Banyak Seniman Terpikat Lekra

TEMPO.CO, Jakarta - DOMINASI acara yang digelar Lembaga Kebudayaan Rakyat di Balai Pemuda Surabaya pada 1963-1965, membuat banyak hati seniman terpikat. Pentas drama, musik, paduan suara, serta pameran seni rupa berjejalan dalam daftar pementasan mereka.

Beragam atraksi kesenian rakyat, seperti sendratari, ludruk, wayang kulit, dan reog, juga hampir selalu disesaki para pencinta seni. “Lekra sangat berpengaruh dan menguasai panggung kesenian waktu itu,� kata seniman pelukis Lekra, Gregorius Soeharsojo Goenito, saat ditemui di rumahnya di Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu tiga pekan lalu.

Ia mengatakan, begitu besarnya pengaruh Lekra, hingga tak ada lembaga kesenian lain yang mampu menyejajarkan diri dengannya. Greg yang kini berusia 77 tahun itu sebelumnya tinggal di Madiun. Namun, suguhan seni yang berkualitas dari para seniman Lekra kala itu menyeretnya merantau ke Surabaya.

Walhasil, setelah tiga tahun bergaul, ia akhirnya bergabung dengan lembaga kesenian yang banyak mengeksplorasi isu soal revolusi dan kondisi rakyat yang tertindas.

Pesona Lekra juga menjejak di Yogyakarta. Menurut Djoko Pekik, seniman sanggar seni Bumi Tarung â€"sanggar yang terinsipirasi dengn konsep berkesenian Lekra- banyak seniman muda Yogyakarta tertarik masuk Lekra lantaran kepincut ideologi kiri yang mengusung kredo kerakyatan.

Bumi Tarung yang awalnya beranggotakan hanya sepuluh orang itu, perlahan berkembang jumlah anggotanya menjadi 30 seniman. Semuanya masuk Lekra, begitu juga Pekik.

Sementara itu, bagi wartawan Amarzan Ismail Hamid, 72 tahun, ada dua alasan yang memikatnya masuk Lekra. Pertama, ia tertarik oleh keberpihakan Lekra pada rakyat. Kedua, Lekra menjadi tempat berkumpulnya tokoh seni terkemuka, dari pelukis Affandi dan Basuki Resobowo, aktor dan sutradara Basuki Effendy, hingga musikus Sudharnoto dan Amir Pasaribu.

Bahkan sastrawan Angkatan 45 yang ia idolakan, seperti Rivai Apin dan Utuy Tatang Sontani, juga bergabung di Lekra. “Puisi mereka, sewaktu saya di SMP, saya taruh di bawah bantal, dan setelah masuk Lekra, kami jadi teman,� katanya.

(Baca selengkap dalam edisi khusus Majalah Tempo edisi 30 September 2013)

10.31 | 0 komentar | Read More

Alasan lain Kenapa Lekra Dicinta

Gedung Tri Dharma Widya yang terletak di Jl Cidurian 19, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat (21/9). Gedung tersebut sebelumnya merupakan rumah setengah kantor milik ketua LEKRA, Oey Hay Djoen. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - ADA banyak alasan lain bagi banyak seniman bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Tak cukup hanya kagum dengan konsep dan prinsip yang mereka tanamkan.

Menurut pelukis Djoko Pekik, sebagian seniman yang berhimpun ke Lekra mendapat fasilitas sekolah ke luar negeri. Meski tak semua mendapatkan fasilitas itu, katanya, Trubus Sudarsono--seniman Lekra yang juga anggota PKI—pernah dikirim belajar ke Cekoslovakia karena hanya ia masuk Lekra.

Penjelasan Pekik, dibenarkan Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan dalam buku mereka, Lekra Tak Membakar Buku. Donasi politik bagi para perupa, merupakan magnet lain bagi para seniman.

Lekra, menurut Rhoma dan Muhidin, memberikan santunan perjalanan ke luar negeri dengan memanfaatkan jaringannya di sejumlah negara "berideologi serumpun" yang tersebar di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Lekra memperoleh modal jaringan dari kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia, yang muncul lagi di pentas politik nasional setelah menempati posisi keempat dalam Pemilu 1955.

"Usaha Lekra menjadi jembatan bagi perupa untuk ke luar negeri menyaingi usaha serupa yang biasa dilakukan Sticusa, yang kerap memberikan beasiswa bagi seniman Indonesia untuk 'mencicipi' pengetahuan di luar negeri, terutama ke negeri Belanda," demikian mereka menulis.

Tahun 1960-an menjadi puncak kejayaan Lekra. Ketika itu, lembaga ini sangat gencar menggelar pertunjukan dan pameran seni. Biasanya, mereka mengambil momentum peringatan Hari Kemerdekaan, ulang tahun PKI, dan ulang tahun Lekra. Di Yogyakarta, misalnya, Lekra kerap mementaskan ketoprak tobong--tempat pertunjukan yang sifatnya darurat--untuk mengisi acara seni di Sekatenan. Mereka berkeliling dari desa ke desa.

Di Surabaya, Lekra mendongkrak popularitas ludruk, yang berbasis di perkampungan. "Tidak ada ludruk yang tidak masuk Lekra," kata Greg. Kelompok yang sudah ada sebelum Lekra, seperti Ludruk Marhaen, Cinta Massa, Tresno Enggal, Enggal Tresno, dan Ludruk Arum Dalu, juga memutuskan berhimpun di Lekra.

(Baca selengkapnya di Edisi Khusus Lekra di Majalah Tempo terbit 30 September 2013)

TIM TEMPO

Topik Terhangat
Mobil Murah | Senjata Penembak Polisi | Kontroversi Ruhut Sitompul | Guyuran Harta Labora | Info Haji

10.30 | 0 komentar | Read More

Sultan Bicara Kritik Amin Rais pada Jokowi

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, mengingatkan para politikus untuk berpikir ulang apabila mengkritik tokoh populer seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Sultan, tokoh populer yang berhasil memancing ketertarikan emosional calon pemilih dalam pemilu bisa sekaligus mendapatkan loyalitas mereka.

"Emosi (pemilih) sangat menentukan suksesnya membangun loyalitas (pada tokoh)," kata Sultan dalam pidato sambutan pada pembukaan Festival Media II yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di UGM, Sabtu, 28 September 2013.

Sultan mencontohkan kritik Amin Rais terhadap Jokowi. "Kritik Pak AR terhadap Jokowi bisa berpotensi berbalik menjadi bumerang," kata dia.

Sebelumnya, ramai pemberitaan kritik Amien Rais terhadap Jokowi. Misalnya, baru-baru ini Amin mengungkapkan Jokowi mirip bekas Presiden Filipina, Joseph Estrada, yang meraih popularitas pemilu karena terkenal sebagai bintang film. Dalam catatan sejarah, Estrada diturunkan dari jabatan presiden oleh demonstrasi people power pada 2001 lalu.

Menurut Sultan, pada masa media televisi memiliki pengaruh besar seperti sekarang, politikus memang mudah membangun citranya lewat layar kamera. Fenomena yang disebut oleh Sultan sebagai era imaging ini mudah memunculkan banyak iklan mengenai hal-hal yang sebenarnya busuk. "Tapi, sekarang juga era learning, publik mudah sekali mempelajari rekam jejak tokoh," kata Sultan.

Kata Sultan, kemampuan publik mengakses data rekam jejak tokoh secara mudah membuat strategi pemasaran politik sulit memikat banyak orang apabila isinya manipulatif. Menurut Sultan, strategi pemasaran politik di media baru bisa memikat publik ketika isinya menampilkan tokoh yang memiliki program, kinerja, hingga sikap yang tidak cacat. "Pemasaran politik bisa berhasil ketika menawarkan produk yang segar, disukai secara berkelanjutan, dan sesuai kehendak publik," kata Sultan.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Topik Terhangat
Mobil Murah | Senjata Penembak Polisi | Kontroversi Ruhut Sitompul | Guyuran Harta Labora | Info Haji

Berita Terpopuler
Prabowo Sebut Ada Pembajakan DPT Pemilu 2014
Pengkritik Jokowi Cari Popularitas
Ini Senapan Paling Laris di Cipacing

10.30 | 0 komentar | Read More

Jenazah Imigran Tewas Dibawa ke RS Polri

TEMPO.CO , Cianjur:Sebanyak 21 jenazah imigran gelap dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelum dibawa ke Jakarta, jenazah sementara dievakuasi ke Cianjur.  "Seluruh jasad korban sudah kami evakuasi ke Cianjur, kecuali satu orang lagi yang hingga kini belum ditemukan," kata Wakil Kepala Bidang Kebencanaan dan Relawan Palang Merah Indonesia, Rudi Sjachdiar Hidajath, di Mapolres Cianjur, Sabtu, 28 September 2013.

Kapal yang mengakut lebih dari 40 orang imigran gelap tenggelam di perairan Pantai Cikole, Sinarlaut, Kecamatan Agrabinta, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu, 28 September 2013. Polisi masih mencari korban tewas lain yang diperkirakan sebanyak 22 orang.  Jenazah mereka ditemukan di pesisir pantai.

Rudi tak mengetahui persis jumlah pasti imigran korban kapal tenggelam itu. "Datanya masih simpang siur," kata Rudi. "Ada yang bilang 80 orang. Ada juga yang bilang lebih. Tapi yang jelas kami berhasil mengidentifikasi sebanyak 46 orang. Sebagian sudah dibawa ke Sukabumi oleh petugas Kantor Imigrasi."

Namun dari identifikasi, tim hanya menemukan 25 imigran yang selamat. Empat dari korban selamat itu dalam keadaan luka parah.  Empat orang yang terdiri dari dua perempuan dewasa dan dua anak laki-laki itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur.

Rudi mengatakan bahwa akses menuju medan ditemukannya para imigran sangat berat. Mobil tak bisa masuk langsung ke lokasi. "Seluruh mayat ini ditandu dari lokasi di pesisir pantai ke Puskesmas Bojongterong sejauh 15 kilometer," kata dia. "Nah dari puskesmas, kami bisa menjemput seluruh korban."

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Niswan Purwenti mengaku, ikut membantu menyiapkan mobil ambulans yang didatangkan dari setiap puskesmas di wilayah Cianjur selatan. "Kami juga menurunkan tim relawan dan kesehatan ke lokasi kejadian untuk membantu proses evakuasi," kata Niswan.

DEDEN ABDUL AZIZ

10.30 | 0 komentar | Read More

Pengrajin Cipacing, dari Jarum hingga Senjata Api

TEMPO.CO, Sumedang - Nama Cipacing mencuat lagi pascapenangkapan beberapa pengrajin senapan pada Agustus lalu. Mereka diduga membuat senjata api ilegal yang dijual ke pelaku kejahatan, termasuk pelaku aksi terorisme. Sebelum menjadi sentra pengrajin senapan, desa tersebut dikenal sebagai pengrajin perkakas, seperti jarum, pisau, hingga teropong.

Kesaksian asal mula kerajinan di Cipacing itu diungkapkan Dedi Sudjana, tokoh masyarakat Desa Cipacing. Pria 57 tahun ini pun mewarisi keahlian membuat senapan dari ayahnya. "Orang tua dulu kerjanya bikin kancing baju, bikin jarum mesin, pisau, teropong tenung Majalaya," kata Dedi kepada Tempo, Minggu, 8 September 2013, di kediamannya di Cipacing, Jatinangor, Jawa Barat.

Dedi yang mempunyai dua bengkel senapan ini mengaku tak ingat kapan persisnya perubahan dari membuat perkakas menjadi senapan ini terjadi. Yang dia ingat, saat usianya delapan tahun, masyarakat di desanya telah banyak yang membuat senapan.

Senapan buatan pengrajin Cipacing pun berubah seiring berjalannya waktu. Awalnya, senapan yang dibuat adalah menggunakan per. Per itu ditarik sekali kemudian proyektil peluru dimasukkan ke senapan. Lalu, dor.

Keahlian pengrajin Cipacing membuat senapan berubah lagi dengan teknik baru pada sekitar 1966. Saat itu mereka membuat senapan pompa. Dari sinilah pamor pengrajin Cipacing dalam membuat senapan makin berkibar. Senapan-senapan buatan mereka laku keras bahkan banyak yang diminati turis yang berkunjung.

Belakangan, kemampuan mereka membuat senapan makin bertambah. Bila sebelumnya perlu dikokang untuk memasukkan angin, kini senapan-senapan itu menggunakan gas. Tentu saja penggunaan gas lebih efisian ketimbang harus mengokang senapan yang cukup menguras tenaga.

Pengrajin-pengrajin senapan angin Cipacing terus berkembang. Senapan buatan mereka didistribusikan bukan cuma di wilayah Jawa Barat, namun juga terjual hingga ke daerah-daerah lain. "Masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Timor Timur, hingga Papua," kata Dedi.

Krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998 ternyata berdampak pada keterpurukan para pengrajin senapan. Saat itu, beberapa pengrajin mulai nekat membuat senjata api yang jelas-jelas ilegal. Puncak keterpurukan Cipacing terjadi pada 2003. "Gara-gara kasus Surabaya, ada yang menjual senjata asal Cipacing merk Cannon, jadi dirazia pengrajin-pengrajin Cipacing. Akhirnya beralih lagi ke senapan angin," ujar Dedi. (Baca berita lainnya di Edisi Khusus Senjata Penembak Polisi)

AMIRULLAH | PERSIANA GALIH

Berita terpopuler

Ini Penyebab Kematian Bung Karno Versi Mun'im
Soal Lurah Susan, Ahok: Gamawan Harus Belajar Lagi
Otobiografi Mun'im: Sepotong Jasad, Seribu Cerita
Waspada, Banyak Dijual Ban Dalam Motor Palsu
Seekor Babun Remas Dada Wartawan di Tengah Siaran

10.31 | 0 komentar | Read More

Kisah Masa Kejayaan Pengrajin Senapan Cipacing

TEMPO.CO, Sumedang - Sebuah patung kecil berdiri di depan rumah makan sop buntut yang terletak di Jalan Rancaekek, Jatinangor, Jawa Barat. Menggunakan baju kuning dengan kancing terbuka dan celana hitam selutut, pria sekitar 30 tahun dengan ikat kepala khas Sunda ini terlihat membidik dengan senapan angin. Di belakang patung setinggi tiga meter itu, berdiri rumah makan sop buntut.

Berdirinya patung itu bukan tanpa alasan. Patung pria membidik dengan senapan angin ini ibarat tonggak. Dia menandakan sesuatu. "Dulu lokasi rumah makan sop buntut itu adalah bangunan koperasi pengrajin senapan angin Cipacing," kata Dedi Sudjana, tokoh masyarakat Desa Cipacing, pada Tempo, Minggu, 8 September 2013.

Nama koperasi itu adalah Bapikra. Dedi tak ingat betul apa kepanjangan dari Bapikra. "Badan industri pengrajin senapan angin, begitulah kira-kira," kata pria 57 tahun ini sembari menghisap rokok putihnya. Saat didirikan pertama kali pada 1975, jumlah anggota koperasi itu mencapai ratusan. Anggotanya bukan cuma pengrajin senapan angin dari Cipacing, tapi juga daerah di sekitarnya, seperti Cikeruh, Cilayung, Cicempur, dan daerah lainnya di Jatinangor.

Ada alasan kuat mengapa pengrajin-pengrajin senapan angin bergabung di Koperasi Bapikra. Saat itu pamor senapan angin buatan pengrajin Cipacing tengah jaya-jayanya. Bandar-bandar senapan angin banyak memesan senapan asal Cipacing. Mereka menjualnya ke seluruh daerah, bahkan hingga ke Papua. Saban Sabtu dan Minggu, bus berisi rombongan turis luar negeri pun sering singgah di Cipacing. Mereka banyak membeli senapan buatan Cipacing. "Senapan Cipacing sangat diminati," kata Dedi.

Kerajinan senapan angin Cipacing mulai berkembang sekitar 1960-an. Sebelum membuat senapan angin, para orang tua di Cipacing adalah pengrajin berbagai perkakas. Mereka membuat jarum mesin, pisau, kancing, hingga teropong (spindel tenun Majalaya). Kerajinan itu kemudian beralih pada pembuatan senapan angin. Dedi yang orang tuanya juga pengrajin senapan angin tak ingat mengapa warga Cipacing beralih membuat senapan. Saat itu dia masih kecil.

Bergairahnya kerajinan senapan Cipacing rupanya menjadi perhatian Koramil setempat. Mereka merasa perlu adanya badan hukum yang bisa mengayomi dan melindungi industri kerajinan senapan Cipacing. Selain itu, tentu saja agar kegiatan pengrajin senapan bisa dibina dan dikoordinasikan. Pilihan jatuh pada pembentukan koperasi.

Tingginya pamor senapan buatan Cipacing bergaung jauh. Dedi ingat betul, saat peresmian Koperasi Bapikra pembukaannya dihadiri seorang jenderal angkatan laut dan Harmoko. Nama belakangan ini kemudian menjadi menteri penerangan semasa Orde Baru. "Saya lupa nama jenderal itu, tapi yang jelas dia sampai kasih alat mesin bubut buat pengrajin," kata Dedi yang mewarisi keahlian membuat senapan pada anak-anaknya. Bagi Dedi, semua itu cukup membuktikan masa-masa itu adalah masa jaya-jayanya pengrajin senapan Cipacing. (Baca berita lainnya di Edisi Khusus Senjata Penembak Polisi)

AMIRULLAH | PERSIANA GALIH

Berita terpopuler

Soal Lurah Susan, Ahok: Gamawan Harus Belajar Lagi
Otobiografi Mun'im: Sepotong Jasad, Seribu Cerita
Waspada, Banyak Dijual Ban Dalam Motor Palsu
Soal Lurah Susan, Staf Mendagri Tegur Ahok
Seekor Babun Remas Dada Wartawan di Tengah Siaran

10.31 | 0 komentar | Read More

PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Arwani Thomafi memaklumi usulan PKS yang meminta Setgab dibubarkan secara resmi. Alasannya, absennya komunikasi di antara partai-partai koalisi tersebut. "Setgab seperti tidak bergairah, dalam konteks yang di parlemen ya," kata Arwani saat dihubungi, Jumat, 27 September 2013. "Enggak usah dibubarkan, nanti bubar sendiri."

Di sisi lain, kata dia, Setgab juga mustahil dibubarkan karena masing-masing partai koalisi masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan. Pasalnya, konsekuensi dari pembubaran Setgab adalah menghentikan dukungan pada partai penguasa yang berarti para partai koalisi harus menarik kader-kadernya yang saat ini menjabat sebagai menteri.

Arwani mengatakan pertemuan terakhir yang diselenggarakan oleh Setgab terjadi di awal tahun. Ini mengisyaratkan, kata dia, para partai politik telah mempunyai agenda prioritas masing-masing. Apalagi, sekarang mendekati momentum pemilihan legislatif.

Kendati Arwani mengakui keberadaan Setgab yang kini tidak efektif karena tidak ada interaksi sesama partai, dia berharap wadah itu tidak bubar di tengah jalan. Arwani mengatakan Setgab harus dimanfaatkan kembali demi memaksimalkan kinerja Dewan dan mendorong agar para anggota legislatif dapat kompak untuk menyukseskan agenda di DPR.

Arwani menginginkan Demokrat selaku partai pemenang, tidak hanya mengadakan rapat dan mengumpulkan partai koalisi saat mempunyai kepentingan saja. "Enggak bisa lagi kalau baru butuh baru kumpul, harus ada komunikasi dua arah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan Sekretariat Gabungan sudah lama vakum tanpa pertemuan di antara pimpinan anggotanya. Hidayat meminta agar pimpinan partai dikumpulkan dan Setgab dibubarkan secara resmi. "Lalu kembalikan bendera partai sebagai simbol kedaulatan partai," kata Hidayat kemarin.

Hidayat mengkritik Setgab yang hanya digunakan untuk kepentingan Demokrat. Menurut eks Presiden PKS ini, Setgab hanya berfungsi jika Demokrat butuh dukungan politik.

ALI AKHMAD

Terhangat:
Lurah Lenteng Agung | Mobil Murah | Kontroversi Ruhut Sitompul

Berita Terpopuler
Jokowi: Lurah Susan Tak Akan Dipindah
Ini Pengakuan Tersangka Penyekap Penjual Kopi 
Ahok Tuding Ada Provokator Demo Lurah Susan
Perempuan Cantik di Seputar Narkoba 
Demo Lurah Susan, Pengamat: Politik Dalih Agama  

10.31 | 0 komentar | Read More

Mun'im Meninggal, Kapolri Kirim Karangan Bunga

Ahli Forensik Dr. Mun'im Idris dikrumuni wartawan di RS Polri Sukanto, Jakarta (30/9). Kedatangan Mun'im adalah untuk mengamati empat jenazah teroris yang tewas di Mojosongo. Foto: TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta -- Ahli forensik ternama Indonesia, Abdul Mun'im Idris, SpF meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2013. Sejumlah karangan bunga terlihat telah menghiasi di depan Rumah Duka RSCM.

Berdasarkan pantauan, terdapat sembilan karangan bunga dari berbagai pihak. Empat di antaranya datang dari Pengurus Pusat PDFI, Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia (PB IDI), Kapusdokkes Polri dan Kapolri Jendral Timur Pradopo. Semuanya bertuliskan, "Turut Berduka Cita."

Selain karangan bunga, sejumlah pelayat pun terlihat terus berdatangan ke Rumah Duka RSCM. Namun, sampai saat ini, belum tampak satu pun pejabat negara yang datang. Kini, jasad dokter yang pernah menyelidiki kematian Presiden Soekarno, aktivis Munir, dan Marsinah itu tengah dimandikan.

Setelah itu, rencananya jenazah Mun'im Idris akan dibawa ke Masjid Arif Rahman Hakim untuk disalatkan. Usai salat Jumat, jenazah pria 66 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu akan disemayamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta Pusat.

Munim Idris meninggal sekitar jam 02.32 dinihari tadi. Tiga hari sebelumnya, Mun'im Idris menjalani operasi kanker pankreas selama enam jam. Menurut anak ketiga Munim Idris, Elita Murnawaty, operasi berjalan lancar. Namun, setelah itu, kondisi ayahnya perlahan menurun "Nafasnya agak sesak," katanya "Pas malam tadi kondisinya menurun."

SINGGIH SOARES

Terhangat:
Mobil Murah | Kontroversi Ruhut Sitompul | Mun'im Idris Meninggal

BeritA Terkait:
Otobiografi Mun'im: Sepotong Jasad, Seribu Cerita
Ini Riwayat Kesehatan Mun'im Idris
Ini Penyebab Kematian Bung Karno Versi Mun'im
Mun'im Idris Meninggal Akibat Kanker Pankreas

10.31 | 0 komentar | Read More

Disebut Dapat Duit Labora, Ini Kata Jenderal Tito

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, membenarkan bahwa bekas Kepala Kepolisian Resor Raja Ampat, Taufik Irfan Awaluddin, pernah menerima dana Rp 200 juta dari Brigadir Kepala Labora Sitorus pada Februari 2013. Labora merupakan eks anak buah Taufik sekaligus tersangka yang dijerat tiga tuduhan dan kini tengah menanti persidangan.

Menurut Tito, hasil pemeriksaan tim gabungan Mabes Polri dan Polda Papua, Senin lalu, menyebutkan Taufik mengakui bahwa dana Rp 200 juta itu akan diserahkan kepada Tito, namun batal. Akhirnya, atas saran Labora, dana tersebut dipakai Taufik untuk kebutuhan operasional Polres. "Jadi, tidak benar dana yang diterima Taufik Rp 600 juta. Saya pun tidak pernah menerima duit Rp 200 juta," kata Tito kepada Tempo, Rabu sore, 25 September 2013. Tapi, menurut Tito, pihaknya belum merumuskan sanksi untuk Taufik.

Dalam wawancara Tempo, 18 September 2013, Labora menyebutkan Taufik pernah meminta Rp 600 juta untuk diserahkan kepada Tito. Taufik, kata Labora, akan memakai uang itu untuk memuluskan jalannya menjadi Kepala Polres Kota Sorong. "Bahwa uang tersebut sampai kepada Kapolda atau tidak, saya tidak tahu," ujar Labora di Kota Sorong, Papua Barat.

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri menetapkan Labora sebagai tersangka kasus dugaan pidana pencucian uang dengan perkara pokok pembalakan liar dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Akhir Agustus lalu, ia menyerang balik polisi dengan membeberkan ratusan transaksi tunai dan transfer yang ditengarai mengalir ke pejabat kepolisian, termasuk Kepala Polres dan Kepala Polda Papua.

Ketika dimintai konfirmasi pada Rabu malam, 25 September 2013, Taufik enggan menjawab hasil pemeriksaan ihwal aliran duit Rp 200 juta itu. "Nanti saja, saya masih rapat," katanya. Namun, kepada majalah Tempo edisi pekan ini, ia mengakui pernah menerima duit dari Labora semasa menjabat kepala polres. "Tidak sering, paling lima sampai enam kali," kata Taufik. Sejak kasus Labora bergulir, Taufik dipindah ke Polda Papua.

Tito mengakui, dalam daftar transaksi yang dibeberkan Labora, ada aliran dana sekitar Rp 629 juta kepada Kepala Polda pada 29 Januari 2012. Namun, saat itu ia belum menjabat Kepala Polda Papua. Dalam surat telegram Kepala Polri, Tito diangkat menjadi Kepala Polda Papua pada 3 September 2012 menggantikan pejabat lama, Inspektur Jenderal Bigman Lumban Tobing. "Namun, saya baru aktif pada 27 September 2012," ucapnya.

NURUL MAHMUDAH | BOBBY CHANDRA

Terhangat:
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut

Berita Terkait:
Bayi Terakhir dari Kembar Lima Meninggal
Bayi Kembar Lima Masih Harus Bertahan 2x24 Jam
Orang Tua Bayi Kembar Lima Nantikan Anak 3 Tahun

10.31 | 0 komentar | Read More

Kompolnas: Penerima Duit Labora Harus Dipidana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta anggota polisi yang menerima duit dari Brigadir Kepala Labora Sitorus dipidanakan. Sanksi pelanggaran etika disebut tak mampu membawa efek jera bagi polisi yang melakukan korupsi.

"Harus dibawa ke ranah pidana agar ada efek jera. Tak cukup dengan sanksi-sanksi disiplin saja," kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrachman saat dihubungi Tempo di Jakarta, Kamis, 26 September 2013.

Kompolnas menyatakan tindakan bekas Kepala Kepolisian Resor Raja Ampat, Taufik Irfan Awaluddin, yang menerima duit Labora adalah tindakan salah, kendati Taufik menyatakan duit itu akhirnya dipakai untuk membantu operasional Polres.

