Penculikan Bayi, YLKI: Akibat Rumah Sakit Cuek

Petugas mengawal Toni(depan kanan) menuju ruang rawat ibu dan bayi Alamanda kelas III, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat (26/3). Bayi perempuan dari Toni dan Lasmaria diculik wanita tak dikenal pada Selasa malam lalu. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, buruk gara-gara kasus penculikan bayi yang terjadi di area rumah sakit. "Ini menunjukkan manajemen rumah sakit tidak care dengan pasiennya," katanya saat dihubungi, Ahad, 30 Maret 2014. (Baca: Akhirnya Polisi Temukan Bayi dan Penculiknya)

Tulus mengatakan buruknya manajemen terlihat dari kendurnya pengamanan sehingga penculik bisa masuk ke dalam ruang perawatan. Meskipun demikian, Tulus mengatakan maklum jika rumah sakit 'kecolongan' jika penculik menyamar sebagai keluarga pasien. "Konyol jika rumah sakit tidak tahu orang asing yang menyamar menjadi dokter," katanya. (Baca juga: Penculik Bayi di Bandung Menyamar sebagai Dokter)

Dia mengatakan dengan modus penyamaran penculik menjadi dokter menjadi tanda perawat tidak mengenali patner kerjanya. "Mana bisa perawat tidak paham dokternya. Ini berarti mereka tidak peduli sesama pasien dan sesama kolega mereka," katanya.

Tulus mengatakan, sebagai rumah sakit besar milik pemerintah, manajemen RS Hasan Sadikin seharusnya mampu mencegah kasus penculikan bayi. Menurut dia, pihak rumah sakit dapat mengantisipasi peristiwa tersebut dengan membaca tren fenomena perdagangan bayi belakangan ini. "Setahun lalu di Rumah Sakit Bekasi, pernah ada kasus penculik menyamar perawat. Sekarang menyamar dokter, ini lebih konyol," katanya. (Baca: Penculik Bayi Terancam 15 Tahun Bui)

ALI HIDAYAT

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Dokter TNI AU

Berita terpopuler lainnya:
Dokter TNI AU yang Dianiaya Diajak Tutup Kasus?
Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP 
KPK Soroti Fasilitas Pesawat Dipakai Kampanye SBY

10.30 | 0 komentar | Read More

Keluarga Satinah Bersyukur Denda Dikurangi

Sulastri, adik ipar Satinah, memperlihatkan foto kakak iparnya di Ungaran, Jawa Tengah, (25/3). Satinah terancam eksekusi hukuman pancung, kecuali membayar diyat atau denda, akibat membunuh majikannya di Arab Saudi. SETIAWAN/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Semarang - Keluarga Satinah di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, bersyukur menyusul kabar perpanjangan tenggat pembayaran diyat atau denda untuk tenaga kerja Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi.

Selain memperpanjang waktu pembayaran, keluarga bekas majikan Satinah juga mau menurunkan besaran diyat dari Rp 21 miliar menjadi Rp 15 miliar. "Kami sangat bersyukur. Alhamdulillah. Akhirnya nyawa Satinah tetap berpeluang besar diselamatkan," kata kakak Satinah, Paeri, kepada Tempo di Semarang, Senin, 31 Maret 2014.

Paeri menyatakan masih menunggu hasil terakhir negosiasi yang dilakukan utusan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Hingga kini tim utusan pemerintah Indonesia yang melobi di Arab Saudi belum memberikan kabar kepastian hasil negosiasi, terutama dengan keluarga bekas majikan Satinah.

Sebelumnya, Kepala Badan Penempatan dan Perlindugan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur menyatakan ahli waris korban Satinah mengisyaratkan akan menerima permintaan pihak Indonesia untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran.

Semula batas masa pembayaran diyat Satinah berakhir pada 3 April. Namun, berdasarkan hasil pembicaraan tim dari Kedutaan Besar RI di Arab Saudi bersama pengacara, waktu pembayaran kemungkinan akan diperpanjang hingga dua tahun ke depan. Keputusan resmi tetap menunggu pengadilan. (Baca:Masa Pembayaran Diyat Satinah Bakal Diperpanjang)

Pada Ahad kemarin, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui keluarga para TKI yang terancam hukuman mati di negara lain. Ada beberapa anggota keluarga korban TKW asal Indonesia yang hadir dalam pertemuan yang digelar di Gumaya Tower Hotel, Semarang itu, di antaranya Satinah binti Jumadi (asal Ungaran, Jawa Tengah), Siti Zaenab binti Duhri Rupa (asal Bangkalan, Madura), Tuti Tursilawati binti Warzuki (asal Majalengka, Jawa Barat), dan Karni binti Medi Tarsim (asal Brebes, Jawa Tengah).

Paeri, yang mewakili keluarga Satinah, menyatakan hasil pertemuan itu adalah SBY sanggup untuk terus berupaya sekuat tenaga membebaskan para TKI yang terancam hukuman mati.

Satinah divonis qisas atau pancung oleh pengadilan Arab Saudi pada 13 September 2011. Dia dihukum atas pembunuhan dan pencurian barang milik majikannya, Nura al-Garib, pada 2007. Jika ingin dimaafkan, Satinah harus membayar diyat atau uang darah sebesar 7 juta riyal atau Rp 21 miliar hingga 3 April 2014.

ROFIUDDIN

Berita Terpopuler:
4 Perwira Pengeroyok Dokter TNI AU Jadi Tersangka
Dokter TNI AU yang Dianiaya Diajak Tutup Kasus?
Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP
KPK Soroti Fasilitas Pesawat Dipakai Kampanye SBY

10.30 | 0 komentar | Read More

Hasyim Muzadi Minta Ulama Dukung KPK

KH Hasyim Muzadi berada diruang tunggu di gedung KPK, Jakarta, (7/6). KH Hasyim Muzadi menyampaikan bahwa ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Eropa dan Amerika Latin yang akan berkunjung ke KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Situbondo - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, meminta para ulama Indonesia untuk mendukung pemberantasan korupsi. "Semangat pemberantasan korupsi harus ditumbuhkan kembali," kata Hasyim dalam Konferensi Internasional di Ponpres Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 29 Maret 2014.

Konferensi bertajuk "Konsolidasi Jaringan Ulama Internasional dalam Meneguhkan Kembali Nlai-Nilai Islam Moderat" itu dihadiri ulama dari lima negara Timur Tengah dan 200-an ulama pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Konferensi Internasional dalam rangka Perayaan 1 Abad Ponpes Salafiyah Syafiiyah ini akan diadakan pada 28-30 Maret 2014 di Ponpes Salafiyah Syafiiyah Situbondo Jawa Timur.

Hasyim menilai pemberantasan korupsi sangat berat sehingga tidak bisa dilakukan sendiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi akhir-akhir ini banyak pihak yang berupaya melemahkan KPK, semisal dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "KPK terbentur oleh kekuatan besar yang memiliki legalitas," kata Sekretaris Jenderal International Conference for Islamic Scholars (ICIS) ini. (Baca : Mahfud: Koruptor Hukum Mati Saja)

Seruan Hasyim tersebut khususnya ia serukan untuk ulama di Jawa Timur. Dia menyayangkan karena semangat pemberantasan korupsi di Jatim sangat lemah meski terkenal sebagai gudangnya ulama. "Jatim gudang ulama tapi karena melempem dan permisif, ya, susah untuk memberantas korupsi," ujar dia.

Selain menyerukan pemberantasan korupsi, Hasyim juga mengingatkan ulama supaya menghindari politik transaksional menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 itu. Ulama harus melihat sepak terjang dan memiliki alasan yang kuat untuk menentukan pilihan ke calon tertentu. "Jadi bukan karena ada sembako," kata dia.

IKA NINGTYAS

Terpopuler 
Akhirnya Polisi Temukan Bayi dan Penculiknya 
Penculik Bayi Bandung Sempat Mau Bunuh Diri
Ke Suami, Penculik Mengaku Baru Lahirkan Bayi

10.31 | 0 komentar | Read More

Nyepi, Tempat Hiburan di Bandung Tutup

Seorang perempuan Bali, dalam keadaan trance, menusuk perutnya dengan keris, saat upacara Melasti di tepi laut di Badung, Bali, (28/3). Upacara Melasti dilakukan menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1936. Agung Parameswara/Getty Images

TEMPO.CO , Bandung - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, melarang beroperasinya tempat hiburan malam pada Ahad dan Senin ini. Menurut Kepala Disbudpar Kota Bandung Herlan JS, penutupan tersebut dilakukan demi kenyamanan umat Hindu dalam berlangsungnya hari raya Nyepi pada Senin, 31 Maret 2014. 

Pelarangan operasi itu akan dilakukan mulai Ahad pukul 18.00 hingga Senin pukul 18.00. Jenis-jenis tempat hiburan yang dilarang pengoperasiannya, antara lain kelab malam, pub, panti pijat, panti mandi uap, diskotik, karaoke, dan lainnya. "Jika masih membandel, mereka (Pengusaha hiburan) akan dikenakan sanksi administrasi," ujar Herlan, saat dihubungi melalui telepon, Sabtu 29 Maret 2014. (Baca : Nyepi, Bandara Ngurah Rai Siaga untuk Hal Darurat)

Penutupan itu, kata dia, telah tertulis pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 7 tahun 2012, tentang larangan pengoperasian sejumlah tempat usaha wisata, selama hari raya keagamaan. Selain termpat hiburan, kata dia, hotel, restoran, dan rumah makan dengan fasilitas kelab, pub, karaoke, dan lainnya pun harus menghentikan kegiatan usahanya, sesuai waktu yang ditentukan.

"Surat imbauan tersebut sudah kami sebarkan sejak empat hari lalu, pada sekitar 200 lebih tempat usaha hiburan," katanya. Disbudpar, lanjut Herlan, bersama jajaran aparat keamanan, akan monitoring tempat hiburan pada Ahad dan Senin mendatang. "Jika ada yang masih membuka tempat hiburannya, saya akan minta bantuan Satpol PP untuk menyegel tempat tersebut."

PERSIANA GALIH

Terpopuler
Akhirnya Polisi Temukan Bayi dan Penculiknya 
Penculik Bayi Bandung Sempat Mau Bunuh Diri
Ke Suami, Penculik Mengaku Baru Lahirkan Bayi

10.31 | 0 komentar | Read More

KPK Cecar Anas 7 Jam Soal Kongres Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selama tujuh jam terkait proses Kongres Partai Demokrat pada 2010. Anas diperiksa hingga Jumat malam terlihat lemas saat keluar dari gedung KPK.

"Hari ini kelanjutan pemeriksaan yang intinya adalah pendalaman lebih lanjut tentang kongres," kata Anas di KPK, Jumat, 28 Maret 2014. (Baca: Disita KPK, Aset Anas Urbaningrum Bisa Dipakai  )

Anas Urbaningrum mengatakan pertanyaan-pertanyaannya seputar kongres, pra-kongres, dan proses kongresnya di Bandung. Namun sayang, menurut Anas, pertanyaan tersebut hanya fokus kepadanya. "Tapi memang terus terang yang didalami dari sisi Anas. Sisi dua kandidat yang lain tidak didalami," kata bekas politikus Demokrat itu.

Anas Urbaningrum ditahan pada Januari lalu di Rumah Tahanan KPK. Bekas Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi tersangka dalam tiga kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT Bio Farma Bandung, dan pengadaab alat laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga. Kini, Anas juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Diduga ada aliran dana Hambalang untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Sebelumnya, sejumlah saksi yang diperiksa juga mengakui Anas membagi-bagikan Blackberry serta menanggung seluruh akomodasi dan membayar tiket perjalanan untuk para ketua cabang Partai Demokrat yang mendukungnya sebagai Ketua Umum.

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler
Ternyata, Pemilih Ibu-ibu Tak Suka Rhoma Irama  
Kasus Satinah, Pemerintah Tak Sudi Jadi Komoditas
Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri  

10.31 | 0 komentar | Read More

70 Pembakar Kantor KPU Sumba Barat Daya Ditangkap

TEMPO.CO, Kupang - Kepolisian Resor Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menangkap 70-an orang yang diduga telah membakar kantor KPU Sumba Barat Daya dalam soal kisruh pemilihan kepala daerah. "Mereka sekarang sedang dimintai keterangan," kata Kapolda NTT Brigadir Jenderal I Ketut Untung Yoga Ana kepada Tempo, Jumat malam, 28 Maret 2014.

Pembakaran itu dipicu oleh kekesalan massa yang menunggu anggota KPU NTT untuk memberikan penjelasan dalam kaitan dengan penegasan pengusulan pelantikan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha, menurut dia. "Mereka kesal, karena anggota KPU NTT tidak penuhi panggilan DPRD setempat," katanya.

