Gratifikasi Seks? Presiden PKS Tersenyum

Maharani, yang ikut tertangkap dalam operasi Tangkap Tangan KPK usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (31/1). TEMPO/Seto Wardhana.

Kamis, 31 Januari 2013 | 09:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait kasus suap yang membelitnya. Apa pun pertanyaan yang diajukan, Luthfi hanya membalas dengan senyuman.

Ia juga hanya melempar senyum ketika ditanya soal dugaan gratifikasi seks dalam kasusnya. "Sudah ya," kata Luthfi usai konferensi pers di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Rabu, 30 Januari 2013.

Kasus tangkap tangan ini menyeret Luthfi sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait izin impor daging sapi. Luthfi dan Ahmad kini diinterogasi di KPK. Ahmad ditangkap di Hotel Le Meridien. Ia juga ditetapkan tersangka bersama dua petinggi PT Indoguna, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

KPK juga menangkap seorang wanita muda dalam operasinya. Selasa malam lalu, sumber Tempo di kalangan penyidik menyebutkan, wanita ini diduga sedang bermesraan dengan seorang pelaku suap di satu kamar hotel. "Mereka sedang berdua-duaan," ujarnya, Rabu, 31 Januari 2013. (Baca juga: Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?)

Menurut sumber tersebut, wanita yang usianya diperkirakan 20 tahunan itu berasal dari sebuah universitas terkemuka di Jakarta Selatan. Keberadaannya disinyalir terkait dengan gratifikasi seks. "Masih didalami kemungkinan ke arah itu," kata sumber. Simak heboh dan panasnya daging sapi di sini.

ANANDA BADUDU | TRI SUHARMAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Partai Putih di Pusaran Impor Daging

Kamis, 31 Januari 2013 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus daging sapi impor merupakan kasus lama yang seolah tak akan terurai sampai sekarang. Majalah Tempo pernah mengungkap soal daging ini dalam dua kali laporan utama dua tahun lalu, yaitu Impor Renyah 'Daging Berjanggut' dan Partai Putih di Pusaran Impor Daging.

Inilah cuplikan Partai Putih di Pusaran Impor Daging yang terbit pada 6 Juni 2011.

Sepanjang pekan lalu Prabowo Respatiyo Caturroso jarang pulang ke rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian itu memilih ngumpet di rumah koleganya di Jakarta Selatan. Rupanya, Prabowo sedang menghindar dan bermain kucing-kucingan dengan sejumlah importir daging sapi. Beberapa pemain impor daging terus mendesaknya agar segera mengeluarkan surat pemberitahuan pemasukan alias surat izin mengimpor. "Saya dijepit dari kiri dan kanan," kata Prabowo kepada Tempo lewat sambungan telepon pekan lalu.

Direktorat Jenderal Peternakan merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan kuota impor daging sapi. Selasa pekan lalu sejatinya batas terakhir bagi direktorat jenderal ini untuk menerbitkan surat izin mengimpor daging sapi jatah semester kedua 2011 kepada 55 importir. Tapi, Prabowo baru menandatangani sebagian surat izin tersebut.

Berdasarkan cetak biru Kementerian Pertanian, pada 2011 impor daging sapi dipatok sebesar 72 ribu ton. Realisasi impor semester pertama telah mencapai 39 ribu ton. Menurut Prabowo, ada kemungkinan angka impor daging membengkak menjadi 93 ribu ton karena tingginya permintaan masyarakat. Tahun lalu, impor daging sapi menembus 119 ribu ton atau senilai Rp 5 triliun.

Bisnis daging impor memang lumayan menggiurkan. Seorang importir membeli daging impor dengan harga rata-rata Rp 40 ribu per kilogram. Di supermarket, pasar tradisional, atau perhotelan Indonesia, daging impor ini dijual Rp 60-70 ribu sekilogram, tergantung jenis dan kualitasnya. Itu berarti margin keuntungan kotor sekitar Rp 30 ribu per kilogram atau ada jatah Rp 2-3,6 triliun buat semua pemain daging, dari importir sampai pedagang eceran. Tak mengherankan jika kuota impor daging sapi menjadi rebutan pengusaha. Segala cara dikerahkan, termasuk mendatangkan daging impor secara ilegal.

Masalahnya, kata sumber Tempo, bukan hanya pengusaha yang tergiur gurihnya bisnis daging impor ini, makelar pun juga ikutan. Sang calo berusaha mendekati Direktorat Jenderal Peternakan, meminta surat izin impor buat perusahaan tertentu. Bisik-bisik di kalangan importir daging, broker alias makelar tersebut bisa memperoleh komisi Rp 1.000-3.000 per kilogram. Sekilas nilai komisi ini kecil. Tapi, lantaran jumlah impornya gede, miliaran rupiah bisa dikantongi. Praktek percaloan inilah yang membuat Prabowo memilih ngumpet.

Pemain daging yang menguber-uber Prabowo antara lain Basuki Hariman dan Tafakur Rozak Soedjo. Basuki adalah pemilik CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama. Ia sudah lama malang-melintang di Kementerian Pertanian. Tujuh tahun lalu, Basuki tersandung kasus pemalsuan. Daging asal India dikemas ulang, lantas dijual di dalam negeri sebagai daging Australia. Padahal, impor daging hanya boleh dari Australia dan Selandia Baru (Lihat juga: Impor Renyah Daging Berjanggut).

Sumber Tempo mengungkapkan, Basuki bisa lolos karena merapat ke Suripto, anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Basuki bisa mengenal mantan anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara, kini Badan Intelijen Negara, itu lantaran bersahabat dengan Rozak Soedjo, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Alam Watch. Rozak bekerja satu atap dengan Suripto. "Ya, Rozak anak buah saya," kata Suripto kepada Tempo di Jakarta. Suripto sudah lama bersahabat dengan Basuki setelah dikenalkan oleh Ustad Haris Thahir, Ketua Umum Dzikir SBY Nurussalam. Tapi Suripto membantah merekomendasi Basuki. "Saya tidak pernah meminta ini dan itu," ujarnya.

Namun, menurut sumber tadi, Prabowo merasa Basuki dan Rozak terus mengejarnya. Pada Senin dan Selasa pekan lalu, misalnya, mereka menunggu Prabowo di lantai enam gedung Direktorat Jenderal Peternakan, Jalan R.M. Harsono, Jakarta Selatan. "Mereka menunggu di ruangan staf Prabowo," ujarnya. Pada saat bersamaan, Prabowo merasa tekanan semakin kuat lantaran munculnya pemain baru, yakni Sengman Tjahja.

Menurut sumber Tempo, Sengman masuk melalui Ketua Majelis Syura PKS Ustad Hilmi Aminuddin. Perantara Sengman tak lain Ridwan Hakim, biasa dipanggil Iwan, anak keempat Hilmi Aminuddin.

Prabowo membenarkan semua cerita ini. "Ya, betul. Sengman diantar Iwan," ujarnya. Sejumlah pengusaha perdagingan mengerutkan kening ketika  mendengar nama Sengman. "Saya tak pernah dengar orang ini berbisnis daging," kata Budi Mulyono, seorang distributor daging. Benar. Sengman tak punya sejarah main daging. Sengman lebih banyak berbisnis retail dan properti di Sumatera Selatan. Selengkapnya baca majalah Tempo edisi Partai Putih di Pusaran Impor Daging.

SUNUDYANTORO, AGOENG WIJAYA, RETNO SULISTYOWATI, ANGGA SUKMA WIJAYA (BANDUNG)

Baca juga:
Berikut Kronologi Penangkapan AF oleh KPK
Tersangka Suap Daging PKS Sewa Gadis Rp 10 Juta?
Ini Jawaban Presiden PKS
Hidayat Nur Wahid Kaget Presiden PKS Tersangka

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Sita 2 Plastik Penuh Duit Pecahan Rp 100 Ribu

Rabu, 30 Januari 2013 | 09:31 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari operasi pembongkaran praktek suap di Hotel Le Meredien, Selasa malam, 29 Januari 2013. Sumber Tempo di KPK menyebutkan barang bukti tersebut di antaranya adalah dua tas kresek plastik berisi duit yang diikat rapi dengan pecahan seratus ribu rupiah.

"Barang bukti ini disita dari seorang sopir yang sudah diamankan KPK," ujar sumber tersebut, Rabu dinihari.

Selain dua kresek tersebut, KPK juga menyita dua buku tabungan Bank Mandiri serta tas hitam. Di dalam tas tersebut ditemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dangan praktek suap tersebut. "Semua barang bukti itu memenuhi sebuah kardus televisi yang disediakan penyidik," ujar sumber

Operasi tangkap tangan yang digelar KPK, Selasa malam, 29 Januari 2013, mengamankan empat orang yang diduga perantara suap. Sumber Tempo lainnya menyebutkan suap tersebut berkaitan dengan seorang politikus. Mereka diduga melakukan transaksi yang diduga berkaitan dengan proyek di Kementerian Pertanian. Salah satu proyek tersebut adalah tender pupuk.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P, yang dikonfirmasi menolak memberi komentar. Ia menyatakan akan mengecek semua informasi beredar ke penyidik. "Nanti akan kami sampaikan," ujar dia di kantornya, Rabu dinihari.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:
Golkar Minta Priyo Budi Santoso Diusut
Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
KPK Tangkap Perantara Suap Politikus
Status BBM Wanda Hamidah Sebelum Diciduk BNN
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?

10.30 | 0 komentar | Read More

Kantor yang Digeledah KPK Importir Daging

Rabu, 30 Januari 2013 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah sebuah kantor di Jalan Taruna Nomor 8, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa, 29 Januari 2013. Kantor tersebut milik perusahaan importir daging.

Seorang pria yang mengantar keluarganya ke KPK membeberkan bahwa sejumlah orang yang diperiksa KPK berasal dari kantor tersebut, salah satunya adalah keluarganya. "Keluarga yang saya antar ini adalah pejabat di perusahaan itu. Beliau mendampingi bosnya, pemilik perusahaan importir yang diperiksa KPK," ujarnya pada Rabu dinihari, 30 Januari 2013

Operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Selasa malam, 29 Januari 2013 mengamankan empat orang yang diduga perantara suap. Sumber Tempo lainnya menyebutkan suap terkait dengan politikus. Mereka diduga melakukan transaksi yang diduga berkaitan dengan proyek di Kementerian Pertanian.

Hasil penangkapan yang berlangsung di Hotel Le Meredien di antaranya adalah dua kresek berisi duit pecahan seratus ribu rupiah yang ditaksir mencapai Rp 1 miliar, dua buku tabungan Bank Mandiri, serta tas hitam. Di dalam tas tersebut ditemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dangan praktek suap tersebut.

Dari sebuah situs di Internet, perusahaan yang beralamat Jalan Taruna Nomor 8 Pondok Bambu bernama PT Rahayu Arumdhani International. Namun, kerabat terperiksa tersebut tak mengetahui nama perusahaan itu.

Adalah Leonardo Tobing yang mengungkap penggeledahan kantor di Pondok Bambu itu. Ia mendatangi KPK untuk mengklarifikasi adanya aktivitas sejumlah orang yang mengaku penyidik KPK di kantor koleganya. Ia menyatakan ingin mengetahui kebenaran identitas penyidik tersebut. Namun sayangnya, hingga meninggalkan KPK, ia tak mendapatkan jawaban tentang kebenaran identitas mereka.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., yang dikonfirmasi, menolak memberi komentar. "Nanti akan kami sampaikan," ujar dia di kantornya, Rabu dinihari.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler:
Golkar Minta Priyo Budi Santoso Diusut
Aceng Terancam 15 Tahun Penjara
KPK Tangkap Perantara Suap Politikus
Status BBM Wanda Hamidah Sebelum Diciduk BNN
Begini Efek Narkoba yang Dipakai Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Dapat Narkoba dari Kampung Ambon?

10.30 | 0 komentar | Read More

Dua Imigran Srilanka Tewas di Laut Nusakambangan

Selasa, 29 Januari 2013 | 10:13 WIB

TEMPO.CO, Cilacap - Sejumlah dua imigran asal Srilangka ditemukan tewas di perairan Selatan Nusakambangan Cilacap. Sementara 24 imigran lainnya berhasil diselamatkan.

"Saat ini mereka berada di LP Pasir Putih Nusakambangan," kata Komandan Masyarakat Peduli Bencana Cilacap, Sutrisno Sudanto, Selasa 29 Januari 2013.

Ia mengatakan, selain dua tewas, dua imigran lainnya dalam keadaan kritis. Kapal berpenumpang 26 orang itu terkoyak gelombang tinggi di perairan Njusakambangan yang terkenal ganas itu.

Mereka di temukan di Pantai Permisan yang biasa digunakan Kopasus untuk pembaretan. Gelombang ganas menerjang kapal mereka pada Senin malam. "Korban tewas terdiri satu orang laki-laki dan satu orang perempuan,"ujar petugas pos Jaga Basarnas Cilacap, Maryadi.