"Kalau terima dana dari masyarakat, seharusnya uang masuk ke institusi, bukan ke perorangan," kata Hamidah. Taufik, kata Hamidah, juga harus disidik sebagaimana Kepolisian menindak Labora. Apalagi Taufik, dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, sudah mengakui ia juga menerima dana.

Selain mendorong kasus ke ranah pidana, Kompolnas meminta Polisi memberi sanksi etik. Komisi akan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri memeriksa Taufik dan perwira lain yang terbukti menerima duit Labora. "Hari ini akan kami komunikasikan. Saya akan telepon Kepala Divisi Propam," kata Hamidah.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian membenarkan bahwa Taufik pernah menerima dana Rp 200 juta dari Labora Sitorus pada Februari 2013. Labora merupakan eks anak buah Taufik sekaligus tersangka yang dijerat tiga tuduhan dan kini tengah menanti persidangan.

Menurut Tito, berdasarkan hasil pemeriksaan tim gabungan Mabes Polri dan Polda Papua pada Senin lalu, Taufik mengakui bahwa dana Rp 200 juta itu akan diserahkan kepada Tito. Namun, rencana itu batal batal. Akhirnya, atas saran Labora, dana itu dipakai Taufik untuk kebutuhan operasional Polres.

"Jadi, tidak benar dana yang diterima Taufik Rp 600 juta. Saya pun tidak pernah menerima duit Rp 200 juta," kata Tito kepada Tempo, Rabu sore, 25 September 2013. Namun, menurut Tito, pihaknya belum merumuskan sanksi untuk Taufik.

Dalam wawancaranya kepada Tempo, Rabu, 18 September 2013, Labora menyebutkan Taufik pernah meminta Rp 600 juta untuk diserahkan kepada Tito. Taufik, kata Labora, akan memakai uang itu untuk memuluskan jalannya menjadi Kepala Polres Kota Sorong. "Bahwa uang tersebut sampai kepada Kapolda atau tidak, saya tidak tahu," ujar Labora di Kota Sorong, Papua Barat.

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri menetapkan Labora sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan dua perkara pokok, yakni dugaan pembalakan liar dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal.

Akhir Agustus lalu, Labora Sitorus menyerang balik polisi dengan membeberkan ratusan transaksi tunai dan transfer yang ditengarai mengalir ke pejabat polisi, termasuk kepala polres dan Kepala Polda Papua. Lewat orang dekatnya, Labora menyampaikan daftar transaksi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

ANANDA BADUDU | BOBBY CHANDRA

Terhangat:
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut

Berita Terkait
Pengacara: Jaksa Terburu-buru Sidangkan Labora
Polri Klaim Selidiki Setoran Labora ke Atasan
Jelang Sidang, Labora Sakit 
Pengakuan Perwira Polisi Penerima Dana Labora

10.31 | 0 komentar | Read More

Tarik Wisatawan, Batam Terbitkan Kartu Pintar

TEMPO.CO, Batam - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam menerbitkan ribuan kartu khusus kartu pintar (smard card) tiap tahun bagi para wisatawan dan pendatang. Kartu ini diterbitkan khusus bagi warga negara asing yang sering berkunjung ke Batam.

Kepala Seksi Unit B Pelabuhan Batam, Irwanto Suhaily, mengatakan tiap bulan mereka menerbitkan 300-500 kartu bagi para imigran tersebut. "Untuk 2012 saja kami telah mengeluarkan lebih dari 4.500 smart card di seluruh wilayah Batam," katanya melalui pesan singkat, Rabu, 25 September 2013.

Menurut Irwanto kemarin, kartu yang berfungsi sama seperti paspor itu ditujukan khusus bagi para pendatang yang sering keluar-masuk Batam. Ini untuk mempermudah mereka saat melakukan pemeriksaan keimigrasian.

Dengan menggunakan kartu pintar ini mereka tak perlu mengantre lama karena prosedurnya diperingkas. Mereka cukup memasukan kartu ke dalam mesin tanpa harus menyerahkan paspor ke petugas. "Kecuali kalau kartunya error, kita minta paspornya," ujarnya.

Selain Batam, kata Irwanto, Imigrasi juga menerbitkan kartu yang sama untuk Bintan dan Karimun. Tiga wilayah ini memberikan pelayanan istimewa lantaran ditetapkan sebagai daerah ekonomi khusus. Melalui kartu itu, Imigrasi ingin memperlancar keluar-masuknya warga negara asing yang bekerja di wilayah-wilayah tersebut. "Untuk menunjang pembangunan ekonomi," katanya.

Di Pelabuhan Batam Center saja, kata dia, Imigrasi mendata ada 4 ribu lebih catatan keluar-masuknya imigran tiap bulan. Belum lagi untuk empat pelabuhan penumpang lain yang tersebar di seluruh Batam, yakni Marina City, Sekupang, Harbour Bay, dan Nongsa. "Kadang kalau pakai paspor sampai lembarannya enggak cukup," ujarnya.

Untuk membuat kartu ini, warga negara asing cukup membayar Rp 1 juta. Biaya perpanjangannya pun sama, Rp 1 juta per tahun. Semua data yang ada di paspor akan direkam pula dalam cip yang ada di kartu tersebut.

NUR ALFIYAH

Terpopuler

Pengakuan Perwira Polisi Penerima Dana Labora
Ruhut Gagal Dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum 
Ruhut Tantang Penentangnya di Komisi III 
Ngebut, Mahasiswa Pengemudi Porsche Kena Tilang
Nazaruddin Serahkan Bukti Korupsi E-KTP ke KPK  

10.31 | 0 komentar | Read More

25 Ribu Anak di Provinsi Banten Tak Sekolah

TEMPO.CO, Serang - Sebanyak 25 ribu anak usia sekolah dasar (SD) di Provinsi Banten tidak sekolah. Jumlah tersebut di antaranya terdapat di masyarakat suku Baduy, Kabupaten Lebak, dan kabupaten/kota lainnya di Banten. Angka ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

"Bukan hanya di Baduy saja, tapi di semua daerah. Kalau di Baduy memang karena kulturnya di sana tidak ada yang sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina, Rabu, 25 September 2013.

Menurut Hudaya, untuk mengantispasi bertambahnya anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan SD, Pemprov Banten telah membuat rancangan program sekolah mandiri. Program tersebut, menurut dia, telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Sekolah mandiri yang saat ini sedang dicanangkan mendapatkan respon dari pihak Kemendikbud," ujar Hudaya.

Menurut Hudaya, saat ini program sekolah gratis masih belum benar-benar gratis karena di lapangan masih terjadi pungutan biaya. "Sekarang ini bupati dan wali kota dengan bangganya mengatakan bahwa sekolah gratis. Tapi pada kenyataannya masih ada biaya di sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menangah dan Tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Lilis Dania, mengatakan program sekolah mandiri itu direncanakan bisa sampai jenjang sekolah menengah. "Sekolah mandiri akan diselenggarakan pada tahun 2014. Untuk sekolah mandiri anggarannya akan digabungkan ke pendidikan non-formal," katanya.

Menurut Lilis, sekolah mandiri tersebut memiliki standar, yaitu karakteristik yang hampir sama dengan pendidikan formal. Bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, bisa dilanjutkan ke sekolah mandiri ini. "Begitu pun siswa putus sekolah," ujar Lilis.

Menurut dia, di sekolah mandiri, selain mendapatkan ilmu pengetahuan, siswa juga akan dididik memiliki kecakapan hidup. "Proses pembelajaran, menekankan pada self directed cleaning, dan output-nya, lulusan sekolah mandiri memiliki kompetensi kecakapan hidup untuk kemandirian. Standar pendidikan sekolah mandiri, memiliki sikap berakhlakul karimah, pengetahuan, dan memiliki keterampilan," katanya.

WASI`UL ULUM

10.31 | 0 komentar | Read More

Ruhut Tantang Penentangnya di Komisi III

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ingin membuktikan penyataan dan sikap para anggota Dewan yang menolak dirinya menjadi Ketua Komisi Hukum DPR. Beberapa legislator yang tidak setuju dengan penunjukan Ruhut sebagai pemimpin Komisi berencana tidak memenuhi kuorum dan keluar dari Komisi. Pengacara yang juga artis ini ingin memastikan apakah penentangnya benar-benar keluar dari Komisi setelah dirinya dilantik.

"Jangan asal ngomong, nanti tong kosong nyaring bunyinya. Gertak sambal saja," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa, 24 September 2013.

Ruhut mengatakan dirinya akan dilantik setelah sidang paripurna hari ini. Penyerahan palu akan dilakukan Priyo Budi Santoso, politikus Golkar yang jadi Wakil Ketua DPR yang membidangi Komisi Pertahanan, Komisi Pemerintahan Dalam Negeri, dan Komisi Hukum.

Dia menilai anggota Dewan yang mengancam akan keluar dari dari komisi tersebut tak ubahnya seperti ancaman seorang preman. Ruhut yang mengaku mantan preman ini merasa kecewa dengan sikap salah satu wakil rakyat tersebut. (PPP: Komisi III Jadi Kucing)

Menjelang pelantikannya, Ruhut mengaku tidak memiliki persiapan khusus. Dia menganggap serah-terima palu Ketua Komisi Hukum di DPR adalah peristiwa biasa. Namun, dia berjanji akan menjadi pemimpin yang mampu mengawal Komisi dengan baik.

Sebelumnya, anggota Komisi Hukum dari Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Sudding, mengatakan dirinya mempertimbangkan untuk keluar dari Komisi Hukum jika dipimpin oleh Ruhut Sitompul. Sudding mengatakan, Demokrat seharusnya bisa memilih kader lain yang dapat menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi.

"Saya tahu banyak kader lain yang lebih baik, kenapa malah Ruhut yang ditunjuk?" kata dia pekan lalu. Sudding mengaku tahu betul karakter Ruhut karena sempat bekerja sama di Badan Legislasi.

ALI AKHMAD

Berita terpopuler:
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette
Fathanah Pernah Menikahi Pramugari
Ini Penjelasan Analisis Tulisan Tangan Vicky
Jokowi Ditantang Wali Kota Rotterdam Atasi Banjir
Jebret, Kekayaan Bahasa Indonesia di Sepak Bola
2 Cara Pastikan Aplikasi BBM di Android Asli

10.31 | 0 komentar | Read More

DPR Bantah Dirut TVRI Diganti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Yahya Sacawiria membantah kabar pergantian Direktur Utama TVRI, Farhat Syukri. Dia mengatakan, pimpinan stasiun televisi nasional ini masih dipegang oleh Farhat. "Tapi memang benar ada pergantian direktur di bawah direktur utama," kata Yahya, saat dihubungi Tempo, Selasa, 24 September 2013.

Sayangnya, Yahya tak hapal siapa saja jajaran direksi yang diganti. Setidaknya, dia melanjutkan, ada dua direktur yang diganti, yakni direktur keuangan dan direktur program berita.

Berdasarkan situs resmi TVRI, direktur keuangan dijabat oleh Eddy Macmudi Effendi, sementara direktur program dan berita dijabat oleh Irwan Hendarmin. Menurut Yahya, pergantian direktur keuangan dilakukan semata karena masalah teknis dan administrasi. "Belum ada surat dari Kementerian Keuangan berkaitan izin dia bekerja di TVRI."

Sedangkan direktur program dan berita diganti karena penayangan kegiatan Hizbut Tahrir beberapa waktu lalu. Yahya menilai penayangan ini kurang pantas dilakukan TVRI. "Ini kan televisi publik, tak boleh menampilkan satu kelompok. Jangan mau asal dibayar," kata dia.

Yahya mengaku belum ada orang lain yang ditunjuk menggantikan dua direktur itu. Namun, TVRI meminta ada beberapa orang melapis tugas dari dua direktur itu.

Sebelumnya, Direktur Utama TVRI, Farhat Syukri, dituding menekan redaksi televisi nasional dalam penayangan penyampaian visi dan misi peserta Konvensi Partai Demokrat. Sumber Tempo di TVRI menyebut Farhat ngotot menayangkan acara konvensi demi mempertahankan posisi dia sebagai Dirut TVRI.

INDRA WIJAYA

Berita penting lain:

Sembilan Anggota DPRD NTT Terancam Diberhentikan
Inilah Hasil Blusukan Indra Memburu Garuda Muda
Takut Istri, Obama Berhenti Merokok
Jakarta Berawan Siang Hari, Hujan Malam Hari
Al-Shahab Klaim Warga AS Terlibat Penyanderaan

10.31 | 0 komentar | Read More

Coba Sogok Calon Hakim, Anggota DPR Dipanggil

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Wahab Dalimunthe membenarkan rapat soal anggota DPR yang mencoba menyogok Imam Anshori Saleh, anggota Komisi Yudisial. Rapat soal kasus itu akan digelar Rabu mendatang dengan memanggil sejumlah pihak.

"Tak menutup kemungkinan semua yang berhubungan soal itu akan dipanggil, " kata Wahab saat dihubungi, Senin, 23 September 2013.

Meski begitu, Wahab enggan berspekulasi soal siapa saja yang terlibat dalam kasus suap itu. Ia meminta semua menunggu hasil rapat Rabu besok. Wahab menyayangkan peristiwa memalukan itu terjadi di lingkungan pejabat negara. "Kejadian itu tidak enak, kejadian tidak bagus," katanya.

