Sri Mulyani, Capres Dambaan Kaum Intelektual

Jum''at, 30 November 2012 | 09:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) menilai masuknya nama Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden asal partai berlambang sapu lidi ini dalam lima besar survei LSI adalah bukti citra mantan Menteri Keuangan itu masih baik.

"Ini membuktikan image Sri Mulyani terlibat kasus Century tidak betul," ujar Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan kepada Tempo, Kamis, 29 November 2012.

Pernyataan ini dilontarkan Taufan menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia. Dalam polling yang menggunakan 223 opinion leader sebagai responden, Sri Mulyani berada di lima besar calon presiden alternatif.

Menurut Taufan, masuknya Sri Mulyani dalam bursa capres alternatif membuktikan sosok Direktur Bank Dunia itu melekat di hati masyarakat. "Jadi, tak hanya Partai SRI yang berpikir begitu. Mereka yang di luar partai juga berpikir hal serupa."

Soal keterkaitan Sri Mulyani dengan kasus dana talangan Bank Century juga terbantahkan dengan hasil survei tadi. "Dia dipresepsikan memiliki kredibilitas tinggi sehingga tak dianggap bersalah dalam kasus Century," kata Taufan.

Di lain pihak, anggota Majelis Pertimbangan Partai SRI, Rahman Toleng menilai sosok Sri Mulyani mulai didambakan oleh masyarakat sebagai calon presiden 2014 mendatang. "Sri Mulyani yang kami usung sejak lama sudah mulai dilirik masyarakat," ujar Rahman.

Dia menyebut hasil survei itu sebagai bukti Sri Mulyani sebagai tokoh yang diinginkan oleh kalangan intelektual. "Bahkan, sekarang bisa masuk dalam daftar tokoh berpengaruh versi Jurnal Foreign Affair," ujar Rahman.

SUBKHAN

Berita lainnya:
VIDEO Penonton Malaysia Hina Indonesia
Kelebihan Sri Mulyani dari Dahlan Iskan dan Mahfud
Duet Mega-Jusuf Kalla Bisa Jadi yang Terkuat
5 Calon Presiden Terpopuler Menuju 2014 
Bakrie Tak Masuk 40 Besar Orang Terkaya Forbes

10.30 | 0 komentar | Read More

Kerangka Manusia Prasejarah Ditemukan di Rembang

Jum''at, 30 November 2012 | 09:43 WIB

TEMPO.CO, Rembang - Tim arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta menemukan kerangka manusia dan peralatan tembikar yang diperkirakan berasal dari zaman prasejarah di dua lokasi berbeda di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Namun, kerangka itu tidak diangkat.

"Kondisinya sudah rapuh," kata Gunadi, Ketua Tim Arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta, Kamis, 29 November 2012.

Menurut dia, karena kondisi tulangnya rapuh, akan sangat berisiko jika kerangka itu diangkat. Atas pertimbangan itu, Balai merekomendasikan agar di lokasi itu dibuatkan peti pengaman yang bagian atasnya ditutup kaca. Kerangka manusia itu, menurut Gunadi, ditemukan di tepi Pantai Binangun bagian utara dalam posisi telentang.

Adapun pecahan tembikar ditemukan 200 meter dari lokasi kerangka manusia. Bentuknya tumpukan pecahan. "Karena itu, akan kami konstruksikan," kata Gunadi. Namun, dia mengatakan, temuan itu belum bisa diperkirakan tahun asalnya. "Masih perlu penelitian lanjutan apakah dari zaman prasejarah atau sejarah. Yang jelas bukan dari zaman purba," kata Gunadi. Tim masih akan meneliti di lokasi itu hingga pekan depan.

Proses penggalian itu dilakukan tim yang terdiri atas enam orang, dibantu arkeolog dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, UGM Yogyakarta, dan Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Lasem. "Temuan kerangka itu sudah kami laporkan ke Balai Arkeolog sejak 2010," kata Agus A.S, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sejarah Lasem.

Pemerintah Rembang menyambut positif temuan itu. "Kami siap membuatkan peti pengaman jika temuan kerangka manusia tidak dapat diangkat tim arkeolog," kata Sunarto, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Kecamatan Lasem pantas dijadikan sebagai kota warisan cagar budaya. Secara resmi, pemerintah Rembang telah mengajukan sebutan itu kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. "Kami sangat mendukung Lasem ditetapkan sebagai Kota Warisan Cagar Budaya," kata Bagus Ujianto, arkeolog BP3 Jawa Tengah, yang dihubungi melalui telepon di Yogyakarta.

Menurut Bagus, peninggalan kawasan Lasem komplet, tidak terputus dari prasejarah, sejarah, hingga kemerdekaan. Setidaknya, 200 dari 541 situs kuno di Kecamatan Lasem sudah diteliti BP3 Jawa Tengah. "Kami sedang merekap nilai penting dari situs Lasem."

Ratusan situs yang didata BP3, di antaranya rumah pecinan, mulai rumah candu dengan arsitektur asli Cina hingga arsitektur adopsi antara Cina, kolonial, dan tradisional. Juga pelabuhan Lasem, yang punya kaitan sejarah awal terbentuknya Lasem pada masa zaman Majapahit.

BANDELAN AMARUDIN

Terpopuler:
DIY Minta Desa Wisata Gelar Acara 2 Kali Setahun
Tempat Berburu Kain Tenun di Bukittinggi (3) 
Pameran Tjipanas Tempo Doeloe Sedot Pengunjung 
Pelaku Wisata Desak Kereta Jaladara Dijalankan Lagi
7 Cara Meraup Uang Kala Liburan 
Mendorong Anak Lestarikan Permainan Tradisional
Jus Pare, Jajanan Jalanan Taipei

10.30 | 0 komentar | Read More

Minta Maaf, Sutan Bhatoegana Akan ke Rumah Gus Dur

Kamis, 29 November 2012 | 09:57 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana akhirnya bersedia meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai menyinggung keluarga besar Abdurrahman Wahid dan para pendukungnya. Oleh karena itu, ia berniat bertemu keluarga mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid, untuk meminta maaf secara langsung.(Sutan Bhatoegana Akhirnya Minta Maaf)

"Kami akan sowan ke rumah Gus Dur di Ciganjur, " kata Sutan kepada Tempo, Kamis, 29 November 2012. Sutan belum bisa menentukan kapan pastinya untuk menemui keluarga Gus Dur, panggilan keluarga Abdurrahman Wahid.

Sebelumnya Sutan menolak meminta maaf. Permintaan maaf justru dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Selasa, 27 November lalu. Anas menyampaikan maafnya atas ucapan kader partainya, yang dianggap telah melecehkan Gus Dur.

Mantan Ketua Pengurus Besar HMI ini mengatakan, permohonan maaf dari partai dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab partai. Meskipun Sutan mengaku tengah berbicara sebagai personal, Anas yakin figur Sutan tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat.

Permintaan maaf juga disampaikan Anas pada keluarga dan pengikut Gus Dur. Anas berharap, Sutan dan kader partai Demokrat lainnya lebih memegang etika dan menghargai para pemimpin. "Bahwa kepada para pemimpin yang sedang memegang amanah dan kepada para mantan pemimpin, kita layak menghormati dan memuliakannya," kata Anas.

Anas mengatakan, sosok Gus Dur adalah tokoh nasionalis, mantan presiden, guru bangsa, ulama besar, dan cendekiawan terkemuka, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Dia meminta publik mengembangkan dan mengamalkan secara benar dan konsisten pemikiran dan ajaran Gus Dur yang bermanfaat memajukan bangsa.

Sebelumnya, dalam sebuah acara talk show di sebuah televisi bersama mantan juru bicara Gus Dur, Adhie Masardi, Sutan menyebutkan Gus Dur semasa menjadi presiden pernah tersandung masalah hukum, yakni Buloggate dan Bruneigate, sehingga lengser.

Atas pernyataannya itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan sempat akan melayangkan somasi terhadap Partai Demokrat terkait dengan pernyataan Soetan Bathoegana, yang dinilai melecehkan Gus Dur, tokoh kebanggaan NU itu.

Meskipun kemudian Anas meminta maaf, tapi ternyata masalah tak selesai. Sejumlah kalangan ternyata tidak mau menerima permintaan maaf yang diwakilkan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum atas sikap Sutan. (Kecam Sutan Bhatoegana: Semoga Hatinya Tak Sekeras Batu). Sutan harus mengajukan permintaan maaf langsung atau terbuka atas sikapnya yang dinilai melukai umat.(Hina Gus Dur, Sutan Bhatoegana Dimarahi Mahasiswa)

SUNDARI

Berita terkait
Sutan Bhatoegana Akhirnya Minta Maaf
Marzuki Alie: Laporkan Saja Sutan Bhatoegana ke Polisi!
Kecam Sutan Bhatoegana: Semoga Hatinya Tak Sekeras Batu  
Gus Sholah Desak Sutan Minta Maaf
Hina Gus Dur, Sutan Bhatoegana Dimarahi Mahasiswa 
Massa Pecinta Gus Dur Demo Sutan Bhatoegana

10.31 | 0 komentar | Read More

Wali Kota Ternate Wajibkan Pejabat Tes Urine

Sebanyak 317 PNS di lingkungan Kantor Gubernur Gorontalo, mengikuti tes narkoba yang dilakukan secara mendadak di Aula Dulohupa, kantor Gubernur Gorontalo, Senin (22/10). ANTARA/Adiwinata Solihin

Kamis, 29 November 2012 | 10:05 WIB

TEMPO.CO, Ternate - Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mewajibkan semua pejabat di lingkungan pemerintah Kota Ternate melakukan tes urine. Tindakan ini dia lakukan karena di lingkungan Pemerintah Kota Ternate terlihat terindikasi ada aparat pemerintahan yang mengunakan narkoba.

"Saya sudah mewajibkan untuk semua pejabat bebas narkoba. Jika ada yang mengunakannya akan langsung saya copot," ujar Burhan kepada Tempo, Kamis, 29 November 2012.

Burhan mengatakan, tes urine untuk pejabat Kota Ternate menjadi solusi awal membersihkan narkoba di kalangan aparat pemerintahan di Kota Ternate. "Ada kurang-lebih 60 pejabat kota yang akan dites sebagai langkah awal," katanya.

Dia menegaskan, tes urine akan berlaku untuk semua aparatur di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Dia telah meminta bantuan Badan Narkotika Provinsi Maluku Utara dan dokter di lingkungan Dinas Kesehatan untuk menangani tes urin.

Data dari Badan Narkotika Provinsi Maluku Utara menyebutkan, kasus narkoba dan penguna narkoba di kalangan aparat pemerintah di Ternate mengalami peningkatan yang signifikan. Hampir tiap pekan ada kasus narkoba di lingkungan aparat pemerintah yang terungkap. "Semua kebijakan saya akan diarahkan untuk mengantisipasi penyebaran narkoba. Ini yang akan saya lawan," ujar Burhan.

Kebijakan Burhan didukung oleh Derektur Lintas generasi Maluku Utara, Samsudin Hi Amir. Samsudin, 35 tahun, menyatakan siap ikut mengkampanyekan Ternate bebas narkoba. "Saya minta Wali Kota juga harus berani melakukan tes urine di lingkungan guru," ujar Samsudin.

BUDHY NURGIANTO

Berita terpopuler lainnya:
Hina Gus Dur, Sutan Bhatoegana Dimarahi Mahasiswa
Akbar: Duet Mega-Kalla Bisa Ancam Ical
Akbar: Pendukung Jusuf Kalla Telah Gerilya
Seperti Apa Panasnya Rapat Jokowi-Ahok soal MRT?
Soal Tendangan Bebas Indahnya, Ini Jawaban Andik
Jokowi Pulang Nebeng Mobil Wali Kota

10.30 | 0 komentar | Read More

Pagi Ini, Hartati Disidang Perdana Kasus Suap

Rabu, 28 November 2012 | 09:23 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu, Siti Hartati Murdaya, akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Rabu, 28 November 2012. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan untuk Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation itu oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan kasus suap Rp 3 miliar kepada Amran.

Pengacara Hartati, Patra M. Zein mengatakan, Hartati sudah siap dan pasrah menghadapi dakwaan jaksa. "Sidangnya pukul 09.00 WIB dan kami sudah siap (mendengarkan)," kata Patra saat dihubungi, Rabu, 28 November 2012.

Kasus suap terhadap Bupati Amran terungkap saat KPK mencokok General Manager PT Hardaya Inti Plantation, Yani Anshori, di kediaman Amran, 26 Juni 2012 lalu. Kala itu, Amran berada di lokasi, tapi dia berhasil kabur. Sebulan kemudian, KPK menangkap Amran di rumahnya setelah dijadikan tersangka. KPK pun turut menangkap Direktur Operasional PT Hardaya, Gondo Sudjono.

Yani Anshori, kurir yang mengantarkan duit suap Rp 3 miliar untuk Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, sudah divonis 1,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, Senin  lalu, 12 November 2012. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan dia bersalah karena melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 junto Pasal 64 KUHP.