Setelah menunggu sejak pagi di kantor DPRD dan KPU NTT tak memenuhi undangan itu, ratusan massa lalu bergerak menuju KPU Sumba Barat Daya. Mereka merusak dan membakar kantor KPU. "Hal ini tak terduga juga, sehingga tidak bisa diantisipasi," katanya. (Baca: Membangkang, KPU Sumba Barat Daya Dibekukan)

Terkait dengan jenazah yang ditemukan saat aksi berlangsung, Kapolda mengatakan polisi masih menyelidikinya. "Apakah korban terkait dengan aksi itu atau tidak," tegasnya.

Sebelumnya, sengketa pilkada Sumba Barat Daya berawal saat tiga dari lima anggota KPU periode 2008-2013 menggelar pleno ulang rekapitulasi suara pada 26 September 2013. Padahal sebelumnya KPU telah menetapkan pasangan Markus-Ndara sebagai pemenang pilkada. Sesuai pleno rekapitulasi suara pertama, pasangan ini mengumpulkan 81.543 suara. Sedangkan pasangan Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto kalah karena hanya meraih 79.498 suara.

Adapun pleno ulang rekapitulasi suara tersebut malah menetapkan pasangan Kornelius-Daud yang sebelumya kalah, sebagai pemenang pilkada dengan meraih 80.344 suara sekaligus menggugurkan pasangan Markus-Dara karena hanya meraih 68.371 suara.

Kasus ini kemudian bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pasangan Markus-Dara sebagai pemenang.

YOHANES SEO

Berita Terpopuler
Ternyata, Pemilih Ibu-ibu Tak Suka Rhoma Irama  
Kasus Satinah, Pemerintah Tak Sudi Jadi Komoditas
Jokowi Jamin Koalisi Bukan untuk Kursi Menteri  

10.31 | 0 komentar | Read More

Ternyata, Pemilih Ibu-ibu Tak Suka Rhoma Irama

TEMPO.CO, Jakarta - Rhoma Irama ternyata menjadi calon presiden yang tidak disukai kalangan ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Charta Politika, hanya 1,8 persen para ibu yang memilih si raja dangdut sebagai presiden pada pemilihan mendatang. (baca:Survei: Capres Rhoma Irama Paling Tak Disukai)

Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, menempati posisi teratas sebagai calon yang paling disukai para ibu rumah tangga. Sebanyak 38,6 persen responden memilih Gubernur DKI Jakarta ini sebagai calon presiden mendatang.

Sedangkan calon presiden dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menempati posisi kedua dengan 13,1 persen sebagai calon yang bakal dipilih para ibu. Di posisi ketiga ditempati Prabowo Subianto calon presiden dari Partai Gerindra. Sebanyak 11,4 persen kalangan ibu rumah tangga memilih mantan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD ini. (baca:Alasan Pemilih Perempuan Tak Suka Rhoma Irama)

Sedangkan sebanyak 8,4 persen, memilih Wiranto, 4,7 persen menginginkan Jusuf Kalla, 2,7 persen menjatuhkan pilihan kepada Hatta Rajasa dan 2,4 persen memilih Dahlan Iskan.

Direktur Utama Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan hasil survei menunjukan Rhoma Irama menjadi figur calon presiden yang paling tak disukai oleh publik. "Ini imej mengenai calon presiden yang paling tak disukai," ujarnya menjelaskan hasil survei, Rabu, 26 Maret 2014. (baca:Rhoma Irama Tak Percaya Hasil Survei)

ANY

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Dokter TNI AU

Berita terpopuler lainnya:
Terdeteksi 122 Obyek, Puing MH370?
7 Media Ini Dituding Berpihak dan Tendensius
Abraham Samad Bingung, Bisakah KPK Periksa SBY?

10.31 | 0 komentar | Read More

Gus Ipul Acungi Jempol Putusan MK Soal Lapindo

TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, atau sering disebut Gus Ipul, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang korban lumpur Lapindo. Sebab, putusan itu mengandung semangat mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah, baik korban yang berada di peta area terdampak maupun di luar peta terdampak. 

Putusan Mahkamah, menurut Gus Ipul, memperjelas hal apa pun yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi sekaligus mempertegas bahwa yang belum terselesaikan harus segera dibayar. "Semangat yang bisa ditangkap dari putusan MK, bagaimana mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah," kata Gus Ipul, kepada Tempo, Kamis, 27 Maret 2014. (Baca: Soal Lapindo, Menkeu Masih Pelajari Putusan MK).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Lapindo Sidoarjo di area peta terdampak, Rabu, 26 Maret 2014. Menurut Mahkamah, Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan aturan itu, pemerintah hanya membayar ganti rugi untuk korban di luar peta area terdampak sementara yang di dalamnya diselesaikan perusahaan. Putusan ini ternyata membuat kesenjangan antara korban di luar dan di dalam. Korban di luar peta area terdampak lebih cepat mendapatkan ganti rugi, sedangkan yang di dalam peta terdampak sampai saat ini belum tuntas. Ketiga desa yang masuk dalam peta itu adalah Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan.

Permohonan uji materi terhadap aturan pembayaran korban lumpur Lapindo diajukan enam pemilik tanah dan bangunan yang berada di wilayah peta area terdampak. Hakim konstitusi akhirnya mengabulkan uji materi itu. Keenam pemohon adalah Siti Askabul Maimanah, Rini Arti, Sungkono, Dwi Cahyani, Tan Lanny Setyawati, dan Marcus Khonny Ranny. (Baca pula: Pemprov Jatim Kawal Pembayaran Ganti Rugi Lapindo).

Setelah putusan MK tersebut, menurut Syaifullah, sekarang ini tinggal menunggu skenario Menteri Keuangan. Jika mengacu pada putusan itu, Kementerian juga harus memperjelas melalui peraturan pemerintah tentang skala prioritas mana yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mana yang menjadi tugas pihak Lapindo untuk menuntaskan. (Baca: Ganti Rugi Tersendat, Menteri PU Panggil Lapindo). 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendorong agar putusan itu segera direalisasikan untuk kepentingan rakyat. Pembayaran ganti rugi juga dipastikan ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara bersama PT Minarak Lapindo Jaya. "Kami akan kawal sehingga pembayaran segera diselesaikan," kata Syaifullah. (Baca: Aburizal Bakrie Berkukuh Lapindo Tidak Bersalah).  

AGITA SUKMA LISTYANTI

Berita Terkait
Pemprov Jatim Kawal Pembayaran Ganti Rugi Lapindo
Negara Bisa Paksa Lapindo Bayar Rp 1,5 Triliun 
Lapindo Masih Menunggak Ganti Rugi Rp 850 Miliar

10.31 | 0 komentar | Read More

Asap Tipis Kembali Menyelimuti Padang

TEMPO.CO, Padang -Kabut asap tipis kembali menyelimuti beberapa daerah di Sumatera Barat, Kamis 27 Maret 2014. Akibat kembalinya terbakar lahan dan hutan di Riau. "Iya. Asapnya tipis," ujar Kepala Observasi dan Informasi BMKG Padang Budi Sudarmadji, Kamis pagi, 27 Maret 2014.

Budi mengatakan, jarak pandang di Bandara Internasional Minangkabau masih sekitar 5000 meter. Biasanya, jarak pandang di kawasan bandara 6000 meter. Sementara di Pekanbaru jarak pandang, 2000 hingga 4000 meter. "Kondisi masih normal. Kualitas udara sedang," ujarnya.

Kata Budi, dari satelit NOAA 18 terdeteksi 118 titik api di Sumatera. Titik api terbanyak ditemukan di Riau, sisanya di Aceh, Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Selatan.

Kepala Kepolisian Sektor Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman Iptu Jhon Herman mengatakan, kabut tipis kembali menyelimuti bandara. "Mulai lagi. Tapi gak tebal kok," ujarnya kepada Tempo.

Di Padang Panjang, kabut asap tipis juga menyelimuti daerah ini. Menyebabkan jarak pandang terbatas. "Pagi ini kembali berkabut," ujar salah seorang warga Padang Panjang.

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler:
Karier Perwira Pengeroyok Dokter Arief Tamat?
Terdeteksi 122 Obyek, Puing MH370?
Polisi Militer Tangani Pengeroyok Dokter Tentara  

10.31 | 0 komentar | Read More

Divonis, Perantara Suap Akil Ingin Dihukum Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan membacakan putusan untuk terdakwa kasus perantara suap eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Chairun Nisa. Melalui pengacaranya, kader Partai Golkar itu mengaku pasrah dan berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan.

"Kami serahkan sepenuhnya ke majelis, mudah-mudahan ringan putusannya," kata pengacara Chairun, Soesilo Aribowo, melalui pesan singkat, Kamis, 27 Maret 2014. Soesilo mengatakan saat ini Chairun dalam kondisi sehat sehingga siap mendengarkan putusan. (Baca: Kesaksian Palsu, Orang Dekat Akil Bisa Dipidanakan).   

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Chairun dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Ia dinilai terbukti bersalah memberi Rp 3 miliar kepada Akil selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mempengaruhi putusan Pemilukada Lebak. Jaksa juga menuntut Nisa membayar denda Rp 500 juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan.

Nisa disebut aktif mendekati Akil dan meminta Rp 3 miliar kepada calon Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan Komisaris PT Berkala Maju Bersama Cornelis Nalau Antun. Uang itu diminta Akil agar kemenangan Hambit dalam pemilukada Gunung Mas yang digugat pasangan calon kepala daerah lain tidak dikabulkan. Cornelis lalu membawakan Sin$ 294 ribu, US$ 22 ribu, dan Rp 766 ribu, atau sekitar Rp 3 miliar. (Baca: Pegawai BPD Mengaku Lupa Wajah Istri Penyuap Akil). 

Uang itu dibawa Cornelis dan Chairun ke rumah dinas Akil di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 2 Oktober 2014. Namun, saat akan menyerahkan mereka dicokok penyidik KPK. Dalam penangkapan itu, petugas KPK menyita uang Rp 75 juta. Uang itu merupakan pemberian Hambit untuk Nisa. (Baca juga: BPD Kalbar Akui Transfer Rp 3,8 M ke CV Istri Akil).  

LINDA TRIANITA
 

10.31 | 0 komentar | Read More

Satinah Mengaku Pasrah Jalani Hukuman Pancung

Puluhan aktivis Serikat Keluarga dan Mantan Buruh Migran melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta (19/3). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut Pemerintah bertanggung jawab membayar diyat 21 miliar untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita Satinah yang akan menghadapi eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Semarang - Kakak ipar Satinah, Lastri, mengatakan adik iparnya itu sudah pasrah ihwal nasibnya yang menanti hukuman pancung. "Semua saya serahkan kepada yang di Atas. Saya ikhlas di sini maupun bisa pulang. Kalau enggak bisa bertemu di dunia, ya, bertemu di akhirat," kata Lastri kepada Tempo di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 25 Maret 2014, menirukan ucapan Satinah.

Di dalam penjara, Lastri menegaskan, Satinah merasa sudah ikhlas atas garis hidupnya. Menurut Lastri, Satinah menjalani nasibnya dengan sabar dan sudah menebus kesalahannya di penjara. Satinah pun rajin salat dan mengaji hingga hafal 16 juz Al-Quran. Di dalam penjara, Satinah juga bekerja menjahit dan menyulam. (Baca: Di Pengadilan, Satinah Mengaku Bunuh Majikannya). 

Lastri menambahkan, saat tahu hendak dikunjungi, Satinah minta oleh-oleh ceriping pisang dan kacang bawang. "Meski sampai Arab ceripingnya remuk, Satinah tetap sangat suka," ujar Lastri. Selama ini keluarga bisa menjenguk Satinah dengan dibiayai pemerintah. Lastri berujar, biasanya pergi ke Arab Saudi 10-14 hari.

Namun keluarga Satinah belum puas atas jam berkunjung di penjara Arab Saudi yang dibatasi 1,5-2 jam. "Pergi jauh-jauh hanya bisa ketemu sebentar," kata Lastri. Satinah juga beberapa kali menelepon keluarga. Pada Ahad lalu, Satinah juga menelepon anaknya. Satinah berpesan kepada Lastri, jika anaknya yang lulus SMA ingin menikah, tak perlu menunggu izin dirinya. (Baca: Dana Peduli Satinah Terkumpul Rp 103 Juta). 

Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati dengan dipancung terhadap Satinah pada 2007. Dalam sidang, Satinah mengakui membunuh majikannya, Nurah, dan mengambil uang majikannya 38 ribu riyal atau Rp 119 juta. Satinah mengaku membunuh karena emosi setelah dimarahi majikannya.

Satinah sudah mendapatkan lima kali penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Seharusnya, Satinah dieksekusi pada Agustus 2011. Kemudian diundur lima kali, yaitu pada Desember 2011, Desember 2012, Juni 2013, Februari 2014, dan 5 April 2014. (Baca: Bantu Satinah, Pemerintah Bujuk Keluarga Majikan).