Seperti diberitakan, Imam Anshori membenarkan ditawari duit Rp 1,4 miliar oleh anggota DPR dalam seleksi calon hakim agung. Pengakuan Imam, anggota DPR itu menyatakan duit tersebut akan dibagikan untuk tujuh komisioner Komisi Yudisial, termasuk Imam. Namun, dia menolak pemberian tersebut. Calon yang diajukan oleh anggota DPR itu pun ditolak oleh Komisi Yudisial untuk duduk di Mahkamah Agung.

"Waktu itu pertemuan hanya dilakukan berdua dan saya langsung menolak penyuapan itu," kata dia, Ahad, 22 September 2013.

Menurut Imam, lantaran penyuapan itu belum terjadi, maka hal itu tak bisa dimasukkan sebagai tindak pidana. Ia malah khawatir, jika tetap melaporkannya, kasus percobaan penyuapan itu justru berbalik menjeratnya.

ALI AKHMAD

Topik Terhangat
Penembakan Polisi| Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah | Miss World | Info Haji

10.31 | 0 komentar | Read More

Labora Pilih Jadi Penjual Tomat Ketimbang Polisi

TEMPO.CO, Sorong -Brigadir Kepala Labora Sitorus mengaku trauma jadi polisi. Nama dan karirnya dalam bisnis penjualan kayu hancur setelah kasusnya terungkap.  Ia menyebut Polri turut andil menghancurkan karir dan namanya. Oleh sebab itu, meski belum dikeluarkan dari kepolisian, ia sudah takut jadi polisi lagi. 

"Lebih baik saya jadi miskin atau mendingan saya jual tomat di pasar," kata Labora kepada wartawan Tempo Bobby Chandra di sebuah tempat di Sorong, Papua Barat, Kamis, 16 September lalu.

Labora trauma karena atasan yang ikut menerima duit sikapnya berbalik setelah kasus terungkap. Ia berharap atasannya bisa terus terang soal aliran dana. Yang ada, atasannya malah berjanji akan mengembalikan uang yang pernah ia beri.

Labora mengaku tak hanya diperas oleh atasan, tapi juga dirampok. Sejak Januari 2012 hingga 23 April 2013, dia mengaku telah menyetor setidaknya Rp 10 miliar ke sejumlah perwira di Kepolisian Daerah Papua dan Markas Besar Kepolisian.  "Tak hanya diperas, saya juga dirampok," kata Labora yang kini masih berstatus anggota Kepolisian Resor Raja Ampat.

Labora menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), pembalakan liar, dan penimbunan BBM. Ia kini menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Papua. Laporan dan wawancara lengkap dengan Labora bisa dilihat di majalah Tempo edisi 23-28 September yang terbit pekan ini.

ANANDA BADUDU

Baca:
Labora Sitorus: Saya Mau 'Dibunuh' Atasan 
Labora Sitorus : Saya Dirampok Atasan

10.31 | 0 komentar | Read More

Tujuh Anggota Ormas Banten Ditetapkan Tersangka

Anggota ormas dari Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) menunggu pendataan saat diamankan oleh tim pemburu preman Polres Jakarta Barat (21/9). Sebanyak 179 anggota ormas tersebut diamankan karena mencoba menduduki lahan kosong di Lapangan Kedoya Pilar, Jakarta Barat. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resort Jakarta Barat menetapkan tujuh orang tersangka anggota ormas Banten dalam kasus pendudukan 2,5 hektare lahan kosong di Lapangan Kedoya Pilar, Jakarta Barat. Kepala Unit Kriminal Umum Polres Jakarta Barat, Martson Marbun mengatakan bahwa ketujuh tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951 karena kepemilikan senjata tajam.

Salah seorang rekan ormas Banten, Tomy, 42 tahun datang ke Mapolres Jakarta Barat untuk menjenguk ratusan temannya itu. Tomy mengatakan bahwa ia adalah anggota Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB). Dia mengaku tidak mengetahui alasan rekan-rekannya diperiksa polisi. "Saya hanya diberitahu bahwa anggota BPPKB ditangkap," ucapnya di Mapolres pada Sabtu, 21 September 2013.

Tomy belum bisa memberi tahu lebih jelas tentang kasus yang dituduhkan kepada rekannya. "Ini karena saya belum diperbolehkan untuk bertemu teman-teman saya" ucap Tomy. Ia hanya menginginkan agar kasus rekannya segera selesai.

Sebelumnya, Tim Pemburu Preman Polres Jakarta Barat menangkap 179 oknum anggota sebuah ormas. Martson mengatakan Tim Pemburu meringkus mereka lantaran anggota ormas Banten tersebut menduduki lahan kosong di Lapangan Kedoya Pilar, Jakarta Barat. "Lahan ini memang disengketakan oleh banyak pihak," ucap Marbun saat dihubungi pada Sabtu, 21 September 2013.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

10.31 | 0 komentar | Read More

Saran Menkeu Malaysia Soal Pemindahan Ibu Kota

TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mewacanakan pemindahan ibu kota negara. Hal itu SBY sampaikan dalam akun Twitter-nya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah mengatakan, tantangan utama pemindahan ibu kota negara adalah soal dana. "Jika pemerintah memiliki pendanaan yang cukup untuk itu, itu bisa dilakukan," kata Ahmad di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan APEC, Jumat, 20 September 2013.

Malaysia adalah salah satu negara yang tercatat sukses memindahkan ibu kota negaranya. Pada 1999, negeri jiran itu menggeser kantor pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Pembangunan kompleks pemerintahan tersebut diperkirakan menelan dana sekitar US$ 8,1 miliar.

Ahmad Husni menjelaskan, tantangan saat ini adalah pendanaan yang sulit. Ada banyak negara yang mengalami masalah anggaran dan defisit transaksi berjalan. Ia mengingatkan, Malaysia menggeser pusat pemerintahan ke Putrajaya ketika Malaysia mengalami surplus anggaran dan transaksi berjalan yang kuat.

Ia mengakui pemerintah bisa memanfaatkan skema public-private partnership (PPP) untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Namun, ia mengingatkan, untuk menarik swasta berinvestasi, perlu ada kepastian bahwa proyek tersebut bakal sukses. "Ketika berbicara tentang PPP, sektor swasta tentunya akan melihat dari segi tujuan mereka, yakni mendapatkan keuntungan," katanya. Jadi, tantangannya adalah bagaimana membuat model yang bisa diterima investor swasta.

Ahmad Husni menceritakan, perubahan ibu kota Malaysia dilakukan untuk membuat koordinasi antar-kementerian supaya lebih efisien. "Waktu ibu kota di Kuala Lumpur, para menteri ditempatkan di area yang berbeda. Dan ketika kami ingin membuat rapat, ada kemacetan, jadi kami memutuskan untuk membangun cluster," ujarnya. Atas dasar itu, dibentuklah Putrajaya. Sejak peralihan resmi terjadi, jarak tempuh antara kementeriannya dan kantor Perdana Menteri diklaim hanya lima menit.

"Kami bisa melakukan rapat kapan saja. Saya hanya perlu menelepon: 'Bisakah kita melakukan rapat di kantor saya?' Dan kami makan siang dan rapat," ucapnya. Ia menambahkan, pada era di mana 24 jam terlalu cepat berlalu, kita harus melakukan optimalisasi. "Lunch meeting, breakfast meeting, dinner meeting. Kami bisa melakukan itu semua karena lokasinya dekat dan tak ada kemacetan."

Selain meningkatkan efisiensi dalam koordinasi dan pembuatan kebijakan, Ahmad Husni menjelaskan, pembangunan Putrajaya juga dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ketika itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung pada besaran pengeluaran pemerintah karena investasi swasta tak banyak menyokong. "Karena itu, kami berpikir pemerintah harus menggenjot pengeluaran," ucapnya. Menurut dia, hampir 100 subsektor menikmati pertumbuhan sebagai dampak dari pembangunan itu.

Ditanya soal hambatan dalam peralihan ibu kota, Ahmad Husni menyatakan tak ada hambatan. Saat ini, kata dia, ada satu atau dua kementerian yang masih berkantor di luar Putrajaya. Contohnya, Kementerian Perdagangan. "Mereka merasa bahwa Kementerian harus berada di Kuala Lumpur karena ini adalah area komersial dan perdagangan," ujarnya.

MARTHA THERTINA

10.31 | 0 komentar | Read More

Tak Mau Dipimpin Ruhut, Sudding Ancam Mundur

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin (kanan) dan anggota fraksi Syarifuddin Sudding (kiri). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Sudding, mengatakan dirinya mempertimbangkan untuk keluar dari Komisi Hukum jika dipimpin oleh Ruhut Sitompul.

Sudding mengatakan, Demokrat seharusnya bisa memilih kader lain yang dapat menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi. "Saya tahu banyak kader lain yang lebih baik, kenapa malah Ruhut yang ditunjuk?" kata dia saat ditemui di ruangannya, Jumat, 20 September 2013. Sudding mengaku tahu betul karakter Ruhut karena sempat bekerja sama di Badan Legislasi.

Ditanya mengenai sosok ideal pengganti Gede Pasek, Sudding menyerahkannya kepada Demokrat. "Kalau saya boleh berpendapat, selama di Komisi Hukum, loyalis Anas lebih baik daripada kelompok lain di Demokrat," kata dia. Sudding mencontohkan Gede Pasek, yang notabene dianggap loyalis Anas, justru mampu memimpin Komisi dengan baik.

Jika benar pergantian itu hanya karena keikutsertaan Gede dalam Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) milik mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, menurut Sudding, hal itu patut disayangkan. Dia mengatakan imbas yang ditimbulkan internal partai bisa berdampak pada keseluruhan Komisi. "PPI sebatas organisasi kemasyarakatan biasa. Kalau saya ditawari, saya juga mau."

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, resmi menggantikan Gede Pasek sebagai Ketua Komisi Hukum DPR. Penunjukan ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Demokrat Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013.

FAIZ NASHRILLAH

Topik Terhangat
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah | Penembakan Polisi | Miss World | Info Haji

Berita Terpopuler
Dana Ngunduh Mantu Anang-Ashanty Tak Masuk KONI
Selain ke PKS, Ilham Setor Rp 2,5 M ke Hanura
BPK: Ada Penyimpangan di Pengadaan Soal UN
TVRI Dinilai Lancang Siarkan Utuh Konvensi

10.30 | 0 komentar | Read More

TVRI Dihukum, TV Swasta Dibiarkan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Televisi Republik Indonesia karena menyiarkan konvensi Partai Demokrat pada Ahad lalu. "TVRI terbukti melanggar asas netralitas dan independensi," kata Rahmat Arifin, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Jumat, 20 September 2013.

Menurut Rahmat, sanksi itu diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan internal KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Komisi juga meminta TVRI menerbitkan surat pernyataan untuk menyiarkan agenda partai politik lain dengan porsi yang sama. "Durasinya nanti akan kami pantau," ujar Rahmat.

Terkait dengan sanksi itu, manajemen TVRI berjanji mematuhinya. "Demokrat ini yang pertama. Nanti semua juga dua jam," kata juru bicara TVRI, Usi Karundeng.

Adalah Koalisi Masyarakat Peduli Netralitas Media yang mengadukan kasus itu. Menurut sumber Tempo, Direktur Utama TVRI Farhat Syukri ngotot meminta penayangan visi dan misi 11 peserta konvensi selama 2 jam 23 menit tersebut. Padahal, awak redaksi menolaknya. Rabu lalu, Komisi sudah memeriksa Farhat dan Irwan Hendarmin, Direktur Program TVRI. Setelah diperiksa, Farhat membantah ada pelanggaran atas siaran itu. "Ini karena ada nilai berita dan kami enggak terima uang," katanya.

Direktur lembaga pemantau tayangan televisi, Remotivi, Roy Thaniago, meminta KPI tak hanya menghukum TVRI. Menurut Roy, televisi swasta juga kerap menayangkan siaran serupa. "KPI tidak boleh tebang pilih," katanya.

Menurut dokumen yang diperoleh Tempo, KPI sebenarnya telah mengantongi dugaan pelanggaran serupa di sejumlah televisi swasta, jauh sebelum TVRI menayangkan Konvensi Demokrat. Misalnya, pada 6 September 2013, TV One dalam program Kabar Khusus menyiarkan Rapat Kerja Nasional ke-3 PDI Perjuangan. Pada 14 September 2013, Metro TV juga diduga melakukan pelanggaran karena menyiarkan Orientasi Calon Legislator Partai NasDem dalam program Headline News. Sampai kemarin, KPI belum memanggil televisi swasta itu.

Rahmat membenarkan sejumlah temuan itu. Namun, ihwal pengusutannya, dia tak mau menanggapi. Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad membantah tudingan bahwa lembaganya tebang pilih. Komisi, kata dia, berjanji menelisik dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan televisi swasta. "Untuk kasus-kasus siaran politis, akan kita sikapi di desk pemilu," katanya.

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo memastikan pihaknya tak memberi perlakuan khusus terhadap Partai NasDem, yang dipimpin bos televisi berita itu, Surya Paloh. "Perlakuan terhadap semua partai sama," katanya. Bantahan serupa dilontarkan Wakil Pemimpin Redaksi TV One Totok Suryanto terkait dengan penyiaran Rakernas PDI Perjuangan. "Selama ada kepentingan masyarakat, kami beritakan," katanya.

