenai identitas kedua kelompok bersenjata yang tertembak dan tewas tersebut.

AKHYAR M NUR

Berita lain:
Di Depan Simpatisan, Risma Jelaskan Sempat Pamitan
Surat Lengkap El-Mouelhy Soal Label Halal MUI
Adang Ruchiatna: Risma Cengeng, Nangis di TV

 

 

 

 

10.30 | 0 komentar | Read More

DPR: MUI Tak Bisa Monopoli Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Agama DPR, Mahrus Munir, mengatakan penetapan sertifikasi halal tak bisa hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penetapan halal, kata dia, harus melibatkan sejumlah lembaga. "Kalau hanya MUI sendiri, kalau ada apa-apa tak ada yang bisa tanggung jawab," kata Mahrus saat dihubungi, Kamis, 27 Februari 2014.

Menurut Mahrus, penentuan sertifikat halal yang sudah dilakukan MUI sejak 20 tahun lalu tak bisa lagi dipertahankan. Model ini, kata dia, mengandung banyak kelemahan seperti tak adanya audit dalam pemberian sertifikasi halal. (Lihat FOTO: Bukti-bukti Dugaan Suap Label Halal MUI di Australia)

Selain itu kata Mahrus, negara tak bisa turut campur bila ternyata ada proses yang tak sesuai ketentuan dalam pemberian sertifikat. "Kalau ada insiden dalam jaminan halal, negara tak bisa berbuat. MUI juga bukan lembaga negara, jadi pada siapa bisa dituntut." (Ketua MUI: Saya Boleh Terima Gratifikasi)

Politikus Demokrat ini mengatakan pelibatan pemerintah melalui lembaga khusus yang menangani sertifikat halal akan membuat sertifikasi lebih akuntabel. Selain itu, pemakai jasa juga akan lebih mudah karena bisa langsung mengurus cek laboratorium pada satu lembaga. Begitu pula dengan proses pendaftaran, sertifikasi, dan pengawasan. "Kalau selama ini MUI akukan sendiri, siapa yang mengawasi. Kalau ada insiden siapa yang bertanggung jawab?" dia bertanya.

Pelibatan pemerintah dalam penetapan sertifikasi halal, kata Mahrus, juga perlu agar pengelolaan keuangannya lebih terbuka. Selama ini, pengelolaan uang di MUI tak bisa dipertanggungjawabkan ke negara lantaran lembaga itu bukan lembaga pemerintahan.

Saat ini, penetapan sertifikasi halal ini masih dibicarakan dalam rapat panja RUU Halal. RUU ini mendek lantaran MUI sulit menerima pelibatan pemerintah. Mahrus menganggap keberatan MUI ini lantaran merasa memiliki kewenangan penuh dalam penetapan halal. Padahal, kata Mahrus, pemerintah sangat perlu dilibatkan sebagai pertanggungjawaban atas lahirnya undang-undang.

IRA GUSLINA SUFA

Terkait:
Ketua MUI Tegaskan Sertifikasi Halal Gratis
MUI: Kami Urus Fatwa Halal, Pemerintah Soal Label
Pungutan Sertifikat Halal MUI Tak Masuk Kas Negara
DPR Sepakat Dengan Pemerintah Terkait Peran MUI

10.30 | 0 komentar | Read More

KY Desak MA Hukum Hakim Perkara Sudjiono Timan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial bidang Hubungan Antarlembaga Imam Anshori Saleh menyatakan lembaganya tetap mendesak Mahkamah Agung agar memberikan sanksi kepada majelis hakim Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. Hal ini dilakukan meski jumlah hakim agung saat ini masih minim.

"Ini konsekuensi. Pasti akan mempengaruhi jumlah penyelesaian perkara di MA, tapi hukuman harus tetap diberikan," kata Imam saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Februari 2014.

Dia mengatakan, Sidang Pleno Komisi Yudisial telah menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi empat majelis hakim Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. Keempatnya hakim tersebut adalah Agung Suhadi, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, dan Sophian Martabaya. Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi ringan yaitu hukuman non-palu selama enam bulan.

KY menilai keempat anggota majelis hakim tersebut telah memelintir pendapat ahli dari Yahya Harahap tentang ketentuan penerimaan perkara Peninjauan Kembali. Majelis dinilai menyembunyikan informasi dengan tak mempertimbangkan sikap Sudjiono yang tak menaati hukum dengan menjadi buron.