MUHAMMAD ROFIUDDIN

10.31 | 0 komentar | Read More

Pemerintah Tak Serius, DPR Kumpulkan Koin Satinah

Puluhan aktivis Serikat Keluarga dan Mantan Buruh Migran melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta (19/3). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut Pemerintah bertanggung jawab membayar diyat 21 miliar untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita Satinah yang akan menghadapi eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Tenaga Kerja DPR Poempida Hidayatulloh mendesak Kementerian Luar Negeri lebih proaktif melobi Saudi Arabia terkait kasus hukum pancung kepada Satinah, tenaga kerja Indonesia. Menurut dia, pemerintah tidak boleh ragu-ragu membayar diyat atau denda sebesar 7 juta riyal (sekira Rp 21 miliar) untuk menyelamatkan Satinah.

"Kalau pemerintah diam saja, DPR akan inisiasi pengumpulan koin untuk Satinah," kata Poempida di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2014. Mekanisme perlindungan TKI atau WNI di luar negeri harus segera direvisi. Apalagi hal ini tidak bisa hanya dibebankan melalui penganggaran APBN semata. (Baca: Di Pengadilan, Satinah Mengaku Bunuh Majikannya).  

Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati dengan pancung terhadap Satinah pada 2007. Dalam sidang, Satinah mengakui membunuh majikannya, Nurah, dan mengambil uang majikannya sebesar 38 ribu riyal atau sekitar Rp 119 juta. Satinah mengaku membunuh karena emosi setelah dimarahi majikannya. (Baca: Cegah Eksekusi Satinah, SBY Surati Raja Saudi). 

Satinah sudah mendapatkan lima kali penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Seharusnya Satinah dieksekusi pada Agustus 2011. Kemudian diundur sebanyak lima kali, yaitu pada Desember 2011, Desember 2012, Juni 2013, Februari 2014 dan 5 April 2014. (Baca: Bantu Satinah, Pemerintah Bujuk Keluarga Majikan).

APRILIANI GITA FITRIA
 

10.31 | 0 komentar | Read More

Di Pengadilan, Satinah Mengaku Bunuh Majikannya

Puluhan aktivis Serikat Keluarga dan Mantan Buruh Migran melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta (19/3). Dalam aksi damai tersebut mereka menuntut Pemerintah bertanggung jawab membayar diyat 21 miliar untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Wanita Satinah yang akan menghadapi eksekusi hukuman pancung di Arab Saudi karena terbukti membunuh majikannya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak, mengatakan Satinah binti Jumadi Amad, tenaga kerja indonesia asal Jawa Tengah, telah mengakui membunuh majikannya di Pengadilan Buraidah. 

Setelah membunuh majikannya, Satinah juga mengambil uang majikannya sebesar 37.970 riyal atau sekitar Rp 100 juta. "Fakta hukum di Pengadilan, dia (Satinah) mengakui mengambil uang setara Rp 119 juta," kata Tatang di Jakarta, 24 Maret 2014. (Baca: Cegah Eksekusi Satinah, SBY Surati Raja Saudi). 

Oleh karena itu, Pengadilan Buraidah menyatakan Satinah bersalah dan divonis hukuman mati. Di Pengadilan itu Satinah terbukti melakukan pembunuhan berencana. (Baca: Nasib Satinah di Tangan Ahli Waris Majikan). 

"Itu dalilnya, ibu Satinah itu membunuh direncanakan dan disengaja untuk menguasai barang Nura Al Gharib," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur.

Satinah binti Jumadi Amad bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Arab Saudi. Wanita asal Ungaran tersebut dinyatakan bersalah telah membunuh majikan perempuanya, Nura Al Gharib, 70 tahun, pada Juni 2007. (Baca pula: Dana Peduli Satinah Terkumpul Rp 103 Juta). 

RIZKI PUSPITA SARI
 

10.30 | 0 komentar | Read More

Empat Pembunuh di Kendari Diancam Hukuman Mati

TEMPO.CO, Kendari - Empat tersangka pembunuhan dua perempuan yang jazadnya dibuang di hutan Meluhu Konawe dan Tetewatu Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, September 2013,  diancam hukuman mati. Andi Syamsuddin, Jurim, Bogar dan Agus didakwa melakukan pembunuhan berencana.

Andi Syamsuddin adalah  otak pelaku pembunuhan sedangkan ketiga tersangka lainnya sebagai eksekutor.   Ancaman hukuman mati terhadap keempat terdakwa disampaikan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kendari, Selasa pagi, 25 Maret 2014.

Menurut jaksa Tira Agustin, berkas keempat tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari. Berkas dakwaan dibagi  dalam tiga berkas.   

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Jarasmen Purba membenarkan berkas keempat tersangka sudah diterima dan diregistrasi. "Kami sudah registrasi, yang dapat saya sampaikan, bahwa registrasinya, 70 Andy Syamsuddin, Jumrin dan Bogar nomor registrasinya 71, sementara Aguslin alias Gusu nomor 72. Keempatnya segera disidang setelah berkas perkaranya dipelajari dalam waktu seminggu penunjukan majelis," kata Jarasmen, Selasa, 25 Maret 2014.

Jarasmen menambahkan, keempat tersangka diancam maksimal hukuman penjara seumur hidup sesuai pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana.

Pada September 2013,  polisi menangkap empat tersangka pembunuhan dua perempuan yakni Windi Evelin, asal Medan, dan  Nur Hasanah, asal Jakarta yang datang ke kendari untuk mengurus penangguhan penahanan suami Windi  yang terlilit kasus imigran gelap.

Andi Syamsuddin yang dikenal sebagai kontraktor meminta uang Rp 500 juta untuk mengurus penangguhan penahanan suami Windi  di Polda Sulawesi Tenggara. Namun saat Windi menagih janji,  Andi Syamsuddin malah menyewa para pembunuh bayaran untuk membunuh Windi dan temannya, Nur Hasanah. Andy gelap mata karena tidak dapat memenuhi janji.

Mayat Nur Hasanah ditemukan dalam kondisi sudah menjadi tengkorak di Hutan Meluhu, Kabupaten Konawe. Sedangkan jasad Windi yang telah membusuk ditemukan di Desa Tetewatu, Kabupaten Konawe Utara.

ROSNIAWANTY FIKRY 

Terpopuler:

Cuit Putri Kru MH370: Tuhan Lebih Sayang Kamu, Daddy
Cina Minta Malaysia Buka Semua Informasi MH370 
Facebook Resmi Malaysia Airlines Berubah Abu-abu  

10.30 | 0 komentar | Read More

Wapres Boediono Bertemu Perdana Menteri Belanda

TEMPO.CO, Rotterdam - Wakil Presiden Boediono melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di kediaman resmi kepala pemerintahan di Den Haag, Ahad, 23 Maret 2014. Dalam pertemuan itu, wakil presiden didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Retno L.P. Marsudi, dan Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar.

Di lain pihak, Perdana Menteri Belanda didampingi oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Lilianne Ploumen serta Penasihat Politik Luar Negeri, Direktur Jenderal Kerja Sama Ekonomi Internasional, serta Direktur Asia dan Oseania.

Pertemuan itu antara lain membahas tindak lanjut kunjungan Perdana Menteri Belanda ke Indonesia pada November 2013. Antar lain soal penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pertahanan antara Menteri Pertahanan Belanda dan Indonesia pada 4 Februari 2014 di Den Haag.

Selain itu, Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Melanie Schultz akan mengunjungi Indonesia pada 30 Maret-4 April 2014 bersama 18 perusahaan yang bergerak di bidang manajemen air untuk membahas rencana induk pembangunan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD).

Perdana Menteri Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air seperti yang telah dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Indonesia.

AW | ANT | HERMIEN Y KLEDEN  

10.31 | 0 komentar | Read More

Kasus Anggoro, KPK Panggil Lagi Tamsil Linrung

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu bakal diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan.

"Tepat Senin minggu lalu dipanggil, tapi dia tak hadir. Sekarang dipanggil lagi dan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha saat ditelepon Tempo, Senin, 24 Maret 2014. AW adalah Anggoro Widjojo, tersangka kasus tersebut.

Selain memanggil Tamsil, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan untuk Putranefo Prayuga, Direktur PT Masaro Radiokom. Masaro merupakan rekanan proyek tersebut.

Tempo pernah memuat pernyataan Tamsil Linrung bahwa Anggoro merupakan pemain lama dalam bisnis radio telekomunikasi. Anggoro juga disebut dekat dengan pimpinan Komisi Kehutanan DPR. "Dia sudah terkenal, pandai melobi," ujar Tamsil. Sejumlah anggota Dewan, kata Tamsil, mengenal Anggoro sebagai perwakilan Motorola. Masaro memang agen tunggal Motorola di Indonesia.

Anggoro dikenal royal dalam membagikan fulus ke anggota Dewan, khususnya Komisi Kehutanan. Ia selalu sigap memberi bantuan dana untuk anggota Dewan yang mendapat "tugas" ke luar negeri. Tamsil mengaku dua kali ditawari tambahan sangu dari Anggoro ketika akan ke luar negeri. "Tapi selalu saya tolak," ujarnya.

Sejak 2008, Anggoro Widjojo berangkat ke Cina untuk urusan bisnis. Sejak itu, ia tak balik lagi ke Indonesia. Direktur Bisnis PT Masaro Radiokom itu pun menjadi buron KPK atas dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan.

Pada 29 Januari 2014, KPK berhasil menangkap Anggoro Widjojo. Kakak dari Anggodo Widjojo yang menyulut kasus "Cicak-Buaya", terpidana kasus suap terhadap pimpinan KPK, itu ditangkap di Shenzen, Cina.

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler:
Apa Kata Istri Aburizal atas Video Maladewa
Bagaimana Menemukan Kotak Hitam Pesawat MH370?
Ical: Marcella dan Olivia Suka Wisata Laut
Pelesiran Ical-Marcella Diklaim untuk Syukuran

10.30 | 0 komentar | Read More

Ruhut: Mau Masuk Jurang, Anas Cari Pegangan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai pernyataan bekas ketua umumnya, Anas Urbaningrum, semakin hari semakin ngelantur. "Orang mau masuk jurang, itu yang dialami Anas sekarang. Argumentasinya bohong besar," katanya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 23 Maret 2014. (Baca: Biaya Kampanye SBY Fiktif, Ruhut: Anas Bohong!). 

Seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, Anas mengaku telah menyerahkan data sumber dana kampanye 2009 SBY ke penyidik. Anas mengatakan dana kampanye SBY banyak kejanggalan. Ia mencurigai salah satu sumber dana kampanye SBY berasal dari dana talangan Bank Century.

Ruhut mengungkapkan Anas, tersangka kasus gratifikasi Hambalang dan pencucian uang, pada 2009 belum menjabat Ketua Umum Demokrat. Dengan demikian, ia memastikan Anas tidak mengetahui dari mana saja sumber dana kampanye partai berlambang Mercedes itu. (Baca: Anas Curiga Ongkos Kampanye SBY dari Dana Century). 

Apalagi, kata dia, Anas saat menjadi tim Panitia Khusus Bank Century tidak pernah menghadiri rapat. "Periksa daftar hadir selama Pansus Century. Dia sering bolos. Di Pansus sekalipun dia enggak mau ngomong. Datang kalau cuma voting," ujar Ruhut, yang juga anggota Komisi Hukum DPR itu.

Ruhut menyarankan lebih baik saat ini Anas diam saja. Sebab, perkataan-perkataan yang dilontarkan hanya akan semakin membuat Anas jatuh terpuruk ke jurang yang lebih dalam. "Dia (Anas) tidak ngerti hukum. Mau coba cari selamat tapi malah jatuh lebih dalam. Omongan Anas cuma kumur-kumur," ujarnya. (Baca pula: Anas: Duit DP Toyota Harrier dari SBY).  

LINDA TRIANITA

10.30 | 0 komentar | Read More

Jual Lahan Cagar Alam Riau, Kepala Desa Ditangkap

TEMPO.CO, Pekanbaru - Polisi menangkap pria berinisial UM, yang menjabat Kepala Desa Tasik Serai, Bengkalis, Riau. UM ditangkap karena telah mengeluarkan surat izin bodong penjualan lahan hutan lindung Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. "Dia ditangkap di rumahnya kemarin," kata Kepala Kepolisian Resor Bengkalis, Ajun Komisaris Besar Andry Wibowo, kepada Tempo, Ahad, 23 Maret 2014. (Baca :Diduga Bakar Hutan, Empat Perusahaan Segera Diadili).

Kepada polisi, UM mengaku telah mengeluarkan 10 surat izin penjualan lahan biosfer seluas ratusan hektar. Seusai meneken surat izin tersebut, UM menerima sejumlah uang dari pembeli dan penjual lahan. Andry mengatakan hingga saat ini menangkap 35 tersangka perusak Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. Menurut Andry jumlah tersangka kemungkinan bakal terus bertambah hingga 50 orang. "Kami masih memburu beberapa orang lain yang terlibat," kata Andry.