NURUL MAHMUDAH | IRA GUSLINA SUFA|NUR ALFIYAH | NURHASIM | ANTON A

Terhangat:
Penembakan Polisi | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah

Berita terkait:
TVRI Dinilai Lancang Siarkan Utuh Konvensi
Bos TVRI Rancang Siaran Konvensi di Hotel Sultan
PKS: Perebutkan TVRI, Partai Politik Tak Cerdas
KPI Pertanyakan Status TVRI Sebagai TV Pemilu

10.30 | 0 komentar | Read More

Fraksi Demokrat Minta Fraksi Lain Hormati Ruhut

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf meminta fraksi-fraksi lain menghormati keputusan partainya menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum DPR. Meskipun, kata Nurhayati, anggota DPR lain memang berhak memberikan tanggapan atas penunjukkan seorang pimpinan komisi.

"Kami juga menghargai yang lain," kata Nurhayati saat dihubungi, Jumat, 20 September 2013. Dia tak memungkiri berdasarkan Tata Tertib DPR, ada hak anggota Komisi Hukum untuk memberikan tanggapannya. Namun, Nurhayati mengingatkan, pimpinan Komisi bersifat kolektif kolegial.

Nurhayati menuturkan, fraksinya tidak pernah mengomentari keputusan fraksi lain saat menempatkan anggotanya sebagai pimpinan komisi apa pun. Karena itulah, dia meminta penunjukkan Ruhut Sitompul mesti dihargai. Nurhayati meminta Ruhut yang memiliki kemampuan di bidang hukum diberi kesempatan untuk memimpin terlebih dahulu.

Protes paling gencar atas penunjukkan Ruhut datang dari Syarifuddin Sudding (Hanura), Bambang Soesatyo (Golkar) dan Ahmad Yani (PPP). Mereka menilai sikap Demokrat yang langsung mengganti pimpinan Komisi tanpa menjelaskan alasan dan pertimbangannya adalah mekanisme demokrasi yang tidak sehat.

Rabu, 18 September 2013, Ruhut Sitompul ditunjuk sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Gede Pasek Suardika. Ruhut sebelumnya sudah berkali-kali mengatakan dirinya diminta langsung oleh Syariefuddin Hasan memimpin Komisi tersebut.  

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah | Penembakan Polisi | Miss World | Info Haji

Berita Terpopuler:
Boediono: Jangan Hambat Orang Beli Mobil Murah 
Soal Ruhut Sitompul, PPP: Mau Jadi Komisi Kucing? 
Demokrat: Pernyataan Anas Sudutkan Demokrat
Kepala Dinas Bandung Wajib Punya Akun Twitter
Anggita Sari Bantah Menjebak Vanny
`Dicerca` Nikita Mirzani, Zaskia Gotik Menangis  

10.30 | 0 komentar | Read More

Sakit, TKW Jember Dibuang Majikannya di Malaysia

TEMPO.CO, Jember - Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Jember dilaporkan telah dibuang di tepi jalan di Malaysia pekan lalu. Bambang Edy Santoso, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Produktivitas, Disnakertrans Kabupaten Jember mengatakan, TKW itu bernama Neti, berusia 50 tahun. "Kami mendapat surat dari KBRI Malaysia untuk mencari alamat asalnya di Jember, karena dia akan dipulangkan," ujar dia, Jumat, 20 September 2013 pagi.

Bambang menambahkan, Neti dilaporkan ditemukan Eni, seorang warga Indonesia di Malaysia dalam kondisi mengenaskan di pinggir salah satu jalan di sana. Kini, dia sedang dirawat di satu rumah sakit di Kuala Lumpur, setelah ditangani KBRI. Kepada petugas KBRI, Neti mengaku jatuh di kamar mandi sekitar dua bulan lalu. Namun dia tidak mendapat perhatian dan perawatan yang layak dari majikannya dan malah dibuang di tepi jalan. "Kabarnya dia sakit kanker tulang. Dibuang majikannya karena tidak bisa bekerja," kata dia.

Sekitar tiga hari mencari, akhirnya petugas Disnakertrans Jember berhasil menemukan alamat dan keluarga Neti. TKW yang menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia itu berasal dari Lingkungan Krajan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, sekitar empat kilometer arah utara kota Jember.

"Lama mencari keluarganya karena dia berangkat tanpa dokumen resmi. Sekarang kami menunggu kabar selanjutnya dari KBRI Malaysia," ujar Bambang.

Didik Kariyadi, Lurah Bintoro mengakui Neti adalah warganya. "Tapi nama sebenarnya Nati. Suaminya sudah pindah entah kemana. Keluarga dekatnya, orang tua atau anaknya masih kami telusuri lagi," kata dia.

Dia juga mengakui, sekitar setahun lalu Nati memang pernah mengurus perijinan untuk digunakan sebagai persyaratan tenaga kerja ke luar negeri. Saat itu, kata dia, Nati nampak dalam kondisi sehat. Namun, Didik mengaku tidak tahu dengan PJTKI mana Nati berangkat. "Tidak ada kabar dia berangkat lewat PJTKI apa dan dimana," katanya.

MAHBUB DJUNAIDY
Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Mobil Murah | Penembakan Polisi | Miss World | Info Haji

Berita Terpopuler:
Boediono: Jangan Hambat Orang Beli Mobil Murah 
Soal Ruhut Sitompul, PPP: Mau Jadi Komisi Kucing? 
Demokrat: Pernyataan Anas Sudutkan Demokrat
Kepala Dinas Bandung Wajib Punya Akun Twitter
Anggita Sari Bantah Menjebak Vanny
`Dicerca` Nikita Mirzani, Zaskia Gotik Menangis  

10.30 | 0 komentar | Read More

KPI Pertanyakan Status TVRI Sebagai TV Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idi Muzayyad mempertanyakan klaim Direktur Utama TVRI Farhat Syukri yang menyatakan TVRI sebagai TV Pemilu. "Sudah ada formatnya belum?" kata Idi, saat dihubungi Kamis, 19 September 2013.

Pencanangan TVRI sebagai TV Pemilu, menurut Idi, sah-sah saja. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Antara lain adalah format program yang dimiliki TVRI. Paling tidak, kata Idi, TVRI sudah punya hitung mundur mulai tanggal tertentu sampai pemilu dilaksanakan.

Selain itu, tidak boleh ada kesan keberpihakan atau mengistimewakan partai tertentu. "Lazimnya harus ada komentar pengamat sebagai pembanding, jangan hanya satu sisi," kata dia. Idi juga mengimbau TVRI tetap menjalankan empat dasarnya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, yaitu independen, netral, nonkomersial, dan menyiarkan hal-hal untuk kepentingan publik.

Kemarin, seusai diperiksa KPI, Farhat menyatakan keputusan menyiarkan konvensi itu adalah bagian dari program TVRI sebagai TV Pemilu. Hal itu, kata dia, telah disepakati saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pertahanan DPR pada 10 September 2013 lalu. (Baca Fokus)

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani |Penembakan Polisi| Miss World| Misteri Sisca Yofie| Info Haji

Berita Terpopuler:
Enam Jenis Ikan yang Sebaiknya Dihindari 
Rusak Pengadilan, Ketua Pemuda Pancasila Ditangkap
SBY: Di Dunia, Hanya Indonesia Izinnya Berbelit 
Pengusaha Minta Jokowi Tak Stop Mal di Jakarta 
M.S. Hidayat: Saya Penyebab Kemacetan Jakarta

 

10.31 | 0 komentar | Read More

SBY Terima Gelar Doktor di Aceh

TEMPO.CO, Banda Aceh - Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan tiba di Banda Aceh, Kamis siang ini, 19 September 2013. Dua kegiatan utamanya adalah menerima gelar Doktor Honouris Causa (HC) dan membuka Pekan Kebudayaan Aceh ke-VI.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes mengatakan Presiden SBY akan menerima gelar Doktor Honouris Causa (HC) dalam bidang perdamaian dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), pada Kamis malam. "Tempatnya di Gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah," ujarnya.

Pagi keesokan harinya, presiden akan membuka event Pekan Kebudayaan Aceh Ke-VI, di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Setelah berakhirnya prosesi pembukaan event kebudayaan 4 tahunan ini, Presiden akan melaksanakan shalat Jumat di salah satu masjid di Aceh bersama masyarakat tanah Serambi Mekkah ini. Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu akan mendampingi SBY dalam dua event akbar ini.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan kehadiran Presiden SBY untuk membuka event PKA dan menerima gelar HC merupakan kehormatan yang sangat tinggi bagi masyarakat Aceh. "Seluruh rakyat Aceh dengan penuh semangat, kini menunggu kehadiran SBY sebagai tokoh yang berjasa bagi perdamaian Aceh ini," tuturnya.

Untuk pengamanan presiden selama di Aceh, TNI dan Polri mengerahkan sedikitnya 2.500 personel. "Kami mengerahkan prajurit TNI dan Polri sebanyak 2.500 orang untuk mengamankan kunjungan Kepala Negara," kata Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowo.

Pasukan akan ditempatkan pada sejumlah titik yang akan dilalui Kepala Negara dan rombongan, termasuk di tempat penerimaan gelar doktor kehormatan dan pembukaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh ke-VI.

ADI WARSIDI

Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Penembakan Polisi | Miss World | Misteri Sisca Yofie | Info Haji

Berita Terpopuler:
SBY: Di Dunia, Hanya Indonesia Izinnya Berbelit  
Pengusaha Minta Jokowi Tak Stop Mal di Jakarta  
Ini Curhat Jokowi ke Boediono Soal Mobil Murah  
Ahok: Indonesia Lebih Baik dari Amerika  
Miss World Muslimah Galang Dana buat Pesantren
Syaharani: Vicky Banyak Menghafal Kamus

10.31 | 0 komentar | Read More

Loloskan Miranda, Dewan: Kemenkumhan Tebang Pilih

Terpidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004-2009 Miranda Swaray Goeltom dikawal petugas KPK meninggalkan rumah tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani menyebut insiden Miranda S Goeltom sebagai bukti bahwa Kementerian Hukum dan HAM tebang pilih dalam memperlakuan terpidana kasus korupsi. Ia menyebut perlakuan tersebut sebagai standar ganda.

"Kalau mempertimbangkan sisi kemanusiaan sih boleh saja. Tapi kenapa narapidana lain tidak diberikan?" kata Ahmad Yani, saat dihubungi, Rabu pagi, 18 September 2013.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan, jika Miranda yang divonis bersalah atas kasus cek pelawat tersebut diberikan izin. "Tapi ini tebang pilih, berarti Kemenkumham menerapkan standar ganda," katanya.

Sebelumnya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom menghadiri pernikahan puterinya, Ermanda Saskia Siregar, Sabtu, 14 September 2013.

Pernikahan berlangsung di Gedung Serba Guna Learning Center Bank Indonesia, Jalan Prapatan 42, Kwitang, Jakarta Pusat. Menurut pengacaranya, Miranda sudah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Soal izin Miranda ini, Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ayub Suratman mengatakan telah memberikan izin kepada Miranda Swaray Goeltom keluar dari tahanan dan menghadiri pernikahan puterinya, Sabtu 14 September 2013.

FEBRIANA FIRDAUS
Terhangat:
Miranda Goeltom | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Info Haji

Berita terkait:
INFOGRAFIS: Riwayat Cek Pelawat
Ribetnya Pindahan Tiga Sosialita KPK
Miranda di Tahanan, Disertasi dan Cat Rambut
Kesaksian Berantai Penjerat Miranda

10.31 | 0 komentar | Read More

Pernikahan Anak Miranda Dihadiri Mantan Pejabat BI

TEMPO.CO, Jakarta - Miranda S Goeltom, terpidana kasus korupsi cek pelawat, ikut menyambut tamu pernikahan anaknya di Gedung Learning Center Bank Indonesia pada Sabtu, 14 September 2013. Tamu-tamu Miranda, saat akad nikah anaknya, Ermanda Saskia Siregar, ternyata juga masih dari kalangan orang-orang di lingkungan Bank Indonesia. Seperti para mantan Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI yang sudah non aktif.

"Kalau pejabat, yang saya lihat, mantan-mantan pejabat Deputi Gubernur Bank Indonesia," kata seorang sumber Tempo yang menyaksikan pernikahan tersebut, Rabu, 18 September 2013. Ia tidak menyebut siapa mantan-mantan gubernur Bank Indonesia yang dimaksud.

Beberapa mantan Gubernur Bank Indonesia yang sudah pensiun misalnya, Burhanudin Abdullah, Aulia Pohan, dan Darmin Nasution.

Sumber Tempo tersebut mengaku tak bisa melihat semua tamu, karena ukuran gedung Learning Center yang mini dan tersekat-sekat ruangan. "Itu gedung eks Belanda yang banyak sekatnya. Jadi kesempatan bertatap muka dengan orang kecil," katanya.

Sumber tersebut juga menuturkan, Miranda menyalami semua tamu yang hadir. Ia murah senyum hari itu, sambil menyalami, sekedar mengucapkan salam dan kabar.

Satu lagi mantan pejabat BI yang hadir di pernikahan tersebut, dan memang dikenal oleh Miranda. Yakni Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Sarwono. Hartadi telah pensiun dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur sejak Juni kemarin.