"Kita berharap MA serius melaksanakan rekomendasi. Seharusnya langsung dilaksanakan, karena biasanya yang perlu proses hanya kalau KY ingin mengajukan hakim ke sidang etik."

MA kerap mengeluh memiliki beban berat untuk menyelesaikan ribuan perkara karena minimnya jumlah hakim agung. Hingga saat ini, jumlah hakim agung tak pernah mencapai jumlah maksimal yaitu 60 orang. MA mencatat masih ada 10 kursi hakim agung yang masih kosong yaitu dua hakim Kamar Agama, tiga hakim Kamar Tata Usaha Negara, tiga hakim Kamar Perdata, dan dua hakim Kamar Pidana.

Jika MA menerapkan atau melaksanakan rekomendasi KY, dalam waktu enam bulan jumlah hakim agung yang dapat memeriksa perkara hanya 46 orang. MA akan mengalami kekosongan 14 hakim agung yaitu 10 hakim telah pensiun atau meninggal dan empat hakim menjalani hukuman.

FRANSISCO ROSARIANS

Terpopuler:
Bhatoegana Sangkal Terima Duit, Jaksa Akhirnya Putar Rekaman 
Apa Kelemahan Timnas U19 Selama Tur Nusantara?
SCTV Tak Siarkan Timnas U19 di Batu dan Banyuwangi 
Kesaksian Sutan Bhatoegana Seret Partai Demokrat
Dilaporkan Gayus Lumbuun, Apa Kata Deddy Corbuzier 
Ahok: Monorel itu Kebaikan Hati Jokowi

10.31 | 0 komentar | Read More

Busyro: Usul Menteri Djoko Tambal Sulam

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menepis pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto agar KPK memberi Daftar Inventaris Masalah tentang naskah revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebab, ia menilai usulan itu tak menyelesaikan masalah.

"Usulan Menkopolhukam bersifat tambal sulam, menambah problem," ujarnya dalam pesan singkat kepada jurnalis, Kamis, 27 Februari 2014.

Menurut dia, akar soalnya adalah naskah akademik revisi dua beleid itu bersemangat melemahkan secara sistemik lembaga-lembaga khusus negara seperti KPK, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih, kinerja pemerintah secara umum memang sering tak beres.

"Saya sudah hafal cara kerja pemerintah di banyak sektor. Tidak sistemik, saling kontradiktif antarkementerian dan lembaga," tutur Busyro.

Ia berpendapat naskah akademik itu juga mengingkari akar budaya bangsa dan roh Pancasila. Pasalnya, KUHAP dan KUHP direvisi dengan alasan keduanya merupakan produk kolonial Belanda. Namun, penyusun naskah malah memasukkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang diadopsi dari sistem hukum Belanda. Padahal di Belanda sekalipun, posisi hakim seperti itu telah dihapus.

BUNGA MANGGIASIH

Terpopuler:
Bhatoegana Sangkal Terima Duit, Jaksa Akhirnya Putar Rekaman 
Apa Kelemahan Timnas U19 Selama Tur Nusantara?
SCTV Tak Siarkan Timnas U19 di Batu dan Banyuwangi 
Kesaksian Sutan Bhatoegana Seret Partai Demokrat
Dilaporkan Gayus Lumbuun, Apa Kata Deddy Corbuzier 
Ahok: Monorel itu Kebaikan Hati Jokowi

10.31 | 0 komentar | Read More

Kesaksian Sutan Bhatoegana Seret Partai Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dengan terdakwa Rudi Rubiandini memasuki babak yang kian penting. Ini setelah Sutan Bhatoegana, politikus Partai Demokrat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberi kesaksian dalam persidangan Rudi kemarin.

Bhatoegana yang juga Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dalam kasus ini menyebut peran Ketua Divisi Logistik DPP Demokrat Sartono Utomo. Sartono, kata dia, berusaha mengintervensi tender migas di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terkait proyek gas alam Gendalo-Gehem, dengan menggunakan "pengaruh Partai Demokrat". (baca: Sejauh Apa Peran Ibas di Kasus SKK Migas? )

Sutan mengatakan itu saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 November 2013. "Sartono menambahkan, 'ini kan untuk partai'," kata Sutan kepada penyidik, seperti yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan yang diterima Tempo. (baca: Ketika Sutan Bhatoegana Saling Bantah dengan Rudi).

