Kader Pengusaha atau Tentara, Mutu Partai Merosot

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Konfederasi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Soesatyo meminta partai politik membenahi sistem rekrutmen. Romo Benny mengatakan, dengan kondisi sistem rekrutmen seperti sekarang maka yang mengisi politik adalah pedagang dan prajurit.

"Padahal yang seharusnya mengisi partai politik adalah seorang filsuf," kata Romo Benny dalam sebuah  diskusi di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2013. Menurut dia, jika diisi oleh seorang filsuf maka politik akan lebih banyak berbicara mengenai kebijaksanaan. "Sekarang politik kita lebih banyak bicara ngalor ngidul tanpa pernah bicara substansi," kata dia.

Romo Benny mengatakan, saat ini politik direndahkan martabatnya oleh perilaku elit politik. Politik menjadi tidak rasional dan menjadi lawakan paling lucu. "Politik hanya sekadar menjadi dagangan dan tontonan, tidak menjadi tuntunan," kata dia.

Karena itulah, Romo Benny meminta agar partai politik berani mendesain dan membenahi orang-orang yang duduk di parlemen. Salah satu kuncinya adalah  pengkaderan partai politik. Dia mengatakan, seharusnya partai politik tak diisi oleh petualang politik.

Dia mengkritik banyak orang yang ujug-ujug menjadi pemimpin politik. Misalnya, ada seseorang yang tak pernah ikut organisasi tiba-tiba menjadi calon pemimpin. "Asal punya media televisi, kemudian dia dijadikan tokoh," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten

Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah 
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun 
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil 
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA  

10.31 | 0 komentar | Read More

Bawaslu Akan Tindak Baliho Liar Caleg

Sejumlah anggota Panwaslu Kecamatan Cibinong menurunkan baliho caleg parpol di Jl Tegar Beriman,Cibinong, Bogor, (11/2). Penurunan ini dilakukan karena dianggap melanggar etika dan estetika pemasangan alat peraga pemilu. TEMPO/Panca Syurkani

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron mengatakan bahwa lembaganya akan memerintahkan Bawaslu di daerah menindak tegas calon anggota legislatif yang masih bandel memasang baliho. Apalagi, jika baliho itu sudah dibersihkan oleh Satpol PP tapi tetap dipasang kembali.

Bawaslu, kata Daniel, akan bekerja sama dengan pengawas di daerah untuk mendata secara lengkap pelanggaran tesebut. Selain itu Bawaslu juga akan melakukan koordinasi dengan KPU dan pemerintah daerah.

"Jika nanti memang terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi paling maksimal adalah pelarangan kampanye," ujar Daniel ketika dihubungi, Rabu, 30 Oktober 2013.

Aturan mengenai sanksi administrasi mengenai alat peraga, menurut Daniel akan dibicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu belum diatur mengenai sanksi administrasi tentang alat peraga ini.

"Di situ hanya disebutkan pemerintah daerah dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu berhak mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta pemilu. Tapi belum ada sanksi yang tegas," ujar Daniel.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafiz Gumay mengakui pada saat penyusunan peraturan KPU tentang kampanye legislatif, belum dicantumkan sanksi yang tegas berupa penjatuhan pidana. Hal ini karena memang bukan wewenang KPU untuk melakukan hal tersebut. KPU dalam hal ini hanya melakukan sebatas sanksi administratif.

"Kita beri peringatan dan umumkan mana calon yang tidak tertib, harapannya itu menjadikan sanksi sosial, untuk sanksi penindakan, kami harus berkoordinasi dengan Bawaslu daerah," ujar Hadar.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu beberapa provinsi mengaku kewalahan menertibkan alat peraga Pemilu 2014 yang dipasang calon anggota legislatif. Sejumlah caleg telah ditegur untuk tidak memasang alat peraga di ruang publik. Namun sejumlah caleg memasang kembali alat peraga kampanye di lokasi yang telah dibersihkan Satpol PP.

GALVAN YUDISTIRA

Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten

Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah 
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun 
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil 
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA  

10.31 | 0 komentar | Read More

Selain Heru, Ini Pejabat yang Terjerat Kasus Pajak

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi mencokok Kepala Subdirektorat Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Heru Sulastyono di Perumahan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 29 Oktober 2013. Heru diduga menerima suap Rp 11,4 miliar dari Komisaris PT Tanjung Jati Utama, Yusran Arif, dalam bentuk polis asuransi yang dicairkan pada 2011-2013.

Yusran juga memberi Heru sebuah Nissan Terano dan Ford Everest. Yusran ditangkap pada pagi harinya di rumahnya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Motif suap diduga untuk menghindari audit kepabeanan. (Baca: Ini Perjalanan Karier Heru Sulastyono di Bea Cukai dan Begini Modus Suap untuk Pejabat Bea Cukai)

Kasus suap yang menimpa pejabat di lingkungan Bea Cukai dan terkait dengan pajak tak cuma Heru. Pada 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyidak salah satu ruang kerja di Bea Cukai dan mendapatkan uang tunai Rp 500 juta di laci. Uang tersebut diduga hasil suap. Berikut ini adalah kasus-kasus pajak yang melibatkan pejabat lainnya:

1. Dhana Widyatmika

Jabatan : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
Kasus : Ditahan pada 3 Maret 2012 dengan tuduhan pencucian uang melalui perusahaan otomotif PT Mitra Modern Mobilindo. Ia divonis 7 tahun dan denda Rp 300 juta (9 November 2012). Pengadilan Tinggi menambah hukuman menjadi 10 tahun (22 April 2013). Harta kekayaan pada
laporan tahun 2011 mencapai Rp 1,2 miliar. Sementara penelusuran tim Kejaksaan Agung harta Dhana mencapai Rp 18 miliar.

2. Tommy Hindratno

Jabatan : Pegawai Pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan
Kasus : KPK menangkap bersama kerabatnya ketika menerima suap Rp 280 juta dari pegawai PT Bhakti Investama, James Gunardjo (6 Juni 2012). Hukuman: vonis 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta (18 Februari 2013). Mahkamah Agung menambah hukuman menjadi 10 tahun pada 1 Oktober 2013.

Harta kekayaan pada laporan tahun 2011 mencapai Rp 646 juta.

3. Pargono Riyadi

Jabatan : Pejabat Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Wilayah Jakarta Pusat
Kasus : KPK menangkap  karena diduga meminta suap dari pengusaha otomotif Asep Hendro sebesar Rp 125 juta, 11 Maret 2013.

Harta kekayaan Pargono pada laporan kekayaan tahun 2003 mencapai Rp 368 juta. Pada tahun 2008 naik menjadi Rp 869 juta

4. Denok Taviperiana dan Totok Hendriyanto

Jabatan : Mantan pegawai pajak
Kasus : Pada 21 Oktober 2013 Bareskrim Polri menangkap keduanya terkait pengurusan restitusi pajak senilai Rp 21 miliar oleh PT Surabaya Agung Industry dan Paper. Sebelumnya Denok menjabat Kepala Seksi Humas Kantor Pajak Wilayah Bekasi, sedangkan Totok Heryatno di Kantor Pelayanan Pajak BUMN. Sebelum dipecat, Denok menduduki Golongan III. Pada laporan kekayaan tahun 2008, hartanya mencapai Rp 5,52 miliar. Sedangkan Totok pada laporan tahun 2011 mempunyai harta sebesar Rp 596 juta.

5. Mohammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto

Jabatan : Penyidik dan pemeriksa pajak Kantor Pajak Jakarta Timur
Kasus : Keduanya ditangkap KPK di  Terminal III Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap saat menerima uang Rp 2 miliar dari karyawan perusahaan produsen baja The Master Steel.

SUMBER DIOLAH TEMPO | EVAN (PDAT)

Berita Lainnya:
Begini Modus Suap untuk Pejabat Bea Cukai
Ini Perjalanan Karier Heru Sulastyono di Bea Cukai
Adiguna Sutowo dan Jejaring Bisnisnya  
Snowden: AS Miliki Fasilitas Penyadapan di Jakarta  
Perusakan Rumah Adiguna, Pacar Vs Istri Kedua?
Eks Kepala PPATK Ingat Rekening Gendut Bea Cukai  

10.31 | 0 komentar | Read More

Istri Jadi Wabub Wonosobo, Heru Jarang Pulang

TEMPO.CO, Yogyakarta -  Kepala Subdirektorat Eskpor Direktorak Jenderal Bea dan Cukai Heru Sulastyano merupakan suami Wakil Bupati Wonosobobo Maya Rosida. Namun, Heru jarang berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Heru dicokok Badan Reserse dan Kirminal Mabes Polri di rumah mantan istrinya di Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Dia diduga menerima suap dari pengusaha.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tri Antoro menyatakan, kasus yang menimpa Heru Sulastyano tidak mengganggu kinerja pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Tri Antoro menyatakan, kasus Heru Sulastyano merupakan urusan pribadi dia. "Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak ada kaitan dengan kasus ini," kata dia ketika dihubungi, Rabu 30 Oktober 2013.

Tri Antoro menyatakan berjumpa dengan Heru Sulastyano beberapa kali. Yakni pas pelantikan Maya Rosida menjadi wakil bupati pada tahun 2010, dan ketika Maya Rosida membuka rumah dinas wakil bupati untuk menerima tamu Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, Heru Sulistyo jarang terlihat di Wonosobo karena bekerja di Jakarta sebagai pejabat di Bea Cukai. "Pak Heru jarang pulang," kata dia kepada Tempo.

Tri Antoro menyatakan, sebelum menjadi wakil bupati, Maya Rosida banyak tinggal di Jakarta. Tri Antoro menyatakan tidak tahu menahu aktivitas Maya sebelum menjadi bupati. Sumber di Wonosobo yang dekat dengan Maya Rosida menyatakan,  Maya dan Heru merupakan sama-sama orang Wonosobo. Sumber itu menyatakan, mereka merupakan teman sekelas di SMA Negeri 1 Wonosobo.

Maya lahir dan besar di kampung Kauman, Wonosobo. Data resmi di Komisi Pemilihan Umum menyebutkan, Maya Rosida beralatar belakang wiraswasta. "Dulu dia berbisnis batik. Dia bikin perusahaan batik dengan motif sendiri," kata seorang sumber.