Sebelumnya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom menghadiri pernikahan puterinya, Ermanda Saskia Siregar, Sabtu, 14 September 2013. Pernikahan berlangsung di Gedung Serba Guna Learning Center Bank Indonesia, Jalan Prapatan 42, Kwitang, Jakarta Pusat. Menurut pengacaranya, Miranda sudah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Soal izin Miranda ini, Direktur Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ayub Suratman mengatakan telah memberikan izin kepada Miranda Swaray Goeltom keluar dari tahanan dan menghadiri pernikahan puterinya, Sabtu 14 September 2013.

FEBRIANA FIRDAUS
Terhangat:
Miranda Goeltom | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Info Haji

Berita Terpopuler:
Hercules Minta Penyiksa Pedagang Kopi Ditembak
Banyak Wajah Asing Menjenguk, Dul Bertanya ke Maia
Jokowi Stop Mal, DPRD: Orang Kaya Jangan Dilupakan
Vanny Eks Pacar Freddy Budiman Ditangkap Polisi
Begini Rekaman CCTV Pembunuhan Sisca Yofie

10.31 | 0 komentar | Read More

Gara-gara Ngobrol, Perwira Ini Diusir Kapolri

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo mengusir satu perwira tinggi yang hadir dalam upacara serah terima jabatan di Ruang Rapat Utama Markas Besar Kepolisian RI. Perwira berpangkat komisaris besar tersebut tampak dipaksa keluar barisan oleh Kepala Biro Provost Endang Sunjaya. Sang perwira diminta keluar ruangan kala penandatanganan sertijab Kepala Polisi Daerah Maluku Utara.

Wajah Timur memang sudah tampak menahan marah sejak penandatangan sertijab Kapolda Kalimantan Barat. Berulang kali ia menatap tajam ke barisan perwira di sisi kanan tempat upacara. Bahkan, Timur sempat tidak konsentrasi untuk membubuhkan tanda tangan saat sertijab Kapolda Kalimantan Selatan.

Akhirnya, pada saat penandatangan surat sertijab Kapolda Maluku Utara, Timur memanggil seorang anggota Provost yang berada di pintu Rupatama. Saat anggota Provost menghampiri, Timur menggunakan tongkat pimpinan menunjuk langsung ke arah perwira yang mengobrol.

"Sisi kanan," kata Timur kepada anggota Provost yang terlihat mengobrol saat ditemui usai Sertijab, Senin, 16 September 2013.

Anggota Provost langsung mencari perwira yang dituju oleh Timur. Mata peserta upacara sempat teralihkan sejenak saat anggota Provost tersebut mencoba menemukan perwira yang kemudian dibawa keluar.

Melihat situasi ini, Karo Provost Brigjen Endang langsung menelusup ke tengah barisan peserta upacara dan langsung memegang tangan seorang perwira. Endang membawa perwira yang tak sempat terlihat identitasnya tersebut ke luar Rupatama.

Hingga acara berakhir, Tempo kesulitan mencari perwira yang diusir karena terhalang pembatas oleh Provost. Beberapa perwira yang dikonfirmasi juga mengklaim tidak mengetahui kejadian tersebut. Endang sendiri sulit ditemui karena selalu berada di sebelah Kapolri.

Hari ini Kapolri memimpin upacara sertijab asisten operasi dan tujuh kapolda. Sertijab yang diikuti 13 perwira tinggi ini didasarkan pada surat keputusan Kapolri Nomor Kep/623/IX/2013 tanggal 9 September 2013.

FRANSISCO ROSARIANS

Topik Terhangat:
Penembakan Polisi | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Pencurian Artefak Museum Gajah | Jokowi Capres?

Berita Terpopuler:
Preman Siksa secara Seksual Janda Penjual Kopi 
Cerita Masa Kecil Ahok di Bangka Belitung 
Inul Daratista Pernah Tidur di Kamar Ahok 
Organ Intim Janda Penjual Kopi Diolesi Sambal
MNC: Miss Uzbekistan Sah Mewakili Negaranya  

10.31 | 0 komentar | Read More

Rumah Bunda Putri Sering Disinggahi Pejabat

TEMPO.CO, Jakarta--Rekaman pembicaraan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq dengan perempuan yang dipanggil Bunda Putri mencuat dalam Pengadilan Korupsi Jakarta, Kamis dua pekan lalu. Jaksa memutarnya ketika hakim meminta kesaksian Ridwan untuk terdakwa Ahmad Fathanah.

Saputri, yang dipanggil "Bunda Putri", menggunakan telepon milik Ridwan, putra Hilmi Aminuddin, ketua majelis syura  PKS, yang sedang berada di rumahnya, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. (Lihat juga: Halo, Saya Bunda Putri)

Sadapan pembicaraan itu menunjukkan dengan jelas posisi politik Saputri. Luthfi tergeragap ketika Ridwan memintanya melanjutkan pembicaraan. Nada suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menurun dibanding saat bercakap dengan Ridwan. "Waduh, maaf Bunda, saya baru menghubungi karena baru bangun tidur," katanya.

Dalam sidang, Ridwan tak bersedia mengungkapkan detail identitas Bunda Putri. Ia bergeming meski jaksa dan hakim membujuk dan mencecarnya. Ia hanya mengatakan kenal perempuan ini sejak tiga tahun lalu. "Dia pengusaha perkebunan, mentor bisnis saya," katanya. Selebihnya, ia bungkam.

Majalah Tempo edisi Senin, 16 September 2013 menelusuri keberadaan Bunda Putri hingga ke kampungnya. TAK ada orang Desa Cilimus yang tak kenal Non Saputri. Rumahnya berdiri megah di lereng Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, itu. Penduduk desa mengingat perempuan itu ramah dan ringan tangan. Ketika dia pulang kampung, warga setempat berbondong-bondong datang. "Saya pernah ke rumahnya, pulang diberi uang," kata Tatang Supriatna, warga desa itu, Jumat pekan lalu. "Bunda Putri bageur pisan."

Ramai dikunjungi penduduk, rumah Saputri pun kerap didatangi pejabat. Salah satunya Andi Alifian Mallarangeng ketika masih menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Bukannya menginap di hotel, Andi dan rombongannya menghabiskan malam tahun baru 2012 di kediaman Saputri.

Di halaman rumah yang jembar, dipasang tenda pesta. Sejumlah acara digelar untuk menyambut sang Menteri, antara lain turnamen catur. Dimintai konfirmasi, Rizal Mallarangeng, adik Andi, menolak berkomentar. Selengkapnya, baca Majalah Tempo.

ANTON SEPTIAN, FAIZ NASRULLAH, ALI HIDAYAT (JAKARTA), DEFFAN PURNAMA (KUNINGAN), ASEANTY PAHLEVI (PONTIANAK)

Terhangat:
Suap Daging Impor | Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Miss World

Berita terkait:
Bunda Putri Masih Misteri di KPK
Bunda Putri Berpengaruh di Kementerian Pertanian
Bunda Putri di Kasus Sapi Adalah Istri Pejabat?

10.31 | 0 komentar | Read More

Perusahaan Rotan Milik Sutrisno Bachir Terbakar

TEMPO.CO, Slawi - Leman Rotan, perusahaan jasa poles rotan milik bekas Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir di tepi jalur pantura wilayah Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, terbakar, Ahad sekitar pukul 01.00 WIB, 15 September 2013.

Seluruh titik api baru dapat dipadamkan pukul 07.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Total kerugian diperkirakan mencapai seratusan juta rupiah. Hingga pukul 07.45 WIB, petugas pemadam masih menyiramkan air pada tumpukan rotan yang tampak mengepulkan asap.

"Mungkin karena hubungan pendek arus listrik," kata petugas jaga malam Leman Rotan, Warsono, 46 tahun. Setelah mencium bau asap menyengat ketika sedang berpatroli, Warsono kemudian melapor ke kantor pemadam kebakaran Kota Tegal.

Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kota Tegal, Kusnodo, mengaku baru menerima laporan adanya kebakaran sekitar pukul 01.30 WIB. "Saat kami tiba di sini, api belum terlalu besar. Api baru membakar rotan di gudang penyimpanan bagian barat," Kusnodo menerangkan.

Namun, api saat itu tidak bisa langsung disemprot air dari truk pemadam. Sebab, gudang dan tempat pemolesan itu masih dialiri listrik sehingga membahayakan anggota pemadam. Proses pemadaman baru dimulai pukul 02.00 WIB setelah PLN setempat memadamkan listrik.

Selama menunggu pemadaman listrik sekitar 30 menit, Kusnodo menjelaskan, api dengan cepat menjalar ke ruang tengah dan ruang timur. "Semua ruangan berisi rotan. Pemadaman butuh waktu lama karena tumpukan rotannya cukup tinggi," ujar Kusnodo.

Proses pemadaman melibatkan tujuh truk pemadam kebakaran dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Selama lima jam, ketujuh truk pemadam itu bolak-balik mengisi air sampai lima kali. Sejumlah warga sekitar juga turut membantu proses pemadaman.

Perwakilan dari Leman Rotan, Udin Sanjaya, 45 tahun, mengatakan ada 68 ton rotan di gudang dan ruang pemolesan. "Ada 34 ton rotan yang sudah diproses dan 34 ton sisanya belum diproses. Hampir semua terbakar," kata Udin. Kebakaran itu juga menghanguskan puluhan mesin poles.

Udin menambahkan, Leman Rotan yang berdiri sejak Mei 1987 itu milik Sutrisno Bachir. "Di sini hanya jasa poles saja. Rotannya dari Surabaya. Setelah dipoles langsung dikirim ke Cirebon," terangnya. Dalam kondisi normal, Leman Rotan mampu memoles 200-300 ton rotan dalam sebulan.

DINDA LEO LISTY

10.31 | 0 komentar | Read More

Gunung Sinabung Meletus

TEMPO.CO, Medan - Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meletus pagi ini, Ahad 15 September 2013. Saat meletus, gunung ini mengeluarkan abu panas disertai lava. Letusan menyebabkan warga di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo mengungsi.

Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti menginstruksikan warga di sekitar Gunung Sinabung untuk mengungsi. "Warga di sekitar, sebagai mana arahan dari pihak Geologi, untuk mengungsi. Jumlahnya banyak," kata Ukur kepada Tempo.

Menurut Bupati, para warga sudah berada di Kota Kabanjahe, ibukota Tanah Karo. "Nantinya mereka akan ditempatkan di jambur (aula). Agar tidak ada yang terlantar," kata Ukur. Erupsi gunung Sinabung dilaporkan tidak ada korban jiwa. Gunung Sinabung terakhir meletus pada 2010.

Kepala Bidang Humas Dinas Informasi Komunikasi Pemkab Karo, Jhonson Tarigan menyebutkan ada sekitar 2.000 warga dari enam desa, yakni Desa Simacam, Bekerah, Sigarang, Sukarayat, dan Kuta Tengah, di Kecamatan Naman Teran telah mengungsi di Kota Kabanjahe. Para warga menempuh jarak 17 kilometer dari tempat tinggalnya, untuk mengungsi.

Letusan, kata Jhonson, terjadi sekitar pukul 3 pagi. Bila dibandingkan dengan erupsi 2010, letusan yang terjadi saat ini masih kecil. "Saya tidak merasakan getaran, gempa. Berbeda dengan letusan 2010 yang gempanya terasa hingga ke Kota Kabanjahe," ujar Jhonson warga Kabanjahe.

SOETANA MONANG HASIBUAN

10.31 | 0 komentar | Read More

Kasus Sisca Yofie, Ini Kata Orang Tua Pelaku

TEMPO.CO , Bandung:Sisca Yofie terbunuh tragis di tangan Wawan dan Ade pada Senin, 5 Agustus 2013. Mereka mengaku tidak berniat membunuh perempuan cantik itu, tapi hanya menjambret. Ahri, orang tua Wawan dan kakek dari Ade, mengaku terkejut keduanya melakukan tindakan penjambretan.

"Itu enggak disangka. Wawan kan punya usaha airbrush dan pengepul rongsokan," kata Ahri saat Tempo berkunjung ke kediamannya di Jalan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Kamis, 5 September 2013. Ahri tahu persis usaha Wawan karena anaknya itu masih hidup satu atap dengannya.

Rumah Ahri memang menjadi kediaman keluarga besarnya. Selain Wawan dengan istrinya yang telah menikah sekitar tiga tahun, di rumah itu pula Ade, cucu Ahri, tinggal. Saat Tempo berkunjung, kediaman Ahri terlihat sederhana. Rumah itu dibagi-bagi dalam sekat untuk kamar tidur anak, menantu, dan cucunya.

Rumah itu berlantai dua. Bagian bawahnya lebih mirip seperti gudang. Ukurannya 1,5x3 meter persegi. Di bagian bawah itulah terletak berbagai barang rongsokan milik Wawan, misalnya kardus dan koran bekas. Terlihat juga dua buah timbangan yang terdiri dari satu timbangan gantung dan satu timbangan duduk berukuran besar.

Peralatan airbrush juga hadir di situ. Di tengah-tengah barang yang terlihat agak berantakan, di sudut tembok tertempel nama salah satu kelompok geng motor di Bandung.

Di ujung tembok gudang itu terdapat anak tangga dari kayu. Agak sempit lebarnya, kira-kira 30 sentimeter. Melalui tangga itulah kami menemui Ahri selepas magrib. Pria 65 tahun itu tengah berbincang melalui pesawat telepon. Beberapa menit kami menunggu, terdengar perbincangan dalam bahasa Sunda melalui seseorang di ujung telepon. Di tengah-tengah perbincangan itu, Ahri menyebut angka Rp 1,6 miliar. "Bapak memang di bidang bisnis tanah, kadang-kadang setahun sekali, dua kali, kadang-kadang nol besar," kata Ahri saat kami berbincang kemudian.