Jenazah kedua imigran itu kini disimpan di kamar mayat RSUD Cilacap. Begitu pula dengan dua orang imigran yang diketahui kritis, kini mereka dirawat di rumah sakit tersebut.

Menurut Maryadi, kapal kayu yang mengalami kecelakaan laut tersebut berpenumpang 26 orang imigran asal Srilangka terdiri 19 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Saat mengalami peristiwa nahas itu, mereka tengah dalam perjalanan menuju Pulau Christmas Australia, guna mencari suaka. Untuk mengevakuasi kapal dan puluhan imigran itu mengalami kendala karena gelombang di Pantai Permisan, Pulau Nusakambangan, cukup tinggi.

Petugas gabungan dari Kepolisian Resor Cilacap bersama sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan melakukan upaya evakuasi terhadap puluhan imigran berasal dari Srilanka yang mengalami kecelakaan laut di perairan selatan Nusakambangan, Cilacap.

Kepala Satuan Polisi Air Polres Cilacap, AKP Sugeng, mengatakan kedatangan imigran di Pantai Permisan sekitar pukul 21.00, Senin 28 Januari 2013. Kapal mereka terdampar dari perjalanan Pulau Christmas. Kabarnya mereka ditolak oleh pihak Australia, begitu yang saya terima," kata dia.

ARIS ANDRIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More

Antisipasi Narkotika, PPP Rekrut Caleg Gandeng BNN

Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani di gedung DPR RI, Jakarta, 22-5 2012. TEMPO/Subekti.

Selasa, 29 Januari 2013 | 10:14 WIB

TEMPO.CO, Jakarta- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk mencegah kadernya terlibat narkoba. Fraksi PPP akan lebih berhati-hati merekrut artis sebagai calon legislator pada Pemilu 2014 nanti.

"Seluruh caleg dan anggota DPR dan pengurus PPP harus bebas dari narkoba," kata Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani, Selasa, 29 Januari 2013. Dia menjelaskan, penangkapan sejumlah artis termasuk Raffi Ahmad seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh elemen masyarakat. "Narkoba merupakan kejahatan luar biasa," kata dia.

Dia meminta BNN dan kepolisian tidak main-main dalam menerapkan pasal. Anggota Komisi Hukum ini meminta penegak hukum menggunakan ancaman hukum maksimal. Yani mempertanyakan, mengapa proses hukum terhadap Raffi Ahmad cs sangat lama. Dia membandingkan dengan kasus Afriani Xenia maut yang prosesnya begitu cepat. "Apa karena publik figur," kata dia.

Dia meminta hakim tidak membebaskan pengedar dan pemakai narkoba. Tak hanya itu, dia juga meminta presiden tidak memberikan grasi kepada terpidana kasus narkoba. "Semua pihak harus mendukung," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

10.30 | 0 komentar | Read More

Politikus Kahar Muzakir Siap Bicara Soal Hambalang

Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, saat menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 7-8, 2012. TEMPO/Imam Sukamto

Senin, 28 Januari 2013 | 08:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kahar Muzakir, politikus Partai Golkar, siap menjawab pertanyaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi seputar kasus dugaan korupsi Hambalang. Pernyataan itu ia lontarkan menjelang jadwal pemeriksaan di KPK, Senin, 28 Januari 2013.

"Apapun pertanyaan KPK, sejauh saya mengalaminya sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri, maka saya siap menjawabnya," kata Kahar kepada Tempo.

Berdasarkan agenda pemeriksaan, Komisi bakal menanyai Kahar pada hari ini. Sebetulnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan di Jumat, 18 Januari 2013. Namun banjir yang menyerbu Gedung KPK pada saat itu membuat pemeriksaan tertunda.

"Jumat tempo hari saya sudah datang ke KPK, tapi penyidik memberitahu pemeriksaan tak mungkin dilaksanakan," ujar anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Soal pemeriksaan Senin ini, Kahar menyatakan belum mendapatkan panggilan resmi dari penyidik KPK. Karenanya, sebelum meluncur ke kawasan Kuningan, terlebih dulu Kahar menyambangi kantornya di Senayan. "Hingga pagi ini belum ada pemberitahuan resmi," kata Kahar. "Saya harus cek dulu di kantor. Kalau pemberitahuan lewat SMS atau telepon, takutnya dari orang lain, bukan KPK.

Dalam pemeriksaan kali ini, Kahar bakal ditanyakan selaku saksi. Dugaan sementara, ia mengetahui penyalahgunaan wewenang yang dilakukan bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta bekas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Deddy Kusdinar di proyek senilai 2,5 triliun itu.

Penyidik sendiri telah memeriksa lebih dari 70 orang dalam perkara proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, terjerat dua tersangka: Andi Mallarangeng serta Deddy Kusdinar. Pun meminta imigrasi mencekal Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang juga adik kandung Andi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menyebut adanya kerugian negara dalam proyek Hambalang di dalam sistem pembiayaan tahun jamak (multiyears). Sistem itu pun ditengarai menyebabkan kerugian negara sampai Rp 243,66 miliar.

MUHAMAD RIZKI

10.30 | 0 komentar | Read More

Kahar Muzakir Siapkan Semua Dokumen Hambalang

Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 7-8, 2012. TEMPO/Imam Sukamto

Senin, 28 Januari 2013 | 09:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya Kahar Muzakir mengaku pengetahuannya soal kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, terbatas. Sebab, pikiran Kahar ketika proyek itu dibahas tahun 2010 banyak tersita oleh penyelenggaraan SEA Games.

"Waktunya berhimpitan antara SEA Games (Palembang dan Jakarta) dan pembahasan anggaran proyek Hambalang. Untuk Hambalang saya bahkan tahunya belakangan," kata anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat ini kepada Tempo, Senin, 28 Januari 2013.

Karena itu, Kahar akan membawa seluruh surat korespondensi antara Komisi Olahraga dan pemimpin DPR, serta surat dari pemimpin DPR ke Kementerian Keuangan. Semua dokumen tersebut akan dibawa ketika ia diperiksa sebagai saksi kasus korupsi Hambalang.  "Semua sudah disiapkan," tuturnya.  

Perihal pemeriksaan nanti, Kahar mengaku siap buka-bukaan di depan penyidik KPK. "Apa pun pertanyaan dari KPK, sejauh itu saya alami, lihat, dan dengar sendiri, maka saya siap menjawabnya," kata dia.

Hari ini, KPK akan memeriksa Kahar. Pemeriksaan ini sempat tertunda dari jadwal sebelumnya Jumat pekan lalu akibat banjir di gedung KPK. Kahar mengaku sempat datang ke KPK pada Jumat lalu.  "Saya sudah datang, tapi penyidik memberitahu pemeriksaan tak mungkin dilaksanakan," ujar dia.  

Kahar akan diperiksa sebagai saksi yang diduga mengetahui mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar di proyek bernilai Rp 2,5 triliun tersebut.

Andi dan Deddy telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang juga adik kandung Andi. KPK sedikitnya sudah memeriksa lebih dari 70 orang untuk pendalaman kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 234 miliar itu. 

MUHAMAD RIZKI

10.30 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Dituding Biarkan Kerusuhan Sumbawa

Minggu, 27 Januari 2013 | 07:43 WIB

TEMPO.CO, Sumbawa--Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa berencana menggugat pemerintah ke pengadilan lantaran dianggap membiarkan kerusuhan di Sumbawa Besar pada Selasa lalu. LSM yang mengatasnamakan Tim Advokasi untuk Kasus Sumbawa itu kemarin mengirim surat pemberitahuan rencana gugatan kepada presiden, Kepala Polri, dan kepala polda.

"Sebelum dan saat terjadi kerusuhan, pemerintah tidak mencegah atau mengamankan warga komunitas Bali," kata salah seorang anggota Tim Advokasi, Daeng Muhammad Ikhwan, di kantornya Sabtu 26 Januari 2013. (Lihat juga: Kronologi Kerusuhan Sumbawa)

Sekretaris Lembaga Adat Sumbawa itu mengatakan, tim penggugat terdiri atas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sumbawa, serta Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kerusuhan, massa membakar puluhan rumah toko, pura, dan hotel milik orang Bali. Akibatnya, ribuan orang mengungsi. Kerusuhan dipicu isu pemerkosaan oleh seorang polisi asal Bali terhadap warga Labuan Badas, Sumbawa. Versi polisi, Arniyati tewas karena kecelakaan lalu lintas setelah berboncengan dengan pacarnya, I Gede Eka Swarjana.

Ketua Kontras, Haris Azhar, membantah lembaganya bergabung dengan tim penggugat. Kontras, kata dia, masih berfokus pada pengajuan rekomendasi yang dikirim ke Departemen Dalam Negeri mengenai evaluasi konflik sosial sepanjang 2012. "Konflik Sumbawa sama dengan beberapa konflik sosial dan etnis di 2012, yang dimulai dengan hal sepele, seperti masalah cinta, pencurian kecil, atau lainnya."

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan berkunjung ke Sumbawa, Senin pekan depan, guna menyelidiki kerusuhan. Menurut Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Natalius Pigai, tim penyelidik akan dipimpin Komisioner Bidang Pemantau dan Penyelidikan, Siti Nurlaela.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Wiriawan, membantah tudingan bahwa pemerintah telah membiarkan kerusuhan. Bantahan serupa dilontarkan juru bicara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Ajun Komisaris Besar Sukarman Husein. Menurut dia, saat kerusuhan terjadi, jumlah polisi tak sebanding dengan banyaknya perusuh.

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan polisi sudah mendeteksi ada tiga provokator kerusuhan. "Secepatnya mereka akan ditangkap," kata dia kepada Tempo, ketika menemani Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla bertemu dengan para tokoh Sumbawa dan pengungsi, kemarin. Hingga kini, sudah 94 pelaku ditangkap dan 33 dinyatakan sebagai tersangka. Simak berita kerusuhan di daerah.

AKHYAR M NUR| FRANSISCO ROSARIANS| SUPRIYANTHO KHAFID

10.30 | 0 komentar | Read More

Siapa Pengganti Hary Tanoe di NasDem?

Minggu, 27 Januari 2013 | 08:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta--Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyarankan Ketua Majelis Nasional Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menggandeng pengusaha berkemampuan setara dengan eks Ketua Dewan Pakar NasDem, Hary Tanoesoedibjo, yang mundur awal pekan ini.

"Kalau ingin mencari kekuatan elektoral, harus ada yang selevel dengan Hary Tanoe, baik popularitas maupun kemampuan ekonominya," kata Burhanuddin di Jakarta Sabtu 26 Januari 2013. Kepergian Hary, menurut dia, berpengaruh terhadap dua hal penting bagi NasDem: kekuatan media dan logistik.

Burhanuddin menjelaskan, keluarnya Hary Tanoe membuat kekuatan media di NasDem berkurang sebanyak 70 persen. "Dari sisi logistik sudah pasti bisa diperkirakan berapa banyak dana yang dikeluarkan Hary Tanoe untuk NasDem," ucapnya.

Hary, yang juga bos MNC Group, mundur pada awal pekan lalu. Ia beralasan sudah tak cocok dengan dinamika partai. Selain Hary, tiga pengurus lain juga mundur, yaitu Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal Saiful Haq, dan Ketua Bidang Internal Endang Tirtana.

Mundurnya Hary dan para pejabat teras NasDem diikuti ribuan kader partai itu di sejumlah daerah. Pengunduran diri tersebut dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Partai NasDem Armin Gultom, yang ditandai dengan melemparkan kaus dan menyobek kartu tanda anggota partai.

Namun Surya Paloh berkeyakinan keluarnya Hary Tanoe tidak berpengaruh besar terhadap sisi finansial NasDem. "NasDem tidak bergantung pada seorang Hary Tanoe," katanya setelah membuka Kongres I Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat malam.

Kemarin, anggota kongres juga memastikan Surya Paloh menjadi ketua umum secara aklamasi, yang disetujui majelis tinggi. Majelis tinggi terdiri atas bekas ketua umum Patrice Rio Capella, Sugeng Suparwoto, dan Ahmad Rofiq.

Kongres belum menentukan struktur kepengurusan, termasuk memilih pengganti Hary Tanoe. Pembentukan kepengurusan diserahkan kepada Surya Paloh sebagai formatur tunggal. "Formulasinya dibantu panitia ad hoc," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Ferry Mursyidan Baldan seusai kongres.

SATWIKA MOVEMENTI | ARYANI KRISTANTI

10.30 | 0 komentar | Read More

Kontrak Kapal Perang dengan Palindo Berlanjut

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) menerima cendera mata "Beladau" disaksikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kedua kanan), Kasal Laskdya TNI Marsetio (tengah) dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi seusai meresmikan Kapal Cepat Rudal (KCR) KRI Beladau di Dermaga Batu Ampar, Batam, Jumat (25/1). ANTARA/Maha Eka Swasta

Sabtu, 26 Januari 2013 | 05:43 WIB

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Pertahanan berencana untuk menyerahkan sisa kontrak kebutuhan kapal cepat rudal 40 kepada PT. Palindo Marine, Batam. Sebelumnya perusahaan ini sukses memproduksi KRI Clurit 641, KRI Kujang 642 dan KRI Beladau 643.