Selasa 29 Oktober 2013, Heru Sulastyono ditangkap polisi karena dugaaan tindak pidana korupsi atau suap proses ekspor impor dan tindak pidana pencucian uang.

SUNUDYANTORO

Topik Terhangat:
Prabowo Subianto | FPI Geruduk Lurah Susan | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten | Suap Akil Mochtar

Berita Terpopuler:
Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto
Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk
Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan
Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara
Ada Landasan Helikopter di Rumah Mewah Prabowo
Ini Cerita Prabowo Kenapa Trauma pada Pers

 

10.31 | 0 komentar | Read More

Nenek 96 Tahun Pimpin Aksi Demonstrasi

TEMPO.CO, Kupang - Petronela Bombalan, nenek berusia 96 tahun, memimpin aksi unjuk rasa warga menyegel puskesmas pembantu di Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 29 Oktober 2013. Aksi ini dilancarkan akibat kekesalan warga terhadap pemerintah kota yang belum membayar pembebasan lahan untuk pembangunan puskesmas tersebut.

Nenek Petronela mendatangi puskesmas dengan memboyong semua cucunya, lantas melakukan penyegelan pintu tempat pelayanan kesehatan tersebut. Mereka menuntut pemerintah kota segera melunasi tuntutan ganti rugi pembebasan lahan seluas 1.600 meter senilai Rp 11 juta. Akibat penyegelan itu, aktivitas pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut lumpuh total.

"Sudah dua tahun pemerintah janji melunasi pembebasan lahan tersebut. Namun sampai sekarang belum terealisasi," kata cucu ahli waris, Don Dombalan, di sela-sela aksi penyegelan itu.

Menurut Don, penyegelan puskesmas ini akan dilakukan hingga hak-hak mereka dibayarkan. Jika tidak, mereka mengancam akan mengambil kembali lahan yang telah dibangun menjadi puskesmas itu. "Kalau tidak bayar, kami ambil kembali tanah kami," ia menegaskan.

Ketua RW 08 Fatukoa, Simeon, mengaku Nenek Petronela hampir setiap hari menagih uang pembebasan lahan ke ketua RT atau RW setempat karena lahannya sudah dimanfaatkan untuk pembangunan puskesmas tersebut. "Nenek selalu menagih haknya ke kami. Sedangkan pemerintah kota hanya diam," katanya.

Adapun Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr Ary Wijaya, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dihubungi wartawan.

YOHANES SEO

Topik Terhangat:
Prabowo Subianto|FPI Geruduk Lurah Susan| Misteri Bunda Putri| Dinasti Banten| Suap Akil Mochtar

Berita Terpopuler:
Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto
Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk
Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan
Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara
Ada Landasan Helikopter di Rumah Mewah Prabowo
Ini Cerita Prabowo Kenapa Trauma pada Pers

10.31 | 0 komentar | Read More

Timur Pradopo Imbau Polisi Layani Aksi Buruh

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman bersalaman dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo usai dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, (25/10). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Serah-terima jabatan Kepala Polri dari Jenderal Timur Pradopo kepada Komisaris Jenderal Sutarman berlangsung di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa, 29 Oktober 2013. Upacara dihadiri oleh sejumlah duta besar negara sahabat serta pejabat tinggi.

Di beberapa wilayah, ada aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh, sehingga para kapolda yang daerahnya dinilai rawan tidak diwajibkan hadir. (Baca: Timur Pradopo Siapkan Memori Serah-Terima Jabatan)

"Pak Timur Pradopo sudah menginstruksikan melalui teleconference kepada beberapa kapolda yang daerahnya tergolong rawan terkait aksi buruh," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ronny Frengky Sompie, di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Ronny mengatakan, jika di wilayah mereka diperlukan antisipasi langsung, kepala polda daerah tersebut tidak perlu hadir dalam acara pelantikan. Pasalnya, berdasarkan instruksi Kapolri sebelumnya, arahan sudah dilakukan melalui teleconference. "Para kapolda agar melayani mogok nasional," katanya.

Dalam acara ini, Timur Pradopo menjadi pemimpin upacara. Polri mengundang sebanyak 1.134 tamu undangan. Terdiri atas 120 tamu utama, seperti menteri, kedutaan besar, mantan Kapolri, dan kepala lembaga.

ILHAM TIRTA

Topik Terhangat:
Prabowo Subianto | FPI Geruduk Lurah Susan | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten | Suap Akil Mochtar

Berita Terpopuler:
Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto
Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk
Mendagri Tak Tahu FPI Mulai Mengusik Lurah Susan
Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara
Ada Landasan Helikopter di Rumah Mewah Prabowo
Ini Cerita Prabowo Kenapa Trauma pada Pers

10.31 | 0 komentar | Read More

Biola WR Supratman, Ahli Waris Kecewa Pemerintah

TEMPO.CO, Surabaya -- Ahli waris Wage Rudolf Supratman kecewa dengan pemerintah yang tidak kunjung memperjelas status biola bersejarah milik sang komponis yang dititipkan di Museum Sumpah Pemuda. Keponakan WR Supratman, Oerip Soedarman, mengatakan dia sudah dua kali mengirim surat ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

Surat pertama diantarkan sendiri ke kantor Menteri Sekretaris Negara pada 14 Desember 2004. Selain ke Mensesneg, tembusan surat juga dikirim ke kantor Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun surat kedua dikirim pada 16 April 2007.

"Kami hanya minta kejelasan. Kalau pemerintah ingin mengambil biola tersebut menjadi milik negara, silakan asal kami diberi kompensasi. Kompensasi tidak harus berupa uang, berbentuk piagam saja kami sudah senang," kata Oerip, 79 tahun, Senin, 28 Oktober 2013.

Dua kali surat dikirim, dua kali pula tidak ada respon dari kementerian. Oerip kemudian mencoba menempuh jalur lain melalui pesan pendek ke nomor pengaduan yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Namun, hasilnya sama saja. "Dua kali saya kirim SMS, dijawab secara otomatis "sudah diperhatikan"," ujar Oerip.

Menurut Oerip, status biola itu masih milik WR Supratman. Sebab pada 1978, biola itu sengaja dititipkan ke museum oleh kakak sulung Supratman, Ny Roekijem Soepratijah. "Dititipkan demi keamanan. Karena saat itu ada perempuan bernama Salamah yang mengaku-ngaku bekas istri WR Supratman ingin mengambil biola," ujar Oerip.

Oerip khawatir biola WR Supratman makin tak terawat. Sebab, pada 2007 ia bersama Suhendro, anak Gijem Supratijah (adik bungsu WR Supratman), pernah mendatangi Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya 106 untuk melihat kondisi biola. Suhendro meninggal dua tahun lalu dalam usia 85 tahun.

Setelah dikeluarkan dari kotak penyimpanan, ternyata putaran senar di kepala biola yang seharusnya berjumlah empat buah hilang satu. Satu senarnya juga putus. Tapi ketika dicoba digesek oleh Suhendro, biola tersebut masih berfungsi dengan baik. "Mas Suhendro girang bukan main karena dia pernah memainkan biola itu saat masih kecil di Surabaya," kata Oerip.

Oerip berharap, dengan menjadi milik negara, pengamanan biola yang pernah dipakai WR Supratman memimpin lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 itu bisa lebih terjamin. "Kalau biola itu sampai jatuh ke balai lelang di London, yang ngaplo semua bangsa Indonesia," kata dia.

KUKUH S. WIBOWO

Berita terkait:
Edsus Sumpah Pemuda
Rahasia Kisah Asmara W.R Soepratman
W.R. Soepratman Jadi Tokoh Pergerakan
W.R. Soepratman, Biola dan Musik Jazz

10.31 | 0 komentar | Read More

Rekam Jejak Prabowo 24 Tahun Jadi Tentara

Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada para media usai mengikuti Perayaan hari ulang tahun Kopassus ke 61 di Markas Besar Cijantung, Jakarta, (16/04). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto sering disebut sebagai seorang jendeal kontroversial. Karir dan sepak terjangnya dimulai selepas ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Magelang pada tahun 1970. Meniti karir di militer selama 24 tahun, saat menududki posisi puncak dia sempat dituduh melakukan kudeta hingga memimpin operasi penculikan 9 aktivis.

Saat sikapnya jika kelak menjadi presiden, seperti menghadapi oposisi, aktivis yang cerewet, media yang sudah terlanjur bebas, Prabowo menjawab sudah dibuktikan. "Komitmen saya menghadapi mereka sudah jelas. Kalau minta jaminan, jaminan apa? Saya sudah buktikan komitmen saya kepada konstitusi. Saya kira saya satu-satunya yang membuktikan diri pada UUD. Kalau saudara ingat pada 1998, saya 34 batalion. Kalau dari segi kekuatan fisik saya yang terkuat di Indonesia. Dan saya sempat dituduh mau kudeta, dan saya diberhentikan oleh presiden, dan saya ikuti perintah presiden tanpa perlawanan," kata Prabowo saat bertandang ke kantor Tempo pada 9 Oktober 2013..

Dia melanjutkan bahwa dirinya sudah berkomitmen kepada demokrasi. "Ini pemilu ketiga saya ikut. Saya bentuk partai politik, dari nol, sekarang lawan-lawan survei mengatakan empat besar, tiga besar ada yang mengatakan dua besar. Terhadap Oposisi, aktivis, yang dulu saya dianggap bagian dari rezim Orde Baru, militeristisk, fasis bla bla bla.... Sekarang, aktivis pro demokrasi adanya di Gerindra. Mereka menduduki posisi yang menentukan."

Inilah karir Prabowo :

1974 Lulus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1976  Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur 

1978 Prabowo memimpin pasukan Den 28 Kopassus yang ditugaskan untuk membunuh pendiri dan wakil ketua Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato.

1983 Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus).
1995 Komandan Komando Pasukan Khusus
1996 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
1998 Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Saat itu menjadi perwira termuda yang yang meraih pangkat jenderal. Usia 47 tahun, tiga bintang tersemat di pundaknya.Ia juga dituduh mendalangi penculikan beberapa aktivis. 