Ahri menyambut kami sebagai tamu. Di ruang tamu yang agak sempit itu, dia menyuguhkan kami air putih. Usia uzurnya tidak menghambat nada bicaranya yang tegas. Air mukanya jernih, tapi hal itu tidak mampu menutupi raut wajah lelah seorang tua yang memikul beban berat. "Tanggung jawab Bapak banyak. Cobaan lagi, cobaan lagi," katanya dengan nada tinggi soal kasus yang membelit keluarganya.

Di tengah perbincangan itulah Ahri menceritakan usaha yang dilakukan Wawan. Menurut dia, sebenarnya penghasilan Wawan dari usahanya itu termasuk lumayan. "Dari airbrush lumayan, dari rongsokan juga lumayan," kata dia. Karena itulah Ahri tidak menyangka Wawan mengajak Ade untuk menjambret yang berujung pada pembunuhan Sisca Yofie.

Sekitar dua hari sebelum peristiwa pembunuhan itu, Ahri memang kaget dengan sikap kasar Wawan pada dirinya. Saat itu Wawan mengancam membunuh Ahri karena Ahri tengah dekat dengan seorang perempuan muda setelah ditinggal mati sang istri. "Bapak curiganya obat," kata Ahri soal alasan anaknya jadi kasar.

AMIRULLAH | PERSIANA GALIH
Topik Terhangat:
Harmonisasi Vicky | Penembakan Polisi | Tabrakan Anak Ahmad Dhani

Terpopuler
Begini Isi Surat Vicky Prasetyo di Penjara
NASA Temukan 10 Lubang Hitam Raksasa
Mobil Lancer Dul Akan Jadi Monumen
Ini Gaya Hidup Zuckerberg yang Unik
MNC: Final Miss World 2013 di Bali

10.31 | 0 komentar | Read More

Intimidasi Mahasiswa, Rektorat Unsoed Didemo

TEMPO.CO, Purwokerto - Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi teatrikal gantung diri di depan kampus Jenderal Soedirman Purwokerto. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap dugaan intimidasi yang dilakukan rektorat terhadap mahasiswa penggugat Unsoed ke PTUN Jawa Tengah. "Kami mengecam keras upaya intimidasi yang dilakukan rektorat terhadap rekan-rekan kami yang saat ini sedang memperjuangkan uang kuliah tunggal," kata koordinator aksi, Pendy Wijanarko, Sabtu, 14 September 2013.

Para mahasiswa menggunakan sebuah papan reklame raksasa untuk membentangkan selembar kain putih sebagai layar. Di tengah aksi, salah seorang mahasiswa digantung di tengah-tengah layar. Sementara mahasiswa lainnya membacakan puisi karya Wiji Thukul. Pendy mengatakan aksi gantung diri merupakan refleksi akan adanya penindasan hak di kampus itu. Mahasiswa, kata dia, seolah-olah menjadi pihak yang lemah sehingga mudah untuk diintimidasi dengan cara mencabut beasiswa dan dikeluarkan dari kampus.

Aliansi Mahasiswa Angkatan 2012 mengajukan gugatan ke PTUN Jawa Tengah agar uang kuliah tunggal dicabut. Dalam sebuah pertemuan yang digelar Selasa lalu, rektorat dan dekanat meminta mahasiswa untuk mencabut gugatan. Dalam pertemuan itulah intimidasi dilakukan.

Pembantu Rektor I Unsoed, Mas Yedi Sumaryadi, mengatakan Unsoed tidak pernah melakukan intimidasi terhadap mahasiswanya. "Pertemuan itu digelar karena ada permintaan dari hakim PTUN agar kami melakukan perdamaian," katanya. Menurut dia, persoalan uang kuliah tunggal bisa dilakukan secara kekeluargaan sehingga tak perlu dibawa ke jalur hukum.

ARIS ANDRIANTO

 

10.31 | 0 komentar | Read More

Ide Poros Tengah Amien Rais, Pengamat: Itu Konyol

CEO Alvara Research Centre, Hasanuddin Ali memaparkan hasil survei mengenai partai politik dan calon presiden 2014 di Jakarta, Rabu (11/9). ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai pembentukan kembali poros tengah yang berisikan partai-partai Islam dan digagas Amien Rais sangat tidak sesuai dengan masa sekarang. Menurut dia, Islam sudah tidak memiliki sosok tunggal yang bisa menyatukan semuanya.

"Itu sangat konyol, tidak bisa kita melihat perkembangan masa kini seperti masa lalu," ujar Arbi saat dihubungi Tempo, Jumat pagi, 13 September 2013. "Ini sudah beda zaman."

Amien Rais, masih menurut Arbi, dinilai terlalu fanatik dengan Muhammadiyah. Sedangkan poros tengah tidak hanya berisikan partai-partai dari Muhammadiyah. "Di situ kan ada Nahdlatul Ulama (NU) juga," ujarnya. "Ditambah golongan islam independen yang tidak tergabung dalam kelompok Muhammadiyah dan NU."

Selain itu, dari kedua kelompok Islam itu tidak ada sosok pemersatu. Arbi mengkhawatirkan jika poros tengah dibangkitkan kembali, mereka semakin terpecah karena berbagai kepentingan kelompoknya. Arbi juga mengatakan, semenjak Gus Dur meninggal, NU belum memiliki sosok ideal lagi.

Arbi mengatakan, partai Islam saat ini sudah turun popularitasnya. Faktanya, masyarakat sudah tidak lagi fanatik dengan partai-partai Islam. "Partai Islam terbelah-belah, organisasi dan kelompoknya pun tidak inklusif," ujar Arbi. "Malah antara Muhammadiyah dan NU saling mengekslusifkan diri sendiri."

Arbi menyarankan seharusnya partai Islam ini bersatu atas nama Indonesia, bukan Islam. Hal itu didasari dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila. "Untuk menggantikan ideologi Islam di Indonesia itu sangat tidak mungkin," kata Arbi.

REZA ADITYA RAMADHAN

Topik Terhangat
Penembakan Polisi Tabrakan Anak Ahmad Dhani Jokowi Capres? Miss World

Terpopuler
Amien Rais Ragukan Nasionalisme Jokowi
Diduga Ratusan Model Jadi Korban Casting Bugil
Begini Isi Surat Vicky Prasetyo di Penjara
Pemilu Hari Ini, Jokowi Presiden di Kelas Menengah

10.30 | 0 komentar | Read More

Rasyid Baswedan, Ayah Anies Baswedan Tutup Usia

TEMPO.CO, Jakarta - Rasyid Baswedan, ayah dari Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, meninggal pagi tadi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito. "Beliau mengalami stroke," kata Fery Farhati, istri Anies Baswedan, ketika dihubungi, Jumat, 13 September 2013.

Menurut Farhati, mendiang Rasyid akan disemayamkan di Yogyakarta. Keluarga sendiri kini sedang mengupayakan pengurusan jenazah.

Rasyid merupakan akademisi dari Universitas Islam Indonesia. Di universitas yang terletak di Yogyakarta itu, ia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi. Ia juga pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.

Kesehatan Rasyid mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2011 lalu, ia pernah dirawat di Rumah Sakit Sardjito.

ALI AKHMAD

Terhangat:
Harmonisasi Vicky | Penembakan Polisi Tabrakan Anak Ahmad Dhani

Baca juga:
Beredar Lagi, Video Vicky Eks Zaskia Gotik Pidato
Zaskia Gotik Nilai Vicky Prasetyo Cerdas
Bahasa Vicky Eks Zaskia Gotik di Antara Kita

10.30 | 0 komentar | Read More

Izin Berobat Dul ke Singapura Belum Ada

Mobil Lancer EX, Daihatsu Grandmax, dan Toyota Avanza, yang terlibat tabrakan di jalan tol Jagorawi pada 8 September dini hari lalu. Lancer yang dikemudikan Dul, putra bungsu Ahmad Dhani, menabrak pembatas jalan dan menerjang Grandmax serta Avanza. Enam orang tewas dalam kecelakaan tersebut. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hindarsono mengatakan hingga saat ini belum ada permohonan izin dari keluarga Ahmad Dhani untuk membawa AQJ alias Dul berobat ke luar negeri.

AQJ kini dalam kondisi terluka parah setelah kecelakaan yang melibatkan dirinya di tol Jagorawi pekan lalu. Ahmad Dhani, ayah AQJ,  berencana memindahkan perawatan anak bungsunya itu dari Rumah Sakit Pondok Indah ke rumah sakit di Singapura

"Sama sekali belum ada permohonan. Tapi, saya tegaskan, sama sekali tak ada perlakuan yang berbeda kepada AQJ," ujar Hindarsono, Kamis dinihari, 12 September 2013.

Dhani secara terpisah tidak menjawab secara tegas kapan ia akan meminta izin. Ia hanya mengatakan selama tak ada pencegahan ke luar negeri dari polisi, maka anaknya bisa berobat ke Singapura.

"Ya, kalau nanti polisi merasa AQJ bisa kabur, ya nanti dicegah. Saya juga mungkin kan minta ke polisi, jangan dicegah dong," ujar Dhani saat ditemui Tempo.

Sebelumnya, Dhani memastikan AQJ akan dirawat di Singapura. Namun, saat ini keluarga masih menunggu operasi tulang belakang diselesaikan. Operasi tersebut ditujukan untuk memasang pen pada tubuh AQJ.

Meski AQJ menjalani banyak operasi, Dhani setidaknya lega karena menurut dokter tidak ada kebocoran pada paru-paru anaknya. Tadinya Dhani sempat khawatir karena adanya cairan di paru-paru. Namun, dokter meyakinkan cairan tersebut hanyalah efek luka. "Yang namanya luka tidak bisa langsung bersih," ujar Dhani.

ISTMAN MP

Topik Terhangat
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Jokowi Capres? | Miss World | Penembakan Polisi | Krisis Tahu-Tempe

Terpopuler
Ditawari Vicky Mobil, Zaskia Gotik Jual Cincin
Begini Hasil CCTV Soal Penembakan Polisi di KPK
Dul Masih Kritis, 2 Gelas Darah Disedot dari Paru
Bahasa Vicky Zaskia Gotik Dimengerti Keluarganya
Vicky Zaskia Gotik Dijenguk Banyak Wanita di Bui

10.31 | 0 komentar | Read More

Ngunduh Mantu dengan APBD, Anang Siap Diperiksa

Anang Hermansyah dan Ashanty usai menjenguk putra bungsu Ahmad Dhani, AQJ atau Dul yang dirawat di RS Pondok Indah, Jakarta, (8/9). TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Anang Hermansyah akhirnya buka suara atas acara yang bertajuk "Bulan Berkunjung ke Jember" yang berlangsung tahun lalu. Pesta ngunduh mantu di Pendopo Kabupaten Jember, Jawa Timur, itu tersebut-sebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) setempat.

"Aku bilang ini sudah ada di ranah hukum. Aku lebih baik tunggu prosesnya saja," kata Anang, saat dijumpai di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, Rabu, 11 September 2013. Anang mengaku saat ini menunggu saja sejauh apa pihak terkait mengungkap penggunaan anggaran senilai Rp 6,5 miliar tersebut.

Pada Selasa, 3 Juli 2012, Forum Masyarakat Tertindas (Format) memprotes acara ngunduh mantu Anang dan Ashanty pada 6 Juli 2012.  Mereka memajang poster dan mengedarkan saweran di jalan untuk menyindir Anang dan Ashanty. Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Rp 10 miliar untuk kegiatan "Bulan Berkunjung ke Jember" itu.

Anang mengatakan, kakaknya yang berada di Jember yang bakal menjelaskan duduk perkara itu. Meski tidak menyebutkan posisi kakaknya dalam kasus ini, Anang berharap sang kakak bisa membantu meluruskan informasi yang tengah terjadi di Jember saat ini.

Hingga kini, dikabarkan sudah ada 10 pejabat Pemerintah Kabupaten Jember yang diperiksa sebagai saksi, terkait kasus tersebut. Anang menyatakan siap memberikan keterangan jika dirinya juga dipanggil oleh aparat penegak hukum. "Demi hukum, aku siap (diperiksa)," ujarnya.

Ngunduh mantu ini merupakan resepsi pernikahan Anang-Ashanty yang kedua untuk mengakomodasi sanak keluarga Anang di Jawa Timur yang pada 21 Mei 2012 tak sempat hadir di resepsi pertama pernikahannya dengan Ashanty.  Ini merupakan pernikahannya yang kedua, setelah pernikahan Anang dengan Krisdayanti kandas.

NANDA HADIYANTI

Topik Terhangat
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Jokowi Capres? | Miss World | Penembakan Polisi | Krisis Tahu-Tempe

Terpopuler
Ditawari Vicky Mobil, Zaskia Gotik Jual Cincin
Begini Hasil CCTV Soal Penembakan Polisi di KPK
Dul Masih Kritis, 2 Gelas Darah Disedot dari Paru
Bahasa Vicky Zaskia Gotik Dimengerti Keluarganya
Vicky Zaskia Gotik Dijenguk Banyak Wanita di Bui

10.30 | 0 komentar | Read More

Aktivis Antikorupsi Makassar Depresi di Penjara

TEMPO.CO, Makassar  -- Tim kuasa hukum Muhammad Arsyad, 27 tahun, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap politikus senior Golkar, Nurdin Halid dan keluarganya, mengajukan penangguhan penahanan. Arsyad ditahan di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat sejak Senin 9 September 2013 lalu.