KPK menduga suap itu terkait dengan pengurusan hak guna usaha perkebunan sawit milik PT Citra Cakra Murdaya dan PT Hardaya di Kecamatan Bukal, Buol. Hartati adalah pemilik kedua perusahaan tersebut. Pada pemeriksaan sebelumnya, Hartati mengakui pernah bertemu dengan Bupati Amran. Namun, dia tidak menjelaskan pertemuan tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Hartati sudah membantah telah menyuap Amran. Menurut dia, Amran yang justru sengaja menciptakan teror terhadap perusahaan sawit miliknya, PT Hartati Inti Plantation. "Saya tidak mengetahui dan menyetujui pemberian atas permintaan pejabat yang terus-menerus menciptakan tekanan fisik dan psikologis terhadap perusahaan saya," kata Hartati di KPK, awal November lalu.

Dia juga membantah pernah meminta Amran untuk segera mengurus izin lahan itu melalui hubungan telepon. Menurut dia, pembicaraan di telepon itu sekadar basa-basi untuk menolak permintaan uang Amran yang dilakukan secara terus-menerus.

Menurut Patra, dalam persidangan hari ini pihak Hartati hanya akan menyimak dakwaan jaksa. Tim pun sudah bersiap melakukan pembelaan penuh terhadap Hartati. Namun, Patra belum bisa memerinci pembelaan yang akan disampaikan dalam persidangan berikutnya. "Kami akan pelajari dulu dokumen tuntutan jaksa nanti," kata Patra.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

Akbar: Duet Megawati-Kalla Ancaman Suara Aburizal

Rabu, 28 November 2012 | 09:50 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, khawatir duet Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla benar-benar terwujud pada pemilihan presiden 2014. Duet ini diyakini akan sangat merugikan Golkar. "Duet ini berpotensi menarik dukungan dari internal dan mengurangi suara partai," kata Akbar kepada Tempo, Rabu, 28 November 2012.

Menurut Akbar, sebagai mantan ketua umum partai, Kalla masih punya basis suara. Terutama untuk daerah pemilihan Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Pengaruh Kalla sebagai mantan wakil presiden juga dinilai akan menarik simpati publik yang lebih luas untuk memilihnya saat pilpres.

Akbar mengakui sudah mendengar adanya rencana duet Mega-JK pada pilpres nanti. Akbar menyarankan Golkar segera melakukan langkah antisipatif untuk membendung majunya Kalla dalam pilpres. Namun, dia mengakui peluang Kalla untuk dicalonkan dari Golkar sudah tertutup. Alasannya pencapresan Ical--sapaan Aburizal--sudah disepakati dalam rapat pimpinan nasional. "Saya hanya bisa sarankan Ical melakukan pendekatan internal."

Wacana menduetkan Mega dan Kalla dalam pilpres 2014 sudah disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Maruarar Sirait. Dia mengatakan partainya mempertimbangkan menyandingkan dua mantan pemimpin negara ini. Kalla dalam sebuah kesempatan mengaku sepaham dengan penyandingan itu.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler
Marzuki Alie Lapor Menlu, Dubes di Jerman Santai
Peran Ola Akan Diungkap dari Hillary K. Chimezie
7 Gembong Narkoba LP Nusa Kambangan Dicokok
Surat Pengunduran Diri Penyidik Hendy Puji KPK
Megawati Capres dari PDI Perjuangan?

10.30 | 0 komentar | Read More

Tuduhan Marzuki Alie Dibantah Dubes RI di Jerman

Selasa, 27 November 2012 | 09:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Eddy Pratomo, membantah jika video studi banding Badan Legislasi DPR yang diunggah anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman ke YouTube adalah milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Jerman.

"Tidak benar, (video) itu bukan dari KBRI. Enggak mungkin KBRI berbuat seperti itu," kata Eddy melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 27 November 2012. Kemarin Ketua DPR Marzuki Alie mempertanyakan peran KBRI Jerman dalam kunjungan kerja Baleg DPR.

Marzuki menuduh staf KBRI bekerja sama dengan PPI Jerman untuk menyudutkan DPR melalui tayangan video yang diunggah di YouTube. Video tersebut berisi kegiatan kunjungan kerja sejumlah anggota dewan ke Jerman, beberapa waktu lalu.

Kunjungan DPR ke Jerman sejak 17 hingga 23 November 2012 mengundang kontroversi. Alasannya, mereka hendak memperdalam isu untuk pembahasan RUU Keinsinyuran, sementara lembaga yang disambangi adalah DIN, yang menurut Persatuan Pelajar Indonesia bukanlah lembaga yang kompeten dalam regulasi keinsinyuran.

Eddy menambahkan, KBRI juga menolak jika disebut bekerja sama dengan PPI untuk menyudutkan DPR. Menurut dia, KBRI Jerman selalu memberikan dukungan penuh dan fasilitas yang diperlukan DPR dalam setiap kunjungannya.

KBRI Jerman juga selalu berkonsultasi dengan kementerian terkait dalam menerjemahkan substansi diskusi maupun lembaga yang akan dikunjungi. Selain itu, KBRI juga berupaya menjembatani dialog antar-unsur masyarakat di Jerman dengan setiap delegasi kunjungan kerja DPR RI. "Meskipun tidak selalu berhasil," kata dia.

Senada dengan duta besarnya, Konselor Bidang Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Jerman, Ayodhia Kalake, kembali menegaskan bahwa video tersebut bukan dari KBRI. "Dan bukan diunggah oleh KBRI Jerman," ujarnya.

MUNAWWAROH

Berita terpopuler lainnya:
Marzuki Alie: Mahasiswa di Jerman Seperti Maling
Marzuki Alie Balas Kritik PPI Jerman
Marzuki Alie Ragukan Kredibilitas PPI Jerman
PPI Berlin Bantah Pernyataan Marzuki Alie

10.30 | 0 komentar | Read More

Diserang, Kepala Polsek di Papua Tewas

Selasa, 27 November 2012 | 09:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Kepolisian Sektor Perima, Kabupaten Lani Jaya, Papua, Selasa dinihari, 27 November 2012, diserang kelompok bersenjata. Dua polisi tewas dan seorang lagi masih hilang.

Dua polisi yang dilaporkan meninggal adalah Bripda Jefry Rumkorem dan Iptu Tangkupdsi (Kepala Polsek Perima). Seorang anggota polisi bernama Daniel Makuker masih hilang. Kepala Bidang Hubungan Massa Polda Papua, Ajun Komisaris Besar I Gde Sumarta, mengatakan pihaknya masih mengadakan rapat untuk membahasnya.

Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya, Wamena, Ajun Komisaris Besar Polisi FS Napitulu, tidak dapat dihubungi dengan alasan tengah melakukan operasi keamanan. Hingga Selasa siang belum diketahui bagaimana kondisi kantor Polsek Perima setelah penyerangan.

Penyerangan kantor polisi di wilayah pedalaman ini terjadi pukul 06.30 waktu Papua. Kelompok bersenjata yang belum diketahui jumlahnya memberondong kantor polisi ketika Bripda Jefri Rumkorem hendak menaikkan bendera merah-putih di depan Polsek Perima.

Anggota polsek Perima berusaha meminta bantuan dari anggota Polsek Tiom. Tetapi rombongan polisi dari Polsek Tiom kembali diserang kelompok bersenjata.

Warga Kota Wamena, Michael, mengatakan daerahnya kondusif. Aktivitas warga berjalan seperti biasa. Aparat keamanan hingga Selasa pagi masih melakukan operasi dan situasi kota dalam keadaan siaga menjelang peringatan HUT OPM pada 1 Desember 2012.

TJAHJONO EP

Berita Terpopuler
Mantan Dirut Merpati Kini Berdagang Motor
Di DPR, Dipo Dicecar Soal Kongkalikong Anggaran
Kasus @Triomacan2000 Masuk Kejaksaan Agung
Politikus DPR Anggap Bos Merpati Berlebihan
Kalla Bakal Gembosi Aburizal?

10.30 | 0 komentar | Read More

Golkar Katakan Boediono Perburuk Citra Pemerintah

Senin, 26 November 2012 | 09:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golongan Karya menyatakan bahwa dugaan korupsi dalam kasus pengucuran dana talangan Bank Century, yang kerap dikaitkan dengan Wakil Presiden Boediono, memperburuk citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota Tim Pengawas Kasus Century Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, mengatakan jika DPR setuju menggunakan hak menyatakan pendapat, pemerintahan SBY bisa terbebas dari tuduhan yang selama ini berkembang terkait dengan Century.

"Pilihannya membiarkan pemerintah ini tersandera oleh citra buruk yang harus ditanggung Boediono, atau membebaskan pemerintah SBY dari tuduhan," kata Bambang, yang juga anggota Komisi Hukum DPR itu, di Jakarta, Ahad, 25 November 2012.

Politikus Golkar itu menjelaskan, penggunaan hak menyatakan pendapat bisa menyelesaikan persoalan Century yang masih mengambang. "Ini dilandasi semangat menyelesaikan persoalan hukum yang selama ini menyandera pemerintahan SBY," katanya.

Namun, Partai Demokrat menuduh partai pendukung hak menyatakan pendapat ingin menggulingkan Boediono. Ketua DPP Demokrat Divisi Komunikasi Publik Demokrat, Andi Nurpati, mengatakan partai-partai itu mengincar kursi wakil presiden. "Sejak awal kami sudah prediksi target mereka," ujar Andi.

Partai yang paling getol menggolkan hak menyatakan pendapat adalah Golkar. Partai ini melobi sejumlah fraksi lain agar mendukung penggunaan hak itu. Salah satu fraksi yang mendukung adalah partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). "Lobi terus kami lakukan," ucap Bambang Soesatyo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejauh ini belum bersikap ihwal hak menyatakan pendapat dalam kasus pengucuran dana talangan Bank Century. "Kita lihat perkembangannya nanti," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad malam.

Yang pasti, Julian melanjutkan, sikap Presiden SBY terhadap penegakan hukum kasus Century adalah jelas. "Beliau mendukung, taat hukum, dan menghormati sepenuhnya proses hukum," ujarnya. "Jadi, Presiden tidak pernah intervensi dalam proses hukum, termasuk kepada KPK."

Julian mengatakan, sebagian pihak beranggapan kasus Century terlalu dibawa ke ranah politik. "Dikait-kaitkan, disambung-sambungkan. Sementara fakta-faktanya sendiri kurang mendukung," ucap dia. Namun, pihak Istana tetap menyerahkan kasus ini kepada proses hukum yang tengah berjalan.

ANANDA BADUDU | PRIHANDOKO

10.31 | 0 komentar | Read More

Istana: Century Jangan Dibawa ke Ranah Politik

Senin, 26 November 2012 | 09:44 WIB

TEMPO.CO, Bogor - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi enggan mengomentari ihwal hak menyatakan pendapat dalam kasus pengucuran dana talangan Bank Century. "Kami tetap mengedepankan proses hukum," kata Sudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad malam, 25 November 2012.

Dalam kasus Century, menurut Sudi, lebih baik mengedepankan proses hukum. Sebabnya, "panglima" dalam kasus itu adalah proses hukum, bukan politik. "Jangan dibawa ke (ranah) politik. Karena kalau dibawa ke politik jadinya antah-berantah," ujar Sudi. "Tidak ada kepastian hukum dalam politik."

Hingga kini, Fraksi Partai Golkar terus berupaya menggolkan hak menyatakan pendapat dalam kasus pengucuran dana talangan ke Bank Century. Selain Golkar, penggunaan hak itu baru didukung Fraksi Partai Hanura. "Lobi terus kami lakukan," kata anggota tim pengawas kasus Century dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Namun, Bambang enggan menjelaskan fraksi mana saja yang sudah didekati para politikus Partai Beringin. Yang jelas, sampai saat ini, fraksi yang sudah tegas menolak penggunaan hak tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden atau wakil presiden. Jika diterima, hal ini menjadi pintu masuk menuju pemakzulan (impeachment).

Gerakan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat ini mencuat setelah Ketua KPK Abraham Samad mempersilakan parlemen berjalan sendiri dalam kasus Century. Pernyataan itu disampaikan Abraham seusai rapat kerja KPK dengan tim pengawas Century, Selasa lalu.

Ketika itu, menjawab desakan anggota DPR untuk memastikan status hukum Wakil Presiden Boediono, Abraham Samad menegaskan bahwa proses politik di parlemen bisa berjalan tanpa penetapan status hukum Boediono di KPK.

Sampai saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengucuran dana talangan Bank Century. Mereka adalah mantan Deputi IV Pengelolaan Moneter Devisa Budi Mulya dan mantan Deputi V Bidang Pengawasan Siti Chalimah Fadjrijah

Menurut Sudi, langkah yang diambil Boediono untuk Bank Century saat ia menjabat Gubernur Bank Indonesia tidak bisa dipidanakan. "Kebijakan tidak bisa dipidanakan," katanya.

Apalagi kebijakan itu terbukti telah menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis 2008. "Kalau tidak ada kebijakan itu, negara kita hancur seperti 1998. Siapa (yang mau) bertanggung jawab?" ucap Sudi.

PRIHANDOKO

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Masuk TV Al-Jazeera
Faisal Basri: Ical Jadi Cawapres, Indonesia Kiamat 
Larang Posko, Jokowi Dinilai Kontraproduktif 
Jokowi Berlari Lincah Bak Kancil 
Jokowi: Posko Banjir Cukup Satu 
Jokowi Ogah Lama-lama Putuskan Nasib Monorel  

10.30 | 0 komentar | Read More

Narapidana Korupsi Tewas di Lapas Kupang

Minggu, 25 November 2012 | 09:35 WIB

TEMPO.CO, Kupang - Abdulah Usman, narapidana (Napi) korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Kupang, karena menderita sakit.