Peran UM dalam jual beli lahan biosfer muncul dari keterangan tersangka perambah hutan bernama SM, yang ditangkap Satuan Tugas Pemburu Pembakar Hutan. Menurut SM, UM mengeluarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) yang telah ditandatangani seluruh perangkat desa. Untuk satu surat jual beli lahan, SM mengaku membayar UM Rp 1,5 juta. "Semula saya merasa sah-sah saja, karena ada suratnya.  Saya tidak tahu sama sekali jika lahan ini masuk wilayah konservasi," ujarnya.

Hutan cagar biosfer merupakan konsep kawasan konservasi dan budi daya lingkungan yang diakui secara internasional. Hutan cagar Biosfer Giam Siak Kecil dikukuhkan dalam sidang UNESCO di Korea Selatan pada 26 Mei 2009, dan merupakan satu dari tujuh cagar biosfer yang ada di Indonesia. Di Provinsi Riau, selain di Bengkalis, hutan cagar biosfer masuk wilayah Kabupaten Siak. (Baca :Bakar Hutan, Pengusaha Dapat Untung Besar).

Hutan rawa gambut Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil memiliki luas 84.967 hektare. Sedangkan Suaka Margasatwa Bukit Batu luasnya 21.500 hektare. Keduanya merupakan bagian dari eco-region hutan Sumatera yang menjadi sebuah kawasan konservasi dengan area inti cagar biosfer seluas 178.722 hektare.

Sejauh ini, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan 85 tersangka pembakar hutan, salah satunya adalah karyawan dari PT Nasional Sagu Prima di Kepulauan Meranti. Semua pelaku tertangkap tengah membakar dan merambah hutan untuk membuka lahan perkebunan. Beberapa pelaku juga terjerat kasus pembalakan liar. (Baca :SBY: Pemerintah Jangan Jadi Pemadam Kebakaran  ).

RIYAN NOFITRA

Berita Terpopuler
Sindir Jokowi Lagi, Prabowo: Kau Pembohong, Maling  
Video Ical-Duo Zalianty Diambil Sekitar 2010-2011
Mega Beberkan Alasannya Pilih Jokowi
Jokowi: Saya itu Ndeso, Miskin Koneksi

10.30 | 0 komentar | Read More

Jokowi Pengin Cawapres itu Bukan Ban Serep

Jokowi tiruan berkampanye menggantikan Jokowi menjadi jurkam saat kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Lapangan Poral, Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat (20/3). Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo batal hadir yang semula telah dijadwalkan akan datang untuk menjadi Juru Kampanye karena tidak bisa cuti. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Meski masih enggan menyebut nama wakil presiden idamannya, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengaku mencari pendamping yang bisa diajak bekerja sama secara. Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan sosok cawapres ideal harus seimbang dalam menunaikan tugas sehingga tidak hanya menjadi ban serep.(baca: Seperti Apa Cawapres Idaman Jokowi?)

"Saya ingin ke depan bisa bekerja. Bisa saling menutupi kekurangan masing-masing karena kita ingin bekerja. Jadi tidak ada wakil yang dipakai untuk ban serep. Harus kerja keras untuk bangsa negara dan rakyat," kata Jokowi di Bandar Lampung, Jumat, 21 Maret 2014.

Selain itu, Jokowi menyebut calon wakil presidennya nanti harus memiliki kecocokan dengan dirinya. Menurut Jokowi, ini adalah syarat mutlak. Bagi sosok yang kelak mendampinginya. "Kedua, dia harus punya ideologi platform yang sesuai dengan partai," katanya.

Jokowi juga tidak mempermasalahkan apakah cawapres yang dipilih nantinya berasal dari kalangan mililter atau sipil, tua atau muda. Menurut dia, apapun latar belakang sang wapres, ia harus bisa saling melengkapi. (baca: Efek Jokowi, Citra PDIP di Dunia Maya Melambung)

"Saya tidak pernah mendikotonomi, militer, sipil, tua atau muda. Laki-laki atau perempuan. Yang paling penting bisa saling melengkapi," katanya.

Mengenai proses pemilihan wapres, Jokowi mengatakan partai hingga kini masih mengkaji kriteria. Menurut dia, partai nanti akan menyodorkan beberapa nama setelah memfinalisasi kriteria akhir. Berdasarkan pengalaman saat pemilihan gubernur, Jokowi mengaku diminta memilih pendamping setelah calon yang disodorkan partai tersisa tiga orang. "Biasanya dulu waktu gubernur ada pilihan, kemudian tiga terakhir, sudah disuruh milih ke saya. Tidak pernah dipaksa," katanya.

ANANDA TERESIA

Topik terhangat:
Kampanye 2014 | Jokowi Nyapres | Malaysia Airlines | Pemilu 2014 | Kasus Century

Berita terpopuler
Kisah Baterai Lithium dan 4 Ton Manggis di Bagasi MH370 
Transkrip Lengkap Percakapan 54 Menit MH370  
Temuan Radar Australia Diduga Ekor MH370
Mengapa Habibie Yakin Malaysia Airlines Meledak?
Indonesia Tambah Izin Terbang Pencarian MH370 

10.31 | 0 komentar | Read More

Anas: Dana Kampanye Pilpres SBY Banyak Fiktif

Presiden SBY memantau penjualan bukunya di Mall Summarecon, Tangerang, Banten, Kamis (5/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka korupsi proyek Hambalang dan pencucian uang Anas Urbaningrum menuding banyak penyumbang dana kampanye pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2009 lalu fiktif belaka. Dugaan itu, menurut Anas, berasal dari hasil audit akuntan independen terhadap dana kampanye pilpres SBY pada 2009. 

"Ada sebagian data penyumbang yang sesungguhnya enggak menyumbang. Hanya dipakai namanya saja," kata Anas usai diperiksa di Gedung KPK, Jumat, 21 Maret 2014. Menurut Anas, total dana kampanye pilpres SBY saat itu Rp 232 miliar. Para penyumbang berasal dari perorangan dan korporasi. (Baca: KPK Telusuri Tambang Milik Anas Urbaningrum). 

Tarkait tudingan itu, hingga Sabtu, 22 Maret 2014, para elite Partai Demokrat belum dapat dikonfirmasi. Namun, sebelumnya, anggota Dewan Pembina Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, berharap orang-orang yang terjerat kasus hukum tak terus dikaitkan dengan Demokrat lantaran mereka bukan lagi kader partai itu. Pramono meminta publik juga menilai kinerja baik yang ditunjukkan kadernya untuk negara. (Baca: Kampanye SBY di Kandang Anas Sepi Peminat). 

Jumat, 21 Mater 2014, Anas, yang juga bekas Ketua Partai Dmeokrat, diperiksa dalam kasus proyek Hambalang. Setelah sekitar 8 jam diperiksa, Anas mengaku ditanyai soal kongres Demokrat pada 2010 lalu dan asal-usul pembelian Toyota Harrier-nya. Pemeriksaan ini, kata Anas, adalah pemeriksaannya yang ketujuh. (Baca: Loyalis Anas Boikot Kampanye SBY di Tulungagung).   

KHAIRUL ANAM
 

10.31 | 0 komentar | Read More

Pengganti Akil Ucapkan Sumpah di Depan SBY

Barongsai beratraksi saat aksi damai membawa pesan TRI TURA (Tiga Tuntutan Rakyak) di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, (21/01). TEMPO/Dasril Roszandi

Berita Terkait

• SBY Batal di Kick Andy, Paspampres Tetap ke MetroTV  
• Kronologi SBY Batal Tampil di Kick Andy Show  
• SBY Bayar Pajak Penghasilan Rp 261 Juta
• Alasan Setneg Tak Setuju Pertanyaan Kick Andy
• Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

Grafis Terkait

Rantai Pemasaran Putusan Mahkamah

Foto Terkait

Uji Materi Undang-Undang PK Antasari Azhar Dikabulkan

Video Terkait

Petik Gitar, SBY Beri Kejutan Ulang Tahun Putin

Topik

• #Hakim Mahkamah Konstitusi
• #Mahkamah Konstitusi
• #Susilo Bambang Yudhoyono | SBY

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hakim konstitusi yang baru, Wahiduddin Adams dan Aswanto, dijadwalkan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2014. Pengucapan sumpah diagendakan pukul 10.00 WIB.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II bakal menghadiri pengucapan sumpah hakim konstitusi ini. Para pemimpin lembaga negara dan pejabat tinggi negara lainnya juga akan menghadiri pengucapan sumpah oleh Wahiduddin dan Aswanto. (baca: Aswanto Janji Tutup Peluang Suap di MK

Adapun Wahiduddin dan Aswanto dipilih Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai pengganti Akil Mochtar dan Harjono di Mahkamah Konstitusi. Akil diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim konstitusi lantaran terjerat kasus suap. Sedangkan Harjono memasuki masa pensiun. (baca: Wahiduddin Dinilai Berpotensi Didikte Patrialis)

Wahiduddin merupakan bekas Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Aswanto merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

PRIHANDOKO

Terpopuler
Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres
Pembunuh Ade Sara Di-bully di Tahanan?
Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

10.31 | 0 komentar | Read More

UU Halal Diberlakukan Jelang SBY Lengser

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menyelaraskan perbedaan pandangan terkait kewenangan sertifikasi halal.

"Pemerintah sebagai mitra MUI bisa membahas (RUU JPH) lebih cepat, sesama sahabat masa pikirannya nggak bisa nyambung," kata Suryadharma di kantor MUI, Kamis, 20 Maret 2014.

Suryadharma mengatakan, pihaknya telah melakukan kampanye peningkatan penggunaan produk halal. Diharapkan kesadaran konsumen akan meningkat pentingnya produk halal. Selain itu, Kementerian Agama juga mendorong produsen untuk memberikan informasi tentang kehalalan produk. "Jadi konsumen berhak dapat info halal atau tidak," ujarnya. (baca:DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah)

Suryadharma mengakui dalam situasi menjelang Pemilu seperti saat ini agak sulit untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Produk Halal. Sebab anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga sibuk di daerah pemilihannya. Namun jika Kementerian Agama dan MUI bisa menyederhanakan perbedaan, kata dia, pembahasan diyakini akan lebih cepat. (baca: Pemerintah Ambil Alih Sertifikasi Halal dari MUI)

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum MUI Din Syamsuddin mengatakan pembahasan RUU JPH yang tak kunjung tuntas sejak 2006 itu harus selesai sebelum masa akhir Dewan Perwakilan Rakyat periode ini. "Biar jadi amal jariyah," kata Din. (baca: Menteri Nafsiah: Tunda Bahas Beleid Produk Halal)

Seperti dimuat dalam Majalah Tempo edisi 17 Maret 2014 sampai 23 Maret 2014, Din mengatakan MUI menyelenggarakan sertifikasi halal karena otoritas negara yang menyebutkan lembaga Islam. Hal ini merupakan kewajaran karena terkait fatwa. "Kalau DPR atau negara mau mengambil alih silakan. Cuma, sesuatu yang sudah berjalan di masyarakat kenapa negara tidak mendukung. Sertifikasi itu terkait fatwa, maka biarlah di MUI ," kata Din.

Sertifikasi halal, kata Din, hanya satu fase. Sedangkan untuk labelisasi produk halal, sosialisasi dan pengawasan, bisa menjadi kewenangan negara.

APRILIANI GITA FITRIA

Terpopuler
Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres
Pembunuh Ade Sara Di-bully di Tahanan?
Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

 

10.31 | 0 komentar | Read More

Pendaftar SNMPTN di Yogya Merosot

TEMPO.CO, Yogyakarta - Hingga kurang dua pekan sebelum penutupan pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014, jumlah pendaftar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta masih jauh dari harapan. Menurut Direktur Direktorat Akademik UGM, Sri Peni Wastutiningsih, jumlah pendaftar di kampus itu baru 45 persen dari peserta SNMPTN UGM tahun lalu.

"Pada 2013, ada 72.000 pendaftar UGM lewat jalur SNMPTN," kata Peni. Sampai Selasa petang, 18 Maret 2014 kemarin, pendaftar SNMPTN dengan pilihan UGM baru mencapai 29.766. Padahal, masa pendaftaran sudah berlangsung sejak 17 Februari 2014. (Baca: Aturan SNMPTN 2014 Berubah)

Peni menjelaskan, tahun ini UGM akan menerima 6.606 mahasiswa baru, sebanyak 3.316 kursi akan diperebutkan oleh para calon mahasiswa melalui program SNMPTN.

Sebenarnya fenomena ini terjadi secara nasional. Jumlah pendaftar SNMPTN 2014 dari seluruh Indonesia, menjelang dua pekan sebelum penutupan, baru 365.000. Padahal, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) menargetkan ada satu juta pendaftar SNMPTN tahun ini. Mereka kebanyakan berasal dari peserta Ujian Nasional SMA, MA dan SMK tahun ini yang diperkirakan 1,4 juta orang.

Hal serupa terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Jumlah pendaftar kampus ini lewat jalur SNMPTN hingga Selasa petang baru mencapai 20.789. Tahun lalu, peserta SNMPTN  di kampus ini 46.644 orang.