"Arsyad mengalami depresi. Dia sangat terpukul, terlihat jelas dari tutur bicaranya yang tidak beraturan," kata Icram Mappaona Azis, salah satu anggota tim kuasa hukum tersangka, saat dihubungi pada Selasa 10 September 2013. Menurut  Icram, Arsyad meminta bantuan hukum agar penahanannya segera ditangguhkan.

Penangguhan penahanan diajukan hari ini, tapi belum mendapat persetujuan dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Burhanuddin Andi. Juru bicara Polda Komisaris Besar Endi Sutendi mengatakan masih menunggu keputusan penyidik. "Permintaan penangguhan penahanan memang menjadi hak tersangka. Namun keputusan menerima atau menolak sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik," ujar dia.

Menurut Endi, keputusan penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda menahan Arsyad sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Ia dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Arsyad menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik atas laporan yang dimasukkan Wahab Tahir pada 9 Juli 2013 lalu. Pengurus Golkar Makassar itu menuding Arsyad telah menghina politikus senior Golkar, Nurdin Halid dan keluarganya. Arsyad menulis di status BlackBerry miliknya, "No fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan Pilih Adik Koruptor."

Pengacara Nurdin Halid, Asfah A. Gau, mengatakan aduan yang dimasukkan ke kepolisian ada beberapa poin, termasuk  komentar tersangka saat menjadi narasumber di Celebes TV yang dianggap memojokkan keluarga Nurdin. "Kami punya rekamannya," kata dia.

IRFAN ABDUL GANI

Berita Terpopuler:
Harisson Ford Naik Meja Menteri untuk Betulkan AC 
Cerita Pacar Dul Sebelum Kecelakaan 
Beredar Lagi, Video Vicky Eks Zaskia Gotik Pidato
Istana Akan Ajukan Deportasi Harrison Ford
Di Twitter, Ahmad Dhani Blacklist TVOne Soal Dul 
Menhut Bantah Aksi Naik Meja Harrison Ford

10.31 | 0 komentar | Read More

Penahanan Aktivis Antikorupsi Makassar Diprotes

Nurdin Halid dalam acara Pembukaan Rapimnas 3 Golkar di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Makassar - Ketua Umum Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor),  Muh. Abdillah Fadlyansyah, memprotes cara penanganan polisi dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan aktivis anti-korupsi Muh. Arsyad, Selasa 10 September 2013.

"Kami menganggap penanganan kasus yang dijalani Arsyad sangat tidak obyektif," kata dia.

Abdillah menganggap kasus ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap aktivis anti-korupsi dan terlalu kuat tendensi politiknya. Abdillah menuding alasan polisi menahan Arsyad juga  terlalu mengada-ada.

"Polisi menahan agar Arsyad tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana caranya Arsyad mau mengulangi perbuatannya, sedangkan ponsel BlackBerry-nya sudah disita oleh pihak kepolisian," kata Abdillah.
 
Arsyad disangka mencemarkan  nama baik atas politikus Golkar Nurdin Halid melalui statusnya di BlackBerry Messenger.  

"Oleh karena itu kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangguhkan penahanan Saudara Muh. Arsyad serta meminta kepada Kepala Polda untuk segera mengevaluasi bawahannya yang bertindak selaku penyidik dalam kasus ini," ujar Abdillah.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita Terpopuler:
Di Twitter, Ahmad Dhani Blacklist TVOne Soal Dul 
Menhut Bantah Aksi Naik Meja Harrison Ford
Mahasiswi Dijual Pacarnya ke Lokalisasi Banyuwangi
Polda: Ahmad Dhani Tak Bisa Dipidana soal Ulah Dul
Ahok Tak Rela Jokowi Cuma Wakil Presiden 

10.31 | 0 komentar | Read More

Ahok: Jokowi Cocok Jadi Presiden

TEMPO.CO, Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berpendapat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo cocok menjadi presiden. Mantan Walikota Solo itu, ujarnya, mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. "Beliau mengarahkan gini-gitu, itu baru pemimpin," tutur politikus Partai Gerindra tersebut di Balai Kota kemarin.

Jokowi, ujar Ahok lagi, juga bisa membuat dirinya bekerja untuk pria kurus tersebut. "Itu kan berarti pemimpin."

Selama Rakernas PDI-P yang berlangsung tiga hari, nama Jokowi bergema di Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta. Peserta Rakernas menginginkan Jokowi menjadi kandidat presiden 2014. Tapi, soal kemungkinan Jokowi ikut bertarung dalam pemilihan presiden, Ahok masih ingin melihatnya tahun depan.

Ditemui terpisah, partai pendukung Ahok, Gerindra, mempersilahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bila ingin mengusung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai calon presiden. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, PDI Perjuangan berhak mengusung calon siapapun. "Itu haknya Ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan, kami tak bisa mencampuri," kata Suhardi kemarin.

Dia mengatakan partai berlambang banteng moncong putih itu pasti sudah mempertimbangkan masak-masak atas pengusungungan Jokowi. Namun, kata Suhardi, Gerindra mengingatkan bahwa Jokowi pernah berjanji memimpin Jakarta sampai lima tahun. Bila Jokowi melanggar janji, rakyat yang akan menilai Jokowi.
SINGGIH SOARES

Berita lainnya:
Ahok Tak Rela Jokowi Cuma Wakil Presiden

 

10.31 | 0 komentar | Read More

DPR Tagih Janji Pemberantasan Korupsi Kapolri

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian RI, Timur Pradopo. Rapat rencananya akan digelar hari ini mulai pukul 10.00 WIB.

Anggota Komisi Hukum, Ahmad Yani mengatakan dalam rapat nanti Komisi Hukum akan bertanya mengenai sejumlah isu, seperti keamanan dan penanganan terorisme oleh Datasemen Khusus Antiteror 88. 

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius soal komitmen kepolisian memberantas korupsi. "Kami akan melihat sejauh mana keseriusan polisi menangani korupsi di daerah," kata Yani saat dihubungi, Selasa, 10 September 2013.

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan ini, janji meningkatkan pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen yang kerap menjadi catatan kepolisian di setiap rapat dengan komisi hukum.

Apalagi, tahun ini DPR telah menyetujui penambahan anggaran kepolisian untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada 2013 ini, Kepolisian mendapat jatah anggaran sebesar Rp 45,6 triliun.

Selain itu, Polri juga mendapat dana optimalisasi sebesar Rp 2,219 triliun, yang meliputi tunjangan operasional penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp 250 miliar.

Bila tahun lalu penanganan setiap kasus korupsi mendapat Rp 169 juta per kasus, pada 2013 menjadi Rp 208 juta per kasus. Anggaran ini disamakan mulai dari Markas Besar Polri hingga ke tingkat kepolisian resor.

"Anggaran sudah ditambah, maka kami tunggu sesungguhnya sepak terjang pemberantasan korupsi kepolisian," kata Yani. Tapi, Yani mengatakan saat ini sejumlah kasus korupsi di daerah terbengkalai.

Meski banyak kasus korupsi yang ditangani kepolisian, namun tak banyak yang jelas penyelesaiannya. Kasus mangkrak ini sudah sering dilaporkan dan dikeluhkan masyarakat pada komisi hukum.

Kurangnya komitmen kepolisian dalam mengusut dugaan korupsi bahkan juga terhadap kasus yang melibatkan anggota kepolisian seperti yang terjadi dalam dugaan korupsi Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus.

Anggota Komisi Hukum dan Partai Amanat Nasional, Taslim juga mengeluhkan hal sama. Menurut Taslim, sepak terjang pemberantasan korupsi oleh kepolisian di seluruh daerah belum menonjol.

Penambahan anggaran belum terlihat signifikan dari perkembangan penangan kasus korupsi oleh kepolisian.
Taslim mencontohkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 81 persen kepala daerah tersangkut kasus hukum terutama korupsi.

"Cuma sejauh mana penanganan kasus ini berjalan di kepolisian daerah itu yang belum kami lihat." Karena itu, Komisi Hukum, kata Taslim akan menagih kembali janji pemberantasan korupsi ini dalam rapat dengan Kapolri.

IRA GUSLINA SUFA
 

10.30 | 0 komentar | Read More

SBY Gelar Pertemuan, Jokowi Pilih Foto Bareng

Kesiapan perangkat pendukung. Kebijakan ganjil-genap ini, nantinya akan dipantau melalui CCTV. "Kalau memang pantau hanya pakai mata iya bisa cepet, kalau enggak ya musti nunggu alat," kata Jokowi. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru berfoto dan bercanda dengan awak media di luar gedung VIP Bandara Halim Perdanakusuma. Hal ini dilakukan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menggelar pertemuan singkat dengan sejumlah menteri dan pejabat negara pasca kunjungan ke luar negeri.

"Itu meeting, saya di sini saja menunggu sama aja," kata Jokowi, sapaan Joko saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Ahad, 8 September 2013.

Jokowi, yang turut menjemput SBY saat turun dari pesawat, tidak ikut rombongan ke dalam ruangan VIP. Mantan Wali Kota Surakarta ini justru mengambil jalur jalan samping gedung bersama rombongan wartawan, pasukan pengaman presiden, dan staf istana.

Bersama dengan beberapa ajudan menteri dan pejabat negara, Jokowi yang memakai pakaian jas dan dasi merah ini bicara sambil bersandar di dekat pintu ke luar.  Awak media yang melihat orang nomor 1 DKI Jakarta ini langsung menghampiri dan meminta foto bersama. Permintaan tersebut disambut dengan senyuman. Lebih dari 20 awak media dan staf kepresidenan foto bergiliran di luar gedung VIP. "Foto sebentar, pak. Semoga belum bosan" kata salah satu reporter media televisi swasta kepada Jokowi.

Selang 30 menit berlalu, salah satu staf kepresidenan nampak menghampiri Jokowi dan memintanya masuk ke gedung VIP. Akan tetapi ajakan itu ditolak. "Tidak usah, saya di sini saja. Sama saja nunggu di mana."

Jokowi lebih memilih dan menikmati pembicaraan dengan awak media mengenai situasi Jakarta dan perkembangan musik aliran metal.

FRANSISCO ROSARIANS

Topik terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World | Penerimaan CPNS

Berita lainnya:
Jokowi Semobil Lagi Dengan Megawati
Apa Saja Mobil Politikus PDI Perjuangan?
Dukungan Pencapresan Jokowi Mengalir dari Amerika
Puji Jokowi, Megawati Pakai Bahasa Simbolis Jawa

10.30 | 0 komentar | Read More

Jokowi Mulai Tanggapi Serius Desakan Nyapres

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai serius menanggapi desakan agar maju dalam pemilihan presiden 2014. Desakan ini semakin kuat di dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Ancol, Jakarta Utara. Banyak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP yang meminta mantan Wali Kota Solo ini maju.

Jokowi, sapaan akrab mantan Wali Kota Solo ini, biasanya mengelak jika ditanya soal pencalonan dirinya. Jawaban yang sering meluncur adalah "Saya masih ngurusin Jakarta" atau "Ini saya mikirin Waduk Ria Rio saja pusing".

Saat kembali dicecar pertanyaan serupa oleh wartawan pada Ahad, 8 September 2013 pagi di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jokowi menjawab, "saya tunggu rekomendasi DPD." Dia mengatakan akan menunggu rekomendasi yang ditelurkan dalam rakernas.

Rekomendasi ini, menurut Jokowi, akan dibahas baru disimpulkan dalam keputusan dan sikap Partai. Karena domain pembahasan rekomendasi ada di tangan DPD dan peserta Rakernas serta pengurus pusat. Menurut alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut, saat ini ranah kerja dia masih mengurusi Jakarta.

Berikut pandangan masing-masing kelompok DPD yang dibacakan di depan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Pandangan ini terkait sikap mereka soal pencalonan Jokowi dan Megawati.

1. Kelompok Sumatera bagian utara yakni menginginkan agar Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Kelompok ini juga ingin agar penetapan ini dilakukan sebelum pemilu legislatif yakni bertepatan dengan ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2014.

2. Kelompok Sumatera bagian selatan yakni ingin Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Kelompok ini beralasan mencermati dinamika politik yang menginginkan Jokowi sebagai calon presiden.

3. Kelompok DKI, Jawa Barat dan Banten. Kelompok ini menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati untuk menentukan calon presiden. Mereka juga mencermati perkembangan elektabilitas Jokowi.

4. Kelompok Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Kelompok ini tidak secara tegas mengusulkan Jokowi karena menyebut nama Megawati. Namun kelompok menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum. "Namun arahnya sepertinya kepada Jokowi," kata Hartono.

5. Kelompok Bali, NTB dan NTT. Kelompok ini menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk penetapan calon presiden.

6. Kelompok Kalimantan mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden.

7. Kelompok Sulawesi mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden.

8. Kelompok Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara) tidak spesifik mengusulkan satu nama namun menyebut nama Jokowi dan Puan untuk dicermati.

SYAILENDRA/WAYAN AGUS PURNOMO

Topik terhangat:
Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Miss World | Penerimaan CPNS

Berita lainnya:
Jokowi Semobil Lagi Dengan Megawati
Apa Saja Mobil Politikus PDI Perjuangan?
Dukungan Pencapresan Jokowi Mengalir dari Amerika
Puji Jokowi, Megawati Pakai Bahasa Simbolis Jawa

10.30 | 0 komentar | Read More