Palindo masih punya 'hutang' satu unit KCR 40 lainnya yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Jika selesai, TNI AL akan memiliki empat unit kapal dari 16 unit KCR 40 yang ditargetkan hingga tahun 2019 mendatang.

"Dari kajian TNI AL, kami cenderung untuk menyerahkan kontrak produksi KCR 40 kepada Palindo," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Jumat, 25 Januari 2013 usai menerima protocol of delivery KRI Beladau 643 dari Palindo.

Palindo Marine sendiri baru menandatangani kontrak untuk produksi empat unit kapal cepat rudal dari 16 kapal yang ditargetkan dalam target minimum pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Pertimbangan untuk meneruskan kontrak dengan Palindo antara lain masalah perawatan kapal," ujar dia.

Direktur Utama Palindo Marine Harmanto mengaku siap untuk meneruskan kontrak produksi KCR 40. "Kami tidak masalah jika target pengadaan kapal dipercepat," kata Harmanto.

Pembuatan KCR 40, ujar dia, membutuhkan waktu 12 bulan untuk setiap unit. "Tapi tidak masalah karena kami bisa kerjakan secara paralel." Ahak--panggilan akrab Harmanto, mengaku mampu membangun lima kapal cepat rudal sekaligus.

Namun Kementerian Pertahanan mengakui masalah pendanaan masih menghambat percepatan produksi KCR 40. Tiga unit kapal yang sudah diproduksi, seluruhnya menggunakan skema pinjaman dalam negeri. Bank Mandiri selaku bank milik pemerintah ikut membiayai pembuatan kapal senilai Rp 75 miliar per unit.

Kapal cepat rudal sepanjang 44 meter ini terbuat dari high tensile steel pada bagian lambung dan aluminium alloy di bagian atas. KCR 40 dapat melaju hingga 30 knot, atau kurang lebih 60 kilometer per jam.

SUBKHAN

10.31 | 0 komentar | Read More

KPK Tak Percaya Begitu Saja Cerita Choel

Sabtu, 26 Januari 2013 | 08:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP, mengatakan KPK tak akan begitu saja percaya dengan pengakuan adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga  Andi Alifian Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau biasa disapa Choel Mallarangeng.

Johan mengatakan, KPK berharap Choel mau jujur soal keterlibatan kakaknya. "Tentunya semua pengakuan akan ditindak-lanjuti oleh penyidik KPK. Tentu informasi yang kami butuhkan dari Choel tidak sekedar itu. Ada hal-hal yang juga ditanyakan selain itu, termasuk soal Andi Mallarangeng. Setiap pernyataan dari tersangka atau saksi tentu harus dilengkapi dengan alat bukti. KPK akan melakukan validasi," katanya di gedung KPK, Jumat, 25 Januari 2013.

Di hadapan penyidik KPK kemarin, Choel mengaku menerima uang dari Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar. Choel mengaku hal itu sebagai kesalahannya.

"Pada 28 Agustus 2010, saat saya dan putri saya ulang tahun, saya menerima bingkisan dari Deddy Kusdinar, yang kemudian belakangan saya ketahui jumlahnya cukup besar," ujarnya usai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 25 Januari 2013.

Soal jumlahnya, Choel enggan menyebutkan. Dia mengatakan tak bisa mengatakan jumlahnya. "Yang pasti cukup besar," katanya. "Kami tidak enak untuk menyebutkan nilainya kepada KPK, silahkan tanya saja kepada KPK," kata Rizal Mallarangeng, kakak kandung Choel, yang mendampinginya datang ke KPK.

Dalam pemeriksaan sekitar 10 jam itu, Choel ditanya 15 pertanyaan. Dia juga memberi pengakuan tanpa ditanya penyidik. Dalam pengakuan itu, Choel menjelaskan lima hal, dua di antaranya soal uang dari Deddy dan Herman Prananto, Direktur Utama PT Global Daya Manunggal, perusahaan subkontraktor di proyek Hambalang.

Choel mengatakan tidak tahu bahwa uang Deddy berhubungan dengan Hambalang. "Saya katakan siap mengembalikan. Saya sudah meminta maaf kepada kakak saya, karena dengan kejadian ini, asumsi masyarakat, kakak saya terlibat korupsi Hambalang."

Dari Herman, Choel mendapat Rp 2 miliar, persis seperti pengakuannya kepada Tempo dua hari lalu. Uang Rp 2 miliar ini, menurut Choel, sebagai imbalan karena sudah mengenalkan Herman kepada kepala-kepala daerah.

Dia bertemu dua kali dengan Herman sekitar April dan Mei 2010. "Pak Herman tahu saya konsultan politik yang memiliki banyak jaringan kepala daerah. Itu yang ingin Pak Herman gunakan untuk mengurus proyek di daerah," katanya.

FEBRIYAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Rizal Mallarangeng Pastikan Choel Hadir di KPK

Rizal Malarangeng (kiri), Andi Alfian Malarangeng (kedua kiri), dan Andi Zulkarnain Malarangeng alias Choel Mallarangeng (kanan). DOK/TEMPO/Adri Irianto

Jum'at, 25 Januari 2013 | 09:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara sekaligus kakak Andi Zulkarnain Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, memastikan adiknya, Andi Zulkarnain atau yang akrab disapa Choel Mallarangeng, akan hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat ini. Dia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak hanya mengusut keterlibatan kakak dan adiknya dalam kasus Hambalang.

"Saya pastikan adik saya hadir kalau memang suratnya sudah dikirim hari ini," ujar Rizal ketika dihubungi Tempo, Senin, 21 Januari 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini dijadwalkan akan memeriksa Choel Mallarangeng. Choel diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dengan tersangka kakaknya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Rizal memastikan adiknya akan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, dia meminta agar KPK tak hanya mengusut keterlibatan kakak dan adiknya dalam kasus ini.

Menurut Rizal, korupsi sebenarnya terjadi di dalam proyeknya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan sudah jelas menyatakan bahwa terjadi penggelembungan anggaran.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin mengatakan bahwa Andi menerima aliran dana Hambalang melalui adiknya ini. Choel, menurut Nazaruddin, menerima imbalan dari PT Global Daya Manunggal setelah berhasil memperjuangkannya menjadi salah satu subkontraktor dari PT Adhi Karya dalam proyek ini.

FEBRIYAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Pagi Ini, KPK Periksa Choel Mallarangeng

Jum'at, 25 Januari 2013 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali mendalami keterlibatan sejumlah orang dalam kasus pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rencananya, KPK akan menghadirkan adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, Andi Zulkarnain Mallarangeng atau lebih dikenal dengan panggilan Choel Mallarangeng.

"Choel akan diperiksa sebagai saksi untuk Andi dan Deddy Kusnidar," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi, Jumat, 25 Januari 2013. Pemeriksaan rencananya dimulai pada pukul 09.30 WIB.

KPK menilai, pemanggilan terhadap Choel sangat penting karena memiliki peran kunci dalam proyek Hambalang. Namun Johan tak bisa memastikan apa saja yang bakal didalami oleh penyidik KPK pada Choel. KPK juga tak khawatir keterangan dari Choel nantinya bakal meringankan peran kakaknya, Andi.

Nama Choel pernah disebut mantan bendahara Demokrat, terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang, M. Nazaruddin. Choel disebut turut menerima uang Rp 2,5 miliar dari PT Global Daya Manunggal, subkontraktor proyek Hambalang. Dalam kesaksian di pengadilan, Nazaruddin menyebutkan uang itu merupakan imbalan karena Global ikut menjadi subkontraktor proyek bernilai Rp 2,5 triliun tersebut.

Juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, tak membantah adiknya, Choel, menerima uang dari PT Global. "Tapi tidak terkait dengan Hambalang," kata Rizal. "Nilainya juga bukan Rp 2,5 miliar, tapi Rp 2 miliar."

Dalam kasus Hambalang ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka, yaitu Andi Alifian Mallarangeng dan Deddy Kusnidar. Deddy merupakan pejabat pembuat komitmen proyek. Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa lebih dari 70 orang untuk pendalaman kasus. Sedangkan Choel sudah dicekal ke luar negeri oleh KPK dan Imigrasi.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

TNI Sulit Mendapat Penerbang Handal

Seorang kandidat diuji oleh para perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang menjadi Panitia Penentuan Terakhir (Pantukhir) dalam seleksi masuk Sekolah Penerbang Adisutjipto di Gedung Jupiter, Lapangan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (23/1). Sekolah Penerbang Adisutjipto adalah satu-satunya sekolah penerbang militer di Indonesia. TEMPO/Suryo Wibowo

Kamis, 24 Januari 2013 | 05:16 WIB

TEMPO.CO , Sleman - Ternyata di Indonesia merekrut penerbang pesawat sangat sulit. Terbukti dari 369 calon penerbang yang sudah mendaftar, hanya 17 calon yang bisa ikut penentuan tahap akhir tahap dua. Padahal yang dibutuhkan sebanyak 25 penerbang.

"Animo masyarakat tahun ini tinggi, tetapi kwalitasnya yang bisa kami rekrut ya hanya segitu," kata Marsekal Muda Bambang Wahyudi, Asisten Personel Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (23/1).

Dari sekian banyak yang mendaftar dari para lulusan Sekolah Menengah Atas, setelah diferivikasi yang lulus di tingkat daerah hanya 247 orang. Setelah seleksi di daerah, maka yang lolos di tingkat pusat hanya 60 orang. Yaitu 47 orang dari seleksi di daerah dan 13 lainnya dari mantan calon taruna Akademi Militer, calon Kadet Akademi Angkatan Laut dan calon Karbol Akademi Angkatan Udara.

"Dari 60 orang yang dipanggil di seleksi pusat, ada 8 yang mengundurkan diri sebelum mengikuti seleksi pusat tahap satu," kata dia.

Bagi calon yang dinyatakan lolos pada tahap kedua, akan mengikuti Pendidikan Pertama (Dikma) yang dimulai 1 Februari 2013 di Landasan Udara Adi Sumarmo Solo. Yaitu selama 5 bulan.

Tahap berikutnya mereka akan mengikuti bina kelas dan bina terbang selama 28 bulan di Landasan Udara Adisutjipto Yogyakarta. Para calon penerbang itu masuk dalam program Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang TNI.

Para calon penerbang itu diarahkan untuk mengisi atau mengawaki alat utama sistem senjata. Yaitu pesawat TNI, baik fix wing maupun rotasi wing (helikopter). Bagi yang lulus, mereka akan disiapkan sebagai penerbang handal TNI. Baik TNI Angkatan Udara maupun Angkatan Darat. "Masalah terbang itu skill. Tetapi bisa jangka pendek atau jangka panjang," kata dia.

Menurut Mayor Hamdi Londong Allo, Kepala Penerangan dan Perpustakaan Landasan Udara Adisutjipto, mayoritas pendaftar gugur pada tahap uji kesehatan. Tes-tes yang harus dilalui adalah tes akadenik, kesehatan, psikologis, bakat kemampuan terbang dan lain-lain. "Yang mendaftar banyak tapi ternyata yang tidak lolos banyak juga, dari 17 orang yang lolos di tahap kedua juga masih ada yang kurang dan perlu seleksi lagi. Terakhir satu lagi gugur," kata Londong.

Richard Luki S asal Bali, salah satu peserta penerbang menyatakan ia tertarik menjadi penerbang karena menjadi cita-cita sejak kecil. Apalagi kakaknya sudah ada yang menjadi pernebang. Bapaknya merupakan Pegawai Negeri Sipil di TNI Angkatan Darat di Bali. "Saya sangat antusias, karena menjadi cita-cita sejak kecil," kata dia.

MUH SYAIFULLAH

10.31 | 0 komentar | Read More

SBY Hadiri Peringatan Maulid di Monas

Kamis, 24 Januari 2013 | 09:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 Hijriah di halaman selatan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis pagi, 24 Januari 2013. Rombongan presiden dijadwalkan tiba di lokasi pukul 08.30 WIB.

Bersama jamaah Majelis Rasulullah SAW pimpinan Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, SBY ikut menghadiri acara maulid dan dzikir akbar serta doa bersama untuk bangsa. Hingga pukul 07.30, acara Maulid tersebut dihadiri ribuan jemaah yang sudah terlihat memadati halaman selatan Monas.