Juru bicara UNY, Anwar Effendi, memerinci pendaftar SNMPTN tahun ini paling banyak datang dari Jawa Tengah, sekitar 8.257. Sisanya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan sejumlah provinsi di luar Jawa lainnya. "Dari DIY, baru ada 3.740 pendaftar," kata dia.

Anwar menduga merosotnya jumlah pendaftar SNMPTN 2014 karena banyak sebab. Salah satunya, ada peraturan dari Panitia SNMPTN Pusat yang melarang siswa SMK memilih jurusan yang berbeda dari spesialisasi bidang studinya. "Sebab lain, karena banyak kampus memiliki aturan tidak menerima difabel di sebagian besar jurusan," kata dia.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekar Ayu Aryani, mengatakan sebab lain yang menyebabkan pendaftar SNMPTN merosot karena siswa hanya boleh memilih program studi paling banyak tiga jurusan di dua kampus negeri. Pada tahun lalu, Panitia SNMPTN Pusat memperbolehkan pendaftar memilih jurusan maksimal empat di dua kampus.

Di UIN Sunan Kalijaga, sampai Selasa petang kemarin, jumlah pendaftar lewat jalur SNMPTN hanya sekitar 6.661 orang "Kami menerima 3.353 mahasiswa baru tahun ini," kata Sekar. (Baca: Ujian Masuk Universitas Negeri Digratiskan)

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita Lain:
Kapolda Baru Akan Kaji Percepatan Program
Luka Mengering, Korban Ayah Tiri Bisa Kencing 
Putut Bayuseno Klaim Sudah All-Out untuk Jakarta

10.31 | 0 komentar | Read More

Usman Harun Muncul dalam Pameran di JCC

TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota Korps Komando (sekarang Korps Marinir) TNI Angkatan Laut, Sersan Dua Usman dan Kopral Harun Said, seperti hidup kembali dalam Jakarta International Defence Dialogue 2014 di Jakarta Convention Centre Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2014. Dua anggota Korps Marinir yang wajahnya mirip dengan Usman-Harun tampil di stand TNI Angkatan Laut.

Sejumlah perwira pertama hingga perwira tinggi bergantian foto bersama. "Mirip sekali kalian," ujar salah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut kepada dua orang yang memiliki nama asli Hari dan Ahmad itu.

Sersan Hari dan Sersan Ahmad, yang memerankan Usman-Harun, mengatakan mereka diperintah atasan. "Namanya tentara, jika ada perintah dari atasan harus siap," ujar Sersan Ahmad kepada Tempo. "Dapat perintah sampai besok," kata Hari.

Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Susaningtyas Nefo Kertapati Hadayani, menjadi salah satu orang yang berfoto bersama dengan "Usman dan Harun" itu. "Saya harus foto nih sama Usman-Harun," ujarnya. (baca:Warga Singapura Tak Persoalkan Nama KRI Usman Harun)

Usman-Harun adalah prajurit Korps Marinir yang melakukan pengeboman di gedung MacDonald House di Orchard Road, Siangpura. Ketika itu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno melancarkan operasi Dwikora untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Singapura oleh Malaysia.

Kedua prajurit itu tertangkap dan pengadilan Singapura menjatuhkan hukuman gantung. Usman-Harun dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968. Begitu jenazah mereka tiba di Tanah Air, Usman-Harun dielu-elukan sebagai pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Pada Mei 1973, Perdana Menteri Singapura saat itu, Lee Kuan Yew, berkunjung ke Indonesia dan menabur bunga di makam kedua prajurit ini. Saat ini Singapura dipimpin Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang merupakan putra tertua Lee. Untuk menghormati jasa keduanya, TNI Angkatan Laut memakai nama mereka untuk menamai kapal barunya.

AMRI MAHBUB

Teropuler

Atraksi F-16 Pukau Pengunjung Singapore Airshow
Sebelum Digantung, Usman-Harun Disiksa?
Cara Bung Hatta Penuhi Sumpah untuk Usman Harun
Usman-Harun Digantung, Bung Hatta Bersumpah

10.31 | 0 komentar | Read More

Kampanye, Titiek Soeharto Tembangkan Lagu Anak Jawa

Juru kampanye nasional, Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut melakukan orasi politik saat kampanye Partai Golkar di Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, (17/3). ANTARA FOTO/Noveradika

TEMPO.CO, Yogyaakarta - Putri Presiden RI kedua Soeharto, Siti Hediati atau biasa disapa dengan Titiek, mengikuti kampanye Partai Golkar di Alun-alun Kidul Yogyakarta, Senin sore, 17 Maret 2014.

Sore itu, langit Yogyakarta baru saja diguyur hujan deras. Mendung menghias angkasa, gerimis pun masih turun membasahi lokasi kampanye. Untuk menghibur pendukung dan simpatisan yang datang di kampanye itu, Titik menyanyi lagu Padang Bulan.

Yo prakanca dolanan ing njaba
Padang bulan padange kaya rina
Rembulane kang ngawe-awe
Ngelingake aja turu sore-sore

Demikian bait lagu yang biasa ditembangkan anak-anak di pedesaan Jawa itu.

Di depan panggung, para pendukung dan simpatisan Golkar berkumpul di lapangan yang basah akibat guyuran air hujan. Sebagian dari mereka berjoget sepanjang Titiek bernyanyi.

Di depan massa kampanye, politikus senior Golkar, Akbar Tandjung, memperkenalkan sejumlah calon legislator DPR RI dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu di antaranya adalah Titiek, yang menempati nomor urut satu. Selain memperkenalkan Titiek pada massa, ia juga menyebutkan satu per satu calon lainnya. "Semua calon Golkar orang baik," katanya.

Sesaat sebelum Titiek pulang, pembawa acara mengingatkan massa tentang siapa Titiek. "Ini anak Bapak Pembangunan Indonesia," ujarnya merujuk pada Soeharto, mantan penguasan Orde Baru.

ANANG ZAKARIA 

10.31 | 0 komentar | Read More

Bawaslu Jawa Barat Rekrut Ribuan Relawan

Seorang petugas menggunakan telepon genggam dalam persiapan acara Deklarasi Kampanye Pemilu berintegritas dan pawai/ karnaval kendaraan hias parpol di lapangan Monumen Nasional (15/3). Deklarasi ini merupakan deklarasi pemilu damai yang diadakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bandung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menjaring ribuan relawan untuk mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) pemilihan legislatif pada 9 April 2014. Relawan itu digaet karena jumlah pengawas pemilihan umum lapangan (PPL) kurang dibanding jumlah TPS yang harus dijaga.

"Jumlah relawan yang mendaftar sekarang 148 ribu orang, hampir merata di semua daerah di Jawa Barat," kata ketua kelompok kerja Gerakan Sejuta Relawan Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki, Senin, 17 Maret 2014.

Jumlah relawan yang terdaftar itu sudah lebih dari cukup untuk mengawasi 90.815 TPS di Jawa Barat. Adapun petugas resmi yang wajib mengawasi TPS, yaitu PPL, jumlahnya hanya 13.929 orang se-Jawa Barat. Jika tidak ditambah relawan, seorang petugas PPL harus mengawasi tujuh-delapan TPS dari proses pencoblosan dimulai sampai selesai. "Sangat tidak mungkin PPL harus mengawasi TPS sebanyak itu," katanya.

Pendaftaran pengawas TPS dari kalangan relawan telah dibuka melalui website Bawaslu pusat dan Jawa Barat, juga melalui petugas panitia pengawas kecamatan (panwascam) serta PPL. Bawaslu Jabar nanti akan mengeluarkan kartu tanda pengenal bagi para relawan. Di TPS, kata Wasikin, relawan pengawas pemilu tidak masuk dan duduk di dalam seperti para saksi partai politik. Posisi mereka di luar TPS supaya bisa leluasa bergerak mengawasi sekitar TPS.

Selain mengawasi jalannya pemungutan suara, relawan mencatat hasil perolehan suara di TPS hingga mengikuti kotak suara ke kelurahan atau desa. Hasilnya disampaikan ke petugas PPL atau panwascam. Relawan, kata Wasikin, bisa juga menjadi saksi sengketa pada kasus dugaan adanya kecurangan. "Relawan berasal dari berbagai kalangan. Relawan harus bukan partisan partai, seperti mahasiswa dan pelajar," ujarnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran Donny Fajar Ramadhan membenarkan adanya mahasiswa yang ikut sebagai relawan pengawas Pemilu. BEM Jawa Barat sepakat ikut menjadi relawan dengan membuka pendaftaran lewat media sosial yang ditutup akhir Februari lalu. "Dari mahasiswa Unpad sendiri yang ikut 100 orang lebih," ujarnya. Mahasiswa juga menyerukan agar warga tidak menjadi golongan putih atau tidak memilih dalam pemilu nanti.

ANWAR SISWADI

Terpopuler:
Pesan Lengkap Elite Demokrat Soal Jokowi
Malaysia Airlines Terbang Rendah Hindari Radar
Anggun dan Andien di Pernikahan Anak Sekretaris MA  

10.31 | 0 komentar | Read More

Asap di Riau, Kepala Desa Perambah Hutan Ditangkap

Petugas pemadam kebakaran menyemprot air untuk memadamkan api yang membakar hutan di Dumai, Riau, (4/3). Indonesia. Kebakaran htan menyebabkan asap menyelimuti beberapa kota di Riau dan Sumatera Barat. Oscar Siagian/Getty Images

TEMPO.CO, Pekanbaru - Kepolisian Daerah Riau menangkap Kepala Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, berinisial SI. Tersangka diduga menjual dan merambah lahan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. "Pelaku saat ini diamankan di Kepolisian setempat," kata Kepala Polda Riau, Condro Kirono, kepada wartawan, Ahad, 16 Maret 2014. (HutanTerbakar, SBY Panggil Pengusaha Pemegang HPH).

Penyidik menuding SI terlibat dengan ketua koperasi SPTI GS, yang sudah tertangkap sebelumnya. Dalam kerja sama itu, mereka melakukan jual beli lahan, kemudian merambah serta membakarnya. "Ada lima cukong lagi yang masih menjadi buronan polisi," kata Condro. "Polisi masih mendalami keterlibatan pemodal lainnya di balik terbakarnya lahan Cagar Biosfer Giam." (Baca juga: Hujan di Riau Hasil Modifikasi Cuaca).

Hingga kini, penyidik sudah menetapkan 60 tersangka pembakar lahan di Riau. Pelaku berasal dari masyarakat dan pemilik modal. Kemudian satu korporasi yang sudah menjadi tersangka yakni PT NSP di Kepulauan Meranti.

Para tersangka tersebar di beberapa kepolisian resor. Seperti Kepolisian Resor Bengkali yang menangani 16 tersangka; Siak, lima tersangka; Rokan Hilir, 18 tersangka; Pelalawan, lima tersangka; Meranti, dua tersangka; Dumai, empat tersangka; Indra Giri Hilir, tiga tersangka; Pekanbaru tiga tersangka; dan Kepolisian Daerah Pekanbaru, empat orang. (Baca juga: Penerbangan Bandara Pekanbaru Kembali Normal).

Sebelumnya, perambahan liar dan pembakaran lahan di Cagar Biosfer Giam juga melibatkan satu anggota TNI AD, Sersan Mayor SD. Tersangka yang merupakan pemain lama dalam kasus ilegal logging ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer Pekanbaru, di Medan. "Saat ini sudah kami tahan, penyidik masih mendalami penyelidikan untuk mengetahui keterlibatan pihak lain," kata Komandan Denpom Mayor CTM, Tugino.

RIYAN NOFITRA

Terpopuler:
Kata Media Asing Ihwal Pencalonan Jokowi
GP Ansor: Jokowi Insipirasi Anak Muda NU
Usai Deklarasi Capres, Caleg PDIP Dompleng Jokowi
Cari MH-370, TNI AU Tetap Siagakan Pesawat Intai
Kenapa Marzuki Alie Bela Dewan Pengawas TVRI?

 

10.31 | 0 komentar | Read More

Diduga Jenazah Penyelam Jepang Ditemukan di Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Malang - Mayat perempuan berpakaian selam terdampar di Pantai Pulau Sempu, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu sore, 15 Maret 2014. Kepala Satuan Polisi Air Kepolisian Resor Malang, Ajun Komisaris Slamet Prayitno menaksir mayat perempuan itu berusia 30-an tahun.

"Dugaan sementara, mayat itu adalah warga negara Jepang yang menjadi korban hanyut di Perairan Bali," kata Slamet di kamar Instalasi Forensik Kedokteran RSUD dr Sjaiful Anwar, Kota Malang, Ahad dini hari, 16 Maret 2014. (Baca: Wisatawan Jepang Hilang Saat Menyelam di Bali).

Jenazah perempuan itu tiba di kamar mayat sekitar pukul 01.50. Kondisi tubuhnya tak lagi lengkap. Tanpa pergelangan tangan kanan-kiri, pergelangan kaki kanan-kiri, serta tak ada kepala. Sementara badannya masih terbungkus pakaian selam warna hitam, lengkap dengan tempat tabung oksigen di bagian punggung.