"Dia (Abdulah) tewas, karena menderita sakit asma akut," Kepala Lapas Klas I A Kupang, Azwar yang dihubungi Tempo, Minggu, 25 November 2012.

Abdulah tewas, Sabtu, 24 November 2012, setelah mendapat perawatan sekitar 6 bulan di Poliklinik Lapas Kupang. Abdulah ditahan terkait kasus korupsi dana operasional kapal motor Pulau Sabu di PD Flobamor Kupang yang merugikan negara Rp 7 miliar lebih.

Kala itu, Abdulan menjabat sebagai manager perkapalan PD Flobamor yang divonis hukuman penjara 5,5 tahun.

Abdulah, menurut dia, selama menjalani hukuman di Lapas Klas IA Kupang sudah menderita sakit asma dan mag. Sehingga sejak April 2012, dia tidak lagi menghuni sel napi, karena di rawat di poliklinik Lapas. "Abdulah sudah enam di rujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif," katanya.

Kematian Abdulah diterima dengan ikhlas oleh keluarganya. Sebab, keluarga Abdullah sudah mengetahui riwayat penyakitnya. "Kami terima, karena kami sudah sering merawatnya ketika dirujuk ke rumah sakit," kata Abbas Kasim, keluarga korban.

Korban rencana dimakamkan pagi ini oleh keluarga. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka.

YOHANES SEO

Berita lain:
Alasan Timnas Coret Arthur Irawan  
Rhoma Irama Kikuk Ditanya Gangnam Style
Video Jokowi Ahok Ditonton 5 Juta Orang 
Curhat Arthur Irawan Setelah Dicoret dari Timnas
Pergub Parkir Disomasi David, Jokowi Malah Senang

10.30 | 0 komentar | Read More

Kasus Kekerasan Perempuan Indonesia Capai 119 Ribu

Minggu, 25 November 2012 | 10:03 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia telah dicanangkan sejak 1981. Namun hingga 2012 ini, kasus kekerasan pada wanita terus terjadi. Dalam periode 2011 saja, perkara kekerasan perempuan di Indonesia mencapai angka 119.107.

"Jumlah ini meningkat dari 2010, sekitar 105.103 kasus," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, di Koran Tempo, Ahad, 24 November 2012.

Dari jumlah kasus itu, Masruchah melanjutkan, 96 persennya merupakan kekerasan domestik. Artinya, si pelaku adalah orang terdekat korban. Entah itu suami, pacar, keluarga, atau saudaranya.

Bentuk kekerasan itu sendiri tak melulu berupa penyiksaan fisik. Tapi bisa juga tindakan yang menyakiti secara psikologis dan seksual. "Pelakunya bisa individu atau komunitas, seperti kelompok, organisasi, maupun lembaga negara," kata Masruchah.

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan biasanya disebabkan ketimpangan atau ketidakadilan gender. Seperti perbedaan peran serta hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Sehingga menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada pria.

Hak istimewa pria inilah yang menjadikan perempuan seperti barang milik pria yang bisa diperlakukan semaunya. Termasuk dengan tindak kekerasan.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, negaralah yang seharusnya memberi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Pelanggaran negara dalam soal penegakan hak asasi manusia lebih sering dialami perempuan. "Karena tubuh perempuan dikriminalkan," katanya.

Masruchah mencontohkan peraturan daerah yang tidak bersahabat dengan perempuan. Yakni Peraturan Pemerintah Kota Tangerang yang menyatakan perempuan pulang malam disamakan dengan pelacur. "Dan peraturan ini sudah memakan korban," ujarnya.

KORAN TEMPO | CORNILA DESYANA

Berita lain:
Narapidana Korupsi Tewas di Lapas Kupang
Hari Anti-Kekerasan Perempuan Berawal di Dominika
Century dan Gerilya Golkar
Boediono Cerita Sejarah Wayang

10.30 | 0 komentar | Read More

Ganjar Garap Dukungan Calon Gubernur Jawa Tengah

Sabtu, 24 November 2012 | 07:14 WIB

TEMPO.CO, Magelang-  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyambangi puluhan sukarelawan dan seniman di kampung halamannya, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat 23 November 2012. Ganjar yang mendaftar sebagai calon Gubernur Jawa Tengah di loket partainya singgah di rumah orang tuanya di Jalan Kantor Pos 10 A, Desa Aglik Utara, Kutoarjo. "Saya menengok orang tua di Kutoarjo untuk silaturahmi. Kebetulan banyak teman sekolah dan beberapa fungsionaris PDI Perjuangan yang berkumpul di rumah," kata Ganjar.

Ia mengatakan belum mendapatkan dukungan resmi dari DPC PDI Perjuangan Purworejo. "Dukungan resmi atau tidak di tingkat struktur partai dilakukan sesuai dengan mekanisme rapat," ujarnya. Ganjar juga menemui anggota Kelompok Seniman Purworejo bernama Ruang Ekspresi Publik Seniman (Sepur) di Desa Kledung Lengkong. "Tidak ada salahnya menemui semua kelompok yang ingin bertemu dengan saya. Setidaknya jalinan komunikasi bisa dimulai dari sini," katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo Luhur Pambudi mengatakan secara resmi belum menyatakan dukungan terhadap pencalonan Ganjar karena menunggu hasil rekomendasi DPP PDIP. Pengumpulan relawan merupakan kegiatan di luar struktur partai. Dia mengatakan puluhan relawan yang mendukung pencalonan Ganjar merupakan mantan kepala desa yang ada di Purworejo. "Koordinator relawan di setiap desa jumlahnya ada lima orang," katanya.

DPC PDI-Perjuangan, kata dia, berharap DPP segera mengeluarkan surat resmi rekomendasi calon Gubernur Jateng, yang akan disusung. Ia berharap akhir Desember 2012, surat rekomendasi dari DPP sudah keluar. "Jika surat resmi sudah keluar cepat, maka kami di daerah bisa bergerak cepat," ujarnya.

Dalam Pemilihan Umum 2009, Ganjar terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII, yang meliputi Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara. Saat ini, Ganjar menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR.

Selain Ganjar, dalam bursa calon Gubernur Jateng juga muncul nama Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih. Sebanyak 20 orang mendaftar dalam pencalonan Gubernur Jateng melalui loket yang dibuka PDIP Jawa Tengah. Pemungutan suara pemilihan gubernur Jawa Tengah dijadwalkan berlangsung Minggu 26 Mei 2013. Sedangkan pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah pada Februari 2013.

SHINTA MAHARANI

10.30 | 0 komentar | Read More

Kandidat Pilkada Jabar Periksa Kesehatan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki, menyerahkan berkas di KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, (10/11). TEMPO/Prima Mulia

Sabtu, 24 November 2012 | 08:58 WIB

TEMPO.CO, Bandung - Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. "Ini perintah undang-undang, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh jasmani rohani," kata Komisioner KPU Jawa Barat, Ketua Pokja Pencalonan, Teten W Setiawan, di Bandung, Sabtu, 24 November 2012.

Tiga pasangan itu datang bergantian. Pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar tiba paling awal. Disusul Dede Yusuf-Lex Laksamana sekitar 10 menit kemudian. Pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki tiba paling akhir. Tiga pasangan itu mendapat jadwal pemeriksan kesehatan di hari pertama.

Teten mengatakan, seluruh aktivitas pemeriksaan kesehatan dilakukan di fasilitas rumah sakit di Paviliun Parahyangan, di salah satu lantai gedung yang terletak di bagian depan rumah sakit itu Jalan Eijkman, Bandung. "Kami serahkan seluruhnya pada RSHS," kata dia.

Menurut dia, salah satu tes yang wajib di jalani masing-masing calon itu adalah pemeriksaan psikologi. Salah satunya mirip tes yang sempat dijalaninya saat mengikuti tahapan seleksoi Komisioner KPU, dengan menjawab 576 pertanyaan.

Teten menambahkan, masing-masing peserta tes itu mendapatkan satu ruangan khusus yang lokasinya sengaja dirahasiakan. Tim dokter akan bergantian memasuki ruangan itu untuk memeriksa para peserta di masing-masing ruangan. Dia memperkirakan, seluruh tahapan pemeriksaan itu memakan waktu hingga 7 jam.

AHMAD FIKRI

Berita Terkait:
Rieke dan Dede Yusuf Belum Lapor Kekayaan
Takut Dosa, Deddy Mizwar Ogah Bicara Kampanye 
Deddy Mizwar: Politikus Banyak yang Bejat
Deddy Mizwar Kaget Ada Dana Century di Rekeningnya 
Inilah Mereka, Sepuluh di Bumi Parahyangan

10.30 | 0 komentar | Read More

Dari Islamabad, Pesawat SBY Telat Mendarat

Jum''at, 23 November 2012 | 08:58 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini pulang dari kunjungan kenegaraan dari Islamabad, Pakistan. Kepulangan SBY ini terlambat dari jadwal seharusnya pukul 8.00 WIB.

Pesawat Airbus 330-300 yang membawa rombongan kepresidenan akhirnya memasuki Bandara Halim Perdanakusuma pada pukul 8.25 WIB. Tetapi rombongan sendiri baru keluar dari pesawat sekitar pukul 8.35 WIB

Namun, kepulangan ini sebenarnya dipercepat dari jadwal. Berdasar informasi yang didapat Tempo sebelumnya, SBY seharusnya tiba di Indonesia Jumat sore nanti. Infonya, Presiden kemungkinan memanggil para menteri di Istana Negara. Belum diketahui isu apa yang akan dibahas.

Sementara itu, terlihat Wakil Presiden Boediono menjemput kehadiran kepala negara. Juga turut menjemput Gubernur DKI Jokowi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo Menteri Koordinator Kesejateraan Rakyat Agung Laksono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Turut mendampingi ke Kamboja dan Pakistana, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

SBY pergi bertolak ke Pnom Penh, Kamboja pada Sabtu, 17 November 2012. Di Pnom Penh, selama tiga hari, Kepala Negara mengikuti tiga Konferensi Tingkat Tinggi, yakni KTT ASEAN pada Ahad, dan KTT ASEAN Plus Three sekaligus ASEAN Plus One pada Senin.

Adapun pada Selasa, Presiden mengikuti KTT Asia Timur kedua yang akan dihadiri 18 kepala negara. "Fokus dari pertemuan puncak akan diarahkan pada kesiapan ASEAN untuk menjadi Komunitas ASEAN pada 2015. Sesuatu yang penting dan tonggak sejarah ASEAN sejak berdiri pada 1967 lalu," kata Yudhoyono.

Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama juga termasuk salah satu kepala negara yang menghadiri KTT Asia Timur seusai kunjungan kenegaraannya di Burman. Di dalam forum ini, para kepala negara juga membahas masalah Laut Cina Selatan.

Yudhoyono bertolak ke Islamabad, Pakistan pada Rabu, 21 November 2012. Di sana, Yudhoyono dan rombongan melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri KTT Development 8. Di Islamabad, Presiden akan bertemu Presiden Pakistan Azif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Raja Pervaiz Ashraf. Isu ketahanan pangan termasuk menjadi pembahasan dalam pertemuan di Pakistan.

ARYANI KRISTANTI

10.30 | 0 komentar | Read More

Banjir dan Longsor Terjang Cilacap, 1 Tewas

Jum''at, 23 November 2012 | 09:38 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Hujan deras sejak Kamis pagi, 22 November 2012, hingga malam hari di Cilacap, Jawa Tengah, menyebabkan wilayah itu terkena banjir dan longsor. "Akibatnya satu orang tewas dan 1.000 rumah terendam," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, Jumat, 23 November 2012.

Warga yang tewas bernama Wahyu, 16 tahun, warga Desa Ujungbarang, Kecamatan Majenang. "Korban sebelumnya tertimbun longsoran, dan kini sudah ditemukan," lanjut Sutopo.

Banjir yang terjadi semalam, sekitar pukul 19.00, menerjang beberapa wilayah di Cilacap Barat, yaitu Gandrungmangu, Sidareja, Kedung Reja, Bantarsari, Cipari dan Majenang. Selain merendam 1.000 rumah, bencana itu menyebabkan 10 rumah tertimpa longosoran, 2 di antaranya roboh dan 8 rusak ringan.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Cilacap sudah berada di lokasi kejadian sejak semalam untuk memberikan bantuan tanggap darurat," Sutopo mengatakan. Posko terdiri dari dapur umum, dan posko kesehatan.

Menurut dia, pendataan terhadap korban dan warga sudah dilakukan. Bagi masyarakat yeng membutuhkan informasi mengenai perkembangan kondisi wilayah yang terkena bencana ini, bisa menghubungi Kepala BPBD Cilacap, Wasi Karyadi di nomor 081228546464.