Para jamaah duduk menghadap panggung besar yang membelakangi Monas. Sambil menunggu kedatangan presiden, mereka membaca shalawat serta maulid yang berisi riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Membludaknya jamaah membuat ribuan jamaah lainnya masih tertahan di luar halaman Monas. Mereka mesti mengantri masuk lantaran hanya pintu kecil monas yang dibuka di setiap gerbang Monas. Di pintu masuk halaman Monas, jamaah mesti melewati pintu pemindai yang dijaga Pasukan Pengaman Presiden dan aparat kepolisian. Sementara lalu lintas di sekitar Monas terpantau lancar.

PRIHANDOKO

10.30 | 0 komentar | Read More

Jalur Pendakian Gunung Gamalama Ditutup Sebulan

Rabu, 23 Januari 2013 | 09:05 WIB

TEMPO.CO, Ternate - Petugas di Pos Pengamatan Gunung Gamalama menutup semua jalur pendakian menuju puncak selama sebulan. Penyebabnya, aktivitas gunung yang terletak di Pulau Ternate, Kepulauan Maluku, ini mulai meningkat. 

Kepala Pos Pengamatan Gamalama, Darno Lamane, mengatakan penutupan jalur pendakian bertujuan untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban jiwa saat aktivitas gunung sedang meningkat. Selain itu, penutupan juga dilakukan untuk menjaga agar alat pengamat tak rusak.

"Tapi, yang paling penting supaya tidak jatuh korban jiwa. Apalagi pengalaman tahun lalu pernah ada 25 pendaki yang terjebak," kata Darno pada Tempo, Rabu, 23 Januari 2013.

Menurut dia, data dari Pos Pengamatan terlihat  lima jalur pendakian yang selalu dipergunakan pendaki untuk menuju puncak gunung berketinggian 1.715 meter di atas permukaan laut itu. Lima jalur tersebut rata- rata terletak di wilayah tengah dan utara pulau. "Dan untuk jalur ini akan kami awasi secara ketat," ujar Darno.

Berdasarkan rekaman alat seismograf, status Gunung Gamalama hingga saat ini masih Waspada level II. Meski begitu, aktivitasnya mulai menunjukan peningkatan sejak sepekan lalu.

Imbauan senada juga disampaikan Pemerintah Kota Ternate. Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman meminta warga mematuhi semua imbauan  petugas Pos Pengamatan. Tujuannya supaya tidak timbul korban jiwa jika Gunung Gamalama meletus. "Kami berharap masyarakat tidak mendekati wilayah yang dilarang pemerintah", kata Burhan.

Terakhir kali Gunung Gamalama meletus pada 16 September 2012. Saat itu, Gamalama mengeluarkan abu vulkanik setinggi satu kilometer. Sebanyak 25 pendaki terjebak dan terpaksa dijemput tim dari Badan SAR Nasional.

BUDHY NURGIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More

Fatayat NU: Khitan Perempuan Tak Ada di Al-Quran

Rabu, 23 Januari 2013 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi perempuan di bawah Nahdlatul Ulama, Fatayat NU, menyerahkan penerapan khitan perempuan kepada masyarakat. Menurut Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Fatayat NU, Muzaenah Zain, khitan perempuan tidak diperintahkan di dalam Al-Quran atau Hadis Nabi.

"Jika membicarakan masalah yang berkaitan dengan perintah agama, sebaiknya harus ada sandarannya," kata Muzaenah ketika ditemui sebelum Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan di kantor Kementerian Kesehatan, Rabu, 23 Januari 2012.

Muzaenah menuturkan khitan di dalam Islam hanya menyarankan untuk laki-laki. Khitan laki-laki terbukti baik untuk kesehatan. Sedangkan khitan perempuan, menurut dia, hanya merupakan produk budaya dan tidak ada khasiat bagi kesehatan.

"Apalagi kalau dilakukan dengan metode yang tidak steril akan berbahaya bagi perempuan," kata Muzaenah. Jika dilakukan dengan metode yang salah, kata dia, akan terjadi infeksi dan rentan terjadi pendarahan yang bisa berakibat pada kematian.

Muzaenah mengetahui jika khitan perempuan antara satu budaya dengan yang lain berbeda. Di Afrika, khitan dengan membuang semua klitoris, sedangkan di Indonesia hanya menggores saja. Adanya kabar yang menyatakan khitan perempuan bisa menstabilkan libido perempuan pun bagi Muzaenah hanya sekedar mitos di masyarakat saja.

Senin pekan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi massa Islam menolak pelarangan khitan atau sunat pada perempuan. MUI meminta seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat untuk melayani permintaan khitan perempuan. "Yang kami tolak itu pelarangan. Jadi, kalau ada permintaan khitan jangan ditolak," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di kantornya.

Majelis menilai khitan bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan Islam. Lima tahun lalu sebetulnya MUI pernah mengeluarkan fatwa, yang intinya menyebutkan khitan perempuan adalah ibadah yang dianjurkan. Ma'ruf berkilah, dari semua ulama tak ada satu pun yang berpendapat khitan bagi perempuan dilarang.

Pernyataan MUI dan organisasi Islam ini menanggapi beredarnya surat Direktur Bina Kesehatan Masyarakat tertanggal 20 April 2006 tentang larangan sunat perempuan bagi petugas kesehatan. Akibatnya, hampir sebagian besar bayi perempuan tak lagi disunat.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menolak adanya anggapan bahwa pihaknya melarang sunat perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan justru mengizinkan perempuan disunat asalkan memenuhi syarat kesehatan. Menurut Nafsiah, sunat perempuan sangat rentan, terlebih bila dilakukan orang tidak berpengalaman. Menurut dia, sunat jangan melukai apalagi memotong klitoris karena sangat berbahaya.

SUNDARI

10.30 | 0 komentar | Read More

NasDem Sempat Diperhitungkan, Kini Tidak Lagi

Harry Tanoesoedibjo (kedua kanan), bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, Ahmad Rofiq (ketiga kanan), usai memberikan keterangan di Jalan Diponogoro 29, Jakarta, Senin (21/1). TEMPO/Dasril Roszandi

Selasa, 22 Januari 2013 | 09:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai peserta Pemilu 2014 sempat memperhitungkan kemunculan NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi ketat Komisi Pemilihan Umum. Tapi perpecahan yang menimpa partai itu membuat banyak partai lain berpikir kembali.

"Mereka memang sempat kami perhitungkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Saleh Husein, Selasa, 22 Januari 2013. Menurut Saleh, pertumbuhan elektabilitas NasDem dalam setahun terakhir jadi perhatian serius Hanura. Apalagi NasDem dinilai berhasil meraup simpati anak muda.

Tapi, menurut Saleh, mundurnya Ketua Dewan Pakar NasDem Harry Tanoesoedibjo, Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, dan beberapa pengurus teras lainnya justru membuka masalah internal di partai itu. Konflik itu menunjukkan masalah serius dalam NasDem. Apalagi kemunduran ini juga diikuti oleh beberapa pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. "Jangan sampai layu sebelum berkembang," kata Saleh.

Saleh sendiri mengaku menyayangkan perpecahan yang timbul di internal Partai NasDem. "Kami menyayangkan, kami kehilangan kawan bertanding," kata Saleh.

Sekretaris Fraksi Hanura ini yakin masyarakat mengamati konflik di NasDem. "Masyarakat melihat dengan cerdas setiap dinamika politik yang terjadi di internal partai sebelum akhirnya menentukan pilihan," kata Saleh. Dia mencontohkan partainya sendiri, Hanura, yang sejauh ini solid. "Saya yakin publik bisa menilai keseriusan Hanura membangun soliditas partai dan memperjuangkan masyarakat," katanya.

IRA GUSLINA SUFA

10.31 | 0 komentar | Read More

Jelang Pilkada, 7 Wilayah di Maluku Utara Rawan

Selasa, 22 Januari 2013 | 09:18 WIB

TEMPO.CO, Ternate - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara mengidentifikasi setidaknya ada tujuh wilayah yang berpotensi terjadi konflik saat pemilihan Gubernur Maluku Utara. Wilayah itu tersebar umumnya merupakan wilayah yang jauh dari aktivitas kota.

Sultan Alwan, Ketua Bawaslu Maluku Utara, mengatakan, tujuh wilayah itu adalah Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Morotai dan Halmahera Utara, serta Halmahera Tengah. Umumnya, konflik yang terjadi adalah konflik yang berhubungan dengan masalah kecurangan pemilu, seperti masalah daftar pemilih tetap (DPT) hingga penetapan pemenang pemilu.

"Dengan demikian, pilgub Maluku Utara rawan akan konflik,"kata Sultan kepada Tempo, Selasa, 22 Januari 2013.

Sultan menilai konflik yang terjadi dalam pemilihan gubernur bahkan bisa mengarah pada konflik fisik antarpendukung calon. Oleh karena itu, Bawaslu berencana memperketat pengawasan di semua tahapan. "Kami juga tidak segan-segan melaporkan pelanggaran pemilu oleh pihak penyelenggara hingga aparat hukum. Karena itu, kami berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi proses pilgub ini," ujar Sultan.

Meski begitu, dosen Universitas Khairun Ternate ini menuturkan, secara umum, Bawaslu belum menemukan bentuk kecurangan pemilu yang bisa berakibat pada terjadinya konflik fisik antarpendukung calon. Namun potensi itu tetap diyakini ada.

Sedangkan Yahya Mahmud, Direktur LBH Maluku Utara, mengatakan, potensi konflik pada pemilihan Gubernur Maluku Utara biasanya diakibatkan penyelenggara yang bersikap tidak independen. Karena itu, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu harus dilakukan secara ketat. "Tapi memang tidak semua petugas penyelenggara buruk. Namun merekalah yang harus diawasi secara ketat," kata Yahya.

BUDHY NURGIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More

Anggaran RSBI Banten Dipakai Perbaiki Sekolah

Senin, 21 Januari 2013 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Serang - Alokasi APBD Provinsi Banten untuk sekolah dengan label rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) pada 2013 senilai Rp 40 miliar akan dialihkan untuk membeli berbagai sarana sekolah. Namun, pengalihan anggaran masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Supaya alokasi anggaran RSBI itu tidak menjadi masalah di kemudian hari, kami sarankan agar penggunaannya menunggu jawaban dari Kemendikbud dan Kemendagri. Oleh karena itu, jangan digunakan pada APBD murni, tetapi pada APBD Perubahan saja," ujar Ketua Komisi V DPRD Banten, Media Warman, Senin, 21 Januari, menanggapi rencana pemerintah daerah itu.

Mahkamah Konstitusi membubarkan RSBI pada awal Januari lalu. Alasannya, RSBI menyuburkan perbedaan layanan pendidikan pada kaum berpunya dan kaum miskin. Selain itu, RSBI juga dinilai tidak mendukung penguatan karakter bangsa.

Menanggapi perubahan ini, sejumlah pemda menawarkan beberapa alternatif. Salah satunya muncul dari Dinas Pendidikan Banten ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan anggaran RSBI sebaiknya digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, misalnya untuk pengadaan alat pendidikan, seperti multimedia pembelajaran, interaktif whiteboard, bantuan keuangan, dan lain-lain.

Setelah dihapuskannya RSBI, Hudaya menyarankan Kemendikbud fokus pada delapan standar pendidikan nasional. "Ada dua hal yang penting. Pertama, prasarana dan sarana, meliputi ruang kelas baru, sekolah baru, alat pendidikan dan lain-lain. Kedua, peningkatan tenaga pendidik, terutama segi kualifikasinya. Sebab, dari 88.000 guru di Banten (honorer dan PNS), sebanyak 40.000 belum berkualifikasi strata satu (S1)," katanya.

Menurut Hudaya, Dinas Pendidikan Provinsi Banten segara mengeluarkan surat edaran penghapusan 44 RSBI. "Dengan surat diedarkan tersebut, maka penghapusan RSBI harus diberlakukan," katanya. Hudaya mengatakan, jumlah RSBI yang ada di Banten ada 44 sekolah dengan rincian 19 sekolah SD, 7 SMP, 12 SMA dan 6 SMK.

Hudaya mengatakan, semua sekolah yang selama ini mendapatkan mandat sebagai RSBI, proses pembelajarannya tetap berlangsung mengacu kepada rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) sampai ada ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Semua papan nama, kop surat, dan dokumen sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI, agar segera diganti dan tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah," kata Hudaya.

WASI'UL ULUM

10.31 | 0 komentar | Read More

KPK Putuskan Nasib Gubernur Riau Hari Ini

Gubernur Riau HM Rusli Zainal (kiri) dan Menpora Andi Mallarangeng (kanan) dalam rapat kerja mengenai persiapan PON XVIII 2012 di Riau dengan Komisi X DPR di kompleks MPR DPR, Senayan Jakarta, (5/9). ANTARA/Rosa Panggabean

Senin, 21 Januari 2013 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini berencana melakukan gelar perkara terhadap kasus yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Saat ini, ada dua kasus dugaan korupsi yang menanti Rusli, yaitu korupsi Pekan Olahraga Nasional XVIII 2012 dan pemberian izin penebangan hutan di Kabupaten Pelalawan dan Siak, Riau.

Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha belum bisa memastikan kapan gelar perkara akan dilaksanakan. Menurut dia, hari ini KPK mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. "Tapi, saya belum tahu pastinya, nanti baru bisa dipastikan," kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 21 Januari 2013.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, gelar perkara terhadap Rusli juga akan membicarakan kemungkinan penetapan politikus Golkar itu sebagai tersangka. Gelar perkara kasus Rusli pekan lalu tertunda karena kantor KPK terendam banjir. "Senin (hari ini) akan kami bicarakan semuanya (kasus PON dan penebangan hutan) dalam gelar perkara," kata Abraham, Jumat lalu.

Dalam kasus pemberian izin penebangan kayu, KPK menduga tindakan Rusli mengesahkan penebangan hutan di dua kabupaten merugikan negara hingga Rp 334,7 miliar. Kerugian dihitung berdasarkan volume kayu yang dibabat dikalikan dengan harga saat itu. Berdasarkan salinan dokumen penyelidikan KPK yang diperoleh Tempo, perbuatan Rusli melibatkan sembilan perusahaan penebang kayu.

Surat pengesahan dari politikus Partai Golkar itu membuat sembilan perusahaan berwenang menebang kayu indah, meranti, dan rimba campuran dengan diameter pohon 10-30 sentimeter. Padahal Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan edaran tentang Pembatalan Surat Keputusan Izin Penebangan Hutan di Riau, 5 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa izin penebangan hutan hanya diterbitkan Kementerian. Dalam kasus yang sama, Bupati Siak Arwin A.S. telah diganjar hukuman 4 tahun penjara dan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar 11 tahun penjara.

Sedangkan dalam kasus korupsi PON, nama Rusli kerap disebut dalam sidang sejumlah tersangka dan terdakwa. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 13 tersangka, tujuh di antaranya merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Riau.

Dalam persidangan, terungkap peran Rusli yang diduga memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Lukman Abbas menyuap anggota DPRD. Dia juga diduga menerima uang Rp 500 juta dari rekanan proyek. Dalam beberapa kesempatan, Rusli membantah terlibat.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

'Jakarta Tak Sanggup Lagi Jadi Ibu Kota'

Sejumlah kendaran berusaha melintasi genangan air yang memenuhi daerah Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. (17/1). twitter.com/TMCPoldaMetro

Minggu, 20 Januari 2013 | 05:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Jakarta dinilai tak mampu lagi untuk menanggung beban sebagai ibu kota pemerintahan, politik, bisnis dan pariwisata sekaligus. “Jakarta tenggelam itu bukan analisa mengada-ada,� kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro, Sabtu, 19 Januari 2013.

Menurut Siti, Jakarta tak mampu lagi menanggung beban peran yang sangat kompleks sebagai pusat segala-galanya. Dia mencontohkan, abrasi dan intrusi air laut yang mulai mengkhawatirkan. “Peristiwa jalan yang amblas akibat rob di Jakarta Utara itu jadi contoh nyata ancaman ekologis.�

Untuk itu, dia menyambut baik wacana pemindahan ibukota pemerintahan dari Jakarta. “Meskipun sudah lama dibahas dan belum juga dilaksanakan,� kata Siti. Pemindahan ibukota, ujar Siti, bermanfaat untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia. “Jangan sampai terfokus hanya di Jawa saja,� ujar Siti.

Wacana pemindahan ibukota harus dikaji secara serius oleh semua pihak. “Jika pusat pemerintahan dipindah, gula-gula baru di daerah bisa tercipta, sehingga kegiatan ekonomi tak terfokus di Pulau Jawa.�

Siti setuju dengan pendapat yang pernah mewacanakan ibukota negara di Pulau Kalimantan. “Daerah itu relatif tak rentan dari gempa bumi dan bencana alam lainnya,� kata dia. Masalah pemindahan ibukota, kata Siti, tergantung dari kemauan pemerintah untuk mewujudkannya. “Karena semuanya harus bedol desa, mulai dari DPR hingga kementerian harus pindah ke kota baru itu.�

SUBKHAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Roy Suryo: PSSI - KPSI Tak Akur, Ctrl, Alt, Del

Roy Suryo tersenyum sumringah sebelum dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Istana Negara, Jakarta, (15/1). TEMPO/Subekti

Minggu, 20 Januari 2013 | 05:34 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menawarkan solusi terakhir jika kisruh antara lembaga Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) tak kunjung usai.

"Kalau salah satu tak bisa jalan, maka tidak kedua-duanya. Control-alt-del lalu format," kata Roy menganalogikan fungsi penghapusan permanen dalam sistem komputer itu di Yogyakarta, Sabtu 19 Januari 2013.

Namun sebelum itu, Roy mengatakan, ia akan bertemu terlebih dahulu dengan tokoh yang dinilai sangat berperan untuk kedua organisasi, yakni Arifin Panigoro dan Nirwan Bakrie. "Saya akan temui mereka dan tanya masukan soal penyelesaian permasalahan bagi PSSI-KPSI," kata Roy.

Pada kesempatan itu, Roy akan menanyakan kelanjutan soal Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dibuat sebelumnya apakah masih mungkin menyelesaikan konflik atau tidak. "Kalau sudah ada MoU, tinggal saya teruskan saja," kata Roy.

Roy menambahkan, dengan waktunya sebagai menteri yang hanya 22 bulan, ia akan mempertegas MoU yang sudah dibuat itu. Menurut Roy, kalau memang Arifin dan Nirwan tetap tak bisa disatukan, maka akan dipilih salah satu. Tapi kalau tidak jalan juga, maka opsi terakhir tadi yang akan dia putuskan: Ctrl-Alt-Del.

Menurut Roy, penyelesaian konflik antara PSSI dan KPSI sangat mendesak dilakukan. Sebab Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memberi batas waktu sampai 16 Februari 2013. Sedangkan FIFA memberi batas waktu hingga 30 Maret 2013.

PRIBADI WICAKSONO

10.30 | 0 komentar | Read More

PDIP Bali Tersinggung oleh Mangku Pastika

I Made Mangku Pastika saat membuka Pameran Foto Dokumentasi Bung Karno "Aku Melihat Indonesia", di Denpasar, Bali, (21/6). TEMPO/Rofiqi Hasan

Sabtu, 19 Januari 2013 | 09:15 WIB

TEMPO.CO, Denpasar - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan merasa tersinggung dan dilecehkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Hal itu terkait dengan pernyataan Pastika yang menyarankan agar PDI Perjuangan berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung dirinya dalam Pilgub Bali 2013.

"Peryataan itu tidak etis karena sampai saat ini, Pastika adalah gubernur yang diusung oleh PDIP pada Pilkada 2008," kata Ketua DPD PDIP Bali Cok Ratmadi, Jumat 18 Januari 2013.

Pernyataan Pastika itu, kata Cok, seolah-olah telah menempatkan PDIP sebagai partai kecil yang hanya memanfaatkn momentum Pilkada untuk mencari kedudukan. "Bagi kami pilkada juga merupakan momentum bagi penyegaran dan perkaderan," tegasnya dalam konferensi pers yang dihadiri sejumlah DPC PDIP.

Pernyataan Pastika itu terungkap ketika dia menceritakan pertemuannya dengan suami Ketua Umum PDIP, Taufik Kiemas pada Rabu 16 Januari 2013. Pastika menyebut dirinya diminta oleh Taufik untuk kembali berpaket dengan kader PDIP AA Puspayoga yang saat ini menjadi wakil gubernur.

Dalam pertemuan itu, Pastika mengaku menolak tawaran Kiemas. Pastika mengaku sudah terlanjur diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Demokrat. Kalau ingin mengusung dirinya, Pastika menyarankan PDIP bergabung dengan Golkar dan Demokrat.

Menurut Cok Ratmadi, pernyataan Pastika itu tidak etis. Seharusnya, kata dia, jika Pastika merasa sebagai kader PDIP, dia seharusnya bersabar menunggu proses penjaringan di PDIP. "Tidak benar kami membuang dirinya sebagaimana yang disampaikan kepada Bapak Taufiq Kiemas," katanya. Sampai saat ini, PDIP memang belum menentukan siapa calon gubernur yang akan mereka usung dalam Pilkada Bali. Pada Pilkada sebelumnya, Pastika diusung PDIP.

ROFIQI HASAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Kesaktian Pawang Hujan Dinilai Hanya Kebetulan

Sabtu, 19 Januari 2013 | 09:41 WIB

TEMPO.CO, BANDUNG -  Saat curah hujan tinggi dan menyebabkan banjir, beberapa orang mengharapkan andil pawang hujan. Bagi sebagian orang, pawang hujan dipercaya sanggup menahan dan memindahkan hujan atau mega mendung. Tak sedikit acara yang dikawal para pawang hujan. Kehadiran mereka sendiri seringkali tak terlihat karena umumnya lebih sering mengucilkan diri di tengah keramaian orang.

Secara ilmiah, kerja pawang dan kesaktiannya itu sulit dibuktikan. Profesor Riset Astronomi Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan, kemampuan pawang hujan tidak bisa dipercaya secara keilmuan. "Kalau ada yang bilang pawang sanggup menahan hujan, itu hanya faktor kebetulan di musim pancaroba," kata Djamaluddin kepada Tempo.

Menurut Djamaluddin, hujan dipengaruhi angin musim dan kondisi lingkungan lokal. Saat pembentukan awan meningkat, seperti saat musim hujan sekarang ini, peluang turunnya hujan sangat besar dan merata hampir di semua wilayah Indonesia. Pada Januari 2013 minggu pertama dan kedua terjadi kondisi ekstrim, yaitu pembentukan awan hujan sangat aktif. "Saat seperti itu bisa untuk membuktikan pawang hujan," katanya.

Memasuki pekan ketiga hingga akhir Januari ini 2013, aktivitas konveksi atau pembentukan awan di Indonesia diperkirakan mengalami penurunan. Namun begitu, hujan deras masih berpeluang turun karena faktor lingkungan dan cuaca lokal.

ANWAR SISWADI

10.30 | 0 komentar | Read More

Kerusuhan Mei 98 Akan Dipentaskan

Sejumlah Mahasiswa berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/5). Aksi untuk memperingati kasus pelanggaran HAM 12 mei 1998 tersebut menuntut kepada pemerintah agar tragedi trisakti segera diselesaikan. TEMPO/Aditia Noviansyah

Jum'at, 18 Januari 2013 | 06:44 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dapoer Seni Djogdja akan mementaskan teater monoplay bertema kerusuhan Mei 1998 di Sositet Taman Budaya Yogyakarta, hari ini dan esok, Jumat - Sabtu, 18-19 Januari 2013.

Sutradara pementasan teater monoplay bertajuk "Sapu Tangan Fang Yin" Indra Tranggono mengatakan pementasan itu merupakan gerakan kebudayaan melawan lupa sejarah. Pementasan yang dimulai pada pukul 20.00 WIB memotret diskriminasi dalam kerusuhan berbau rasial pada 13 dan 14 Mei 1998.

Berdasarkan catatan Tim Gabungan Pencari Fakta, kerusuhan menyebabkan 78 perempuan etnis China menjadi korban pemerkosaan dan 85 orang mengalami kekerasan seksual. Sementara, korban yang meninggal sebanyak1.217 orang.

Penjarahan dan pembakaran juga terjadi dalam kerusuhan itu. "Belum ada upaya hukum yang serius untuk mengusut kasus yang merobek peradaban bangsa. Malapetaka Mei masih membeku dalam almari sejarah hingga kini," kata dia, Kamis 17 Januari 2012.

Menurutnya, teater bertanggungjawab menyuarakan tuntutan keadilan publik, terutama pihak yang menjadi korban. Teater bisa menjadi bagian dari gerakan kebudayaan melawan lupa terhadap kejahatan kemanusiaan.

Ia mengatakan pementasan "Sapu Tangan Fang Yin" mengadaptasi pusisi esai karya Denny JA. Tim sutradarnya terdiri dari Indra Tranggono, Isti Nugroho dan Toto Rahardjo. Sementara itu, teater akan dimainkan artis Olivia Zalianty, Joko Kamto, Novi Budianto, Eko Winardi, Bambang Susiawan, Wiro Adritama, Lisa Syahtiani, dan Monica Anggi Puspita.

SHINTA MAHARANI

10.31 | 0 komentar | Read More

Pola Belajar RSBI Diusulkan Tak Diubah

Jum'at, 18 Januari 2013 | 08:38 WIB

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Pola pembelajaran dan rekrutmen siswa di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak perlu dibubarkan. "Hanya cara-cara diskriminasi pembiayaan. Itu memang harus segera ditanggung pemerintah, jangan dibebankan kepada masyarakat," kata Ketua Harian Dewan Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Edeng Zainal Abidin, saat ditemui di Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 17 Januari 2013.