Dugaan mayat berwarga negara Jepang berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan polisi Bali. Diduga mayat perempuan itu bernama Shoko Takahashi yang hilang sejak pertengahan Februari di perairan Nusa Lembongan, Bali.

Menurut Slamet, mayat Shoko pertama kali ditemukan tersangkut di karang Watu Nyonya oleh nelayan Sendangbiru pada Jumat, 14 Maret 2014. Nelayan lalu melapor ke polisi. Laporan nelayan ditindaklanjuti dengan menyusuri lokasi penemuan mayat. Namun arus laut sempat menggeser posisi mayat, sehingga tim pencari tak bisa menemukannya.

Nelayan lain melaporkan penemuan mayat serupa di pinggir Pantai Pulau Sempu, cagar alam seluas 877 hektare yang menyatu dengan obyek wisata Pantai Sendangbiru. Dari informasi itu, tim pencari dari polisi, TNI Angkatan Laut, relawan Palang Merah Indonesia, dan warga setempat melanjutkan penelusuran pada Sabtu sore, pukul 15.00.

Ternyata posisi mayat tergeser 400 meter dari lokasi penemuan awal atau berjarak sekitar satu kilometer dari Dermaga Sendangbiru. "Karena medan berat dan keterbatasan alat, evakuasi baru bisa dilakukan pukul 18.00 sampai 20.30," ujar Slamet. "Dan kami akan menghubungi Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya untuk memastikan identitas mayat itu."

Sebelumnya, sekitar tujuh penyelam Jepang sempat hilang di Perairan Nusa Lembongan, Bali, pada pertengahan Februari 2014. ketika itu mereka sedang merayakan 100 kali penyelaman bersama. Tapi ketujuh penyelam itu terseret arus bawah laut yang mendadak berubah sangat cepat. Setelah empat hari pencarian, lima orang ditemukan selamat, seorang meninggal bernama Ritsuko Miyata, dan tinggal Shoko Takahashi yang belum ditemukan.

Takahashi berasal dari Morioka, Prefektur Iwate. Berumur 35 tahun, ia bersuamikan pria Indonesia dan menetap di Bali.

ABDI PURMONO

Terpopuler:

Disindir Ruhut, Jokowi: Sudah Beribu Kali Diejek
Nazaruddin: Anas Punya Hotel di Bali
Jokowi Capres, Aher: Takdir Tak Pernah Salah
Kabur dari Wartawan, Jokowi: Ketemu Banyak Orang
KPK: Rumah Anas di Duren Sawit Atas Nama Mertuanya  

 

10.31 | 0 komentar | Read More

Kata Media Asing tentang Pencalonan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, seusai mengumumkan menjadi Capres PDIP, di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, (14/3). Pencalonan Jokowi sebagai presiden menjadi sentimen positif yang menggerakkan rupiah dan pasar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Media asing juga ramai memberitakan pencalonan Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia 2014-2019. Sydney Morning Herald, menyebut pria yang akrab disebut Jokowi ini sebagai 'pemain baru' dalam peta politik Indonesia namun dengan cepat membetot perhatian rakyat.

Media ini menyebut salah satu yang membuatnya dengan cepat populer adalah gayanya yang disebut media ini sebagai "serba bisa". "Ini memesona banyakpemilih nantinya, mulai dari kalangan bawah hingga kelas menengah," tulis media ini.

Pencalonan Jokowi, tulis media ini, juga mengancam perolehan suara para calon lainnya. 'Korban terbesar', menurut media ini, adalah kandidat dari partai Gerindra, mantan jenderal Prabowo Subianto, yang sebelumnya merupakan favorit untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemilihan presiden akan diadakan pada bulan Juli , dengan putaran kedua pada bulan September jika tidak ada calon yang menang mutlak. Sejauh ini berada dalam posisi teratas jajak pendapat. Sydney Morning Herald memprediksi dia bakal menang pada putaran pertama.

Menuliskan berita pencalonan Jokowi dalam laman online-nya, New York Times menyebut pria asal Solo ini merupakan "fenomena" dalam peta politik Indonesia. Ia dengan cepat menarik perhatian rakyat dan dunia ketika memenangi pencalonan gubernur DKI Jakarta, mengalahkan dominasi  calon inkumben dan didukung partai besar lainnya."Dia juga dikenal sebagai tokoh yang bersih," tulis media ini.

Media lain, The Financial Today menyebut gaya membumi Jokowi dengan cepat meraih simpati rakyat, persis sama seperti popularitas Barack Obama pada pemilihan preisden Amerika Serikat pertama kalinya. Namun, tulis media ini, yang lain lain melihatnya lebih mirip sebagai Ronald Reagan atau George W Bush-nya Indonesia.

"Ia terlihat seperti orang kebanyakan," tulisnya. "Yang bisa dengan santai makan mie di pinggir jalan."

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sudah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden. "Saya siap menerima mandat," ujar Jokowi di rumah Si Pitung, dekat Rusun Marunda, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2014. "Bismillahirrahmanirrahim, saya siap."

Penegasan Jokowi itu dilakukan tepat pukul 14.40 WIB, atau sepulangnya dari blusukan di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Tak lama setelah mengucapkan kalimat itu, Jokowi langsung mencium bendera merah-putih.

SMH | FT | NEW YORK TIMES | TRIP B

10.31 | 0 komentar | Read More

Usai Deklarasi Capres, Caleg PDI-P Dompleng Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden, langsung disambut hangat mayoritas calon legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tak lama setelah mantan Wali Kota Solo itu menyatakan kesiapannya caleg ini langsung memajang foto Jokowi pada poster pencalegan. 

Caleg DPR PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah III, Evita Nursanty, misalnya. Pada poster caleg, Evita memasang foto Jokowi yang tengah tersenyum memakai baju batik. Gambar Jokowi diletakkan di sebelah kiri poster, sedangkan foto Evita di sebelah kanan. (Baca: Jokowi Capres, PDI-P Tak Gentar Dijegal Lawan). 

Tak lupa Evita menuliskan kata 'Calon Presiden 2014-2019' di bawah nama Jokowi. Menanggapi pencantuman gambar dan nama Jokowi, Evita mengaku bangga. Dia menilai pencantuman Jokowi menjadi modal tambahan baginya selama kampanye. "Untuk berjuang di dapil," kata Evita. (Baca: Sindiran Ruhut: Jokowi Cuma Modal Wajah Lugu). 

Anggota DPR yang juga caleg PDIP daerah pemilihan Jawa Barat VII, Rieke Dyah Pitaloka, pun langsung mengganti gambar profil di BlackBerry Mesanger-nya degan logo "Jokowi for President" yang dirilis resmi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. (Baca: Sinisnya Ruhut: Jokowi Anak Kos Kok Nyapres?). 

Di beberapa daerah, daya tarik Jokowi juga digunakan para caleg untuk memikat hati pemilih. Bahkan sebelum deklarasi pun sudah ada caleg yang memajang foto Jokowi. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, baliho caleg PDIP, Sulhendri Sulaiman telah memasang foto Jokowi. Saat itu Jokowi belum ditetapkan jadi capres.

IRA SUFA GUSLINA
 

10.31 | 0 komentar | Read More

Penjelasan Psikolog Pemeriksa Ibu Pembunuh Balita

TEMPO.CO, Bandung Barat - Kepala Bagian Psikologi Polda Jawa Barat Ajun Komisaris Besar Sajarwo menilai Dedeh Uum Fatimah menyadari tanggung jawab dan risiko perbuatannya saat membunuh anak kandung sendiri, Aisyah Funny, 2 tahun. Hal itu, kata dia, merujuk hasil sementara pemeriksaan psikologi awal atas Dedeh. 

"Alasan pertama, kenyataannya dia kan langsung menyerahkan diri ke polisi setelah membunuh Funny. Itu tanda dia menyadari apa yang telah dia lakukan dan risikonya," ujar Sajarwo kepada Tempo, Kamis, 13 Maret 2014. (Baca:Pembunuh Anak Kandung Meyakini Anaknya Masuk Surga)

Hanya, ia melanjutkan, Dedeh mengalami gangguan jiwa tingkat tertentu hingga tega membunuh anak sendiri. "Kemungkinan dia mengalami gangguan jiwa sedang. Sebab, dia masih menyadari waktu dan realitas saat melakukan pembunuhan. Saat diperiksa, dia juga mengakui tahu risiko perbuatannya dan bahkan siap bertanggung-jawab," kata Sajarwo. Gangguan jiwa Dedeh makin kentara dari alasan dia membunuh anak kandung.

Saat diperiksa, kata Sajarwo, Dedeh dan suaminya, Kasito, mengaku hubungan mereka sebagai suami-istri dengan tiga anaknya selama ini cukup harmonis. Namun, Dedeh juga mengaku banyak mengalami kekecewaan selama hidup berkeluarga sejak 1997 tersebut, terutama akibat kegagalan di ekonomi. (Baca: Minta Maaf, Ibu Pembunuh Anak Peluk Suami)

"Nah, dia (Dedeh) tidak mau kekecewaan hidup yang dia alami juga dialami Fahrul dan Aisyah Funny. Daripada kedua anaknya ini menderita seperti dia, lebih baik keduanya dia bunuh saja," tutur Sajarwo. Alasan pembunuhan itu, kata Sajarwo, lalu diperkuat keyakinan yang selama ini teguh dipeluk Dedeh. (Baca: Ibu Pembunuh Balita Tak Ingin Anaknya Hidup Miskin)

"Menurut keyakinan dia (Dedeh), setelah meninggal, anak seusia Funny (2 tahun) dan Fahrul (10 tahun) yang masih bersih akan langsung masuk surga. Dia sangat meyakini ajaran itu," ujar Sajarwo. Dedeh pun mengakui gagal membunuh Fahrul. "Dan itu dia anggap sudah takdir hanya Funny yang bisa langsung ke surga. Dia sangat yakin Funny sekarang di surga," kata Sajarwo lagi.

Kepala Bagian Psikologi Polda itu juga menuturkan kondisi Dedeh selama dia periksa tampak tidak stabil. Kadang ibu tiga anak itu antusias menjawab pertanyaan dan menjelaskan. Namun, pada saat lain, Dedeh tampak termenung dan murung. "Dia masih labil, tapi dia sangat komunikatif. Dia sadar fakta, waktu dan tidak kehilangan realitas," kata Sajarwo.

Pantauan di markas Polres Cimahi, tim penyidik melanjutkan pemeriksaan kejiwaan Dedeh dan suaminya, Kasito, secara terpisah. Pemeriksaan dilakukan tim Bagian Psikologi Polda Jawa Barat. Dedeh diperiksa di sel tahanan Polres. Kasito di ruangan Kepala Bina Operasi Polres. Selain pasangan tersebut, tim juga memeriksa Asep, adik Dedeh, dan keponakannya, Andrin Novia.

ERICK P. HARDI 

Terpopuler:
Gadis 16 Tahun Dibunuh, Tragedi Ade Sara II?
8 Hal Membingungkan Soal Pesawat Malaysia Airlines
Ericsson dan Philips Tawarkan Penerangan Jalan Terkoneksi

10.31 | 0 komentar | Read More

40 Tersangka Pembakar Lahan, 1 Perusahaan

TEMPO.CO, Pekanbaru -  Kepolisian Daerah Riau hingga kini sudah menetapkan 40 tersangka pembakar lahan di Riau. Semua pelaku merupakan masyarakat setempat dan pemilik pemodal. Kemudian satu korporasi yang sudah menjadi tersangka yakni PT NSP di Kepulauan Meranti. (Baca: Perusahaan Ini Dituding Bakar Lahan di Riau)

"Para tersangka sudah diamankan di kepolisian setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Condro Kirono kepada wartawan, Kamis malam, 13 Maret 2014, di Posko Penanggulangan Bencana Asap Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Menurut Condro, 40 tersangka tertangkap tangan melakukan pembakaran lahan. Lahan yang dibakar kemudian tidak terkendali, sehingga meluas ke lahan lainnya. Berbagai modus dilakukan tersangka, mulai dari membakar lahan untuk perkebunan hingga perambahan liar di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. 

Adapun rincian kepolisian resor yang menangani para tersangka yakni Bengkalis 12 tersangka, Rokan Hilir 5 tersangka, Siak 5 tersangka, Pelalawan 4 tersangka, Dumai 3 tersangka, Pekanbaru 3 tersangka, Indragiri Hilir 2 tersangka, dan Meranti 2 tersangka, sedangkan Polda Riau menangani 3 tersangka.

Sedangkan tersangka PT NSP menjadi tersangka karena ada lahan yang terbakar di daerah konsesi, tepatnya di petak K 26, Desa Kepau Baru, Meranti. Saat ini ditangani oleh Polres Meranti.

Menurut Condro, penetapan tersangka kepada PT NSP menyusul ditemukannya bukti kuat di lokasi kebakaran lahan konsesi. Polisi sudah memeriksa 13 saksi, baik dari perusahaan maupun warga.  (Baca: Penyelidikan Kebakaran Riau Mengarah Perusahaan ).