2004 Politisi Partai Golkar
2008 Mendirikan Partai Golkar bersama Muchdi Purwoprandjono

Partai ini memperoleh 4,5 persen suara--26 kursi Dewan

2009 Mecalonkan diri menjadi calon wakil presiden

Berkoalisi dengan PDI Perjuangan berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri

10.31 | 0 komentar | Read More

Menteri Zulkifli: Usut Pembakaran Lahan Riau

Sepasang suami istri memperbaiki toilet yang terbakar dalam kebaran hutan gambut di desa Mamugo, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau, (30/6). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO , Yogyakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mendesak pihak Kepolisian Daerah Riau menuntaskan penyeldikan pada para tersangka kasus pembakar lahan di Riau. "Kami minta itu diusut tuntas dan mendukung penuh kepolisian menyelesaikan kasus itu," kata Zulkifli di Yogyakarta Sabtu 26 Oktober 2013.

Zulkifli mengaku sudah mendapatkan laporan resmi terkait dengan ditetapkannya dua warga Malaysia sebagai tersangka terkait kasus pembakar lahan di Riau itu. "Kami sudah terima laporannya, ada dua orang tersangka warga Malaysia," kata dia.

Sebelumnya diberitakan kedua tersangka ini adalah petinggi PT Adei Plantation and Industri (AP) di Kabupaten Pelalawan. PT AP merupakan anak perusahaan besar di bidang kelapa sawit dan produk turunannya, Kuala Lumpur Kehpong Berhad dari Malaysia.

Zulkifli mengungkapkan penetapan dua tersangka kasus pembakaran lahan yang terjadi Juni lalu itu perlu ditelusuri dan dituntaskan oleh polisi. Karena hal itu dapat menjadi pintu masuk untuk mengetahui lebih detil siapa saja yang terlibat. "Kami minta (keterlibatan pelaku) yang lain juga terus diselidiki, jangan jangan masih ada," kata dia.

Desakan memperdalam penyeldikan ini karena sebelumnya berkembang dugaan bahwa beberapa perusahaan perkebunan Indonesia dan Malaysia yang berada di balik kebakaran hutan itu. "Maka kami sangat mendukung ini dituntaskan dan diungkap segera," kata Zulkifli.

PRIBADI WICAKSONO

Topik Terhangat:
Sultan Mantu| Misteri Bunda Putri| Gatot Tersangka| Suap Akil Mochtar| Dinasti Banten

Berita Terpopuler:
11 Kantor Bisnis Keluarga Ratu Atut
Bunda Putri Ternyata Alumnus IPB?
Analisis Wajah Ratu Atut: Pribadi Berambisi Besar
Prabowo Terakhir Minta Visa AS pada 2004 
Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan 
Siasati Banjir, Ini Dia Padi Apung dari Ciganjeng  

10.30 | 0 komentar | Read More

Toko Baju di Malioboro Kebakaran

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebuah toko pakaian Dynasty Fashion yang terletak di kawasan perbelanjaan Malioboro, Yogyakarta, terbakar hebat Sabtu malam, 26 Oktober 2013, sekitar pukul 21.30 WIB.

Peristiwa tersebut sempat membuat geger warga yang tengah menikmati akhir pekan santai di jalan utama Kota Yogyakarta itu. Sedikitnya sembilan unit mobil pemadam, dua di antaranya mobil tangki, dikerahkan. Kobaran api sendiri baru berhasil dijinakkan menjelang tengah malam.

Tak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. Sebab, saat kejadian, seluruh karyawan toko sudah pulang dan tak ada penjaga toko. Namun toko yang terletak berdekatan dengan kampung wisata Pajeksan serta 30 meter di sebelah utara pusat perbelanjaan Ramai Mall itu seluruhnya hangus. Hanya tersisa beberapa boks pakaian yang berhasil diangkut keluar petugas.

Adapun Jalan Malioboro malam itu langsung ditutup dari arus lalu lintas.

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi R. Slamet Santoso, yang datang ke lokasi kejadian menuturkan, pihaknya pertama kali mendapat laporan dari warga yang biasa berjualan di depan toko itu sekitar pukul 21.30 WIB. "Pertama hanya kepulan asap. Tapi, setelah didobrak, ternyata kebakaran," kata dia.

Seorang petugas pemadam kebakaran, Rindarto, yang datang ke lokasi kejadian pertama kali menuturkan, saat pintu didobrak, api sudah menyebar. Ia memprediksi sebaran api itu berasal dari atas, kemudian turun ke bagian bawah toko. "Plafon di belakang toko sudah ambrol semua," katanya.

Rindarto menuturkan, petugas sempat kesulitan untuk masuk toko tersebut karena pintu besi yang dikunci dari luar. "Semua karyawan sudah pulang dan toko dalam keadaan kosong terkunci dari luar," kata dia.

Api menjalar cepat karena hampir seluruh toko itu berisi kain. Tak hanya menghanguskan toko Dynasti, api pun sempat menjalar ke bagian atas toko pusat kulakan kain Mac Mohan yang ada di sebelahnya. Beruntung, api segera dapat diminimalisasi sehingga tak membuat toko itu ikut ludes.

Proses pemadaman toko milik pengusaha terkenal di Kota Gudeg, Oei Tjhian Hwat, yang akrab disapa Koh Hwat itu berlangsung dramatis. Seorang petugas pemadam kebakaran sempat terluka tertimpa puing pecahan pecahan kaca dari lantai atas. Sementara sekitar 40 karyawan toko tersebut, yang kebanyakan perempuan, berkumpul di depan toko seberang jalan dan terus menonton dengan pandangan kosong.

Seorang karyawan di bagian gudang toko tersebut, Oki, mengatakan, kesehariannya, toko itu memang dibiarkan kosong jika sudah habis jam operasionalnya, yakni sekitar pukul 21.00 WIB. "Jam sembilan toko ditutup, semua lampu dimatikan, dan pulang," kata dia.

Sementara setelah mobil pemadam ketujuh datang bersama dua mobil tangki, api di toko Dynasty itu sudah hampir mereda seluruhnya. Baru kemudian hujan turun dan membuat kerumunan warga yang menonton peristiwa itu membubarkan diri. Sedangkan si pemilik toko, Koh Hwat, tak tampak dalam peristiwa itu. Hanya istri dan anaknya yang sempat terlihat sebentar, namun langsung bergegas pergi.

PRIBADI WICAKSONO

10.30 | 0 komentar | Read More

Granat Meledak di Kamar Kos, Satu Tewas

TEMPO.CO, Kupang - Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 26 Oktober 2013, Yohanes Tamo Mbapa, tewas mengenaskan setelah satu granat meledak di rumah warga di Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka.

Korban diduga terkena ledakan granat dalam kamar kos milik temannya. Akibat ledakan itu, tubuh korban hancur dan menempel hingga ke tembok rumah. Aparat Kepolisian Resor Sumba Barat masih melakukan penyelidikan keberadaan granat aktif tersebut. "Kami masih menyelidiki keberadaan granat tersebut," kata Kapolres Sumba Barat, Ajun Komisaris Besar Muhamad Ishaq, yang dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2013.

Berdasarkan hasil olah tempat terjadinya perkara, kata Ishaq, polisi menemukan serpihan- serpihan yang diduga granat. Namun, perlu adanya pembuktian granat jenis apa yang meledak itu. Korban jiwa hanya satu orang karena granat meledak dalam kamar kos. "Tidak mungkin granatnya dilempar karena meledak dalam kamar kos," katanya.

Sejauh ini, katanya, polisi telah memeriksa lima saksi untuk mencari tahu siapa pemilik granat tersebut. Karena korban meninggal di kamar kos temannya, bukan rumahnya. "Kami masih selidiki siapa pemilik granat ini," katanya.

Namun, dia membantah ledakan granat itu ada hubungannya dengan kekisruhan pemilu kepala dearah (pilkada) Sumba Barat Daya yang belum berakhir. "Tidak ada hubungan lah dengan pilkada," dia menegaskan.

Korban, katanya, telah dievakuasi ke Rumah Sakit Caritas, Tambolaka, untuk divisum. Polisi juga telah memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk melanjutkan penyelidikan ledakan tersebut.

YOHANES SEO

Topik Terhangat:
Sultan Mantu| Misteri Bunda Putri| Gatot Tersangka| Suap Akil Mochtar| Dinasti Banten

Berita Terpopuler:
11 Kantor Bisnis Keluarga Ratu Atut
Bunda Putri Ternyata Alumnus IPB?
Analisis Wajah Ratu Atut: Pribadi Berambisi Besar
Prabowo Terakhir Minta Visa AS pada 2004 
Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan 
Siasati Banjir, Ini Dia Padi Apung dari Ciganjeng  

 

10.30 | 0 komentar | Read More

Daftar Tangan Kanan Adik Atut di Banten

TEMPO.CO, Serang - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dikenal punya banyak operator lapangan. Para pengusaha yang pernah mencoba peruntungan ikut tender di Banten pasti pernah bersentuhan dengan operator lapangan Wawan.

Beberapa nama tangan kanan Wawan sudah santer disebut, di antaranya Dadang Priatna, Yayah Rodiah, dan Muhamad Awaludin. Ketiganya dicegah ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi Wawan.

Menurut Harri Zaini, Ketua Forum Peduli Banten, selain tiga nama itu masih ada operator lain. Mereka adalah pasangan suami istri Tita Rusdinar dan Wawan Gunawan, serta Ketua Dewan Pembina NasDem Serang Iyus Priatna. Tita adalah ketua Palang Merah Indonesia cabang Pandeglang, sementara suaminya adalah Ketua DPD Golkar Pandeglang. Sebelum loncat ke NasDem, Iyus aktif di Golkar dan juga Kadin Banten.

Sebagian operator Wawan berada di lingkaran keluarga Gubernur Banten Ratu Atut sejak lama. Tita dan Yayah, kata Harri, sudah ikut di lingkaran Wawan sejak ayahnya, Tubagus Chasan Shohib, masih berkuasa. Iyus juga termasuk orang lama. Iyus bisa masuk ke lingkaran klan Chasan karena ayahnya, mantan anggota DPR Mamat Rahayu, pentolan Golkar di Banten. "Mereka ini orang lama," kata Harri.

Iyus diketahui sebagai pemilik PT Kidemang Putra Prima. Perusahaan yang beralamat di Komplek Kidemang Blok F, Serang, ini menang tender pengadaan alat kesehatan RS Lebak dan Malingping senilai Rp 3 miliar. Iyus belum bisa dikonfirmasi terkait informasi ini.

Adapun Yayah diduga berperan sebagai "kasir" sejumlah perusahaan Wawan. Selain karyawan PT Bali Pacific, dia menyatakan Yayah sempat menjabat Direktur Utama PT Buana Wardana Utama, perusahaan yang dikendalikan Wawan.