Menurut dia, pola pembelajaran dan rekrutmen siswa RSBI sudah benar. Namun, kalau dibayar mahal oleh masyarakat dan orang kecil tidak kebagian, itu yang tidak benar.

"Itu yang harus dirumuskan. Jadi, mudah-mudahan yang sekarang pola-pola RSBI jangan diubah, tapi kelakuan RSBI-nya dibubarkan," katanya.

Kata Edeng, munculnya label RSBI menyebabkan masyarakat kecil yang memiliki potensi tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. "Akhirnya RSBI menjadi teror bagi warga miskin," katanya.

Terlihat jelas faktor diskriminasi kata Edeng, banyak orang tua yang tak memiliki uang batal memasukkan anaknya ke RSBI. "Kecuali secara terang-terangan, ada sekian persen bagi warga tak mampu bisa ke RSBI. Tapi ini kan samar-samar walaupun ada," kata Edeng, yang juga mantan Kepala Kemenag Tasikmalaya ini.

Dengan pola pembelajaran dan pola rekrutmen ala RSBI, kata dia, dapat menjadikan murid-murid di Republik ini menjadi murid yang maju serta ketinggalan dari negara lain.

Kemenag sendiri sudah memiliki sekolah sekelas RSBI seperti MAN Serpong dan MAN Gorontalo. "Kami sebetulnya sudah membuat itu (RSBI), yang masuk ke perguruan tinggi negeri banyak dari MAN Serpong dan Gorontalo. Dan itu pembiayaannya dijamin negara. Seharusnya seperti itu di Kemendikbud," katanya.

Dia mengatakan, murid di MAN Serpong dan Gorontalo dijaring dari seluruh tsanawiyah di Indonesia. Siswa terjaring sesuai dengan kualitasnya.

CANDRA NUGRAHA

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Banjir, Miranda Diungsikan

Kamis, 17 Januari 2013 | 10:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Banjir di Jakarta hari ini juga mampir ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan kantornya sejak pagi tergenang air. (Foto: Kantor KPK bocor).

Genangan setinggi kira-kira selutut orang dewasa memenuhi area parkir dan rumah tahanan yang terletak di basement. "Air masuk sampai ruang bawah tanah. Di sana terdapat rumah tahanan," katanya kepada Tempo, Kamis, 17 Januari 2013.

Priharsa mengatakan, para tahanan yang menghuni ruang bawah tanah itu untuk sementara diungsikan ke lantai atas. Salah satu tahanan di situ adalah mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom.

Menurut Priharsa, hujan yang menghantam Jakarta sejak malam hingga pagi ini membuat kali di belakang gedung KPK meluap dan airnya memasuki ruang bawah tanah. Berdasarkan laporan yang diterimanya, air mulai masuk kawasan gedung KPK sejak pukul 08.00 pagi. "Begitu masuk situ, kami mengambil langkah antisipasi untuk memindahkan tahanan," katanya.

Sampai saat ini, air masih menggenangi KPK. Namun, menurut dia, belum ada laporan kerusakan gedung atau rusaknya dokumen berharga di KPK. Aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi pun dipastikan terus berjalan. "Sejumlah pegawai sudah masuk kerja, belum ada perintah untuk menghentikan kegiatan pemberantasan korupsi," ujarnya.

FEBRIYAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Publik AS: Daming Seperti Tak Punya Ibu Saja!

Kamis, 17 Januari 2013 | 10:29 WIB

TEMPO.CO, Washington - Komentar mengenai pemerkosaan yang dilontarkan calon hakim agung Daming Sanusi tak hanya membuat merah kuping publik Indonesia. Bahkan di mancanegara, mereka ikut gerap dengan lontaran itu.

Hal ini terlihat dari banyaknya komentar yang dilontarkan pembaca terhadap situs-situs besar yang menurunkan berita tentang Daming.

"Daming Sanusi seperti tak memiliki ibu atau saudara perempuan saja," tulis pembaca CNN bernama James. "Dia membuat lelucon? Tidak ada Mahkamah Agung untuk Anda!"

Pembaca lain berinisial sc2pilot menulis pemerkosaan adalah tentang kekuasaan dan kontrol. "Ini adalah ritual yang akan membawa kembali manusia menjadi layaknya hewan," katanya.

Lynda Duke menulis dengan huruf besar, pemerkosaan tak sama dengan seks. "Itu adalah tindakan kekerasan terhadap pikiran, tubuh, dan jiwa. Bersihkan otak Anda!"

Sedang pembaca berinisial Jane Conrad mencoba menengahi diskusi yang sengit di ruang komentar. "Tolong jangan memberikan buruk untuk semua orang. Saya adalah korban, namun saya percaya sebagian besar orang adalah warga negara yang taat hukum yang baik yang layak," tulisnya.

Yang lain, McBain, menulis komentar satir, "Wow! Anda adalah orang yang spesial."

Di situs Huffington Post, pembaca berinisial Pdwinkie mengomentarinya sebagai pria yang sungguh memprihatinkan. "Stupid! Stupid man!!!" tulisnya.

Berbagai media asing menulis berita soal Daming. Media ternama Amerika Serikat, CNN, misalnya, mengulas lengkap tentang kasus hakim Daming Sanusi mulai dari awal dia berkomentar hingga reaksi publik Indonesia. CNN menyebut, dalam soal pemerkosaan, kemarahan publik Indonesia sama dengan publik AS saat dua calon senator Partai Republik, Richard Mourdock dan Todd Akin, mengomentari perkosaan, hal yang membatalkan pencalonan keduanya setelah publik menanggapinya dengan berang.

Berita CNN soal hakim Daming mendapat sorotan luas publik AS. Selain diunggah 2,3 juta kali, dan di-retweet 745 kali, berita ini dikomentari oleh 585 pembacanya.

TRIP B

10.30 | 0 komentar | Read More

PSK di Manado Mencapai Dua Ribu Orang

Rabu, 16 Januari 2013 | 08:38 WIB

TEMPO.CO, Manado - Komite Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sulawesi Utara merilis data yang cukup mencengangkan terkait pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Kota Manado. Pasalnya, dalam data tersebut terdapat sekitar 2.000 PSK yang menjajakan diri di Kota Manado.

Fakta tersebut disampaikan Sekretaris Umum KPA Provinsi Sulawesi Utara Masri Paturusi kepada wartawan, Rabu 16 Januari 2013. Menurutnya, perkembangan keberadaan PSK di Kota Manado sangat dinamis sehingga angkanya sangat tinggi.

Paturusi menjelaskan perkembangan PSK di Kota Manado yang cukup tinggi itu disebabkan tumbuhnya sejumlah area rawan munculnya PSK, seperti salon yang menyediakan pelayanan seks, panti pijat plus-plus hingga penginapan berkedok hotel.

"Kalau kami hitung-hitung ada 75 lokasi baru yang rawan munculnya para PSK terselubung ini. Makanya pertumbuhan angka para PSK di Kota Manado mulai meningkat seiring bertambahnya usaha-usaha seperti itu," kata Paturusi.

Dia melanjutkan, meningkatnya PSK di Kota Manado ini sangat dikhawatirkan akan berpengaruh pada peningkatan pengidap penyakit HIV/AIDS. Angka terakhir pada 2012, pengidap penyakit ini di Kota Manado mencapai 1.175 orang.

"Sudah jelas cikal bakal hadirnya penyakit HIV/AIDS adalah berganti-ganti pasangan. Dengan adanya PSK yang meningkat, maka kecenderungan peningkatan penyakit mematikan ini juga akan meningkat," kata Paturusi.

ISA ANSHAR JUSUF

10.30 | 1 komentar | Read More

Menteri Roy Siap Bantu KPK Tuntaskan Hambalang

Rabu, 16 Januari 2013 | 09:45 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengatakan siap membantu menuntaskan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu, Hambalang, Bogor, yang kini tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya tak akan menghalangi," kata Roy kepada Tempo di gedung Kementerian Olahraga, Rabu, 16 Januari 2013.

Pemilik nama lengkap Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo ini mengatakan tak akan segan meminta mundur pegawainya bila terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. "Kalau ada yang terlibat, harus pilih, jangan sibuk dengan pemanggilan di KPK dan korbankan negara," kata Roy.

Menurut Roy, untuk bisa menuntaskan kasus Hambalang, Kementerian Olahraga akan membantu dari segi teknis dan administrasi. "Adapun masalah hukum adalah urusan KPK," kata Menteri Roy. Urusan administrasi yang dimaksud, dia melanjutkan, bila KPK membutuhkan data-data teknis.  Roy menuturkan, Kementerian tak akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyimpangan proyek bernilai total, Rp 2,5 triliun itu. "Tak usah, diserahkan saja pada KPK."

Sedangkan mengenai kelanjutan proyek Hambalang, Roy mengaku akan menyerahkan sepenuhnya pada Komisi Olahraga DPR. Menurut dia, di Komisi sudah ada panitia kerja Hambalang yang memang mempelajari apakah proyek ini bisa dilanjutkan atau tidak. "Kami akan komunikasikan semuanya pada Komisi Olahraga."

KPK hingga kini masih melakukan pengembangan penyidikan kasus Hambalang. Dalam proyek ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, mantan Menteri Olah Raga yang digantikan Roy, Andi Alfian Mallarangeng, dan ketua Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Deddy Kusnidar. Andi sebagai Pengguna Anggaran dan Deddy sebagai Pejabat Pembuat Komitmen diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

Banjir Tol Merak Dipicu Lahan Kritis

Selasa, 15 Januari 2013 | 09:47 WIB

TEMPO.CO, Serang - Sebanyak 63.692,83 hektar lahan kritis di hulu dan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung menjadi penyebab terjadinya banjir di aliran Sungai Ciujung hingga melumpuhkan jalan tol Tangerang-Merak pekan lalu. Lahan kritis dipicu pembukaan lahan untuk pertambangan dan penebangan hutan rakyat.

"Dari analisis kehutanan yang kami lakukan, banjir yang memutuskan jalan tol Tangerang-Merak, salah satunya akibat hutan yang kritis, akibat penambangan dan penebangan pohon," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Provinsi Banten, M Yanuar, Selasa, 15 Januari 2013.

Yanuar mengatakan, luas lahan kritis tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu lahan yang sangat kritis seluas 222,43 hektar, lahan kritis 19.415,77 hektar, dan lahan agak kritis seluas 44.054,63 hektar.

Menurut dia, banjir yang memutuskan jalan tol itu juga akibat bentang alam sepanjang DAS Ciujung yang landai. Sehingga, saat musim hujan, air di Sungai Ciujung yang memiliki panjang 90 kilometer sulit mengalir. "Dari permukaan air laut, aliran Sungai Ciujung hanya 25 meter sehingga pergerakan air di Sungai Ciujung lambat," katanya.

Tidak hanya itu, Yanuar menerangkan bahwa jenis tanah di DAS Ciujung adalah podsolik atau bersifat gembur. Tanah semacam itu memiliki kecenderungan tidak kuat dan mudah terkikis sehingga terjadi pendangkalan. "Tanahnya mudah erosi. Dari erosi itu masuk ke sungai sehingga terjadi pendangkalan sungai," katanya.

Untuk solusi pencegahan banjir di Sungai Ciujung, kata Yanuar, perlu dilakukan perbaikan lahan kritis di daerah hulu sungai, pengerukan pendangkalan sungai, dan pembangunan Waduk Karian.

Sebelumnya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah meminta pemerintah pusat segera membangun Waduk Karian di Kabupaten Lebak. Atut mengatakan, pembangunan Waduk Karian di hulu Sungai Ciujung, merupakan solusi untuk mengatasi banjir yang memutus akses jalan tol Tangerang-Merak, yang saat ini merupakan jalur vital perlintasan Jawa-Sumatera.

Menurut dia, percepatan pembangunan Waduk Karian di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, akan sangat efektif, karena waduk tersebut nantinya bisa mengurangi debit air di Sungai Ciujung. "Debit air sungai yang menyebabkan banjir hingga jalan tol ini, 2.600 meter kubik per detik. Dengan adanya Waduk Karian bisa mengurangi air saat musim hujan hingga 1.100 meter kubik per detik," kata Atut.

WASI'UL ULUM

10.30 | 0 komentar | Read More

Lecehkan Korban Pemerkosaan, KY Minta Daming Dicoret

Selasa, 15 Januari 2013 | 10:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencoret nama Muhammad Daming Sanusi dari dalam daftar calon hakim agung yang kini menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Pernyataan hakim asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu dianggap sangat tidak pantas. 

"KY sangat menyesalkan pernyataan tidak senonoh itu," ujar Imam Anshori, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Selasa, 15 Januari 2013.

Seperti dilansir sejumlah media, Daming yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkelakar saat menjawab pertanyaan anggota Komisi Hukum DPR tentang hukuman bagi pemerkosa. Dalam uji kelayakan kemarin Daming menjawab tak setuju memberi hukuman mati kepada pemerkosa.