Pemeriksaan saat ini mengarah pada penyebab kebakaran, apakah unsur kelalaian atau kesengajaan. Meski demikian, kata Condro, tetap saja mereka dikenakan pasal pidana. "Untuk penetapan tersangka, tergantung hasil pemeriksaan, apakah manajemen atau korporasinya, atau bisa jadi keduanya," kata Condro. (Baca: Penyebab Asap di Pekanbaru yang Kian Pekat)

Sebelumnya, Komandan Satgas Pemadam Api Brigadir Jenderal Agus Irianto menyebutkan titik api juga ditemui di lahan konsesi 12 perusahaan lainnya. Terkait dengan adanya indikasi kebakaran lahan di beberapa perusahaan tersebut, Condro mengaku saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan lainnya. "Perusahaan lain masih kita selidiki. Mari kita pantau berama-sama," ujarnya.

RIYAN NOFITRA

Terpopuler:
Gadis 16 Tahun Dibunuh, Tragedi Ade Sara II?
CIA: Pilot Malaysia Airlines Mungkin Bunuh Diri
Ericsson dan Philips Tawarkan Penerangan Jalan Terkoneksi

10.31 | 0 komentar | Read More

Jika Nyapres, Ahok: Jokowi Tak Perlu Mundur

Gubernur DKI Jakqrta Joko Widodo usai mengikuti istighosah dalam rangka haul ke 43 tahun Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Monas, Jakarta, (09/03). Dalam sambutanya Jokowi mengajak warga untuk terus berdoa dan berzikir agar Indonesia mendapat pemimpin yang baik. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, jika mencalonkan diri menjadi presiden, Gubernur Joko Widodo tak perlu mundur. "Berita terakhir katanya Mendagri (Gamawan Fauzi) bilang Pak Jokowi enggak perlu mundur," kata Ahok di Balai Kota Rabu malam, 12 Maret 2014. (Baca: Hari Ini, Jokowi Beri Pengarahan Bawahannya Lagi). 

Menurut Gamawan, seperti yang ditirukan Ahok, yang harus mengundurkan diri jika dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden adalah pejabat negara. Dia merujuk ke Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Nyekar Bung Karno, Jokowi Absen Makan dengan SBY).

Pasal 6 undang-undang itu menyebutkan bahwa pejabat negara harus mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai presiden. Sedangkan dari tafsiran tersebut, Ahok beranggapan posisi gubernur termasuk pejabat tinggi negara. "Saya enggak tahu juga bagaimana tafsirannya," kata dia. (Baca: Jokowi Mengaku Ziarah ke Bung Karno Mendadak).

"Kalau tafsiran saya, pejabat tinggi negara itu pasti pejabat negara. Tapi kalau pejabat negara belum tentu pejabat tinggi negara. Kalau di UU Pilpres, sudah tertulis bahwa pejabat negara harus mundur," kata Ahok. Intinya, menurut Ahok, Gubernur pejabat tinggi negara sekaligus pejabat negara.

Belakangan, wacana pencapresan Jokowi semakin menguat. Kalangan internal PDIP menyebut deklarasi pencapresan dilakukan sebelum Pemilu Legislatif. Bahkan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia Dono Prasetyo mengatakan pihaknya mendapat informasi deklarasi calon presiden PDI Perjuangan dilakukan pertengahan Maret 2014.

NINIS CHAIRUNNISA
 

10.31 | 0 komentar | Read More

Temani Sidang Ayah, Nadya Mulya Tampil Serba Biru

Pembawa acara Nadia Mulya (tengah) bersama ibu dan anak-anaknya berpamitan setelah menjenguk ayahnya, Budi Mulya, yang ditahan di rumah tahanan (rutan) gedung KPK, Jakarta (2/1). Setelah Budi Mulya ditahan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Century, Nadia kerap membawakan makanan dan kopi untuk ayahnya baik seindiri atau dengan keluarga yang lain. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, model, dan pemain sinetron Nadya Mulya mengaku hari ini, Kamis, 13 Maret 2014, sedang tak ada agenda syuting. Karena itu, dia bisa menemani ayahnya, Budi Mulya, yang akan menjalani sidang perkara korupsi fasilitas peminjaman jangka pendek dan dana talangan Bank Century.

"Kebetulan hari ini lagi off," kata Nadya saat bergegas masuk ke ruang tunggu terdakwa di Pengadilan Tindak Korupsi Jakarta Pusat.

Kendati hadir dalam sidang, penampilan presenter Insert Investigasi--program infotainment di Trans TV--seperti selebritas. Runner-up Puteri Indonesia 2004 itu tampak santai dengan mengenakan gaun pendek tanpa lengan bermotif biru. Kuku kakinya juga dicat biru, sama dengan motif gaunnya. Setelah berada di ruang tunggu, ia lantas menututupi pundaknya dengan cardigan biru pula. (Baca : Budi Mulya Pintu Masuk KPK Jerat Tersangka Lain )

Ini adalah penampilan kedua Nadya dalam sidang ayahnya, setelah menemani sidang perdana Budi Mulya pada Kamis, 6 Maret 2014. Hari ini, Nadya menemani ayahnya yang akan mengajukan eksepsi dakwaan.

Adapun Budi Mulya tampak tak santai selama menunggu sidang eksepsi, yang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB. Selama di ruang tunggu terdakwa, bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia itu tampak serius berbincang dengan rekan-rekannya yang datang berkunjung. Budi mengenakan batik cokelat berlengan panjang dan pantalon hitam. Adapun rompi tahanan KPK berwarna oranye itu digantung di sandaran kursi.

KHAIRUL ANAM

Berita Terpopuler
Mega Bawa Jokowi ke Makam Bung Karno
Biaya Makan Tahanan di KPK Paling Mahal  
Ditanya Sutan, Ruhut: Tanya pada Rumput Bergoyang  
Di KPK, Ruhut Ungkap Aset Anas di PT Panahatan

10.30 | 0 komentar | Read More

Gunung Slamet Semburkan Asap Pekat

TEMPO.CO, Pemalang - Gunung Slamet kembali mengeluarkan asap kelabu pekat, Rabu pagi, 12 Maret 2014. Letusan asap ini terlihat dari pos pengamatan Gunung Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada pukul 06.53-06.56 WIB.

Sejumlah anggota SAR Purbalingga, TNI, dan pengamat gunung Api Slamet di pos Gambuhan yang berjaga sejak pukul 05.00 WIB bergegas mengabadikan semburan asap itu dengan kamera. Tiga menit berselang, semburan asap tak terlihat lagi karena kabut tebal kembali menyelimuti puncak gunung berketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut itu.

Semburan asap itu merupakan yang pertama sejak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Slamet dari normal menjadi waspada pada Senin malam lalu. (Baca: Status Gunung Slamet Masih Waspada)

Menurut pengamat Gunung Api Slamet di pos Gambuhan, Sukedi, ketinggian letusan asap itu sekitar 800-1.000 meter. "Angin tenang, sehingga letusan asap itu vertikal," katanya. Pekatnya warna asap tersebut, kata dia, karena mengandung abu vulkanis.

Dia tidak bisa memprediksi kapan Gunung Slamet akan meletuskan lagi asap kelabu pekat. "Kami ikuti saja apa maunya Gunung Slamet," ujarnya. (baca : Gunung Slamet Pernah Semburkan Lava Menyala )

Kepala pos Gambuhan, Sudrajat, mengatakan aktivitas Gunung Slamet terpantau masih relatif stabil. Bedanya, gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa itu hanya mengeluarkan asap putih tebal pada Selasa lalu. "Letusan asap baru sekali ini tampak kasat mata," katanya.

DINDA LEO LISTY

Terpopuler
Status Gunung Slamet Masih Waspada
Ini Dia Penumpang Gelap Malaysia Airlines
Lenovo Giat Pasarkan Perangkat All-in-One

10.31 | 0 komentar | Read More

19 Pendaki Gunung Slamet Dievakuasi

TEMPO.CO, PEMALANG - Tim gabungan SAR, TNI, dan Gasda (Ganesha Muda Pecinta Alam SMA 1 Purbalingga) telah mengevakuasi 19 pendaki di Pos 2 dan Pos 5 Gunung Slamet, Rabu, 12 Maret 2014, pagi, seiring peningkatan aktivitas gunung tersebut. (Baca : Gunung Slamet Letuskan Asap Pekat)

Di Pos 5 dalam radius dua kilometer dari puncak ada 10 pendaki. "Mereka dijemput TNI dan SAR,"kata Zaenal Abidin, anggota SAR Perwira Purbalingga yang berjaga di Pos Gambuhan, Pemalang. Adapun di Pos 2 (radius lima kilometer dari puncak), ada sembilan pendaki yang dijemput anggota Gasda.

Zaenal mengatakan, 19 pendaki freelance (umum) dari Jakarta itu memulai perjalanan sejak Senin sore, alias sebelum status Gunung Slamet dinaikkan jadi waspada. "Semuanya selamat. Mereka naik dari Jalur Pendakian Bambangan, Purbalingga," ujarnya. (Baca :Pendaki Ini Berkejaran dengan Asap Gunung Slamet)

Status Gunung Slamet sampai hari ini masih waspada, satu level di atas normal. Warga masih dilarang beraktivitas di dalam radius dua kilometer dari puncak. (Baca : Status Gunung Slamet Masih Waspada)

DINDA LEO LISTY

Terpopuler
Anas Urbaningrum Cuci Uang di Restoran Jepang? 
4 Teori Hilangnya Malaysia Airlines 
SBY Soal Century: Kebijakan Itu Tak Bisa Diadili  

10.31 | 0 komentar | Read More

Disita KPK, Aset Anas Urbaningrum Bisa Dipakai

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dikawal menuju mobil tahanan setelah menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah properti terkait dengan dugaan pencucian uang mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Namun, ternyata aset-aset tersebut masih bisa digunakan.

"Dipakai boleh, yang enggak boleh adalah diperjualbelikan dan disewakan," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 10 Maret 2014. (Baca: Harta Disita, Pengacara Tak Yakin Anas Jatuh Miskin).

Menurut dia, setelah ada berita acara penyitaan, aset apa pun yang disita KPK tak boleh dipindahtangankan. Sertifikat aset tersebut disita KPK dan kini ada dalam penguasaan komisi antirasuah tersebut. (Baca: Anas Sering Dapat 'Ucapan Terima Kasih').  

Sejak Kamis lalu, KPK sudah menyita setidaknya lima bidang lahan dan sebuah rumah di Yogyakarta dan Jakarta terkait dugaan pencucian uang Anas Urbaningrum. Aset di Yogyakarta disita pada Kamis, 6 Maret 2014, sedangkan rumah disita pada Jumat, 7 Maret 2014.

Aset yang disita itu terdiri atas dua bidang lahan di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta, seluas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama Attabik Ali, mertua Anas. (Baca: KPK Sita Rumah Anas di Duren Sawit dan Tanah di Yogya).  

Ada pula sebidang lahan dan bangunan di Jalan Selat Makassar C9/22 di Duren Sawit, Jakarta Timur, dan tiga bidang lahan di Desa Panggungharjo, Bantul, atas nama Dinas Az yang merupakan anak Attabik Ali.

BUNGA MANGGIASIH

Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum

Terpopuler
Curhat SBY: Koalisi Kadang Makan Hati
Terungkap, 'Penumpang Gelap' Malaysia Airlines
Polisi Belum Minta Keterangan Orang Tua Ade Sara

10.31 | 0 komentar | Read More

Yayasan Soeharto Gelar Peringatan Supersemar

Buku Reformasi dan Jatuhnya Soeharto di toko buku dikawasan Tangerang, Banten, (20/5). Buku ini untuk memberitahu proses terjatuhnya Soeharto pada 15 tahun lalu yang bertepatan pada 21 Mei 1998 sebagai awal Gerakan Reformasi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarah tentang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kembali diperingati di  Gedung Granadi, Jl Rasuna Said, Kuningan, Selasa, 11 Maret 2014.  Menurut Wakil Ketua Yayasan Supersemar, Nasaruddin Umar, kegiatan ini sebagai momentum kelahiran yayasan yang dibentuk mantan Presiden Soeharto yang berkuasa secara otoriter sejak 1968-1997.

"Tak ada kaitannya dengan politik dan pemilihan legislatif," kata Nasaruddin yang kini menjabat Wakil Menteri Agama saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa pagi. Menurut dia, yayasan selalu menyelenggarakan kegiatan ini setiap tahunnya. (Baca:Ical Berpasangan dengan Titiek Soeharto?)