Yayah juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT Ciputra Mandiri Internusa. Dalam situs Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Chaeri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan itu. Perusahaan tersebut juga tercatat pernah menggarap proyek di Banten. Misalnya, proyek pelebaran jalan Ciruas-Petir-Sorok/batas Kabupaten Lebak senilai Rp 4,256 miliar.

Tempo berusaha menemui Yayah dengan menyambangi rumahnya, tapi Yayah tak ada di sana.

ANANDA BADUDU / MUHAMAD RIZKI

Topik Terhangat:
Sultan Mantu| Misteri Bunda Putri| Gatot Tersangka| Suap Akil Mochtar| Dinasti Banten

Berita Terpopuler:
11 Kantor Bisnis Keluarga Ratu Atut
Bunda Putri Ternyata Alumnus IPB?
Analisis Wajah Ratu Atut: Pribadi Berambisi Besar
Prabowo Terakhir Minta Visa AS pada 2004 
Prabowo: Hakim Bisa Disogok, Apalagi Wartawan 
Siasati Banjir, Ini Dia Padi Apung dari Ciganjeng  

10.30 | 0 komentar | Read More

KSAD Beri Penghargaan 13 Prajurit Berprestasi

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Budiman memberikan penghargaan kepada 13 prajurit yang berprestasi dalam tugas. Penghargaan ini diberikan melalui upacara resmi di halaman Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2013.

Ketigabelas prajurit ini telah berhasil melaksanakan tugas mulai dari menggagalkan pembalakan hutan dan penyelundupan narkoba bernilai miliaran rupiah di perbatasan, menyita sisa senjata api di wilayah bekas konflik, hingga prajurit peraih Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup. "Saya sangat senang dan bangga kepada mereka," kata Budiman saat memberikan amanat upacara.

Selain memberikan piagam penghargaan, Budiman juga memberikan kenaikan pangkat satu tingkat. Namun hanya 10 dari 13 prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat tersebut. Sebab kenaikan pangkat diutamakan kepada delapan prajurit yang sekelas bintara dan tamtama. "Kalau yang tiga kan perwira menengah," kata Budiman.

Menurut dia, prestasi kesebelas prajurit ini sangat berarti di TNI Angkatan Darat. Sebab selama ini masyarakat cukup sering mendengar kabar tentang prajurit yang melanggar aturan hingga diberi hukuman disiplin, hingga pemecatan.

10.30 | 0 komentar | Read More

Perusahaan Baru Dilarang Ikut Lelang Konstruksi

Dua petugas saat menjelaskan cara penggunaan program Whistleblower System, program baru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Senin (30/4). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Tatang Rustandar menyatakan perusahaan yang baru berdiri tidak bisa mengikuti lelang pengadaan konstruksi. Perusahaan muda yang dimaksud adalah perusahaan yang baru dibentuk atau berusia di bawah 1 tahun. 

"Karena dia harus memenuhi syarat kemampuan dasar," tuturnya kepada Tempo, Jumat, 25 Oktober 2013. "Kemampuan dasar dinilai dari pengalaman perusahaan itu sudah berapa kali menggarap proyek."

Namun untuk pengadaan barang dan jasa nonkonstruksi persyaratan kemampuan dasar ini tidak berlaku. "Perusahaan manapun boleh ikut asal memenuhi syarat. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang saling terafiliasi pun sebetulnya boleh ikut lelang," kata Tatang.

Meski boleh mengikuti lelang pengadaan barang yang diadakan pemerintah, perusahaan itu harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Panitia lelang juga harus menelusuri kepemilikan saham perusahaan-perusahaan itu. "Kalau pemilik saham mayoritasnya masih masuk dalam daftar hitam lelang, ya tidak boleh," tambahnya.

Hal ini merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas maraknya penyimpangan terkait fasilitas kesehatan di hampir seluruh Provinsi Banten. Penyimpangan yang terindikasi korupsi itu bahkan terjadi di rumah sakit-rumah sakit rujukan, tempat warga Banten berobat jika sakit.

BPK menyatakan setidaknya ada tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar itu. Ketiga indikasi itu adalah: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar, alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah Rp 6,3 miliar, dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik senilai Rp 18,1 miliar.

Berdasarkan penelusuran Tempo, beberapa perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan alat kesehatan ini diduga terafiliasi satu sama lain. PT Waliman, misalnya, dipimpin oleh karyawan PT Bali Pacific Pragama, perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardana, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. 

Empat hari yang lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, serta kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten dua hari yang lalu. KPK mulai menyelidiki proyek pengadaan alat kesehatan di provinsi ini yang dilakukan pada 2010 - 2012.

PRAGA UTAMA

Topik Terhangat
Sultan Mantu | Misteri Bunda Putri | Gatot Tersangka | Suap Akil Mochtar | Dinasti Banten

Berita Terpopuler
Menteri Gamawan: FPI Aset yang Perlu Dipelihara  
Pemimpin Redaksi Tempo Wahyu Muryadi Diganti
Soal Kasus Wawan, Adnan Buyung Mau Gugat KPK
Ini Orang PKS yang Minta Mobil Luthfi Dipindahkan
Suap Akil Diduga Disiapkan Kasir Kepercayaan Wawan  

10.30 | 0 komentar | Read More

SBY Curhat, Dewan Pers: Obama Saja Juga Dikritik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat berkunjung ke Kazakhstan, Polandia dan Rusia di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (1/9). Sebelum ke Rusia, Presiden SBY akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Polandia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan menganggap kritik media terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah konsekuensi Yudhoyono sebagai pejabat publik. Artinya, menurut Bagir, SBY harus siap menjadi pusat perhatian. Ia menyebutkan bukan hanya SBY yang kerap menuai kritik. "Obama juga dikritik, kan," kata Bagir saat dihubungi, Kamis, 24 Oktober 2013.

Bagir menjelaskan, kritik media adalah bagian dari kebebasan pers dan penerapan demokrasi di Indonesia. Karena itu, Bagir menilai wajar adanya pernyataan positif dan negatif tentang Yudhoyono. "Harus diterima dengan lapang hati," kata Bagir.

Bagir melanjutkan, jika ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, SBY bisa memprotesnya dengan sesuai dengan mekanisme. Yaitu dengan mengajukan hak jawab atau mengadukan ke Dewan Pers. "Kalau enggak benar kan tinggal dibantah saja," kata dia.

Pada Rabu, 23 Oktober 2013, SBY mengeluarkan pernyataan dirinya menjadi korban pers dalam acara Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain mengeluh, SBY juga berterima kasih atas kritik dan kecaman dari media yang telah menjadi cambuk baginya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara.  (Baca: SBY Mengaku Di-bully Media Massa)

TRI ARTINING PUTRI

Berita Lainnya:
Kantor Diubek-ubek KPK, Anak Buah Airin Bungkam  
Rano Karno: 1,5 Tahun Jiwanya Tertekan dan Membeku 
Bunda Putri Sering Mengaku Alumnus Minyak ITB 75  
Seperti Airin, Begini Wali Kota Yogya ke Harvard
Inilah Kantor Wawan Sebagai Wali Kota Malam
Terkena Stroke, Terdakwa Korupsi Meninggal

10.30 | 0 komentar | Read More

Dipo dan SBY Tuding Pers Kerap Koruptif

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Dipo Alam, menegaskan kembali pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kalimantan Barat. Media massa atau pers dinilai kerap koruptif dalam kebebasannya yang sangat kuat. Kebebasan pers juga dituding kerap memposisikan SBY sebagai korban karena pemberitaan yang tak benar.

"Memang ada kecenderungan media sebagai power yang cenderung koruptif," kata Dipo di kantornya, seperti dilansir laman resmi Setkab.go.id, Kamis, 24 Oktober 2013.

Dipo menyatakan, pers hendaknya teguh berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai kewajiban dan peran dalam kehidupan demokrasi negara. Meski demikian, SBY dan Dipo sendiri tak memaparkan detail pemberitaan yang diklaim telah menyalahin kebebasan pers.

Di Kalimantan Barat, SBY memang sempat menyinggung perihal pemberitaan adanya lobi dari Silvia Soleha alias Bu Pur untuk memajukan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian.

SBY menyatakan, pemilihan Sutarman adalah hasil pengajuan, diskusi, dan penetapan Presiden bersama Komisi Kepolisian Nasional Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Dipo.

"Ingat kekuasaan pers sangat besar sekali. Jangan tergoda. Korbannya bisa banyak. Kalau orang diberitakan besar-besaran ternyata dia tidak salah, itu tujuh turunan menanggung akibatnya," kata SBY. (Baca juga: SBY Mengaku Di-bully Media Massa)

Selain tentang pers, Dipo juga mengkritik para pengguna jejaring sosial seperti Twitter. Ia menilai banyak orang tak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi dan berita yang tak benar.

"Selain tidak menggunakan identitas yang jelas, tweet yang diunduh pun banyak yang tidak benar," kata Dipo.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait:
SBY Curhat, Dewan Pers: Obama Saja Juga Dikritik
SBY Di-bully, Dewan Pers: Media Sosial Juga Sumber
SBY Bantah Timur Tak Ajukan Sutarman Jadi Kapolri
SBY Resmikan Proyek Infrastruktur di Kalimantan
Survei: Tingkat Kepuasan Terhadap SBY Melorot

10.30 | 0 komentar | Read More

Misteri Gelar Ratu Atut Terpecahkan

TEMPO.CO, Jakarta -- Misteri gelar "Ratu" yang melekat pada nama Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan diungkap Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang. Ratu pada Atut bukan gelar kebangsawanan seperti halnya gelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas, permaisuri Keraton Yogyakarta.

Franky, begitu pengusaha terigu itu biasa disapa, ingat betul gelar ratu diberikan oleh Yayasan Kartini di Hotel Hilton Jakarta, sekarang Hotel The Sultan, pada 21 April 1998. "Gelar itu diberikan sebelum ribut-ribut reformasi 1998," katanya kepada Tempo, Senin, 21 Oktober 2013.