Ketika itu, Sutan sedang menceritakan ke penyidik soal pertemuan di lantai 2 Bimasena, kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada 27 Juli 2013. "Saya ditemui Eka (Eka Putra) di lobi, saya tanya, 'Ibas mana?'," kata Sutan menanyakan Edhie Baskoro Yudhoyono, anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Eka merupakan staf Sartono. (baca: Kisah Ransel Hitam Buat Sutan Bhatoegana)

Menurut Sutan, Ibas pernah mengatakan padanya, "Nanti kita ada pertemuan." Tapi pertemuan itu batal, karena menurut Eka, Ibas "diajak Bapak ke acara lain".

"Kemudian pertanyaan 'Ibas mana?' itu tidak dijawab, saya langsung diajak Eka naik ke ruang rapat di lantai 2, saya kaget melihat sudah ada Rudi Rubiandini dan Deni," kata Sutan ke penyidik. Ketika itu, penyidik memeriksa Sutan sebagai saksi untuk Rudi Rubiandini, bekas Kepala SKK Migas.(Lihat: Sutan Bhatoegana Akui Singgung Teman Ibas ke Rudi Rubiandini)

Ke penyidik, Sutan mengaku ada upaya dari Deni yang ingin konsorsium perusahaannya bersama PT Technip Indonesia, memenangi proyek Gendalo-Gehem. "Deni mengejar-ngejar saya bilang 'Bang ini besar bang, untuk abang ini..'."

MUHAMAD RIZKI

Terkait:
Sopir Rudi Rubiandini Pernah Setor Rp 300 Juta 
Kakak Rudi Emoh Bersaksi buat Adiknya
Suap SKK Migas, Tri Yulianto Mengaku Bertemu Sutan 
Rudi Tetap Ngotot Beri THR ke Tri Yulianto

10.31 | 0 komentar | Read More

Kasus Atut, KPK Periksa Pegawai RSUD Banten

Ekspresi Gubernur Banten non aktif, Atut Chosiyahsaat dicecar pertanyaan oleh awak media setelah menjalani proses pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (12/2). Atut diperiksa selama kurang lebih delapan jam sebagai tersangka terkait dengan dugaan pemerasan dalam kasus proyek alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta--Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Kepala Bidang Pelayanan RSUD Banten Jana Sunawati hari ini, Rabu 26 Februaru 2014. Ia akan bersaksi untuk tersangka Gubernur Banten Atut Chosiyah.

"Sebagai saksi untuk penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait alat kesehatan Banten," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di KPK, Rabu, 26 Februari 2014. (KPK Geledah Pusat Pemerintahan Banten)

Untuk kasus yang sama, KPK bakal memeriksa pula Evi, seorang pegawai swasta. Dalam kasus ini, Atut Chosiyah sudah ditetapkan KPK sebagai tersangkanya. KPK menduga Atut memaksa dalam konteks penerimaan, yakni agar mendapat komisi dari pengadaan alat kesehatan itu.

Atut juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus penyuapan terkait penanganan sengketa pemilihan Bupati Lebak di Mahkamah Konstitusi. Ia dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atut diduga bersama-sama atau turut serta dengan adiknya, Chaeri Wardana alias Wawan, menyuap Akil Mochtar -- saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi -- untuk memenangkan calon yang mereka dukung di pemilihan Bupati Lebak. (INFOGRAFIS: Selingkuh Politik-Bisnis Dinasti Keluarga Atut)

BUNGA MANGGIASIH

Terkait:
Lilis, Adik Ratu Atut Tersangka Kasus Korupsi
KPK Geledah Pusat Pemerintahan Banten
KPK Geledah Tiga Dinas di Banten Terkait Atut
Kasus Alat Kesehatan, KPK Periksa Anak Buah Atut

10.31 | 0 komentar | Read More

Korban Tewas Sinabung Peringatkan Petani

Erupsi gunung Sinabung diabadikan dari Desa Bekerah, Kec. Namantran, Kab. Karo, Sumatera Utara, Sabtu (1/4). ANTARA/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Supriadi Narno mengatakan sebanyak tujuh orang rekan seorganisasinya menjadi korban awan panas Gunung Sinabung kemarin. Menurut dia, mereka meninggal ketika memperingatkan para petani yang naik ke Sinabung untuk melihat kebunnya.

"Saat melakukan pelayanan tersebut, gunung kembali aktif mengeluarkan asap," katanya dalam siaran pers, Ahad, 2 Februari 2014.