SATWIKA MOVEMENTI

Baca juga:
Banjir dan Longsor Bandung, Dikabarkan 2 Tewas
Banjir di Pusat Kabupaten Bandung, 1 Orang Tewas
Foto-foto Banjir Kepung Bandung
Korban Banjir Depok Tak Sempat Selamatkan Harta
40 Desa Area Pantura Jawa Barat Rawan Banjir
Puluhan Rumah di Bukit Cengkeh II Terendam Banjir

10.30 | 0 komentar | Read More

17 Kicauan Wapres Boediono Soal Century

Kamis, 22 November 2012 | 08:02 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono punya cara sendiri menjelaskan posisinya yang mulai dikaitkan dalam skandal dana talangan Bank Century. Apalagi setelah Ketua KPK Abraham Samad mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus ini. Juga setelah Samad, misalnya, menyatakan Boediono berperan dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Century pada 2008.

Meski melalui juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, telah memberikan tanggapan resmi, Boediono tetap berkeinginan menjelaskan kasus itu melalui akun @boediono di jejaring sosial Twitter. Akun itu, menurut Yopie Hidayat, adalah akun resmi Boediono.

Ada sekitar 19 kali tweet yang diluncurkan Boediono pada Rabu, 21 November 2012, pukul 17.00 WIB. Semua berkisar kebijakan pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun itu.

Inilah 17 kicauan Boediono itu:

@boediono Pasca rapat kerja KPK & Timwas DPR utk kasus Century berikut tanggapan saya:

1. Sikap saya mengenai penyelamatan Bank Century 2008, sejak awal dan sampai sekarang sudah jelas.

2. Saya tetap percaya pada KPK yang independen.

3. Saya siap membantu sepenuhnya segala upaya penegakan hukum,

4. Jika ada pejabat, siapa pun, yg terlibat tindak pidana korupsi dlm proses penyelamatan Bank Century.

5. Saya tidak akan berusaha menghalangi dengan cara apapun proses oleh KPK.

6. Sebaliknya, saya juga tidak berusaha mengarahkan atau mendesak-desak KPK untuk melakukan sesuatu,

7. karena menghormati KPK sbg badan yg independen dr campur tangan pihak manapun.

8. Sbg salah satu pengambil kebijakan pada tahun 2008, sbg Gubernur BI saya tetap yakin & percaya bhw kebijakan penyelamatan Bank Century,

9. adalah langkah tepat yg harus diambil agar sistem keuangan & ekonomi Indonesia tidak terjerumus ke dlm krisis keuangan global,

10. krisis yg saat itu sdh membelit ekonomi banyak negara lain.

11. Bahwa Bank Century dalam keadaan buruk pada saat krisis itu, justru menjadi sebab terpaksa dilakukannya penyelamatan.

12. Dan apabila keburukan dan kerusakan Bank Century itu selain disebabkan oleh pengurus dan pemiliknya,

13. ternyata juga akibat pelanggaran yang disangka dilakukan oleh pejabat BI,

14. maka sewajarnya bila KPK mengusut dengan tuntas dan adil.

15. Rakyat Indonesia hingga kini dapat menikmati manfaat kebijakan itu karena Indonesia selamat dari krisis keuangan dunia pada 2008.

16. Sementara, banyak negara lain masih menanggung beban berat sampai saat ini.

17. Kebijakan itu terbukti adalah kebijakan yang benar dan saya siap bertanggungjawab atas pilihan kebijakan itu.

@boediono Demikian penjelasan saya. Terimakasih.

ARYANTI KRISTANTI

Berita lainnya:
Lika-liku kasus Bank Century
Budi Mulya-Robert Tantular, Hikayat Dua Sahabat
Ketika Aliran Dana Panas Budi Mulya Tercium
Budi Mulya Terjepit ''Pinjaman'' Rp 1 Miliar
Kasus Century, Siti Fadjrijah Stroke Sejak 2009

10.30 | 0 komentar | Read More

Sapi Seret, Pedagang Daging Garut Gulung Tikar

Kamis, 22 November 2012 | 09:16 WIB

TEMPO.CO, Garut - Pedagang daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Garut, Jawa Barat, gulung tikar. Selama satu minggu terakhir ini, mereka terpaksa harus menutup kios dan lapak jualannya.

"Kita susah mendapatkan pasokan sapi hidup," ujar Oyim, 52 tahun, seorang pedagang daging di Pasar Induk Ciawitali, Kamis, 22 November 2012.

Oyim mengatakan, dalam satu hari, biasanya dia dapat memotong sapi sebanyak tiga ekor. Namun, selama satu pekan ini, untuk mendapatkan satu ekor sapi saja sangat kesulitan. Bahkan tak jarang di antara pedagang harus membagi satu ekor sapi ke beberapa kios.

Hal itu dilakukan agar para pedagang bisa tetap berjualan dan tidak kehilangan pelanggan. Namun, karena pasokan terus berkurang, akibatnya banyak di antara pedagang yang tidak kebagian jatah. "Banyak di antara kami juga yang beralih jualan barang lain. Kalau tidak begitu, kami tidak bisa makan," ujar Oyim.

Pedagang lainnya, Ahmad, 45 tahun, mengatakan, kondisi ini juga berdampak terhadap penurunan omzet penjualan hingga 60 persen. Pada hari biasa, dia bisa menjual daging sapi sebanyak dua kuintal, namun sekarang di bawah satu kuintal.

Menurut dia, selain pasokan kurang, turunnya pendapatan para pedagang juga diakibatkan daya beli masyarakat yang kurang. Soalnya, harga daging mengalami kenaikan yang cukup besar. Saat ini, harga daging sapi masih berkisar Rp 80 ribu hingga Rp 85 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 69 ribu per kilogram. "Banyak masyarakat yang beralih ke daging ayam karena lebih murah," ujar Ahmad.

Kepala Bina Usaha Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut, Dida Kardiana Endang, mengatakan, berkurangnya persediaan sapi potong di wilayahnya ini karena pasokan sapi lokal dari Jawa Tengah berkurang. "Tak heran kalau di kita daging sapi sangat langka," ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan daging sapi setiap hari mencapai 30 ekor. Namun sekarang pasokan daging hanya sebanyak 15 ekor. Itu pun para pedagang sudah cukup kesulitan. "Kuncinya, keran impor sapi harus dibuka biar harga stabil lagi," ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR

Berita lain:
Intel Israel Ditangkap Geng Motor Palestina
Kata Bos Century Soal Pinjaman Budi Mulya
Ke Setu Babakan, Jokowi Disuguhi Bir Pletok
Jokowi Pertahankan Bajaj dan Bemo di Jakarta
Di Penjara, Angie Bisa Cek Gigi dan Nyalon

10.30 | 0 komentar | Read More

Kasus Century, Siti Fadjrijah Stroke Sejak 2009

Rabu, 21 November 2012 | 09:04 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Siti Chalimah Fadjrijah, yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai saat ini masih sakit dan belum pulih dari penyakit stroke.

"Ibu sakit sejak 2009," ujar anak keduanya, Ian (menolak disebut nama lengkapnya), kepada Tempo, Selasa, 20 November 2012.

Menurut dia, akibat serangan stroke itu, bagian sebelah kiri tubuh ibunya lumpuh. "Lumpuh dari atas ke bawah. Sekarang lebih banyak di atas kasur," ujarnya. Kecuali pagi-pagi, perawat biasa mengajaknya ke luar rumah untuk berjemur.

Sejak sakit tiga tahun lalu, sekarang Siti pun mulai bisa diajak bicara. "Tapi belum bisa diajak ngobrol yang berat-berat," ujarnya. Kondisi ibunya tak jauh berbeda ketika Siti juga dipanggil oleh KPK pada Maret lalu. "Kami sampaikan kala itu, ibu sakit."

Ian, yang ditemui seusai kerja, menolak berkomentar lebih jauh seputar kasus yang menimpa ibunya. Tak lama kemudian, ia langsung memasukkan sepeda motor bebek otomatisnya ke rumah mewah yang terletak di Jalan Teluk Tomini, Jakarta, itu.

Rumah mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Indonesia itu tertutup rapat. Pemilik rumah tak menampakkan batang hidung meski Tempo berulang kali memencet bel rumahnya.

Sebelumnya, juga terdengar suara gaduh dari dalam rumah mewah dua lantai itu. Namun, suara tersebut hilang saat Tempo mengetuk pagar.

"Bu Siti sakit, stroke kalau enggak salah," ujar Edi, 37 tahun, seorang tukang ojek yang menunjukkan arah rumah tersebut pada Tempo. Menurut Edi, warga mengenalnya sebagai pejabat Bank Indonesia yang tersangkut kasus Century.

Seorang penjaga warung nasi di sebelah rumah Siti, Jumadi, 53 tahun, mengatakan, Siti telah sakit sejak dua tahun lalu. Ia pula membenarkan bahwa tetangganya itu stroke. "Kalau keluar didorong pakai kursi roda," ujarnya.

Siti disebutkan telah tinggal di rumah dua kaveling itu sejak 20 tahun lalu. "Tinggal bersama anaknya," ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad kemarin mengatakan, dua pejabat tinggi Bank Indonesia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Bank Century. "Ditemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan BM (Budi Mulya), Deputi IV Pengelolaan Moneter Devisa; dan SCF (Siti Chalimah Fadjrijah), Deputi V Bidang Pengawasan BI," katanya dalam rapat dengan Tim Pengawas Kasus Century di kompleks parlemen Senayan.

Abraham menjelaskan, penyelidikan kasus Century dilakukan sejak Desember tahun lalu. KPK sebelumnya pun telah melakukan gelar perkara dalam memutuskan kecukupan bukti untuk menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Menurut dia, dua tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek. "Ada penyalahgunaan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik," ujarnya.

M. ANDI PERDANA

Berita Terkait:
Kasus Century, Wapres Boediono Bakal Kooperatif
Soal Bank Century, Boediono Siap Bertanggungjawab
KPK: Presiden pun Bisa Dijerat Kasus Korupsi
"Sebagai Wapres, Boediono Tak Bisa Dipidana"
Ketika Aliran Dana Panas Budi Mulya Tercium

10.30 | 0 komentar | Read More

Pagi Ini, Badan Kehormatan Kembali Panggil Dahlan

Rabu, 21 November 2012 | 10:19 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat pagi ini kembali memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. Dahlan dijadwalkan hadir di DPR pukul 10.30 WIB.

Wakil Ketua Badan Kehormatan, Siswono Yudhohusodo, mengatakan pemanggilan Dahlan untuk melengkapi keterangan dari direksi tiga BUMN yang sudah dipanggil Badan Kehormatan kemarin. "Keterangan Dahlan kembali diperlukan untuk menguatkan keterangan tiga dirut BUMN," kata Siswono saat dihubungi, Rabu, 21 November 2012.

Badan Kehormatan kemarin telah mengundang direksi tiga BUMN, yaitu PT PAL, PT Garam, dan PT Merpati Nusantara Airlines. Panggilan ini untuk keterangan Dahlan tentang dugaan permintaan jatah oleh lima anggota Dewan terkait pencairan penyertaan modal negara ke tiga perusahaan pelat merah itu.

Dalam keterangannya, direksi tiga BUMN membenarkan laporan Dahlan. Mereka menyatakan adanya pertemuan dengan beberapa anggota dewan. Dalam pertemuan itu, para anggota Dewan meminta jatah 1 persen hingga 5 persen dari totoal PMN yang akan dikucurkan.

Tak cukup melalui pertemuan, Direksi PT PAL bahkan mengaku ada satu anggota Dewan yang berkali-kali mengirimkan pesan berisi permintaan jatah. Sang Direksi bersedia dikonfrontir oleh Badan Kehormatan dengan anggota Dewan yang dimaksud. Bahkan dia menyatakan siap memberikan bukti pesan singkat itu, jika memang diperlukan oleh Badan Kehormatan.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terkait:
Anas Belum Beri Sanksi Peminta Upeti BUMN
Besok, Dahlan Iskan Susulkan Nama Pemeras Lain
DPR Tunggu Dahlan Serahkan Sisa Nama ''Pemalak'' 
Sofyan Djalil Dukung Sekaligus Sindir Dahlan 
Alasan Dahlan Tak Laporkan Peminta Upeti ke KPK

10.30 | 0 komentar | Read More

Jaksa: Ketua DPRD Jateng Kena Kasus Korupsi Buku

Selasa, 20 November 2012 | 09:56 WIB

TEMPO.CO, Purworejo- Pelaksana tugas Ketua DPRD Purworejo Jawa Tengah, Rukma Setya Budi, dituding berbohong soal kasus korupsi yang membelitnya saat masih menjadi anggota DPRD Purworejo. Berkas Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Purworejo menunjukkan bukti Rukma Setya Budi tersandung kasus korupsi pengadaan buku ajar. Sebelumnya, Rukma mengaku hanya diadili kasus dana purnatugas anggota DPRD, bukan kasus korupsi buku ajar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purworejo Adenallah Harto mengatakan bahwa dalam berkas tuntutan bernomor PDS-10/ PREJO/11/2008, Rukma Setya Budi tersangkut kasus korupsi buku ajar dan pengadaan alat kesehatan. Dalam berkas itu, "Rukma tersangkut kasus korupsi proyek buku ajar senilai Rp 8,9 miliar," katanya kepada Tempo di Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo, Senin 19 Nove,ber 2012. Menurut dia, sesuai dengan berkas tuntutan, Rukma menerima transfer uang sebesar Rp 250 juta di rekeningnya dari Didit Abdul Majid, penghubung rekanan proyek buku ajar dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Tim Kejaksaan Negeri Purworejo yang menangani kasus itu terdiri atas empat jaksa yang menuntut Rukma hukuman selama 3 tahun penjara. "Tuntutan sesuai dengan bukti yang terungkap," kata dia. Adenallah menjelaskan bahwa proyek buku ajar dan pengadaan alat kesehatan saat itu dimasukkan dalam APBD 2004. 

Belakangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang terdiri atas hakim Soehartono, M. Nuzulul Kusindiardi, dan Benyamin Nuboba menyatakan Rukma bersalah dan divonis 18 bulan penjara lewat keputusan bernomor 20/Pid.B/2009/PN.Pwr tertanggal 23 Juli 2009. "Terdakwa atas nama Rukma Setya Budi dijatuhi hukuman selama 18 bulan dengan pidana denda sebesar Rp 50 juta rupiah," ujar humas Pengadilan Negeri Purworejo, Heriyanto, kepada Tempo.

Atas vonis itu, Rukma banding, lalu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membebaskannya. Kejari Purworejo kemudian mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung menguatkan keputusan pengadilan tinggi yang membebaskan Rukma lewat surat No.1442 K/Pid.Sus./2010. Kejaksaan Purworejo telah menerima salinan keputusan MA itu dan menunjukkan kepada Tempo.

Keputusan MA menyatakan Rukma tak bersalah karena bukan anggota Komisi E (pendidikan) DPRD Purworejo periode 1999-2004. Karena itu, MA menilai tugas dan wewenangnya tak berkaitan dengan proyek pengadaan buku ajar. Rukma saat itu menjadi anggota Komisi B (pertanian, perekonomian, perikanan, dan industri). 

Kejari juga menunjukkan fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo Semarang tertanggal 24 Februari 2009. Surat itu berisi pernyataan bahwa Rukma bisa membahayakan orang lain sehingga disarankan Rukma tak dihadirkan dalam persidangan. Surat itu diteken dokter yang memeriksa Rukma, Siti Nuraini SpKJ dan bekas direktur rumah sakit itu, Suprihartini SpKJ. Kejari Purworejo menerima surat itu pada 26 Februari 2009. Fotokopi surat itu isinya sama dengan yang diperoleh Tempo dari aktivis antikorupsi Eko Haryanto. Eko menuding surat keterangan itu dipakai Rukma guna menghindari proses persidangan kasus korupsi.

Seorang sumber Tempo di DPRD Purworejo menilai Rukma berbohong dalam pernyataannya. "Kasusnya adalah korupsi buku ajar," ujar sumber yang minta identitasnya disembunyikan ini. Dia juga menyayangkan keputusan bebas kasasi oleh Mahkamah Agung. "Hampir semua pejabat lain yang kasusnya berkaitan dengan Rukma saat ini masuk penjara. Tidak masuk akal, dan kondisi ini aneh karena Rukma bisa lolos."

Adapun Rukma menilai kasus korupsi yang melilit dirinya itu sebagai rekayasa hukum. "Ini cari-cari cara mempermasalahkan ke ranah hukum," ujar Rukma kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, ada pihak yang sengaja mengaitkan dana purnatugas DPRD berasal dari kasus korupsi buku ajar. 

Bendahara PDI Perjuangan Jawa Tengah ini juga menolak menjelaskan ihwal surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo. "Masalah itu akan diklarifikasi langsung dengan Gondohutomo dalam waktu dekat ini," ujar Rukma. Sebelumnya, Ketua PDI Perjuangan Purworejo Luhur Pambudi menyatakan saat itu Rukma mengalami depresi. 

SHINTA MAHARANI | EDI FAISOL

10.30 | 0 komentar | Read More

Pakai Kemeja Putih, Dirut Merpati Datangi BK

Selasa, 20 November 2012 | 10:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Merpati, Rudy Setyopurnomo pagi ini mendatangi Badan Kehormatan DPR. Mengenakan kemeja putih, Rudy datang pukul 09.40 WIB. "Saya datang penuhi undangan itu saja," kata Rudy di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 20 September 2012.

Saat datang Rudy tak langsung masuk ke ruang tunggu Badan Kehormatan. Seraya menghindari wartawan yang sudah menunggu, Rudy langsung masuk ke toilet pria. Begitu keluar, dia tak banyak memberi penjelasan soal keterangan yang akan disampaikannya nanti. "Nanti akan saya sampaikan di dalam (BK)," kata dia.

Rudy datang mendahului anggota Badan Kehormatan. Saat dia datang, belum ada anggota BK yang hadir. Sebagai direkrur utama, Rudy mengatakan sengaja datang untuk menjelaskan soal laporan Dahlan. Dia berharap keterangannya bisa membantu menjernihkan keadaan.

IRA GUSLINA

10.30 | 0 komentar | Read More

Semburan Lumpur Gresik Jadi Obyek Wisata

Petugas dari PetroChina Gresik mengamati pusat semburan bercampur gas yang muncul di sebuah waduk di Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jatim, Rabu (14/11). ANTARA/M Risyal Hidayat

Senin, 19 November 2012 | 09:10 WIB

TEMPO.CO, Gresik - Semburan lumpur yang terjadi di kawasan bekas Bendungan Metatu, Gresik, Jawa Timur, menjadi obyek wisata dadakan. Ini menjadi berkah yang segera dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menjadi pusat bisnis baru. Aneka warung dadakan dan tempat parkir menjamur di sekitar lokasi bencana itu.

Di daerah sekitar semburan, tepatnya di Jalan Raya Metatu-Balongpanggang, terdapat belasan lahan parkir dadakan. Tak hanya itu, warung-warung dan pedagang kaki lima juga menjamur, terutama di dekat Madrasah Tsanawiyah Negeri Benjeng, Gresik, yang memang tak jauh dari lokasi semburan.

Kepala Desa Metatu, Nur Hudi, bahkan menerbitkan surat keputusan bernomor 05/72/437.106.20/2012 untuk menarik retribusi kepada setiap aktivitas di sekitar semburan.

Dalam suratnya itu, sebanyak 20 persen keuntungan parkir diminta untuk disetorkan kepada kas desa. Sedangkan 10 persen bagi pemilik lahan dan sisanya 70 persen bagi petugas parkir. "Ini untuk kesejahteraan bersama," kata Nur Hudi.

Warga sendiri sempat memprotes karena sejak awal keluarnya lumpur warga telah bersepakat untuk menyisakan sebanyak 30 persen hasil parkir untuk kas masjid. "Untuk kas desa tidak masalah, tapi bagaimana untuk kas masjid?" kata Martono, warga Benjeng yang menjadi juru parkir di halaman Madrasah Tsanawiyah Negeri Benjeng.

Martono mengakui setiap hari tak kurang 200 sepeda motor parkir di pelataran sekolah tersebut. Martono dan beberapa rekannya menarik Rp 3.000 untuk sepeda motor dan Rp 5000 untuk mobil.

Sejak adanya semburan, warga sekitar memang memanfaatkan tak hanya madrasah untuk parkir. Hampir seluruh pelataran rumah warga saat ini dijadikan sebagai lahan parkir dadakan.

Sekedar diketahui, semburan lumpur bercampur minyak keluar pada Selasa pekan lalu. Saat awal menyembur, ketinggian semburan mencapai 15-20 meter. Ini bisa dibuktikan dengan adanya lumpur yang menempel di ranting-ranting pohon imbo yang ada tepat di sisi selatan semburan.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

10.30 | 0 komentar | Read More

Komisi I DPR Pastikan Tak Ada Permainan Anggaran

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan rekaman rapat bailout Bank Century di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9). ANTARA/Reno Esnir

Senin, 19 November 2012 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Komisi yang membidangi pertahanan dan keamanan itu tak pernah terlibat dalam permainan pembahasan anggaran bersama Kementerian. "Semua yang berkaitan dengan anggaran dibahas oleh kedua belah pihak, antara DPR dan pemerintah sebagai mitra secara terbuka," kata Agus dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 19 November 2012.

Menurut Agus, biasanya anggaran baru bisa disetujui dan disahkan apabila sudah ada kesepakatan antara Komisi dan mitra dari pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan. Kesepakatan yang disetujui berdasarkan permintaan dari Kementerian. Pembahasan pun dilakukan dengan kritis, termasuk untuk belanja alat utama sistem senjata.

Pernyataan ini disampaikan Agus untuk menepis tudingan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang adanya kongkalikong pembahasan anggaran di parlemen oleh tiga Kementerian. Dipo bahkan telah melaporkan tiga Kementerian pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu kementerian yang disebut-sebut terlibat manipulasi anggaran adalah Kementerian Pertahanan,

Politikus Golkar ini memastikan, rapat Komisi dengan pemerintah dalam membahas pembelian senjata yang berdampak pada pemenuhan anggaran, baik itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN Perubahan, atau kredit ekspor selama ini dilakukan secara terbuka. "Komisi kami tidak tahu apakah ada kongkalikong yang dilakukan oleh siapa pun yang berkaitan dengan pembahasan anggaran yang ada di Komisi."

Selama ini, kata Agus, Komisi I aktif mendorong pembenahan dan efisiensi keuangan negara. Buktinya, anggota komisi selalu meminta agar pembelian senjata dilakukan tanpa perantara. Dorongan ini  terlihat dalam pembelian tank Leopard yang tidak melibatkan rekanan. "Kami berharap pembenahan  dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif."

Dalam menetapkan anggaran belanja senjata pun, Komisi tak sampai mengurus hal-hal teknis. Komisi juga tak terlibat dalam penetapan merek dan produsen senjata yang akan dibeli. "Kami hanya menyetujui jenis barang yang mau dibeli." Sedangkan penetapan teknis dibahas sepenuhnya oleh pemerintah.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

Studi Banding ke Jerman, DPR Habiskan Rp 2,3 Miliar

Minggu, 18 November 2012 | 07:58 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, mengakui lembaganya akan melakukan studi banding ke Jerman dan Inggris. Lawatan ini berkaitan dengan pembuatan draf Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran. "Pemilihan negara itu atas masukan ahli dan persatuan insinyur," ujarnya.

Ignatius menjelaskan, ada dua kelompok yang akan berangkat. Rombongan pertama, yang terdiri atas 11 anggota DPR, telah terbang ke Jerman tadi malam hingga Jumat pekan depan. Mereka dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Sunardi Ayub. Adapun kelompok kedua, yang berisi 12 anggota DPR, terbang ke Inggris pada Jumat malam pekan depan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menghitung kunjungan ke dua negara itu bakal menyedot anggaran Rp 2,3 miliar. Aktivis Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengatakan biaya ke Jerman diperkirakan sekitar Rp 1 miliar dan ongkos ke Inggris sekitar Rp 1,3 miliar. Asumsi biaya ini, kata Uchok, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

Di Jerman, sebelas anggota Badan Legislasi itu akan berdialog dengan sejumlah pejabat di lima institusi setempat, seperti lembaga dewan insinyur, perguruan tinggi teknik, organisasi insinyur, dan dewan perwakilan rakyat daerah. "Kami juga akan mendengar langsung masukan dari para pengguna jasa tenaga insinyur di sana," ujar Ignatius.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Muhammad Said Didu, menilai pilihan ke Jerman dan Inggris memang tepat. Sebab, katanya, Jerman cerminan negara yang berhasil membangun industri dan kesejahteraan rakyatnya dengan basis insinyur. "Sedangkan Inggris, hampir semua standar insinyur mereka sama," kata bekas Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara itu.

Hanya, Uchok menganggap lawatan itu tidak terlalu penting. "Seharusnya DPR mengevaluasi diri. Mereka semestinya kapok untuk pelesiran," katanya ketika dihubungi Tempo semalam.

Menurut Uchok, DPR lebih baik berfokus pada kegiatan yang mampu mengembalikan citranya di mata publik. Apalagi politikus Senayan tengah disorot lantaran dugaan pemerasan dan kongkalikong terhadap badan usaha milik negara dan kementerian. "Batalkan saja kunjungan ke luar negeri demi menjaga kehormatan kelembagaan DPR," ucapnya.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin, Yoga Kartiko, juga mengecam kunjungan tersebut. Ketimbang studi banding, dia meminta DPR memprioritaskan informasi dari lembaga lokal. "Indonesia memiliki perbedaan yang cukup kontras dengan negara lain dalam hal sistem dan tata kelola pemerintahan, tata hukum, serta struktur sosial dan budaya," ujarnya.

NUR ALFIYAH | IRA GUSLINA SUFA | BOBBY CHANDRA

Terpopuler:
Grasi Ola, Mahfud: Istana Sudah Tutup Kasusnya 
DPR ke Jerman Bahas Draf UU Keinsinyuran 
Hakim Yamani Palsukan Vonis PK Bos Narkoba Hengky
Dana Plesiran DPR Lebih dari Pemberantasan Korupsi
DPR ke Jerman dan Inggris, Fitra: Harusnya Kapok!

10.30 | 0 komentar | Read More

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Trikora

Minggu, 18 November 2012 | 08:55 WIB

TEMPO.CO, Karanganyar - Setelah gelar pahlawan resmi disematkan kepada Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, pada 7 November lalu di Istana Negara, kini para veteran mengusulkan supaya mantan Presiden Soeharto juga diangkat sebagai pahlawan.