Menurut Franky, gelar itu disematkan karena Atut dinilai aktif dalam isu-isu gender dan mengangkat harkat perempuan. "Sebagai aktivis," katanya. Ia memastikan gelar itu bukan diperoleh Atut dengan cara membeli atau menyuap. "Ada penilaian." Kegiatan penganugerahan ratu digelar atas dukungan dan sokongan perusahaan Franky. "Kami sebagai partisipan."

Selebriti lain yang mendapat gelar sama adalah Krisdayanti, diva pop Indonesia. Namun gelar Ratu Krisdayanti, menurut Franky, sudah dicabut. "Alasannya apa, saya tidak tahu," katanya.

Karena bukan nama, Atut tidak mencantumkan gelarnya pada kartu identitas atau dokumen resmi. Salah satunya pada paspor. Nama Gubernur Atut hanya Atut Chosiyah Chasan. Sementara Tubagus Wardana hanya Chaeri Wardana Chasan. Nama Chasan diambil dari nama ayahnya, Chasan Sochib. Atut dan Chaeri adalah anak Chasan dari pernikahan dengan istri pertama.

Chaeri alias Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi awal Oktober lalu karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mengamankan pemilihan Bupati Lebak, Banten, yang disokongnya.

KPK sedang menelisik pertemuan Akil, Atut, dan Wawan yang diduga mengatur putusan pemilihan Bupati Lebak. Wawan, Bendahara Partai Golkar Banten, dan Akil kini menjadi tersangka penyuapan pemilihan itu. Keduanya diterungku di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

AKBAR TRI KURNIAWAN

Terpopuler:
SMS Pembunuh Holly: Gagal, Gatot: Kabur!
Airin Menyewa Hotel Selama di Harvard
Sel Dirazia, Nazaruddin: Ini Guantanamo Indonesia
Gatot Kenal Holly di Tempat Hiburan Malam
Erick Thohir Beli Inter Milan, Rothschild Berang
Ahok Minta Perbaikan Jalan Rampung Sehari
Atut Tak Gunakan Gelar Ratu di Paspor

10.31 | 0 komentar | Read More

Pegawai Pajak Pemilik Rekening Gendut Dipecat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Denok Taviperiana dan Totok Hendriyanto sudah bukan pegawai pajak lagi. Keduanya Senin 21 Oktober 2013 kemarin ditangkap polisi dan dijadikan tersangka suap terkait pengurusan restitusi pajak senilai Rp 21 miliar oleh PT Surabaya Agung Industry dan Paper.

"Sejak tanggal 20 Maret 2012, kedua pegawai pajak tersebut telah diberhentikan sebagai PNS Ditjen Pajak (Kementerian Keuangan)," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Pajak, Kismantoro Petrus, dalam siaran persnya, Selasa, 22 Oktober 2013.

Kismantoro mengatakan kasus yang melibatkan dua mantan pegawainya itu mulai terungkap sejak tahun 2011 lalu, yang berawal dari laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kismantoro mengapresiasi langkah Polri yang menindaklanjuti kasus pelanggaran yang dilakukan mantan pegawai pajak tersebut. Dia juga berjanji Direktorat Pajak akan terus melakukan reformasi birokrasi. "Meningkatkan profesionalisme dengan melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran perpajakan baik yang dilakukan oleh pegawai pajak maupun Wajib Pajak."

Kemarin, Markas Besar Polri menahan dua orang pegawai pajak non aktif pemilik rekening gendut, Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno, di sel Bareskrim. Selain keduanya, polisi juga menahan Komisaris PT Surabaya Agung Industry dan Paper, Berty.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie mengatakan ketiganya ditahan setelah dijadikan tersangka suap terkait pengurusan restitusi pajak senilai Rp 21 miliar oleh PT Surabaya Agung Industry dan Paper.

"Mereka mengakui memberi dan menerima suap terkait pajak senilai Rp 21 miliar," kata Ronny. Dia mengatakan, sebelum ditahan, ketiganya sedang diperiksa penyidik di Bareskrim.

ANGGA SUKMA WIJAYA

10.30 | 0 komentar | Read More

Siang Ini, Subur Konpres Soal Penjemputan BIN

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso ingin memberikan klarifikasi soal pemberitaan yang menyebutkan dirinya "dijemput" oleh Badan Intelijen Negara. Rencananya keterangan pers itu akan dilaksanakan hari ini, Senin, 21 Oktober 2013 pukul 12.00 di kediamannya di Jalan Kertanegara No 49, Jakarta Selatan.

"Sebenarnya saya sudah overdosis menanggapi pemberitaan itu. Tapi ya sudahlah saya klarifikasi saja biar semuanya jelas. Nanti akan saya adakan konpres di rumah saya," kata Subur saat dihubungi via telepon, Senin, 21 Oktober 2013.

Subur mengatakan, beberapa anggota dari Partai Demokrat juga memintanya untuk menjelaskan kepada publik ihwal kunjungannya ke kantor BIN yang disalahartikan oleh beberapa pihak. "Teman-teman dari Partai Demokrat juga meminta saya untuk menjelaskan soal ini juga," kata Subur.

Rencananya, Subur akan berbicara dan mengklarifikasi langsung soal "penjemputan" BIN siang nanti di depan awak media. Subur tidak ingin masalah ini berlarut-larut.

Sebelumnya, Subur dikabarkan "dijemput" Badan Intelijen Negara. Kabar itu diucapkan oleh mantan Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rachmad, pada Jumat, 18 Oktober 2013, kemarin. Sontak kabar penjemputan itu mengagetkan banyak pihak. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang meminta Rachmad meminta maaf karena dianggap telah memfitnah BIN.

Saat dikonfirmasi sebelumnya, Subur mengatakan berkunjung ke kantor BIN atas inisiatifnya sendiri. Dia mengaku berkunjung ke kantor BIN karena ingin mengunjungi rekannya dari Aceh.

Soal undangan dari Anas Urbaningrum, Subur mengaku memang mendapat pesan pendek berisi permintaan sebagai moderator diskusi ormas PPI bentukan mantan loyalis Partai Demokrat itu.

"Saya kira buat nanti-nanti dan bukan hari itu undangannya. Yernyata buat hari Jumat itu, ya saya enggak tahu," ujar dia.

REZA ADITYA

Topik Terhangat
Andi Mallarangeng Ditahan KPK
Foto Bunda Putri
Suap Akil Mochtar
Dinasti Banten
Gatot Tersangka

Berita Terpopuler
Kamar Digeledah, Gayus: Bongkar Saja Pak!
Airin Menyewa Hotel Selama di Harvard
Soal Subur 'Diculik', Rahmad Salahkan Kepala BIN
Nurul Arifin: Semua Partai Anut Politik Dinasti
Adik Atut Diduga Kutip Komisi Proyek Masjid

 

10.31 | 0 komentar | Read More

Airin Mahasiswa Rajin di Harvard

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany saat duduk di ruang tunggu bersama pengunjung lainnya sebelum menjenguk suaminya di Rutan KPK, Jakarta (17/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani termasuk mahasiswa yang rajin membaca dan bertanya saat mengikuti kursus singkat di Harvard Kennedy School of Government di Boston, Amerika Serikat. Bersama 19 kepala daerah lain, ia mengikuti pelatihan selama tiga pekan di sana. Namun, karena suaminya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal Oktober, Airin pulang lebih cepat dua pekan lalu.
Seperti kelas kuliah pada umumnya, para kepala daerah itu juga diwajibkan membaca bahan pelajaran yang diberikan profesor-profesor Harvard. "Kami belajar dari pukul 8 pagi hingga 4 sore," kata Vicky Lumentut, Wali Kota Manado, yang didapuk menjadi ketua kelas melalui surat elektronik pekan lalu.

Menurut Vicky, ada 40 mata pelajaran yang harus diikuti para 12 bupati dan delapan wali kota itu plus lima kunjungan ke pelbagai kantor pemerintahan di Amerika Serikat. Pelajarannya antara lain pembangunan berkelanjutan, manajemen publik, dan strategi kepemimpinan. Selain di Harvard, peserta juga singgah di negara bagian Massachusetts. Dan pada pekan terakhir, yakni pekan lalu, peserta hijrah ke Chicago untuk kuliah di North Western University.

Hanya makan siang yang disediakan Harvard, selebihnya peserta harus memasak sendiri di apartemen yang disediakan panitia. Ada beberapa apartemen di sekitar kampus yang ditinggali para kepala daerah ini. Airin mestinya tinggal di Soldier Field Park--15 menit jalan kaki ke kampus--berbagi dapur dan kamar mandi dengan Bupati Sambas Juliarti Djuhardi. Namun, karena membawa ajudan, ia menyewa hotel tak jauh dari kampus.

Menurut seorang yang ikut program itu, di kelas Airin cukup rajin bertanya. Selain bahasa Inggris, kelas diindonesiakan oleh tiga penerjemah Presiden Barack Obama. "Terlepas dari kasus dan oligarki keluarganya di Banten, Airin kelihatan sangat ingin belajar di Harvard," kata sumber ini.

Ketika suaminya ditangkap karena menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mengamankan pemilihan Bupati Lebak, Airin menelepon Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tuan rumah kelas eksekutif ini. Ia meminta pulang.

BAGJA HIDAYAT

Berita Terkait:
Airin Menyewa Hotel Selama di Harvard
Sering Jenguk Suami, Airin Tak Fokus Bekerja?
Di Harvard, Airin Bawa Ajudan

Terpopuler:
Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado
Ical Anggap Dinasti Atut Baik dan Untungkan Partai
Banyak Kebakaran, Jokowi: Memang yang Bakar Saya?
Ani Yudhoyono Abadikan Momen Pesta Azima Rajasa
Hendak Laporkan Korupsi Lebak, Aktivis Dirampok
Kamar Digeledah, Gayus: Bongkar Saja Pak!

10.31 | 0 komentar | Read More

Putri Sultan Yogya Pernah Tolak Lamaran Notonegoro

(ki-ka) Angger Pribadi Wibowo, GRA Nurabra Juwita, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas usai wisuda pangeran di pendopo Keraton Kilen, Yogyakarta, (12/8). Angger diwisuda menjadi pangeran bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon menantu Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro ternyata pernah melamar putri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hayu beberapa tahun lalu. Lamaran yang diajukan Notonegoro waktu itu ditolak Hayu.

"Hayu waktu itu belum mau (menikah)," kata permaisuri Keraton Yogyakarta GKR Hemas di Keraton Kilen Yogyakarta, Jumat, 18 Oktober 2013.