"Karena yang diperkosa dengan yang memperkosa sama-sama menikmati," ujarnya. Kepada wartawan seusai uji kelayakan, Daming mengaku sengaja melontarkan pernyataan tersebut sebagai lelucon untuk mencairkan suasana.

Imam menuturkan, calon hakim agung harusnya menyampaikan pernyataan bijak dalam proses uji kelayakan dan kepatutan. Bukannya malah membuat pernyataan yang memicu polemik. "Walaupun KY telah meloloskan calon itu, kami berharap DPR mencoret Daming."

TRI SUHARMAN

10.30 | 0 komentar | Read More

ATM Bank Mandiri Diledakkan Orang Tak Dikenal

Senin, 14 Januari 2013 | 09:34 WIB

TEMPO.CO, Makassar - Auto Teller Machine (ATM) Bank Mandiri pada Senin, 14 Januari diduga diledakkan orang tidak dikenal sekitar pukul 02.00 Wita. ATM itu berada di Kompleks Perumahan Bukit Katulistiwa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

Hingga kini, aparat masih melakukan olah tempat kejadian. "Diledakkan saat hujan deras. Terakhir dicek petugas keamanan pukul 01.11 Wita," kata Kepala Kepolisian Sektor Kota Makassar, Komisaris Akbar Setiawan, Senin, 14 Januari 2013 di lokasi kejadian.

Akbar belum bisa memastikan penyebab kejadian. Menurut dia, pemicunya bisa bukan bom, melainkan hubungan arus pendek. Ia juga belum bisa memastikan nasib duit dalam ATM itu. "Saya tidak berkewenangan (mengungkapkan)," ujar dia.

Dari pantauan Tempo, Tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polda Sulselbar dan Tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sudah berada di lokasi kejadian.

ATM yang berisi tiga box ATM dengan pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu tersebut sudah dipasangi garis polisi. Tampak bercak hitam bekas terbakar. Arus lalu lintas di Jalan Urip Sumihardjo macet lantaran warga mencoba mendekati dan melihat gerai ATM yang hangus.

TRI YARI KURNIAWAN

10.30 | 1 komentar | Read More

ATM Mandiri Meledak, Tiga Satpam Diperiksa

Senin, 14 Januari 2013 | 09:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resor Kota Makassar telah memeriksa tiga petugas keamanan dalam kasus meledaknya Auto Teller Machine (ATM) Bank Mandiri pada Senin, 14 Januari 2013. Mereka adalah petugas keamanan yang berjaga pada saat kejadian.

"Satpam di sini patroli dua jam sekali," ujar Kepala Kepolisian Sektor Kota Makassar, Komisaris Akbar Setiawan, Senin, 14 Januari 2013, di lokasi kejadian. Komisaris Akbar tak mengungkapkan identitas saksi itu.

Gerai ATM diduga diledakkan orang tidak dikenal sekitar pukul 02.00 Wita. ATM itu berada di Kompleks Perumahan Bukit Katulistiwa, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

Akbar belum bisa memastikan penyebab ledakan maupun nasib duit dalam ATM itu. "Saya tidak berkewenangan (mengungkapkan)," ujar dia. Tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polda Sulselbar dan Tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sudah berada di lokasi kejadian.

TRI YARI KURNIAWAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Mahfud MD Bahas RSBI dengan Menteri M. Nuh

Minggu, 13 Januari 2013 | 08:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md akan membahas nasib rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)  di Gedung Bidakara, Ahad, 13 Januari 2012, siang. RSBI dinyatakan MK inkonstitusional dalam sidang putusan Selasa lalu.

Mahfud sebelumnya menyebut, RSBI tidak serta-merta ditiadakan, meski Mahkamah menyatakan inkonstitusional. Menurut Mahfud, RSBI baru benar-benar menghilang sekitar April 2013, saat program-programnya rampung.

"Memang tidak mungkin langsung "belok". Tapi proses pengakhiran RSBI harus segera dilakukan. Dalam arti, setelah semester ini selesai pada April, tidak boleh lagi ada program RSBI yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Mahfud, program-program yang telanjur berlangsung mesti diselesaikan terlebih dulu. "Kalau program yang sudah berjalan, misal ujian, atau beasiswa, ya mesti diselesaikan dulu sampai selesai," kata dia.

Hakim konstitusi mengabulkan gugatan pemohon terhadap pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur RSBI. Pembatalan itu berimbas pada pengembalian status sekitar 1300 RSBI menjadi sekolah reguler. Segala kebijakan yang melegalkan pungutan bagi RSBI dan pengkhususan pendanaan oleh pemerintah, juga tak akan lagi berlaku.

ISMA SAVITRI

10.30 | 0 komentar | Read More

Pencuri Rusak Lukisan Museum Widayat dengan Silet

Dinding kosong yang sebelumnya berisikan lukisan berjudul "Bank-Bank Berjatuhan" berukuran 2,4x2,1 meter hilang dari koleksi Museum Haji Widayat, kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (12/1). TEMPO/Suryo Wibowo

Minggu, 13 Januari 2013 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Magelang -- Penasehat lukisan di Museum H. Widayat, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Oei Hong Djien mengecam pencurian karya maestro H.Widayat. "Pelaku merusak lukisan. Mereka gunakan alat yang tidak profesional, yakni bambu dan silet," kata Oei Hong Djien kepada Tempo, Sabtu malam 13 Januari 2013.

Dia mengatakan dilihat dari bekas atau jejak yang ditinggalkan, pelaku mengambil lukisan dengan tergesa. Pelaku kemudian mengangkut lukisan menggunakan dua truk. "Lukisan yang diangkut melalui truk akan rusak. Mengenaskan," katanya.

Kolektor lukisan itu memperkirakan diperlukan waktu dan biaya yang mahal untuk memperbaiki lukisan yang rusak. Pengelola museum harus mencari konservator untuk memperbaiki lukisan yang sobek dan catnya mengelupas. Biaya perbaikan tergantung dari tingkat kerusakan. Dia mencontohkan untuk perbaikan lukisan setiap jamnya membutuhkan biaya sekitar 100-150 dolar. "Konservator harus benar-benar punya ijazah. Biayanya untuk restorasi atau perbaikan mahal," kata dia.

Sementara, di ruangan galeri museum tersisa sebuah galah bambu yang dipasangi silet di bagian atasnya. Salah satu lukisan yang rusak dan tidak berhasil diambil pencuri adalah lukisan berjudul "Korban PHK Indonesia". Lukisan yang dibuat pada 1998 itu terlihat terkelupas atau sobek di bagian sisi kanan atas.

Sebanyak 64 lukisan yang terpajang di museum dan 40 di gudang dicuri pada Kamis sore-Jumat dini hari. Pihak museum telah melaporkan kasus itu ke Polres Magelang. Pelaku pencurian diduga keluarga H. Widayat.

Museum H. Widayat didirikan tahun 1994 di jalan Letjen Tukiyat Kabupaten Magelang oleh Widayat, seorang seniman lukis. Ada sekitar 1001 lukisan karya Widayat di museum itu.

SHINTA MAHARANI

10.30 | 0 komentar | Read More

Ini Alasan Polisi Tidak Tahan Rasyid

Wartawan berebut mengambil gambar Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berserta istri Okke Rajasa (kiri), yang mengantarkan putra mereka Rasyid Rajasa (tengah), ke Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/1). Rasyid dijemput langsung oleh Hatta dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. TEMPO/Tony Hartawan

Sabtu, 12 Januari 2013 | 10:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Hingga kini polisi tidak kunjung menahan Muhammad Rasyid Rajasa meski tersangka kecelakaan maut di tol Jagorawi yang menewaskan dua orang itu telah dinyatakan sembuh. Bahkan kini putra Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa itu telah keluar dari Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa polisi tidak menahan Rasyid. Pertama, tersangka menyatakan tidak akan kabur. Selanjutnya Rasyid berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, "Dari keluarga ada jaminan bahwa akan mengikuti proses hukum yang berlaku," ujar Rikwanto ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 12 Januari 2013.

Rikwanto mengatakan Rasyid keluar dari Rumah Sakit Polri Kramatjati pukul 17.00 WIB dan langsung dibawa ke rumahnya. Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan dokter, Rasyid secara fisik sudah sembuh. "Sedangkan proses penyembuhan trauma psikis diserahkan kepada keluarga," ujarnya.

Pada Selasa 1 Januari 2013 pagi mobil BMW X5 bernomor polisi B 272 HR yang dikendarai Rasyid ngebut di jalan tol Jagorawi hingga menabrak mobil Daihatsu Luxio. Akibatnya dua orang meninggal dunia dan dua orang terluka.

Rasyid sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina karena trauma. Ia kemudian menjalani pemeriksaan BAP di gedung Subdirektorat Penegakan Hukum Dirrektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (7/1). Hanya saja dia pingsan sehingga pemeriksaan dihentikan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati.

Sejak awal kecelakaan polisi telah memberikan perilaku istimewa bahkan terkesan melindungi Rasyid. Namun polisi selalu membantah.

SYAILENDRA

10.30 | 0 komentar | Read More

Elang Hitam Masuk Ranah Twitter

Sabtu, 12 Januari 2013 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tim elang hitam tiba-tiba muncul bersamaan kedatangan Andi Mallarangeng untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jumat 11 Januari 2013. Tim elang hitam bertugas mengumpulkan data secara independen untuk menemukan kebenaran atas kasus Hambalang.

Untuk bisa menyuarakan kebenaran, Elang Hitam muncul di media sosial Twitter @TimElangHitam. Ketika membuka profile tertulis bio:  Menguak kasus hambalang hingga ujung langit. Location: Posko Casablanca. Akun ini telah dibuat sejak 26 Desember 2012, beberapa minggu setelah Andi Mallarangeng dijadikan tersangka atas kasus Hambalang.

Memiliki followers sebanyak 646, belum sebulan eksis di jejaring sosial itu, Elang Hitam sudah berkicau sebanyak 299. Akun ini lebih sering ngetwit perihal data-data yang mereka dapatkan sesuai dengan kasus Hambalang.
"Wuiih udah ramai pagi-pagi. Selamat pagi. Maaf mau olahraga dulu yaa:) Siang2an nanti kita coba share link hasil2 temuan kami,tks"katanya satu jam lalu.

Elang Hitam juga ngetwit soal rekening anak pertama Andi Mallarangeng Gemilang Zul Malarangeng yang diblokir. "Setelah Gilang, kini rekening anak kedua Andi Mallarangeng juga dibekukan KPK.padahal isinya cuma 50 ribu rupiah.masuk akal gak sih?"

KPK memang telah memblokir sejumlah rekening milik Andi Mallarangeng sekeluarga. Rekening istri dan anak Andi juga diblokir KPK. Pemblokiran ini dilakukan setelah KPK melakukan penelusuran aset terhadap Andi.Menurut akun ini, anak kedua Andi juga kena diblokir.

"Itu rekening BNI, yg juga kartu mahasiswa di UI.gemintang adalah mahasiswi UI.rekening itu digunakan untuk membayar SPP kuliah lohh.."katanya.

Elang hitam memiliki makna sebagai pemakan tikus dan ular.  Menurut Rizal Mallarangeng, adik sekaligus ketua tim ini, mengaku nama Elang Hitam bukan sebuah kebetulan. Menurut dia, selama ini KPK belum menjerat para koruptor Hambalang sebenarnya yang dianalogikannya sebagai tikus dan ular.

ALIA FATHIYAH

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Akan Ajukan Banding atas Vonis Angie

Angelina Sondakh saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/1). TEMPO/Seto Wardhana

Jum'at, 11 Januari 2013 | 10:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta --Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan akan mengajukan banding terhadap putusan Angelina Sondakh. "Kemungkinan, kita akan banding," kata juru bicara KPK Johan Budi pada Tempo, Jumat pagi, 11 Januari 2013.

Tapi, keputusan untuk banding ini akan diputuskan hari ini.Johan melanjutkan, vonis Angie ini sangat penting buat KPK. Karena akan dipakai untuk mengembangkan kasus pada pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Karena itu, sebelum berketetapan hukum, KPK kemungkinan akan mengajukan banding. "Nanti kalau sudah berkekuatan hukum kita lihat dulu dasar hakim memutuskan itu apa, pertimbangannya apa. Itu akan yang dipakai oleh KPK mengembangkan kasus ini, pada siapa saja," kata Johan.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsidier 6 bulan kurungan terhadap Angie.

Keputusan ini meleset dari tuntutan jaksa KPK yang meminta Angie membayar pengganti senilai Rp 32,5 miliar dan sibsidier 2 tahun bui.

Selain itu, vonis Angie itu juga tidak berhasil membuktikan keterlibatan Angie di proyek Wisma Atlet Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hanya kasus anggaran pembangunan laboratorium di sejumlah universitas di Indonesia.