Supriadi menjelaskan, ketujuh kawannya itu berada di sana untuk melakukan kegiatan bakti sosial lanjutan bagi korban Sinabung yang rencananya dilakukan hari ini. Untuk mengurus bakti sosial tersebut, GMKI Cabang Kutacane mengirimkan 6 orang anggotanya, yakni Fitri Napitupulu, Marudut Sihite, Santun Siregar, Julfandi Siregar, Daniel Siagian, dan Asran Lubis. Mereka menginap di rumah salah satu anggota GMKI Kaban Jahe, Mahal Surbakti. Ketujuh orang ini menjadi korban awan panas Sinabung.

Sinabung kembali erupsi kemarin. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan hingga Sabtu, 1 Februari malam, korban akibt sapuan awan panas tersebut berjumlah 14 orang. Mereka ditemukan di Desa Sukameriah yang berjarak 3 kilo meter dari puncak kawah Gunung Sinabung.

Supriadi mengatakan saat ini Pengurus Pusat GMKI dan seluruh cabang di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh berupaya menghubungi dan menguatkan keluarga kawan-kawannya tersebut. Menurut dia, dengan meninggalnya mereka, GKMI kehilangan kader terbaik mereka. "Kami telah kehilangan kader-kader terbaik kami yang berjuang untuk kemanusiaan," ujarnya. (Cek info #Sinabung di sini)

NUR ALFIYAH

Berita terkait
Awan Panas Sinabung Tewaskan 4 Orang
Pengungsi Gunung Sinabung Batal Pulang Hari Ini 
Gunung Sinabung Muntahkan Awan Panas, 3 Warga Luka 
Pengungsi Sinabung dari 16 Desa Akan Dipulangkan
BNPB Optimalkan Bantuan untuk Korban Sinabung
SBY Setujui Relokasi Warga Korban Sinabung

10.30 | 0 komentar | Read More

Anis Matta Puji Langkah Mundur Gita Wirjawan

TEMPO.CO, Jakarta--Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta memuji langkah Gita Wirjawan mundur sebagai Menteri Perdagangan. Gita yang mundur karena ingin fokus sebagai calon presiden itu dianggap total menggeluti konvensi Partai Demokrat. "Saya apresiasi langkah Gita sebagai langkah yang bagus dan berani," kata Anis di halaman gedung PKS Jakarta, Ahad dinihari, 2 Februari 2014.

Meski memuji, Anis mengaku tak bakal ikut-ikutan mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Menurut Anis, justru dia sudah lebih dahulu melakukan langkah mundur. Pada 1 Februari 2013, Anis mengumumkan dirinya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Anis ketika itu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR dan menarik keanggotaannya sebagai anggota dewan, karena terpilih sebagai Presiden baru PKS, menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang terseret kasus suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Sayangnya, Anis enggan berkomentar lebih jauh terhadap aksi Gita Wirjawan. Dia juga enggan menanggapi strategi Gita yang dianggap mundur di saat tak tepat dan justru menghilangkan kesempatan bertemu masyarakat sebagai menteri lagi.

Bersama Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Heryawan, Anis terpilih menjadi salah satu kandidat calon presiden dari PKS. Anis mengaku optimis bisa menjalani uji publik meski dia menilai dirinya bukan yang kader yang terbaik jika dibandingkan dengan dua pesaingnya. "Tapi kami punya tradisi keprajuritan dan mencoba memberikan yang terbaik dan tetap optimis," kata dia.

Sebelumnya, Gita Wirjawan mundur dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan demi memenangkan konvensi calon presiden Partai Demokrat. Keputusan pengunduran diri ini dibuat untuk menghindari benturan antara kepentingan dan tugas sebagai menteri perdagangan dan proses partisipasi politik konvensi calon presiden.

Pemunduran itu memicu pujian dari Presiden Yudhoyono. Dia mengapresiasi keputusan Gita dan menilai sikap Gita merupakan contoh pribadi yang menjunjung nilai etika dalam berpolitik. "Presiden memberikan respon positif. Menurut beliau, inilah pejabat yang etika politiknya dapat dicontoh," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Sabtu, 1 Februari 2014. (Simak #Bursa Capres 2014)

MUHAMAD RIZKI | FRANSISCO ROSARIANS

Terkait:
Anis Matta: Tak Boleh Menolak Amanah Jadi Capres
Sudah Punya Capres, PKS Tetap Buka Koalisi
Alasan PKS Tak Tentukan Satu Kandidat Capres
PKS Resmi Ajukan Tiga Nama Ini Sebagai Capres

10.30 | 0 komentar | Read More

Dua hari Dibui, Anggoro Belum Dijenguk Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Anggoro Widjojo, tersangka kasus suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu Kementerian Kehutanan, sudah dua hari ini mendekam di selnya, Rumah Tahanan KPK di Guntur, Jakarta Selatan. Anggoro yang ditangkap di Shenzhen, Cina, Rabu, 29 Januari 2014, belum juga dijenguk kerabat atau pun pengacaranya.