Saat itu, Hayu yang mempunyai nama kecil Gusti Raden Ajeng Nurabra Juwita masih bersekolah di Universitas Bournemouth di Inggris. Dia mengambil jurusan sistem manajemen informasi. Sedangkan Notonegoro yang mempunyai nama kecil Angger Pribadi Wibowo tengah bertugas di Thailand.

"Karena Hayu ingin menyelesaikan kuliah dulu," kata Hemas.

Notonegoro pun mengulang lamarannya pada 20 Juni lalu. Lamarannya berbuah pernikahan yang akan digelar pada 21-23 Oktober mendatang.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Terpopuler

Bahas Dinasti Atut, Mengapa ICW Tak Hadir di TVOne
Karni Ilyas: Jawara Boleh Hadir, Tapi Jadi Tamu
Siswa SMA Membuat Alat Pendeteksi Banjir
Dituding SBY Bohong, Luthfi Hasan Cuma Senyum
Andi Mallarangeng Ditahan KPK
Sultan Bakal Gunakan BMW X5 untuk Blusukan

10.30 | 0 komentar | Read More

Dahlan Iskan Deklarasikan Pendukungnya di Yogya

TEMPO.CO, Yogyakarta - Suasana monumen Tugu Golong Gilig Yogyakarta ramai dengan puluhan pemuda Jumat malam 18 Oktober 2013. Pemuda yang kebanyakan mahasiswa itu masing masing membawa lilin menyala. Di pakaian mereka, terselip pin bulat bergambar wajah Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Bagian tengah pin itu tertulis 'Relawan Demi Indonesia'.

Jelang tengah malam, suasana monumen Tugu itu mendadak riuh. Pasalnya sosok yang mereka tunggu, Dahlan Iskan, tiba tiba terlihat dari kejauhan. Dahlan tampak berjalan kaki sendirian di pinggir jalan, tanpa pengawalan siapapun menuju arah Tugu.

Beberapa pemuda pun lantas berlari menghampiri dan menyalami Dahlan yang malam itu mengenakan kemeja putih serta bersepatu kets. Dahlan langsung dikawal menuju pusat kerumunan yang sudah menunggunya sejak dua jam.

Malam itu, Dahlan ke Yogya sebenarnya untuk menghadiri sejumlah kegiatan. Salah satunya mengisi kuliah di sejumlah universitas yakni Yogyakarta dan Semarang Jawa Tengah pada Sabtu, 19 Oktober 2013.

Usai mengikuti pengajian di Kabupaten Sleman, akhirnya Dahlan pun tak langsung kembali ke hotel yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari Tugu. Ia menyempatkan menemui para anggota komunitas penganggumnya, 'Relawan Demi Indonesia' yang biasa disingkat ReDI itu.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara itu didapuk sekalian mendeklarasikan terbentuknya kelompok yang biasa saling berkomunikasi lewat akun Twitter Dahlan, @DahlanIs itu. Mulai dari potong tumpeng, baca puisi, menyanyi serta tak ketinggalan berfoto bersama dengan latar monumen Tugu.

Seorang pengurus kelompok wisata Gua Pindul Kabupaten Gunung Kidul, Subagyo, rela datang jauh jauh malam itu untuk bertemu Dahlan. Subagyo membawa foto kenang kenangan yang memuat gambar Dahlan tengah dibopong tubuhnya waktu mengunjungi obyek wisata susur gua itu beberapa waktu silam. Subagyo juga meminta Dahlan menulis pesan di sebuah kertas untuk dibingkai dan dipamerkan pada wisatawan Gua Pindul.

Koordinator ReDI Yogyakarta, Meichy Ismail menuturkan ReDI ini telah terbentuk di sejumlah kota tanah air. Pembentukan komunitas yang berangkat dari dunia maya itu sengaja dilakukan sebagai sarana silaturahmi dan tukar pikiran orang yang sama sama menganggumi sosok Dahlan. "Khususnya secara personal baik perilaku dan sikapnya keseharian," kata dia

Meichy menuturkan ReDI tak ada urusannya dengan politik yang ditempuh Dahlan. "Mau masuk (partai) mana dan akan melakukan apa, kami mendukung sepanjang itu bermanfaat bagi masyarakat," kata mahasiswa pascasarjana Jurusan Pertambangan sebuah universitas swasta di Yogyakarta itu.

Sementara itu Dahlan menuturkan kelompok ReDI ini telah ada di sejumlah kota.
"Saya senang. Mereka katanya akan membantu kampanye saya (dalam konvensi Partai Demokrat ) secara sukarela. Saya hanya diminta fokus pada kerja saja (sebagai Menteri BUMN)," katanya sambil tersenyum.

Menurut Dahlan, para pemuda tersebut mendukungnya untuk dapat melakukan perubahan pada kondisi tanah air agar semakin lebih baik dalam segala bidang. Sehingga dukungan para relawan itu menurutnya menjadi modal penting sebagai amanah rakyat. Apapun posisinya.

PRIBADI WICAKSONO

Berita Lain:
Putri Sultan Yogya Pernah Tolak Lamaran Notonegoro
Calon Mantu Sultan Suka Curhat pada Hemas
Hemas: Hayu Putri Sultan yang Lebih Maju

 

10.30 | 0 komentar | Read More

Sutarman Bantah Tahu Soal Pengepungan KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Saat menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, disindir oleh legislator terkait rencana penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Namun, Sutarman menyatakan tidak tahu-menahu soal penyerbuan kantor KPK yang dimaksudkan untuk menangkap Novel tersebut.

"Kami baru tahu setelah ditelepon Pak Busyro (Wakil Ketua KPK)," ujar Sutarman saat menjawab pertanyaan anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo di DPR, Kamis 17 Oktober 2013.

Sutarman mengatakan penyidik sempat berkonsultasi dengan dirinya untuk menangkap Novel. Menurut dia, penangkapan Novel wajar jika dinilai dari aspek yuridis. "Tapi dari aspek waktu, kalau ada pelanggaran perlu dipanggil," katanya. Hingga kini, Sutarman mengaku kasus tersebut masih berjalan. Kepolisian, kata dia, berencana untuk melakukan pengawasan ulang untuk memproses kasus Novel selanjutnya.

Jawaban ini berbeda dengan pernyataan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala terkait posisi Sutarman terhadap kasus Novel. Menurut Adrianus, Sutarman menerangkan kepada Kompolnas bahwa upaya penangkapan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, dilakukan karena ada tekanan. Namun, Adrianus menolak membeberkan pihak yang menekan Sutarman waktu itu.

"Waktu itu Sutarman jadi orang nomor tiga. Jadi, masih ada yang bisa mengintervensinya," kata Adrianus ketika ditemui wartawan usai acara rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 16 Oktober 2013. Adrianus merasa yakin bila Sutarman menjadi orang nomor satu di Kepolisian, jenderal bintang tiga itu bisa bertindak tanpa ada tekanan dari siapa pun. 

ALI AKHMAD

Terpopuler:

10.30 | 0 komentar | Read More

Komisi Yudisial Konsolidasi Bahas Perpu MK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial bakal menggelar konsolidasi internal membahas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelamatan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial menilai masih banyak pasal yang penerapannya butuh dikaji lebih detail.

"Dalam waktu secepatnya, KY akan melakukan konsolidasi internal guna mengkaji berbagai tugas dan wewenang baru tersebut," kata juru bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, melalui pesan pendek, Jumat, 18 Oktober 2013.

Asep menyatakan KY akan segera berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan materi Perpu Penyelamatan MK. Misalnya dengan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Lembaga tersebut bakal digandeng untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi.

Menurut Asep, KY sebagai sekretariat belum mendapat gambaran jelas soal tugas dan wewenang pengawasan dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. "KY saat ini masih meraba-raba," ujarnya.

Di Yogyakarta kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpu Penyelamatan MK. Perpu tersebut memuat tiga hal penting, yaitu persyaratan, proses penjaringan dan pemilihan, serta pengawasan hakim konstitusi.

Dalam beberapa pasal, pemerintah memasukkan peran dan wewenang KY dalam proses perekrutan dan pengawasan hakim konstitusi. Para calom hakim MK yang akan diajukan Presiden, MA, atau DPR nantinya harus menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli yang dibentuk KY.

Panel terdiri dari tujuh orang, yaitu perwakilan MA, DPR, lembaga kepresidenan, dan empat tokoh pilihan KY. Para tokoh pilihan KY harus berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri dari mantan hakim konstitusi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi hukum, dan praktisi hukum.

Pemerintah juga memberi peran besar pada KY dalam proses pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Pada majelis yang sifatnya permanen itu, KY berposisi sebagai sekretariat.

FRANSISCO ROSARIANS

10.30 | 0 komentar | Read More

Dimarahi Ani Yudhoyono, Erie: Sudahlah Tak Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Foto keluarga Presiden SBY di Pantai Klayar, Pacitan, dalam situs Instagram rupanya turut melambungkan akun @erie_nya. Ani Yudhoyono, yang mengunggah foto tersebut, terkesan marah dengan komentar @eri_nya sampai menggunakan kata "bodoh".

Beberapa komentar di foto Instagram itu banyak yang menuding @Erie_nya tak sopan ke istri Presiden. (Lihat: Ani Yudhoyono Marah di Instagram, Pakai Kata Bodoh). Lalu, bagaimana tanggapan pemilik akun ini? Kepada Tempo, Erie Prasetyo, pemilik akun @erie_nya, mengatakan tak mau memperpanjang urusan ini. "Sudahlah, tak penting," kata manajer beberapa artis terkenal ini, Kamis, 17 Oktober 2013.

Ani terkesan marah dengan komentar @erie_nya soal busana keluarga Yudhoyono ketika di pantai. Di foto itu, keluarga Yudhoyono mengenakan batik lengkap. "@eri_nya Subhanallah, komentar anda yang sangat bodoh. Kok anda tidak berpikir bahwa kami sedang melakukan kunjungan dan mampir sebentar ke pantai itu sekalian lewat? Come on, apa tak ada komentar lain yang lebih bisa diterima siapa saja?" tulis Ani dalam kolom komentar Instagram.

Komentar @eri_nya yang membuat Ani geram belakangan dihapus. Namun, bukan hanya Ani yang keberatan dengan komentar dari @eri_nya. Akun lain pun menghujani @eri_nya dengan komentar kecaman. Akun @Dwiafifah misalnya, meminta @erie_nya menggunakan kata-kata yang sopan.