FEBRIANA FIRDAUS

10.30 | 0 komentar | Read More

RSBI Pamekasan Tampung 150 Siswa Miskin

Suasana belajar mengajar dengan menerapkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMAN 2 Surabaya, Jatim, Rabu (9/1). ANTARA/M Risyal Hidayat

Jum'at, 11 Januari 2013 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Pamekasan-Pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membantah status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang disandang membuat sekolah ini abai terhadap siswa tidak mampu. "Setiap tahun kami menerima siswa miskin," kata Kepala Sekolah SMAN 1 Pamekasan, Basyoir, Jumat 11 Januari 2013.

Namun Basyoir mengakui, tidak sembarangan menerima siswa miskin. Pihaknya mencari sendiri dan menseleksi calon siswa miskin. Hanya yang berkemampuan akademis dan punya catatan prestasi yang baik yang akan diterima sebagai siswa RSBI. "Hingga kini ada 150 siswa miskin yang kami terima."

Biaya sekolah gratis ratusan siswa miskin itu bersumber dari dana bantuan pemerintah setiap tahun sebesar Rp 100 juta. Sebanyak 65 persen dana itu untuk biaya operasional sekolah, sisanya untuk siswa miskin.

Jika RSBI benar-benar dihapus, SMAN 1 Pamekasan tidak akan mengubah kebijakan soal penerimaan siswa miskin dan akan tetap menerapkan sistem RSBI yang sudah berjalan selama ini. Hanya saja, Basyoir mengakui, dihapusnya RSBI akan membuat beban operasional di sekolahnya akan semakin besar karena bantuan dana pemerintah juga dihentikan. "Kami masih memikirkan solusi untuk mengatasi biaya operasional yang tinggi."

MUSTHOFA BISRI

10.30 | 0 komentar | Read More

Harta Angie Melonjak 58 Kali Lipat

Kamis, 10 Januari 2013 | 10:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak yang tidak tahu terdakwa Angelina Sondakh, 35 tahun, selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendadak kaya raya. Kekayaannya meningkat 58 kali lipat dalam waktu sembilan tahun. (Baca: 5 'Tidak' yang Membelenggu Angie).

Pada 23 Desember 2003, Angie cuma punya harta sebesar Rp 618 juta. Data ini berdasarkan laporan harta kekayaan yang disetor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kala itu, dia baru saja hendak masuk sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. (Kata Angie: Nazar, Anda Orang Terjahat di Muka Bumi) Jumlah harta itu  amat berbeda dengan temuan dari jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang 20 Desember 2012, disebutkan  Angie bersama asistennya disebut punya rekening gendut sebesar Rp 35 miliar.

Angka ini juga jauh di atas data yang dilaporkan Angie pada 21 Juli 2010. Dalam laporan harta kekayaan di KPK, harta Angie saat itu Rp 6,1 miliar. Dia juga punya mobil mewah seperti mobil BMW X5 buatan tahun 2005 senilai Rp 630 juta, Honda CRV buatan tahun 2008 yang juga hibah bernilai Rp 174 juta.

Berikut ini rincian harta Angie pada 2003 dan 2010.

PELAPORAN Desember 2003 :

TOTAL: Rp 618.263.000 dan US$ 7.500

PELAPORAN Juli 2010 :

TOTAL:
Rp 6.115.441.388 dan US$ 9.628.

Harta bergerak :
BMW X5 buatan 2005 senilai Rp 630 juta Honda CR-V buatan 2008 senilai Rp 174 juta
Kijang Innova senilai Rp 180 juta
Hyundai Trajet senilai Rp 209.500.000
Toyota Vios buatan 2003 senilai Rp 168.400.000
Motor BMW buatan 2007 senilai Rp 150 juta
Bombardier buatan 2001 senilai Rp 50 juta

Harta tak bergerak :
Pada pelaporan 2010 harta tak bergerak berbeda dari pelaporan sebelumnya yang hanya berupa tanah dan bangunan di Tangerang
senilai Rp 151 juta. KALI INI :
- Tanah seluas 2.000 meter persegi di Bandung senilai Rp 2 miliar yang diperoleh dari hibah.
- Sebuah bangunan di Jakarta senilai Rp 825 juta

KEJANGGALAN HARTA LAINNYA :
Pada sidang penuntutan, menurut Jaksa Penuntut Umum Kresno Anton Wibowo selama 2010 terdapat setoran tunai sebesar Rp 2,520 miliar.
Uang itu sebagian dikirim melalui rekening asisten Angie, Lina Wulandari melalui Bank Mandiri. Menurut Jaksa setoran itu janggal
karena dalam setahun pendapatan dari gaji Angie hanya sebesar Rp 792 juta.

Soal gaji pun, Angelina mengaku dbergaji Rp 50 juta, sedangkan temuan Jaksa gaji Angie hanya Rp 40 juta per bulan. Honor lainnya pun
Angie mengaku mendapat Rp 53 juta selama empat kali dalam setahun, lalu uang aspirasi Rp 105 juta selama empat kali.  Kenyataannya
menurut Jaksa Angie hanya mendapat honor reses Rp 31,5 juta beberapa kali dan uang aspirasi hanya Rp 9 juta sekali dalam setahun.

YANG TIDAK DILAPORKAN NAMUN DIDUGA MILIK ANGELINA :
- Toko Batik Nebu Sauyun di jalan Bulungan Raya No. 8 Jakarta
- Rumah Nebu Batik, Spa & Salon  Jalan Kramat Pela No 208, Jakarta Selatan.

EVAN | BS

10.30 | 0 komentar | Read More

Banjir Tol Jakarta-Merak, Jalur Alternatif Macet

Sejumlah kendaraan bermotor mencoba melintasi banjir di KM 8 tol Bintaro-Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (19/04). Tergenangnnya ruas jalan tol ini disebabkan oleh tingginya curah hujan dan buruknya sistem drainase di sekitar jalan tol. TEMPO/Seto Wardhana

Kamis, 10 Januari 2013 | 10:16 WIB

TEMPO.CO, Tangerang - Jalan Raya Serang, yang digunakan sebagai jalur alternatif menuju Merak, Banten, dan sebaliknya karena jalan tol Jakarta-Merak tergenang banjir, mengalami kemacetan parah di sejumlah titik. Antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer dari arah Merak maupun Tangerang pada siang ini, Kamis, 10 Januari 2013.

Pantauan Tempo di lapangan, kemacetan terjadi di pintu keluar dan masuk tol Balaraja Barat, di mana kendaraan dari tol Tangerang-Merak dibuang ke jalur arteri, yaitu Jalan Raya Serang. Ratusan kendaraan menumpuk di lampu merah Balaraja, sekitar 500 meter dari pintu tol.

Di titik ini, kendaraan dari arah Merak dan Tangerang, serta kendaraan yang dialihkan dari tol menumpuk sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dari segala penjuru.

Dari arah Tangerang, kemacetan mengular dari lampu merah Balaraja di Km 30 hingga pertigaan Cibadak, Cikupa, yang berada di Km 20 Jalan Raya Serang. Sedangkan untuk arus kendaraan dari arah Merak, antrean mengular hingga Pasar Gembong, Balaraja, yang berbatasan dengan Kecamatan Jayanti. Hingga berita ini diturunkan, antrean panjang terus berlangsung, meskipun puluhan polisi lalu lintas mencoba mengendalikan kemacetan.

Para pengendara mengaku sudah terjebak kemacetan sejak dua hingga tiga jam lalu. "Kendaraan sama sekali tidak bergerak," ujar Hendra, pengendara roda empat yang terjebak kemacetan. Menurut dia, kemacetan yang terjadi sejak pukul 07.00 tadi membuat laju kendaraan sangat lambat sekitar 10 kilometer per jam. Pantau berita banjir di sini.

JONIANSYAH

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Akan Selidiki Suap Berupa Iming-iming Seks

Rabu, 09 Januari 2013 | 09:36 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan pemberian hadiah atau gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara bukan hanya berupa uang ataupun barang, tetapi juga ada kebutuhan seks. "Ada kemungkinan seperti itu," kata Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, di Jakarta.

Hingga kini, kata Giri, tak ada pegawai ataupun penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi seks tersebut. Padahal, undang-undang tentang gratifikasi sudah mengatur bahwa pemberian bukan hanya berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa diskon dan kesenangan.

Giri menambahkan, gratifikasi seks dapat menjadi bahan penelusuran KPK. Pembuktiannya tidak harus ada laporan. Namun, untuk mengembangkan kasusnya, KPK mesti punya bukti. "Gratifikasi jangan dinilai tarifnya berapa, tetapi apakah itu mempengaruhi jabatan," katanya. (Baca juga: Demokrat Kembalikan Gratifikasi Rp 700 Juta)

Adapun Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengakui ada kelemahan aturan untuk menjerat kasus gratifikasi seks. Ia menyatakan lembaganya sedang menyempurnakan aturan-aturan supaya para pelaku bisa dijerat. "Saat ini yang diatur masih batasan-batasan rupiahnya," ujar dia.

Adnan mengakui kesadaran pegawai dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi cukup rendah. Sejak 2004, jumlah laporan soal gratifikasi terus meningkat hingga 2011. Namun angkanya sempat turun pada 2012. Untuk 2010 ada 349 laporan, 2011 sebanyak 1.373 laporan, dan 2.012 sebanyak 1.158 laporan. Kementerian Keuangan memegang rekor tertinggi untuk lembaga yang paling banyak mengembalikan gratifikasi

KPK menyebutkan, selama tahun lalu Kementerian Keuangan melaporkan 15 penerimaan gratifikasi, terbanyak untuk kategori kementerian. Untuk kategori badan usaha milik negara, yang terbanyak menyetorkan penerimaan gratifikasi adalah Bank Jabar-Banten dengan 36 laporan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan laporan soal gratifikasi kepada KPK menjadi momentum bagi pihaknya untuk memajukan integritas dan kualitas organisasi. "Kami ingin terus membangun institusi yang bebas dari korupsi," ucapnya, Selasa, 8 Januari 2012.

TRI SUHARMAN | AYU PRIMA SANDI

10.30 | 0 komentar | Read More

Hanura Rangkul Partai yang Gagal

Rabu, 09 Januari 2013 | 09:38 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Hati Nurani Rakyat siap merangkul partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual untuk bergabung dalam menghadapi Pemilu 2014. Partai Hanura menjanjikan sejumlah kompensasi, termasuk menjadikan fungsionaris anggota partai tersebut masuk dalam daftar calon legislator.

"Sudah ada satu partai yang resmi menyatakan diri ingin bergabung," kata Ketua Partai Hanura, Akbar Faisal, saat dihubungi, Rabu, 9 Januari 2012. Namun, dia tidak menjelaskan nama partai yang akan bergabung tersebut. Dia menegaskan, ajakan kepada partai politik untuk bergabung sebenarnya sudah dilakukan seusai Pemilu 2009. "Waktu itu kami sudah mengajak enam partai politik," kata dia.

Dia menyatakan, Hanura kembali akan menemui partai-partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu. Menurut anggota Komisi Pemerintahan DPR ini, Hanura terbuka menerima partai lain asal memiliki kesamaan ideologi. "Kami terima selama tidak mempengaruhi platform partai," ujarnya.

Dia tidak merasa heran dengan lolosnya Hanura sebagai peserta pemilu. Menurut dia, partainya lolos karena merupakan partai organik yang sudah bekerja sejak jauh-jauh hari. "Kami bukan partai mekanis," kata dia.

Akbar mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dinilai sudah maksimal. Meskipun, kata dia, ada catatan inkonsistensi ketika tahapan awal verifikasi. Dia justru menyorot kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dinilai mengganggu tahapan verifikasi yang diselenggarakan KPU. "Nanti kami akan evaluasi kinerja penyelenggara pemilu," ujarnya.

WAYAN AGUS PURNOMO

10.30 | 0 komentar | Read More

Bengawan Solo Dipasang 35 Alat Peringatan Banjir

Selasa, 08 Januari 2013 | 10:05 WIB

TEMPO.CO, Malang - Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 memasang 35 peralatan peringatan dini (early warning system) di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo. Peralatan dilengkapi lampu rotary dan sirine.

"Alat berfungsi memberikan peringatan kepada warga,  terutama saat aliran sungai meningkat," kata juru bicara Perum Jasa Tirta 1, Tri Hardjono, Selasa, 8 Januari 2013.

Tri menjelaskan, sirena bakal meraung saat aliran sungai mencapai level merah atau bahaya. Sedangkan pada level hijau atau siaga dan level kuning atau waspada hanya lampu rotary yang menyala.

Perum Jasa Tirta 1 juga memasang sejumlah stasiun curah hujan telemetri dan automatic water level receiver (AWLR). Data curah hujan dan ketinggian permukaan air dari peralatan tersebut dikirim secara otomatis kepada pimpinan Perum Jasa Tirta, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap kabupaten dan kota, hingga Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Data yang dikirim secara real time melalui pesan pendek dansurat elektronik tersebut sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian bisa memudahkan mengambil keputusan, termasuk evakuasi warga.

EKO WIDIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More