Beberapa bulan belakangan, muncul gambar Soeharto setengah badan, sambil  tersenyum dan melambaikan tangan kanan seolah menyapa dan memberi salam. Foto itu disertai kalimat "Piye Kabare? Penak Jamanku to?" yang berarti "Bagaimana Kabarnya? Enak Zamanku kan?). Gambar itu biasa muncul di kaus, dalam bentuk poster, stiker, hingga bak truk. (Baca: 3 Desain Kaus Soeharto Versi Astana Giribangun)

Supersemar merupakan surat perintah yang diteken Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Letnan Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat ini menjadi polemik lantaran ditafsirkan sebagai penyerahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto atau dari rezim Orde Lama ke Orde Baru.  Peringatan Supersemar kali ini digelar di Gedung Granadi, yang menjadi markas sejumlah yayasan milik Soeharto dan jaringannya.  Selain itu diadakan diskusi politik  yang menghadirkan Ketua Umum Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila Sulastomo, Dr Yudi Latif dan  Slamet Soetrisno.

TRI SUHARMAN 

Terpopuler:
Terungkap, 'Penumpang Gelap' Malaysia Airlines
Pesawat Adam Air Lebih Tragis Dibanding Malaysia Airlines
Alat Kejut 3.800 Kilovolt Tak Membunuh Ade Sara

10.31 | 0 komentar | Read More

Gunung Merapi Semburkan Abu Vulkanis

Gunung Merapi saat cuaca cerah diambil dari Bukit Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta, (28/12). Wisatawan yang datang untuk melihat sisa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 meningkat tiga kali lipat pada musim libur akhir tahun. ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Klaten - Warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang tinggal di lereng Gunung Merapi dikejutkan oleh hujan abu vulkanis, Senin pagi, 10 Maret 2014. Diduga hujan abu itu disebabkan oleh letupan kecil salah satu gunung teraktif di dunia tersebut. Camat Kemalang, Bambang Haryoko, menyebutkan hujan abu melanda dua desa di lereng Merapi, yaitu Desa Balerante dan Sidorejo. "Abu turun sekitar pukul 07.00 WIB," katanya.

Pagi ini angin di puncak Merapi bertiup ke timur, atau ke arah Klaten. Untungnya, tidak lama kemudian angin berbalik arah. "Selain itu juga disusul dengan hujan yang lumayan deras," katanya. Sebelum terjadi hujan abu, warga setempat memang beberapa kali mendengar suara gemuruh dari arah Gunung Merapi. "Namun kami belum tahu suara itu disebabkan oleh aktifitas perut bumi ataukah guguran material."

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten Sri Winoto mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta menyangkut fenomena alam itu. "Terjadi letupan kecil di Gunung Merapi," katanya.

Letupan itu menimbulkan asap hitam yang membawa material debu setinggi 1.500 meter. Menurutnya, angin di Merapi telah mengarah ke barat daya. BPBD Klaten saat ini telah menerjunkan tim pemantau ke sejumlah desa. "Kami juga meminta masyarakat menggunakan masker apabila diperlukan."

AHMAD RAFIQ

Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum

Berita terkait:
Paspor Palsu Menambah Misteri Malaysia Airlines
Alasan Penumpang Ini Naik Malaysia Airlines 
Ada Jejak Avtur di Jalur Pesawat Malaysia Airlines 
Kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines Mirip Adam Air
AS Endus Teroris di Pesawat Malaysia Airlines 
Kisah Hilangnya Paspor 'Penumpang' Malaysia Airlines 
Kronologi Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines 
Pilot Boeing Sempat Kontak Pilot Malaysia Airlines

10.31 | 0 komentar | Read More

Direktur Keuangan TVRI yang Baru Terpilih Mundur

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Keuangan Televisi Republik Indonesia yang baru dipilih oleh Dewan Pengawas, Suhartanto, menyatakan mundur dari jabatannya. Suhartanto mengatakan pimpinannya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak memberinya izin untuk bekerja di TVRI.  "Saya taat ke pimpinan. Surat pengunduran diri sudah saya sampaikan pekan  lalu," kata dia, saat dihubungi Tempo, Senin 10 Maret 2014.

Suhartanto yang masih menjabat widyaiswara atau pengajar BPKP di Ciawi, Bogor, itu terpilih menjadi Direktur Keuangan TVRI pada pertengahan Februari 2014. Dia belum sempat dilantik bersama empat direktur lainnya karena belum mengantongi izin dari atasannya.

Direktur Keuangan pilihan Dewan Pengawas ini menyingkirkan dua calon internal TVRI, yakni Asep Suhendar (Kepala TVRI Bengkulu) dan Taufan Syah (kepala bidang pengawasan operasional). Dewan Pengawas pada Desember tahun lalu juga gagal memilih direktur keuangan untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Eddi Machmudi, yang mundur pada September tahun lalu. Kala itu, suara Dewan Pengawas pecah sehingga dari tiga calon tak satupun yang dipilih. (Baca: Dewan Pengawas Gagal Pilih Direktur TVRI)

Menurut Suhartanto, saat diuji kelayakan dan kepatutan dia sempat ditanyai soal kesanggupannya mendapat surat keterangan lolos butuh atau surat izin dipekerjakan di TVRI dari BPKP. Dalam persyaratan administasi nomor 7 disebutkan surat lolos butuh harus didapat paling lambat 3 bulan setelah diterima. "Saat itu saya jawab tak sanggup," kata dia. Tapi rupanya Dewan Pengawas tetap memilih Suhartanto.

Dia menyikapi positif atas tiadanya izin untuk bekerja di TVRI. "Mungkin pimpinan mau melindungi anak buahnya. Saya mengajar saja sekarang," ujar Suhartanto. Dia mengakui saat mendaftar sudah minta izin secara lisan kepada atasannya tapi belakangan izin secara tertulis tidak diperoleh.

Kini TVRI memang sedang dilanda kemelut. Selain anggaran belanja modal sekitar Rp 600 miliar untuk tahun ini dibekukan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat juga memecat semua anggota Dewan Pengawas. Karena itu, Komisi menganggap direksi baru  tak sah. Beberapa politikus Senayan juga kerap campur tangan di TVRI. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan program siap siar Rp 47 miliar yang belanjanya dilakukan pada 2012 lalu.

AHMAD NURHASIM

Terpopuler
Kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines Mirip Adam Air
Ayah Ade Sara Ingin Hafitd dan Assyifa Dihukum
Kenapa Berpaspor Palsu Bisa Naik Malaysia Airlines?

10.30 | 0 komentar | Read More

Pondok Dayung Masih Ditutup untuk Umum

TEMPO.CO , Jakarta: Markas Komando Pasukan Katak (Kopaska) di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara masih tertutup oleh umum. "Kayaknya sampai sebulan ditutupnya. Tapi minimal memang tiga hari," ujar salah seorang perwira TNI AL yang tidak mau disebutkan namanya kepada Tempo, Sabtu, 8 Maret 2014. 

Tempat lebih mirip pulau itu bahkan tidak bisa dikunjungi oleh para perwira TNI AL sendiri. "Kami saja dilarang, apalagi untuk umum," katanya. 

Menurut dia, penutupan tempat yang dipisahkan air laut sepanjang 200 meter itu untuk proses pendinginan. Proses pendingan tersebut memakan waktu minimal tiga hari sampai sebulan. 

Berdasarkan pantauan, memang garis polisi masih membentang di depan gerbang Pangkalan Utama TNI AL III. Gerbang tersebut merupakan satu-satunya akses menuju Pondok Dayung. (Baca: Beda Ledakan Gudang Amunisi Priok dengan Cilandak)

Selain itu, di area Pondok Dayung pun garis polisi juga dipasang. Dari kejauhan, beberapa perwira TNI AL tampak menjaga ketat tempat gudang amunisi yang meledak Selasa kemarin. Dugaan sementara, ledakan diakibatkan adanya hubungan arus pendek yang memicu kebakaran lalu membakar amunisi. (Baca: Gudang Amunisi Meledak, 16 Bangunan Pol Air Rusak)

Akibatnya, sekitar 87 orang perwira menjadi korban. Satu korban meninggal dunia di lokasi bernama Sersan Satu Imam Syafi'i. Dan seorang lagi sedang dirawat intesif di ruang ICU Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo atas nama, Sersan Kepala Midi. 

ERWAN HERMAWAN

Terpopuler:
Tersangka Pembunuh Ade Sara : Saya Sakit Hati
Hafitd Ternyata Sewa Hacker Retas Akun Twitter Ade Sara
Jenazah Ade Sara Sempat Disimpan di Mobil

10.31 | 0 komentar | Read More

Hutang Darah RSUD Tasikmalaya Rp 1,3 Miliar

TEMPO.CO , Tasikmalaya - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tasikmalaya terancam tak mendapat kiriman darah dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Cabang Tasikmalaya. Sebabnya rumah sakit belum membayar hutang pembelian darah ke PMI sebesar Rp 1,3 miliar.

Direktur Utama RSUD Tasikmalaya, Wasisto, menjanjikan jika dana dari Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial cair  akan membayar hutang untuk dua bulan dulu. "Kalau Kemenkes cair setengahnya saya bayar hutang setengahnya, kalau Kemenkes melunasi hutang saya lunasi," katanya, Sabtu 8 Maret 2014. (Baca : Klaim RSUD Tasikmalaya Tersendat di Kemenkeu)

Wasisto meminta PMI tetap memasok darah ke rumah sakit. Karena pengolahan darah hanya dikerjakan PMI. "Tidak ada PMI swasta. Kalau obat masih bisa, tidak ada di perusahaan A bisa beli di perusahaan B. Kalau nggak ada pasokan darah dari PMI wah bahaya,"  ujarnya.

Dia meminta PMI maklum dengan kondisi rumah sakit yang tengah krisis keuangan. "Bukan kami tidak mau bayar, kami sedang tidak ada duit," katanya. (Baca : Klaim Telat, RSUD Tasik Berutang Rp 30 Juta/hari)

Ketua PMI Cabang Tasikmalaya, Tata T. Rachman, mengatakan dampak belum dibayarnya hutang adalah terhambatnya operasional UDD. Operasional mobil unit donor darah perlu biaya, pemeriksaan atau cek darah di laboratorium, dan pembelian kantong darah juga memerlukan biaya. "Jadi terhambat," ujar dia.

Jika RSUD Tasik tak kunjung membayar hutang, kata Tata, pihaknya akan menempuh dua opsi yakni menghentikan operasional UDD dan memungut Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) kepada semua pasien yang butuh darah.

Tata menjelaskan BPPD bukan biaya jual beli darah, melainkan biaya pengolahan darah, karena darah harus melalui serangkaian pengecekan medis sebelum bisa dipakai pasien yang membutuhkan.

CANDRA NUGRAHA

Terpopuler
Tersangka Pembunuh Ade Sara : Saya Sakit Hati
Hafitd Ternyata Sewa Hacker Retas Akun Twitter Ade Sara
Jenazah Ade Sara Sempat Disimpan di Mobil

10.31 | 0 komentar | Read More

Ical: Prya Luar Biasa

Dari kiri, Ketua DPRD Ferrial Sofyan, Gubernur Joko Widodo, Wakil Ketua DPRD Prya Ramadhani, dan Ketua Komisi D Misa Samsuri saat jamuan makan siang di rumah dinas Gubernur, Jakarta (8/11). TEMPO/Anggrita Cahyaningtyas.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengungkapkan Prya Ramadhani adalah sosok yang luar biasa. "Semangat hidupnya itu luar biasa," kata Aburizal di rumah duka Jalan Benda nomor 9 RT 06/RW 01, Ciganjur, Jagarkasa, Jakarta Selatan, Jumat 7 Maret 2014.

Sikap Prya yang luar biasa itu, menurut Ical, ditunjukkan dengan cara menyembunyikan dan tak pernah mengeluhkan penyakitnya kepada orang lain. Seperti diketahui, besan Aburizal ini meninggal dunia karena kanker tulang. "Padahal beliau sakit sudah lama," ujarnya.

Menurut Ical, Prya layak menjadi panutan. Kendati kedua tangan dan kakinya dipasang pen, besannya tersebut tetap memiliki semangat hidup.

Adapun Nia Ramadhani, Ical mengatakan, sangat sedih dengan kepergian Prya. Sebab, keduanya sangat dekat. "Tapi ada saya sebagai ayahnya yang lain dan ada istri saya sebagai ibunya," ujar Ical. "Tapi Nia cukup tabah," tambah Ical.

Prya meninggal sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rencananya, wakil ketua DPRD itu akan dimakamkan di TPU Kampung Pondok Kandang, Ciganjur, setelah salat dzuhur, Sabtu 8 Maret 2014.

SINGGIH SOARES

Topik terhangat:
Ade Sara | Jojon | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum

Berita lainnya:
Bagaimana Sepasang Kekasih itu Membunuh Ade Sara?
Anas: Ada Orang Istimewa di Lantai 9 Gedung KPK 
Cemburu, Motif Sepasang Kekasih Bunuh Ade Sara 
Terduga Pembunuh Ditangkap Saat Melayat Ade Sara 
Diperiksa Kilat, Anas Urbaningrum Ngaku Cari Tiket 
Danang Penembak Kucing Mengaku Penyayang Binatang

10.30 | 0 komentar | Read More