Para veteran yang tergabung dalam pengurus Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) mengusulkan supaya Soeharto diangkat sebagai pahlawan Trikora.

"Perjuangan dalam operasi Trikora itu tidak mudah," kata Poetro Negoro, seorang Dewan Pembina PKRI, saat peringatan ulang tahun PKRI ke-57 di kompleks pemakaman keluarga Soeharto di Astana Giri Bangun Karanganyar, Surakarta, Sabtu, 17 November 2012.

Menurut dia, Soeharto memiliki jasa besar dalam menyatukan Papua ke Indonesia dan menjadi tokoh di balik keberhasilan operasi militer itu.

Poetro mengatakan akan berusaha melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah supaya Soeharto bisa dinobatkan sebagai pahlawan. Alasannya, kata dia, usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Poetro menyadari usulan gelar pahlawan kepada Soeharto akan memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebab, banyak kalangan menuding masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru telah menciptakan iklim korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Tidak apa-apa ada pro dan kontra. Justru bagus karena ada ruang untuk diskusi," katanya.

AHMAD RAFIQ

Berita terpopuler lainnya:
Outsourcing Dihapus, Kecuali di 5 Pekerjaan Ini
Grasi Ola, Mahfud: Istana Sudah Tutup Kasusnya 
Petraeus Mundur untuk Menutupi "Skandal" Benghazi? 
Cara Unik Anak Roy Marten Melamar Giselle 
DPR ke Jerman Bahas Draf UU Keinsinyuran 
Kim Jong Un Dinominasikan Jadi Pria Terseksi 2012

10.30 | 0 komentar | Read More

Indonesia Kekurangan Ahli Bedah Mulut

Sabtu, 17 November 2012 | 05:22 WIB

TEMPO.CO , Denpasar: Upaya melayani masyarakat yang membutuhkan operasi bedah mulut masih terkendala minimnya jumlah ahli bedah. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 285 ahli bedah. Padahal kebutuhannya minimal sebanyak 1.000 orang.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya terus berusaha meningkatkan jumlah itu. "Pada 2014 diharapkan sudah sebanyak 3.400 ahli bedah mulut," ujarnya, Jumat, 16 November 2012, usai membuka Kongres Asian Association of Oral and Maxillofasial Surgeons (AAOMS) di Kuta.

Peningkatan itu untuk mendukung pencapaian target pemerintah yang pada 2013 menginginkan sebanyak 86,4 juta warga dapat terlayani untuk operasi bedah mulut dan maksilofasial. Pemerintah terus mendorong lewat pendidikan beasiswa untuk penyiapan mereka di beberapa kampus seperti UGM dan Unpad Bandung.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan beasiswa kepada putra daerahnya untuk menempuh studi menjadi ahli bedah. Setelah lulus, penerima beasiswa diharapkan bisa mengabdikan diri ke daerah masing-masing.

"Warga miskin dan sangat miskin berhak mendapatkan pelayanan medis termasuk untuk bedah mulut dan maksilofasial (celah bibir dan langit-langit, dental implant, infeksi, trauma, onkologis, sendi temporomandibular)," ujarnya.

Pada 2011sebanyak 76,4 juta warga telah mendapat pelayanan itu. Mereka yang mengalami gangguan pada mulut dan maksilofasial seperti kanker, dijamin mendapat pelayanan itu di tempat-tempat yang menjadi pusat program itu.

Di kawasan Asia, Indonesia termasuk negara yang dinilai maju dalam teknologi dan peralatan serta rehabilitasi bedah mulut dan maksilofasial bersama India dan Amerika Serikat.

ROFIQI HASAN

Berita lain:
Hati-hati dengan Suplemen Multivitamin 
Waspadai Penuaan pada Sistem Kekebalan Tubuh 
Hati-hati! Pukul Anak Bisa Berujung Kanker 
Teknologi Bayi Tabung Kian Menjanjikan 
Melatih Imajinasi Anak dengan Pancake  

10.30 | 0 komentar | Read More

Rhoma Irama di Mata Ketua Fraksi Demokrat

Sabtu, 17 November 2012 | 05:53 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengaku partainya tidak ambil pusing mengenai wacana pencalonan penyanyi berjuluk Raja Dangdut, Rhoma Irama, sebagai presiden pada 2014. "Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden," ujarnya, Jumat 16 November 2012.

Apalagi, menurut dia, jika Rhoma ternyata memenuhi persyaratan yang tertera dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan UUD 1945. "Nanti yang menentukan adalah rakyat Indonesia, biarkan rakyat yang memilih," kata anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Ia enggan mengomentari kemungkinan Demokrat mengusung Rhoma sebagai capres atau cawapres. Sebab partainya belum akan mengumumkan kandidat dalam waktu dekat. "Nanti pada saatnya Demokrat akan mengumumkan siapa calonnya," ujar Nurhayati.

Nama Rhoma Irama meramaikan bursa pencalonan presiden pada pemilu 2014. Meski belum resmi diusung oleh partai politik, Partai Persatuan Pembangunan menyatakan tertarik dengan pelantun lagu 'Begadang' itu.

Walaupun pengamat politik meragukan kualitasnya, Rhoma dinilai memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Rhoma sendiri menganggap pengajuan namanya dalam bursa calon presiden adalah fenomena luar biasa. Dia juga mengklaim bila dorongan untuk maju Pilpres 2014 tidak hanya berasal dari fans, tapi juga kalangan ulama di Jakarta dan daerah.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita lain:
Gaya Keras Ahok Jadi Shock Therapy Pemda DKI  
Manipulasi Rp 16,1 Triliun di BP Migas
Kisah Ola 1: Jalan Berliku Gadis Cianjur 
Kata Muhammadiyah Soal Rhoma Nyapres
Kisah Ola 3: Magic dan Kedok Suami  

10.30 | 0 komentar | Read More

Sabtu, SBY ke Kamboja untuk KTT ASEAN

Jum''at, 16 November 2012 | 05:25 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertolak kunjungan kerja ke dua negara. Presiden akan berada di Pnom Penh, Kamboja pada 17-21 November 2012, kemudian ke Islamabad, Pakistan. Rombongan kepresidenan akan kembali ke Tanah Air pada Jumat, 23 November 2012.

Teuku Faizasyah, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, menyatakan kunjungan ke Pnom Penh untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. "Di sana untuk memastikan kesiapan ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015," kata Faizasyah, saat dihubungi pada Kamis, 15 November 2012.

Di dalam KTT ASEAN, kemungkinan akan ditandatangani Deklarasi HAM ASEAN. "Tetapi itu tergantung kepastian dari hasil Konferensi Tingkat Menteri apakah sudah bisa ditandatangani. Mungkin besok atau lusa baru ada kepastian dari Kementerian Luar Negeri," kata dia.

Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri ini menambahkan, di sela-sela KTT ASEAN, Presiden Yudhoyono akan bertemu dengan Perdana Menteri China Wen Jia Bao. Presiden juga akan menghadiri sesi pleno dan pertemuan dengan ASEAN Business Advisory Council (ABAC), dan ASEAN Plus Three Commemorative Summit. "Sementara ini belum ada MoU atau dokumen yang akan ditandatangani terkait kerjasama dengan negara lain," ujarnya.

Pada Selasa, 20 November 2012, Presiden RI dijadwalkan menghadiri ASEAN Global Dialogue yang akan dihadiri antara lain oleh Presiden ADB Haruhiko Kuroda, Managing Director IMF Christine Lagarde, Managing Director World Bank Caroline Anstey, Sekjen UNCTAD Supachai Panitchpakdi, dan Dirjen WTO Pascal Lamy. Presiden RI kemudian akan menghadiri rangkaian acara KTT Asia Timur (East Asia Summit).

Selanjutnya, pada 21 November 2012, Presiden Yudhoyono akan melanjutkan rangkaian perjalanan dengan kunjungan kerja ke Islamabad, Pakistan untuk menghadiri KTT D8 (Developement 8). Negara-negara anggota D8 meliputi Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. "Di sana akan membahas lima isu prioritas, yaitu perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, kerja sama industri dan UKM, transportasi, serta energi dan mineral," kata dia.

Juga akan ada pertemuan bilateral dengan Presiden Pakistan Azif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Raja Pervaiz Ashraf. "Pertemuan diharapkan mendorong kerja sama, di antaranya untuk ketahanan pangan. Tetapi sampai sejauh ini juga belum ada MoU yang tampaknya akan ditandatangani," ujar Faizasyah.

ARYANI KRISTANTI

Terpopuler:
Suami Ola Ditembak Mati di Depan Henri Yoso 
Penangkapan Ola dan Suaminya Bak Film Hollywood 
Di SD, Tak Ada lagi Pelajaran IPA-IPS
Jurnalis Korban Tentara di Riau, Dipukuli Lagi 
SBY Lantik 6 Duta Besar Luar Biasa
Deddy Mizwar Pasrah kepada Eep Saefulloh Fatah  

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Kaji Laporan Dipo Alam

Jum''at, 16 November 2012 | 07:19 WIB

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menindaklanjuti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Untuk itu, Komisi terlebih dulu menelaah laporan Dipo ihwal dugaan kongkalikong anggaran antara pegawai kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan telaah tersebut akan menentukan bisa-tidaknya aduan Dipo menjadi bahan penyelidikan adanya kasus korupsi. "Melalui telaah, barulah kami bisa menilainya," kata Abraham Kamis, 16 November 2012.

Dua hari yang lalu Dipo datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, melaporkan adanya pegawai di tiga kementerian yang diduga terlibat kongkalikong anggaran dengan anggota DPR. Laporan itu merupakan tindak lanjut pernyataan dia kepada publik pada Senin, 12 November lalu. Saat itu Dipo menyatakan ada ketua fraksi di parlemen yang "hobi" menggelembungkan anggaran. Dia menolak menyebutkan namanya. Namun Dipo mengklaim memiliki data hingga grafis, sebagai bukti aduan dari pegawai di lingkup internal kementerian tersebut.

Saat dihubungi kemarin, Dipo menyatakan baru satu fraksi yang ia laporkan ke KPK. Dia enggan membeberkan fraksi yang dimaksud. Dipo malah menyatakan masih terbuka peluang untuk melaporkan fraksi lainnya. "Itu nanti tergantung perkembangan di KPK."

Dia berkukuh menolak menyebutkan nama kementerian. Dia hanya mengatakan inspektur jenderal di kementerian itu sudah merekomendasikan adanya sanksi disiplin berat berupa pemberhentian. Namun, kata Dipo, karena menteri tersebut berasal dari partai, rekomendasi itu tidak dijalankan.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri menolak berkomentar ihwal laporan Dipo ke KPK. Tapi dia mengatakan bahwa penggelembungan anggaran merupakan awal dari serangkaian penyimpangan di suatu instansi. Tujuan penggelembungan adalah untuk menyisihkan sebagian anggaran. "Yang pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan di luar dinas atau negara," ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, ada berbagai cara menyisihkan anggaran. Misalnya kegiatan yang sebagian atau seluruhnya fiktif, mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas fiktif, hingga honor fiktif.

Indonesia Corruption Watch mendesak KPK bergerak cepat menindaklanjuti laporan Dipo. Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan langkah cepat berguna untuk mendeteksi mereka yang diduga terlibat. "Praktek kongkalikong tak bisa dilakukan sendiri. Itu pekerjaan kolektif," kata Ade.

Menurut dia, modus yang paling sering digunakan adalah mengerahkan peran banyak pejabat. Para pemegang peran beraksi ketika anggaran masih dalam proses perencanaan.

TRI SUHARMAN | ARYANI KRISTANTI | MARTHA THERTINA | MUHAMAD RIZKI | SUKMA

Baca juga:
Lika-liku Upeti DPR

10.30 | 0 komentar | Read More

Malam 1 Suro, Keluarga Keraton Surakarta Ribut

Sinuhun Pakubuwono XIII, dikerubuti oleh dua kerabat keraton yang bertikai, sebelum penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka proses rekonsiliasi Keraton Surakarta yang akan dilaksanakan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 4 Juni 2012. Rekonsiliasi tersebut menetapkan Sinuhun Pakubuwono XIII sebagai Raja dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Patih, setelah terjadinya konflik dualisme di dalam kraton Surakarta Hadiningrat selama 8 tahun. TEMPO/Imam Sukamto

Kamis, 15 November 2012 | 08:44 WIB

TEMPO.CO, Surakarta - Malam 1 Suro merupakan momen penting bagi masyarakat Jawa. Malam Tahun Baru Jawa itu biasanya diperingati dengan kirab benda-benda pusaka keraton dan kerbau bule.

Sementara di luar keraton ribuan warga memadati jalan yang menjadi tempat kirab, suasana di dalam keraton memanas karena konflik internal.

Beredar kabar dari dalam keraton bahwa Paku Buwana XIII tidak akan hadir dalam acara kirab pusaka yang berlangsung pada Kamis dinihari, 15 November 2012. Sebab, dia terlibat pertengkaran dengan saudara kandungnya, beberapa jam sebelum kirab berlangsung.

Ternyata, Paku Buwana XIII tetap hadir dalam kegiatan itu, kendati dia keluar dari kediamannya tepat saat rombongan kirab hendak berangkat. Ia juga tidak mengantar rombongan kirab hingga depan pintu istana, seperti yang biasanya dilakukan.