"Tidak ada yang besuk. Keluarga belum ada. Pengacara belum ada," ujar Kepala Rumah Tahanan KPK, Arifudin, saat dihubungi Tempo, Sabtu 1 Februari 2014. Anggoro juga belum punya jadwal pertemuan dengan penyidik. "Kalau penyidik biasanya tidak datang ke Rutan, tapi nanti pada saat pemanggilan saksi/tersangka," ujarnya.

Meski tak dijenguk oleh keluarga atau pengacaranya di Rutan Guntur, Anggoro tak bertingkah. "Makannya lancar, makan makanan dari rutan, seperti tahanan lainnya," katanya. KPK, kata Arifudin, juga tidak membedakan perlakuan Anggoro dengan tahanan lainnya. "Tidak ada yang istimewa," katanya lagi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengkonfirmasi bahwa buron kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu, Anggoro Widjojo, ditangkap di Shenzhen, Cina. Menurut Denny, Anggoro ditangkap tiga lembaga sekaligus: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan polisi Cina.(baca: Anggoro 'Cicak-Buaya' Ditangkap di Shenzhen )

Anggoro adalah Direktur PT Masaro Radiokom. Kasus yang membelit dia diusut KPK sejak 2008. Anggoro ditetapkan menjadi tersangka pada 19 Juni 2009, tapi ia lari sehingga dinyatakan sebagai buronan. Atas permintaan KPK, Interpol pun turun tangan untuk melakukan penangkapan terhadapnya.

Anggoro disangka memberikan duit sebesar Rp 105 juta dan US$ 85 ribu kepada Ketua Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Yusuf Erani Faishal. Duit tersebut sebagai suap agar anggota Dewan menyetujui program revitalisasi Radio Terpadu di Kemenhut senilai Rp 180 miliar.

Program tersebut sempat terhenti saat Menteri Kehutanan dijabat oleh Muhammad Prakosa. Namun, program diangkat kembali pada 2007 era Malam Sambat Kaban. Akhirnya, Dewan mengeluarkan surat rekomendasi untuk meneruskan proyek itu pada 12 Februari 2007.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait
Paspor Anggoro Widjojo Diduga Kadaluarsa
KPK Belum Tahu Sumber Dana Anggoro Selama Buron
Mereka Terseret di Kasus Anggoro Widjojo
Mengapa Anggoro Widjojo Baru Ditangkap Rabu?

10.30 | 0 komentar | Read More

Pantura Situbondo Lumpuh 15 Jam Akibat Longsor

TEMPO.CO, Situbondo - Jalur pantai utara (pantura) Situbondo, Jawa Timur, lumpuh total selama 15 jam. Sebab, jalan sepanjang 1 kilometer tertutup longsor dan material bekas banjir.

"Hingga pukul 09.30 WIB hari ini akses lalu lintas masih tertutup," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Zainul Arifin dihubungi Tempo, Sabtu, 1 Februari 2014.

Zainul mengatakan, jalur pantura yang tertutup berada di Kecamatan Kendit hingga kawasan Pantai Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, atau sepanjang satu kilometer. Jalur tersebut mulai tertutup longsor dan material banjir sejak Jumat, 31 Januari 2014, pukul 19.00 WIB, setelah hujan deras mengguyur daerah itu sejak sore hari.

Material berupa tanah, pasir, dan batu setebal 50 sentimeter. Material batuan diperkirakan berasal dari tanggul Brojong yang jebol.

Jalur pantura itu menghubungkan Situbondo-Banyuwangi di sisi timur dan Situbondo-Probolinggo-Surabaya di sisi barat.

IKA NINGTYAS

Topik terhangat:
Banjir Jakarta Cipularang Ambles Anggoro Ditangkap Jokowi Nyapres Deddy Corbuzier

Berita lain:
Banjir Saat Imlek Bawa Berkah? Ini Kata Ahok 
Irfan Bachdim Lulus Tes Medis di Ventforet Kofu 
Akun Yahoo! Diretas, Begini Cara Proteksinya
Habibie Beberkan Petinggi ICMI yang Jadi Capres
Mobil Pertama Porsche Ditemukan di Gudang

 

10.30 | 0 komentar | Read More