Sebelum foto di pantai ini, Ani juga pernah dibuat "panas" ketika banyak komentar terhadap foto cucunya di istana. Ketika itu, Ani memotret Aira. Namun, ada yang menganggap foto tersebut hasil photoshop. Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo sampai turun tangan memastikan keaslian foto tersebut.

RINA HASIR

Berita terkait:
Istana: Debat di Instagram Ani Yudhoyono Itu Biasa
'Ani Yudhoyono Berhak Hapus Komentar di Instagram'
Debat di Instagram, Ani Yudhoyono Dinilai Sensitif
Akun Instagram Ani Yudhoyono Jadi Perbincangan

10.31 | 0 komentar | Read More

Miranda Goeltom Tebar Senyum, Penuhi Panggilan KPK

TEMPO.CO, Jakarta -- Bekas Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik hari ini, Kamis, 17 Oktober 2013. Setibanya di KPK, Miranda enggan menjawab berbagai pertanyaan wartawan.

Turun dari mobil tahanan, Miranda hanya melempar senyum kepada wartawan. Di tangan kiri, ia menenteng satu tas berwarna krem, senada dengan busana dan sepatu yang dikenakan. Di tangan kanan, ia membawa tas kain berwarna hitam. "Sudah ya," kata Miranda di KPK, Kamis, 17 Oktober 2013.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi, mantan Deputi Gubernur BI, dan koleganya, mantan Deputi Gubernur BI Sitti Cherdjariah. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangan lantaran mengubah peraturan BI agar Century mendapat dana pinjaman.

Pekan lalu, Miranda juga memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus ini. "Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Selasa 8 Oktober 2013.

TRI ARTINING PUTRI

Terhangat:
Dinasti Banten | Setahun Jokowi-Ahok | Pembunuhan Holly Angela

Berita terkait:
INFOGRAFIS: Riwayat Cek Pelawat
Ribetnya Pindahan Tiga Sosialita KPK
Miranda di Tahanan, Disertasi dan Cat Rambut
Kesaksian Berantai Penjerat Miranda

10.31 | 0 komentar | Read More

Kejanggalan Proyek Hambalang ala Dinasti Atut

TEMPO.CO, Jakarta -- Penggarapan proyek sport center Banten mengingatkan orang pada proyek Hambalang di Bogor. Ada sejumlah indikasi penyimpangan yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam proyek itu, sejak tahap pembebasan lahan.

- Lokasi: Desa Kemanisan, Curug, Kota Serang

- Biaya: Rp 1,7 triliun, dalam APBD 2013 Rp 53,4 miliar

- Luas: 60 hektare

- Peruntukan: Pada 2008 digagas untuk Islamic Solidarity Games III 2013, tapi batal. Olimpiade itu dipindah ke Palembang.

- Fasilitas: Direncanakan terdiri atas stadion utama, gedung bulu tangkis, basket, voli, tenis, serbaguna, dan kolam renang. Ada pula lapangan atletik, hoki, softball, panahan, dan tembak. Fasilitas pendukungnya antara lain hotel dan kawasan bisnis.

Perkembangan:
- Pembebasan lahan 60 hektare sejak 2008 telah tuntas dengan biaya pembebasan lebih dari Rp 100 miliar.
- Pembangunan jalan dan infrastruktur di dalam kawasan sport center mulai dilakukan. Biaya proyek Rp 21,5 miliar.
- Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Banten telah menyelesaikan lelang proyek pengawasan pembangunan jalan masuk, gedung serbaguna, infrastruktur, dan proyek penataan kawasan senilai total Rp 5,16 miliar.

Kejanggalan:
1. Pembebasan lahan sejak 2008, tapi keberadaan sport center baru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 2010-2030. Perda diteken adik Atut yang menjabat Wali Kota Serang, Haerul Jaman.
2. Delapan orang yang disebut-sebut dekat dengan Atut ditengarai membeli lahan calon sport center dengan harga murah dan dijual kembali ke pemerintah Banten dengan harga tinggi. Saat dibeli, nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah Rp 7.500 per meter persegi, sedangkan saat dijual harganya Rp 190-214 ribu per meter persegi.
3. PT Putra Perdana Jaya milik adik ipar Atut yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, diberitakan menjadi pelaksana pembangunan jalan dan infrastruktur sport center senilai Rp 21,5 miliar.

BERBAGAI SUMBER | EFRI R

Topik terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Berita terkait:
INFOGRAFIS Silsilah Dinasti Banten
Selingkuh Politik-Bisnis Dinasti Keluarga Atut
Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis
Dinasti Atut Dinilai sebagai Miniatur Orde Baru

10.31 | 0 komentar | Read More

Dua Hakim MK Penuhi Panggilan KPK

TEMPO.CO, Jakarta--Dua hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrawati dan Anwar Usman, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya telah tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.25 untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perkara sengketa pemilihan kepala daerah di MK yang ditangani Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar.

"Diperiksa untuk pak Akil," kata hakim Anwar saat menjawab pertanyaan wartawan, Rabu, 16 Oktober 2013.

Dalam kasus sengketa Pemilukada Lebak, Banten, yang dipimpin oleh Akil, Anwar membenarkan bahwa MK memutuskan dilakukan pemungutan ulang. Namun ia enggan menjabarkan pertimbangan putusan tersebut. "Itu sudah ada di putusan Mahkamah," ujarnya.

Sedangkan Maria tak berkomentar saat ditanyai wartawan. Ia langsung masuk ke lobi gedung KPK. Perempuan yang mengenakan jas batik berwarna cokelat dipadu dengan baju berkerah panjang warna hitam itu terlihat duduk di kursi lobi. Sambil menunggu dipanggil oleh petugas, baik Maria maupun Anwar menghabiskan waktu sambil membaca buku.

Akil dicokok KPK pada 2 Oktober lalu di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan. Di lokasi yang sama, KPK juga menangkap Anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa, dan pengusaha tambang asal Kalimantan Tengah, Cornelis Nalau.

Saat penangkapan KPK menemukan Cornelis membawa tiga amplop berisi Sin$ 284 ribu dan US$ 22 ribu. Uang itu diduga akan diberikan kepada Akil untuk mengamankan putusan sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas. Di tempat terpisah, Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta Pusat, penyidik lembaga antirasuah juga menangkap Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih.

Dalam perkara suap pilkada Lebak, KPK juga menangkap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di rumahnya di Jalan Denpasar IV Nomor 35, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Penyidik juga menangkap pengacara Susi Tur Andayani dan barang bukti uang tunai sebesar Rp 1 miliar. Uang ini diduga hendak diberikan ke Akil sebagai tanda terima kasih karena telah memutuskan pemungutan suara ulang pilkada Lebak.

NUR ALFIYAH

Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Terpopuler:
Demi Selingkuhan, Istri Bersiasat Bunuh Suami
VO2Max Tinggi, Evan Dimas Bagai Mobil Tangki Besar
Kenapa Jokowi Kurban di Lenteng Agung?
Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi

10.30 | 0 komentar | Read More

Idul Adha di Malaysia, TKI Jangan Jadi Korban Lagi

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Khotbah dan salat Idul Adha 1434 Hijriah bagi warga negara Indonesia di Malaysia dipusatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Selasa, 15 Oktober 2013. Hampir 2.000 WNI yang didominasi pekerja, ekspatriat, pelajar, dan staf KBRI memenuhi aula Hasanuddin hingga meluber ke lobi dan halaman KBRI.

Tampil sebagai khatib Idul Adha kali ini, Ustadz Zikmal Fuad, dosen asal Indonesia yang saat ini mengajar di Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS). Sementara salat id dipimpin oleh Ustadz Abdul Haris, mahasiswa doktoral yang saat ini tengah menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi di Malaysia.

Sebelum salat Idul Adha dilaksanakan pada pukul 8 pagi waktu Malaysia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, tampil memberikan pesan kepada ribuan WNI yang hadir ke KBRI. Dalam kesempatan tersebut, Herman berpesan agar seluruh warga negara Indonesia di Malaysia bisa meneladani kesabaran Nabi Ibrahim.

"Dalam konteks kita sebagai WNI yang berada di luar negeri, seharusnya kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dengan patuh pada peraturan dan perundang-undangan di mana pun kita berada," kata Herman.

Dalam seminggu terakhir, kata Herman, tujuh WNI menjadi korban penembakan Polis Diraja Malaysia karena ditengarai melakukan kejahatan. Ke depan, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini berharap tak ada lagi WNI yang menjadi korban penembakan di Malaysia.

Khusus untuk tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Herman berpesan agar tidak lagi menjadi korban penipuan dan pemerasan dalam mengurus dokumen keimigrasian. "Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperpanjang pengurusan dokumen para TKI yang tertipu dalam program 6P. Menguruslah dokumen langsung melalui majikan dengan mendatangi KBRI, jangan mau menjadi korban kembali," ujar Herman.

Adapun bagi calo yang telah memanfaatkan ketidaktahuan WNI dalam pengurusan dokumen, Dubes mengimbau agar menghentikan kegiatannya. "Beberapa WNI terindikasi memanfaatkan kekurangtahuan pekerja kita untuk mengaut keuntungan. Hentikanlah praktek tersebut karena derita saudara kita sebangsa seharusnya menjadi derita kita juga. Jangan korbankan saudara kita sebangsa dan se-Tanah Air."

MASRUR (KUALA LUMPUR)

Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Baca juga:
Jamaah Haji Ini Meninggal Setelah Berucap `Amin`
Ari Ginanjar: Haji Adalah Ibadah Perbaikan Moral
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Arafah
Rombongan Anggota DPR Tertahan Masuk Arafah

10.31 | 0 komentar | Read More

KontraS Minta Polisi Pelaku Salah Tangkap Dipidana

Wakil Kordinator Kontras, Haris dan Kadiv Politik, Hukum, dan HAM Kontras, Sri Suparyati di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (14/2). Kontras mengecam atas penyerangan kantor aktivis Bendera oleh orang tak dikenal. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai kasus salah tangkap yang melibatkan Robin, pengemudi Toyota Rush yang diduga polisi sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Koja, Jakarta Utara, pada 12 Oktober lalu menunjukkan buruknya kinerja anggota Polri. Koordinator KontraS, Haris Azhar, meminta agar kasus ini tidak hanya diselesaikan dengan cara damai, pelakunya harus diproses secara hukum.