Salah seorang kerabat keraton, GPH Suryo Wicaksono, mengatakan, Paku Buwana XIII sempat bertengkar dengan adiknya, GKR Wandansari. Menurut Suryo, Paku Buwana XIII meminta supaya pelaksanaan kirab ditunda.

Alasannya, hingga saat ini, rekonsiliasi atas konflik internal dalam Keraton Surakarta belum selesai. "Paku Buwana XIII meminta kirab diselenggarakan jika suasana keraton sudah kondusif," katanya.

Hanya, adik-adiknya berkeras kirab harus terus berjalan. Pertengkaran ini membuat Paku Buwana XIII memilih pergi dari keraton. Tindakan itu menimbulkan spekulasi bahwa Paku Buwana XIII tidak akan hadir dalam kegiatan ritual budaya tersebut.

Suami dari GKR Wandansari, KP Eddy Wirabhumi, membantah percekcokan di dalam keraton. "Hanya perbedaan pendapat biasa," katanya. Dia membenarkan selisih paham itu terkait dengan penyelenggaraan kirab.

Konflik antara PB XIII dan adik-adiknya meruncing sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah saudara kandungnya tidak setuju rekonsiliasi antara Paku Buwana XIII dan Panembahan Agung Tedjowulan, yang pernah mengkaim dirinya sebagai raja.

AHMAD RAFIQ

Berita terpopuler lainnya:
Mahfud Tantang Sudi Silalahi
Ola Pernah Minta Bantuan Ayin
Wanita di Tengah Skandal Seks Direktur CIA
Ola Sesumbar Hanya Jalani Vonis 15 Tahun
Wanita Pengungkap Skandal Seks Bos CIA Doyan Pesta
Skandal Seks Bos CIA, Email Allen Bertabur Kata Mesra
Apa Kata Jokowi Soal Video Rapat Ahok di YouTube?

10.30 | 0 komentar | Read More

Ada 'Delman', 'Rantang', 'Herder', dan 'Nengtet' di Pilkada Jabar

Kamis, 15 November 2012 | 09:11 WIB

TEMPO.CO, Bandung - Menyingkat nama biar terdengar unik dan mudah diingat orang marak dilakukan tim kampanye politik buat calon yang mereka jagokan. Gimik itu hingga kini biasa dilakukan dari kontestasi politik setingkat pemilihan presiden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, hingga pemilihan setingkat kepala desa.

Pada masa pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2008 lalu, misalnya, pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf disingkat menjadi ''Hade'', yang juga merupakan kata dalam bahasa Sunda yang berarti bagus atau baik. Lalu, bagaimana dengan nama-nama unik para pasangan calon pada masa Pilkada Jawa Barat 2013 sekarang?

Tim kampanye kelima pasangan calon sejauh ini memang belum lagi merilis resmi nama asik jago masing-masing. Namun, bukan berarti singkatan nama pasangan-pasangan tersebut belum beredar sama sekali di media sosial. Setidaknya ada empat "nama" berkonotasi lucu hasil penyingkatan empat pasangan calon yang diusung partai politik.

Inilah "nama-nama" baru itu. Pasangan Irianto M.S. Syaifudin-Tatang Farhanuhakim disingkat ''Rantang''. Dede Yusuf-Lex Laksamana menjadi ''Delman''. Ahmad Heryawan-Dedy Mizwar disingkat jadi ''Herder''. Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki jadi ''Nengtet'', kata bahasa Sunda yang berarti nongol sedikit.

Empat kata itu lalu dirangkai menjadi ''Bawa-bawa Rantang naik Delman dikejar Herder pantatnya Nengtet''. Ada-ada saja memang. Nah, tapi siapa kreator dan pengedarnya? Mungkin bukan orang resmi para calon. Untuk gampangnya, ya sebut saja ''pelaku iseng''.

Ketua Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat Tate Qomarudin mengaku mafhum nama para pasangan calon, termasuk jagoan PKS, Heryawan-Deddy Mizwar, diisengi serupa itu. "Yah, di zaman yang terbuka dan demokratis sekarang, orang memang bisa-bisa aja ngomong apa pun," ujar dia saat ditemui Tempo di kantornya di Bandung, Rabu, 14 November 2012.

Namun Tate memastikan partainya tak memakai kata ''Herder''. Tidak pula ''Hade'' ataupun ''Hade jilid II''. "Sekarang call name-nya: ''Aher-Deddy Mizwar''. Panjang saja, enggak pakai lagi singkatan-singkatan," katanya.

Bagaimana dengan pasangan lain, termasuk pasangan calon independen Inspektur Jenderal polisi Dikdik Mulyana A.N.-Cecep Nana S.T.? Tunggu saja tanggal main resminya.

ERICK P. HARDI

Berita Lain:
Mahfud Tantang Sudi Silalahi
Ola Pernah Minta Bantuan Ayin
Wanita di Tengah Skandal Seks Direktur CIA
Ola Sesumbar Hanya Jalani Vonis 15 Tahun
Wanita Pengungkap Skandal Seks Bos CIA Doyan Pesta
Skandal Seks Bos CIA, Email Allen Bertabur Kata Mesra

10.30 | 0 komentar | Read More

Ical Mau Ngeband di Ancol

Ketua Umum Partai Golkar berpidato dalam Acara Deklarasi Calon Presiden dari partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Rabu, 14 November 2012 | 07:33 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Aburizal Bakrie ikut meramaikan acara ulang tahun ke-70 tahun Kelompok Usaha Bakrie. Aburizal atau Ical rencananya akan ngeband di panggung Mata Elang Internastional Stadium (MEIS) Ancol, Jakarta, pada Sabtu, 24 November 2012 nanti.

"Di sana Pak Ical akan bermain musik, tapi belum tau dia pegang alat musik apa dan dengan siapa mainnya," kata Bobby Gafur Umar, Ketua Panitia Dirgahayu Kelompok Usaha Bakrie Ke-70 di Kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 13 November 2012.

Ide tersebut muncul dari salah satu teman Ical yang mengatakan mertua aktris Nia Ramadhani ini memang hobi bermain musik sejak lama. Bahkan, Ical sempat memiliki sebuah grup band saat masih duduk di bangku SMA.

"Akhirnya kami membuat kejutan dengan mendatangkan pemusik-pemusik ke Pak Ical. Tiba-tiba dia duduk dan main alat musik. Terus terang kami kaget," kata Gofur. Menurut dia, sudah sekitar 40 tahun Ical tak bermain musik.

Selain Ical, sederet artis Tanah Air juga ikut meramaikan acara bertajuk "Sejuta Karya Anak Negeri" itu. Mereka adalah Titi DJ, Vina Panduwinata, Vidi Aldiano, Ebiet G. Ade, Kotak, Lea Simanjuntak, Kotak, Judika, dan lainnya.

YAZIR FAROUK

Berita terpopuler lainnya:
Inul Daratista: Saya Bisa Jadi Cawapres Om Haji 
Rhoma Dinilai Tak Layak Jadi Presiden
PKS: Jangan Remehkan Rhoma Irama  
Pengacara Ola, Farhat Abbas:Saya Pantas Dapat MURI
Dahlan Iskan Kaget BP Migas Dibubarkan

10.30 | 0 komentar | Read More

23.000 Polisi Amankan Pilkada Jawa Barat

Rabu, 14 November 2012 | 08:04 WIB

TEMPO.CO, Cianjur - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengerahkan 23 ribu personel untuk mengamankan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013.

"Pengamanan dimulai sejak tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dimulai hingga saat pelantikan nanti," kata Kapolda Jawa Barat, Brigadir Jenderal Tubagus Anis Angkawidjaja, di Cianjur, Selasa, 13 November 2012. Adapun masa kampenye dimulai pada 7-20 Februari 2013.

Selain mengamankan proses pilkada, polisi juga memberikan pengamanan khusus untuk para calon gubernur dan wakil gubernur setelah mereka mendapatkan nomor urut. Ada lima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan mengikuti Pilkada Jawa Barat. Mereka adalah Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib; Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki: Dede Yusuf-Lex Laksamana; Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar; dan Irianto MS Syafiuddin-Tatang Farhanul Hakim.

Angkawidjaja menjelaskan sebagian personel yang bertugas mengamankan Pilkada Jawa Barat ini ada yang berasal dari bantuan Polda Metro Jaya. Personel bantuan dari Polda Metro Jaya itu khusus mengamankan tiga wilayah di sekitar Jakarta, yakni Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Mengenai anggaran pengamanan, Angkawidjaja mengatakan Polda Jabar mendapat alokasi sekitar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut termasuk yang harus didistribusikan ke setiap polres di kota dan kabupaten.

DEDEN ABDUL AZIZ

Berita terpopuler lainnya:
Ahok Geregetan Dengar TKI Diperkosa di Malaysia
Anjing dan Kucing Jadi Pembunuh Manusia?
Skandal Seks Bos CIA Berbuntut Panjang
Georg Witschel: Deklarasi Jakarta Jadi Panduan
Apa Yang Beda di Lagu Baru Agnes Monica?

10.30 | 0 komentar | Read More

PPP Jagokan Rhoma Jadi Capres, PKS 'Cuek'

Pedangdut Rhoma Irama (tengah) dikawal pendukungnya ketika memenuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/8). Pemanggilan tersebut terkait pernyataan Rhoma yang berbau SARA terhadap pasangan Cagub/Cawagub, Joko Widodo-Basuki Tjahaja ketika berceramah di Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. TEMPO/Tony Hartawan

Selasa, 13 November 2012 | 09:44 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bakal menggandeng pendangdut Rhoma Irama sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Bagaimana dengan partai Islam lain, semisal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

"PKS punya banyak stok yang layak diajukan untuk calon presiden dan calon wakil presiden," kata anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Indra, Senin, 12 November 2012.

PKS, kata dia, menyatakan tidak terpengaruh dengan wacana penyanyi dangdut legendaris, Rhoma Irama, yang masuk bursa calon presiden 2014. Ia menyatakan PKS hendak mencalonkan kader internal.

Indra menyebut Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, sebagai calon yang layak untuk menjadi presiden. "Keputusannya akan dilaksanakan oleh Majelis Syuro PKS," kata dia. Hanya saja, kata Indra, pencalonan ini bergantung pada perolehan suara PKS dalam pemilu legislatif nanti.

Indra menyambut baik wacana pencalonan raja dangdut itu untuk maju sebagai capres. "Bagaimana pun juga, saya mendorong munculnya figur-figur baru untuk rakyat agar punya pilihan yang bervariasi. Jangan itu-itu saja," katanya.

Disebut sebagai calon presiden, Rhoma Irama membuka diri. Ia mengaku prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. "Ada panggilan itu dalam diri saya," ujar Rhoma.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terpopuler lainnya:
Alasan PPP Mau Calonkan Rhoma Irama Jadi Presiden 
Soedirman Penganut Kejawen Sumarah  
Cerita Soedirman Palsu di Atas Tandu 
Begini Asal-usul Keluarga Jenderal Soedirman
Di Sekolah, Jenderal Soedirman Dijuluki Kaji
Teka-teki Rambut Putih Obama

10.30 | 0 komentar | Read More

Dua Lagu Daerah Banyuwangi Dinilai Porno

Selasa, 13 November 2012 | 09:55 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Banyuwangi - Dua lagu daerah asal Banyuwangi dinilai porno. Karena itu, dua lagu itu dilarang diputar di semua radio dan televisi di kabupaten paling timur Provinsi Jawa Timur ini. Judul dua lagu itu adalah Duren Pecah Tengah dan Roti Kempit. 

Penyanyi kedua lagu itu adalah Wawan Prima, seorang penyanyi lokal yang dikenal dengan lagu-lagu daerahnya di Banyuwangi. Kedua lagu itu masuk dalam album Duren Pecah Tengah yang diproduksi Khatulistiwa Record. 

Lirik kedua lagu itu dinilai mengasosiasikan hubungan seksual. "Ada soal kelamin dan persetubuhan," kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Timur, Muhammad Dawud.   

IKA NINGTYAS

Berita Terpopuler:
Soedirman Penganut Kejawen Sumarah  
Cerita Soedirman Palsu di Atas Tandu 
Begini Asal-usul Keluarga Jenderal Soedirman
Alasan PPP Mau Calonkan Rhoma Irama Jadi Presiden 
Di Sekolah, Jenderal Soedirman Dijuluki Kaji

10.30 | 0 komentar | Read More

Soedirman, Bintang Lapangan Sepak Bola

Senin, 12 November 2012 | 09:59 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Senin Pon, 18 Maulud 1846 dalam almanak Jawa atau 24 Januari 1916. Seorang bayi lahir di Dukuh Rembang, Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Purbalingga. Ia lahir dari rahim Siyem, wanita asal Purwokerto, istri Karsid Kartoworidji, seorang pekerja pabrik gula.

Seperti ditulis Majalah Tempo Senin 12 November 2012, bayi laki-laki itu diberi nama Soedirman. Nama itu diberikan ayah angkatnya, Raden Tjokrosoenarjo, asisten wedana di Rembang, Purbalingga. Sejak lahir, ia memang langsung diurus dan tinggal di rumah pasangan Tjokrosoenarjo dan Toeridowati.

Soedirman memasuki masa sekolah pada 1923. Kala itu, berkat status Raden Tjokrosoenarjo yang bekas pejabat, Soedirman kecil bisa memperoleh pendidikan formal di Hollandsch-Inlandsche School (HIS, setingkat sekolah dasar) pada usia tujuh tahun.

Di sekolah inilah bintang Soedirman mulai bersinar terang. Salah satunya lewat olahraga kegemarannya: sepak bola. Menurut Teguh, saking piawainya memainkan si kulit bundar, Soedirman, yang biasa berposisi sebagai penyerang dijuluki si bintang lapangan.

Pria 62 tahun itu mengatakan ayahnya juga menguasai betul aturan dan tata cara permainan bola sepak. Lantaran dikenal sebagai sosok yang jujur, Soedirman kemudian kerap didaulat menjadi wasit. "Kebiasaan sepak bola ini terbawa terus sampai Bapak remaja menuju dewasa," kata Teguh.

TIM TEMPO

Baca juga:
Soedirman Penganut Kejawen Sumarah
Soedirman, Sang Jenderal Klenik
Cerita Kesaktian Soedirman
Soedirman dan Keris Penolak Mortir
Soedirman, Kisah Asmara di Wiworo Tomo
Soedirman, Kisah Seorang Perokok Berat
Soedirman, Bapak Tentara dari Banyumas

10.31 | 0 komentar | Read More

Sekolah Diminta Tarik LKS Bahasa Jawa Bermasalah

Senin, 12 November 2012 | 10:07 WIB

TEMPO.CO, Kudus- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kudus menyatakan tidak memiliki kewenangan menarik buku lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Jawa yang dinilai bermasalah. "Penarikan itu bukan wewenang kami. Sesuai dengan kurikulum, sekolah memiliki kewenangan memilah langsung buku LKS/ buku ajar mereka," kata Sujatmiko, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kudus, Ahad 11 November 2012.

Menurut dia, dengan diterapkannya kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekolah diberi wewenang menyeleksi sendiri lembar kerja siswa ataupun buku ajar yang akan dipakai sebelum diberikan kepada siswa. 

Buku pelajaran Bahasa Jawa itu merupakan lembar kerja siswa kelas III sekolah dasar. Di dalam buku tersebut terkandung materi yang tidak layak diajarkan. Di buku itu terdapat kata-kata yang tidak pantas menjadi materi pelajaran.

Materi tidak layak itu di antaranya terdapat dalam halaman 4 dan 5. Dalam percakapan berjudul "Resepe Simbah" digambarkan seorang pemuda menanyakan resep awet muda kepada seorang kakek. Sang kakek lalu menjawab, "Nyimeng (nyabu) dan ngombe rong gendhul (mabuk)". 

"Kata-kata dalam buku itu sangat tidak pantas bagi anak sekolah. Ini, kan, kebiasaan buruk. Semestinya tidak dituangkan dalam buku," kata Rusmadi, Kepala SDN 1 Barongan, Kudus. Menurut dia, buku itu sudah ditarik dari siswa didiknya. 

Sujatmiko mengatakan dialog dalam LKS itu tidak mendidik. "Itu sangat menyesatkan. Kami meminta agar sekolah tidak menggunakan LKS tersebut karena akan merusak generasi," kata dia, yang mengaku belum menerima laporan ihwal sekolah mana saja yang memakai buku itu.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus meminta Dinas Pendidikan mengambil tindakan. "Dinas agar mengeluarkan kebijakan, agar buku ajar atau LKS yang digunakan sesuai dengan standar sehingga buku yang tidak sesuai dapat diminimalisasi," ujar Sutedjo, Ketua Komisi D DPRD Kudus. 

BANDELAN AMARUDIN

10.30 | 0 komentar | Read More

Mahfud: Presiden SBY Mendapat Masukan Sesat

Minggu, 11 November 2012 | 08:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi M. Mahfud Md. merasa kasihan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyebut Presiden mendapat masukan sesat sehingga memberikan grasi kepada orang yang tak tepat. "Presiden banyak mendapat masukan yang sesat, yang hanya ingin menyenangkan Presiden," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta tadi malam. "Banyak orang cari muka, sehingga dunia hukum kita jadi kacau-balau."

Komentar keras Mahfud ihwal kalangan Istana itu terkait dengan pemberian grasi bagi Meirika Franola alias Ola. Jumat lalu, ia juga menuding adanya mafia hukum yang mampu meyakinkan pihak Istana terkait dengan pemberian grasi tersebut. "Seakan-akan grasi itu sudah tepat." Padahal, menurut Mahfud, Mahkamah Agung telah memberi pendapat kepada Presiden agar Ola tidak diberi grasi karena dia bukan kurir.

Ola adalah terpidana mati kasus penyelundupan kokain dan heroin di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari 2000. Dia lalu mendapat grasi. Vonisnya dikurangi menjadi seumur hidup. Tapi, setelah mendapat grasi, Ola, yang masih mendekam di penjara Tangerang, diduga terlibat lagi, bahkan disebut sebagai otak peredaran narkotik. Hal ini terungkap setelah Badan Narkotika Nasional menangkap NA, 40 tahun, pada 4 Oktober lalu di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. NA kedapatan membawa sabu 775 gram. Hasil penyelidikan Badan Narkotika, NA mengaku sebagai kurir Ola.

Tudingan tersebut kontan membuat kalangan Istana gerah. "Tak perlu mencari popularitas dengan cara seperti itu. Bikin hubungan Istana dan MK tak harmonis," ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Jakarta, kemarin. Dia meminta Mahfud tak sembarangan mengumbar pernyataan di depan publik. Dia menyarankan, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, Mahfud sebaiknya bicara langsung ke Istana.

Bukan hanya Sudi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga menyesalkan pernyataan Mahfud. Menggunakan bahasa Sunda, Dipo berujar, "Ceuk orang Sunda, teh, eta mah bobodoran si Kabayan. Mahfud sanes fatwa Ketua MK (Kata orang Sunda, omongan Mahfud bukanlah fatwa. Itu hanya lawakan seperti Kabayan)."

Dipo menegaskan, pihak Istana telah menjelaskan bahwa grasi tidak diberikan sembarangan karena sudah melalui tahapan analisis lembaga hukum. Dia meminta Mahfud fokus saja pada pekerjaannya di Mahkamah Konstitusi. "Omongan itu genit sekali dan mencari perhatian," kata Dipo.

Mahfud sendiri menanggapi enteng respons Istana. Dia pun tak berkeberatan jika ucapannya berdampak hubungan Istana dengan lembaganya tak harmonis. "Tidak masalah," katanya saat dimintai konfirmasi kemarin. Ihwal permintaan agar tak lagi mencampuri Istana, Mahfud lagi-lagi menanggapi dengan santai. "Itu menunjukkan mereka pembantu Presiden yang baik."

ARYANI KRISTANTI | ANTARA | SUKMA

Berita lain:
10 Kelompok ''Pengganggu'' BUMN Versi Said Didu
Siapa Paula Broadwell, Pasangan Selingkuh Bos CIA?
Dahlan Diminta Buka-bukaan Soal Bisnisnya
Baju Kotak Rieke-Teten Hibah dari Jokowi
''Orang Kaya Bisa Punya Kartu Jakarta Sehat, Asal...''

10.30 | 0 komentar | Read More

Kisah Eep Comblangi Deddy Mizwar dengan Heryawan

Minggu, 11 November 2012 | 10:16 WIB

TEMPO.CO, Bandung - Aktor Deddy Mizwar sempat mutung menghadapi pinangan calon Gubernur Jawa Barat inkumben, Ahmad Heryawan, yang disampaikan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah. "(Pinangan) bahkan nyaris batal ketika suatu malam Deddy bilang, 'Selesai urusan kita, jangan lagi bicara Jawa Barat'," tutur Eep di Bandung, Sabtu, 10 November 2012.

Eep pun terperangah, namun segera tahu penyebabnya. "Ternyata waktu siangnya ada oknum nawarin duit ke Kang Deddy Mizwar untuk jadi cagub (calon gubernur)," kata Eep saat didaulat mengisahkan penjodohan Heryawan dengan Deddy di acara deklarasi salah satu pasangan calon di Pilkada Jawa Barat 2013 itu.

Pentolan tim sukses pasangan Heryawan-Deddy Mizwar ini menilai, saat itu, Deddy tersinggung. Jenderal Nagabonar asal Kota Bogor itu, kata dia, paling tak suka perdagangan sikap dan jabatan politik. Apalagi Deddy juga bukan seniman yang bermasalah dengan uang dan popularitas.

"Bang Deddy bukan artis rindu order yang masa depannya mulai gelap. Bukan pula orang yang tak produktif di dunia film. Gaji dan penghasilannya sebagai seniman lebih besar dari gaji gubernur ditambah wakil gubernur," katanya. "Bagi Deddy, politik adalah soal pengabdian."

Namun akhirnya Eep bersyukur upayanya menjadi mak comblang Heryawan-Deddy tak sia-sia. Deddy akhirnya menerima pinangan untuk menjadi calon wakil gubernur pasangan Aher, panggilan akrab Heryawan. Hal ini, kata dia, tak lepas dari penilaian Deddy sendiri yang mengagumi Heryawan sebagai seorang gubernur yang bersih dan berprestasi di Indonesia.

"Kesimpulan Bang Deddy, Aher orang baik. Dosa besar kalau tak didukung. Dan akhirnya pasangan Aher-Deddy diresmikan, dan inilah pasangan calon dengan paduan sipil dan "militer", Gubernur Aher dan Jenderal Nagabonar," kata Eep sumringah.

Setelah diresmikan, kemarin petang, pasangan politikus sipil dan "militer" ini langsung mendaftarkan pencalonan mereka sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2013 ke KPU Jawa Barat. Pasangan ini mendaftar dengan diusung empat partai politik besar, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang.

ERICK P. HARDI

Berita lain:
10 Kelompok ''Pengganggu'' BUMN Versi Said Didu
Dahlan Diminta Buka-bukaan Soal Bisnisnya
Baju Kotak Rieke-Teten Hibah dari Jokowi
''Orang Kaya Bisa Punya Kartu Jakarta Sehat, Asal...''
Petraeus Kenal "Simpanan"-nya Sejak 6 Tahun Lalu

10.30 | 0 komentar | Read More

Laporkan Pemeras BUMN ke KPK, Dahlan Pikir-pikir

Sabtu, 10 November 2012 | 08:57 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan mengatakan  akan mempertimbangkan desakan terhadap dirinya untuk melaporkan Anggota DPR yang diduga memeras BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya pikir dulu (untuk melapor ke KPK). Saya lihat dulu perkembangannya," kata Dahlan seusai memberikan ceramah dalam pelantikan DPD Taruna Merah Putih Jawa Timur, Jumat 9 November 2012.

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, meminta Dahlan tidak hanya menyampaikan surat ke Badan Kehormatan tapi langsung melaporkannya ke KPK. Ia berharap Dahlan memiliki bukti-bukti dan saksi yang mendukung tuduhannya ke sejumlah anggota DPR itu.

"Kalau pak Dahlan serius memberantas korupsi langsung saja laporkan ke KPK. Jangan tanggung-tanggung. Menurut saya membiarkan sesuatu yang tidak benar juga tidak boleh," kata Maruara.

Saat ini, Dahlan masih menunggu keseriusan Badan Kehormatan DPR untuk mengusut nama-nama yang disampaikannya pada Senin lalu. Ia juga tak mempermasalahkan jika dianggap tidak serius karena tak melaporkan kasus ''sapi perah'' ini ke KPK.

Soal tudingan pencitraan yang ditujukan kepadanya lantaran membongkar soal dugaan pemerasan sejumlah oknum anggota dewan kepada BUMN, Dahlan mengatakan tidak ada masalah. "Ya enggak apa-apa, itu dianggap saja kok," kata dia.

Menurut dia, bola sekarang ada di tangan Badan Kehormatan DPR. Dahlan menganggap dari nama-nama dan bukti yang disampaikannya ke lembaga kerhomatan dewan itu sudah cukup untuk Badan Kehormatan dalam mengambil tindakan.

Dahlan menambahkan, kalau Badan Kehormatan mau membuka informasi yang diberikannya ke publik, maka nama-nama itu tinggal dibacakan saja. "Terserah mereka mau buka atau tidak. Kalau mereka menyerahkan ke saya, ya saya buka," katanya.

Dikonfirmasi mengenai nama-nama yang beredar di media, Dahlan memilih tutup mulut. "Aku enggak mau komentar soal nama-nama," ujarnya. Informasi yang beredar menyebutkan ada lima inisial yang disebut Dahlan dalam suratnya ke BK DPR. Mereka adalah adalah AQ, LM, ATP, MIEQ dan IGARW.

AGUS SUPRIYANTO

Berita terpopuler lainnya:
Inikah Lima Nama yang Disebut Dahlan Iskan?  
Kewalahan, Jokowi Benturkan Kepalanya ke Pintu
Saingi Rieke-Teten, Golkar Siap Gandeng PPP
Banjir Rendam Rumah Ketua DPR Marzuki Alie 
Tas Agnes Monica Tak Dirusak di Bandara Soekarno-Hatta

10.30 | 0 komentar | Read More