"Pelaku yang mana anggota Polri harus diseret ke proses hukum pidana," kata Haris dalam siaran persnya, Selasa, 14 Oktober 2013.

Haris mengatakan, penyelesaian lewat cara damai dengan mengganti kerugian akibat penembakan dan penyiksaan terhadap Robin adalah upaya manipulasi polisi dan pembodohan hukum terhadap korban serta masyarakat. Menurut dia, ganti rugi memang patut diberikan oleh negara, tapi diserahkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

KontraS, kata Haris, juga memprotes pernyataan juru bicara Polda Metro Jaya, Rikwanto, yang mengatakan salah tangkap ini bukan seluruhnya kesalahan polisi. Soalnya, mereka hanya menindaklanjuti informasi tentang pelaku kriminal. Menurut Haris, ini tak memberikan alasan yang cukup untuk membenarkan penyiksaan terhadap siapa pun yang dituduh kriminal, seperti Robin.

Informasi itu pun, kata dia, bukan alat bukti yang cukup sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penindakan terhadap Robin. "Atas hal ini Rikwanto harus perbaiki pernyataannya," ujarnya.

Mobil Toyota Rush B 1946 KOR milik Robin ditembak di Jalan Taman Cemara, Koja, Jakarta Utara, pada Sabtu 12 Oktober malam. Polisi mengira mobil tersebut adalah milik seorang gembong pencuri kendaraan bermotor. Hal ini diketahui dari laporan pencurian mobil oleh warga Tanjung Duren, Jakarta Timur.

Juru bicara Polda Metro Jaya Rikwanto, kemarin mengatakan, saat penyergapan polisi sudah menunjukkan identitasnya. Tetapi, Robin justru terlihat panik dan langsung tancap gas. Lantaran dia lari, polisi melesatkan tembakan ke atas dan ke arah mobil yang dikendarai Robin.

Mereka juga meneriaki Robin dengan sebutan maling. Alhasil, warga sekitar yang mendengar teriakan itu langsung mengejar dan menghakimi Robin. Namun setelah diinterogasi, ternyata Robin bukanlah orang yang dicari-cari oleh polisi.

Robin kini dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan. Dia mengalami luka di kepala dan jari telunjuk tangan kanannya retak. Kepolisian sudah berjanji akan bertanggung jawab terhadap biaya rumah sakit.

Haris menilai perbuatan ini menandakan bahwa polisi masih menghalalkan cara kotor dalam penegakan hukum. "Ini jelas brutalitas, melanggar hak asasi, dan institusinya--lewat Rikwanto--mencoba menghalalkan brutalitas ini," katanya.

NUR ALFIYAH

Berita Lain:
Dirazia, Gepeng dan Anjal Bandung Doa Bersama
SAR Gunungkidul Bagi Dua Tim Cari Korban Baru
Tolak Digaji 700 Ribu, Ini Keinginan Anjal Bandung

 

10.30 | 0 komentar | Read More

SBY Tak akan Ungkap Identitas Bunda Putri

TEMPO.CO , Jakarta:Staf Ahli Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga menyatakan, presiden tak akan mengungkapkan identitas Bunda Putri yang disebut dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi. Hal ini menegaskan pernyataan juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha hari sebelumnya.

"Janji satu atau dua hari itu adalah waktu presiden akan menerima laporan untuk mengetahui identitas Bunda Putri," kata Daniel dalam komunikasi melalui telepon, Ahad, 13 Oktober 2013. SBY saat konferensi pers akhir pekan lalu menyatakan akan mengungkapkan identitas Bunda Putri dalam satu dua hari ke depan.

Menurut dia, pengungkapan perihal sosok yang disebut dengan Bunda Putri bukanlah yang paling penting dalam proses hukum dan klarifikasi lembaga kepresidenan. Presiden SBY mengumpulkan informasi untuk memastikan sosok yang disebut Bunda Putri benar-benar ada.

SBY, kata Daniel, tidak akan mengirimkan informasi dan data mengenai Bunda Putri kepada penegak hukum. Seluruh informasi diklaim akan menjadi bahan bagi kepentingan internal lembaga kepresidenan dalam menanggapi dan mengklarifikasi. "Ini penegasan kredibilitas dan integritas," kata dia.

Penyusuran identitas Bunda Putri, kata Daniel, tak akan sulit jika benar-benar ada orang yang dimaksud. Lembaga penegak hukum akan menemukan melalui penelusuran dari keluarga atau tali pertemanan dengan Bunda Putri.

Pada 10 Oktober lalu, LHI mengaku mengenal Bunda Putri dalam persidangan kasus korupsi kuota impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Luthfi yang bersaksi untuk tersangka Ahmad Fatanah mengklaim, Bunda Putri merupakan orang yang dekat dengan SBY.

Luthfi mengaku mengenal Bunda dari Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Menurut dia, Bunda merupakan orang penting yang menghubungkan antar dewan pembina partai politik. Ia memaparkan Bunda Putri merupakan anak dari salah satu pendiri Partai Golkar.

Nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman telepon yang diputar jaksa di persidangan Ahmad Fathanah pada 29 Agustus lalu. Dalam rekaman itu, Bunda Putri membahas perihal reshuffle dengan Luthfi. Mereka menyebut sejumlah nama, seperti Haji Susu, Pak Tan, Dipo, dan Pak Lurah.

FRANSISCO ROSARIANS

10.31 | 0 komentar | Read More

Agung Laksono: Ratu Atut Kader Golkar yang Baik

TEMPO.CO , Jakarta:Pada Musyawarah Nasional Golkar di Bali, 15-20 Desember 2004, Jusuf Kalla yang terpilih menjadi ketua umum memasukkan Ratu Atut Chosyiah ke dalam kepengurusan 2004-2009. Atut duduk sebagai Wakil Bendahara Umum.

Atut disorongkan Agung Laksono yang waktu itu menduduki jabatan ketua koordinator Golkar wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Agung membenarkan soal ini.  "Dia memang kader yang baik. Kalau sekarang dia kena masalah, ya kita tunggu saja masalahnya seperti apa," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Ratu Atut menjadi sorotan setelah Tubagus Chaeri Wardhana, adiknya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tubagus diduga terlibat kasus suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa pemilihan kepala daerah Lebak.

Politikus Golkar asal Banten, Irsjad Djuwaeli, mengatakan Atut bukan produk kaderisasi Golkar. Perempuan pertama yang menjabat gubernur di Indonesia tapi tak pernah duduk di kepengurusan. Seorang politikus Golkar lain menyebut, selama kepengurusan itu Atut juga tak terlihat aktif. (Baca lengkap Jejak Politik Ratu Atut di Partai Golkar di Majalah Tempo Edisi 15 Oktober 2013)

TIM TEMPO

10.31 | 0 komentar | Read More

Gempa Berkekuatan 5,6 SR Guncang Wilayah Gorontalo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan telah terjadi gempa di wilayah Gorontalo pada pukul 21.30 WIB kemarin, Sabtu 12 Oktober 2013. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika gempa berkekuatan 5,6 Skala Richter dengan kedalaman 54 km.

"Pusat gempa di darat berada di 20 kilometer Barat Laut Boalemo Gorontalo, atau 45 km Barat Daya Gorontalo Utara," katanya dalam siaran pers, Sabtu 12 Oktober 2013. Sedangkan menurut USGS (badan Geologi Amerika Serikat) gempa berkekuatan 5,7 SR dengan kedalaman 100,4 kilometer. Pusat gempa berada di darat, 31 kilometer barat laut dari Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Sutopo mengatakan gempa yang mengguncang wilayah Gorontalo ini tidak menimbulkan potensi tsunami. Berdasarkan peta guncangan gempa (shake map) gempa berintensitas III-IV MMI (ringan). Sumber gempa berasal dari Sesar Gorontalo. Sesar ini terbentang dari arah barat laut ke tenggara yaitu dari Laut Sulawesi melalui Gorontalo hingga wilayah perairan Teluk Tomini.

Posko BNPB, kata Sutopo, telah mengkonfirmasi kondisi dampak gempa di daerah. Gempa dirasakan cukup kuat selama sekitar 5 detik di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo. "Masyarakat berhamburan dan berteriak keluar rumah," kata Sutopo. Sedangkan di Kota Gorontalo gempa dirasakan lemah sekitar 6 detik. BPBD Gorontalo masih melakukan pendataan di daerah Boalemo.

Hingga kini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Sutopo mengatakan meski pusat gempa berada di darat, namun karena sangat dalam menyebabkan dampak gempa tidak merusak. "Informasi akan disampaikan setelah ada data terbaru nanti," katanya

ALI AKHMAD

Berita Terpopuler:
PSK di Dolly Mengaku Tidak Suka Pria Perkasa 
Semalam, Satu PSK Dolly Layani 10 Tamu 
Ada Tiga Tipe Pekerja Seks di Dolly 
Hattrik Evan Dimas, Timnas U-19 Ungguli Korea
SBY Ingin K-Pop Berkembang di Indonesia

10.30 | 0 komentar | Read More

Polisi Diraja Malaysia Tembak Mati 4 WNI

TEMPO.CO, Batam - Polisi Diraja Malaysia menembak mati empat Warga Negara Indonesia (WNI). Keempat WNI tersebut adalah Wahyudi (28 tahun), Iknoriansyah (25 tahun), Hery Setiawan (33 tahun), dan Hapat (40 tahun).

"Saya menonton siaran TV3," kata Nurhidayah, 29 istri Hery Setiawan yang menjadi korban penembakan kepada Tempo di Batam, Sabtu malam, 12 Oktober 2013. Polisi Diraja Malaysia menembak mati keempat WNI tersebut karena mereka melakukan tindakan kriminal yakni perampokan.

Nurhidayah mengatakan bahwa suaminya bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Hery berangkat dari Batam bersama teman lainnya pada 28 September 2013. Dan keberangkatan mereka ini yang kali kedua, sebelumnya mereka telah bekerja di Malaysia selama enam bulan. "Saya tidak terima suami saya ditembak," kata Nurhidayah sambil menjelaskan suaminya tak pernah melakukan tindak kejahatan. Ia tak percaya kalau suaminya adaalah perampok.

Nurhidayah telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri melalui telepon tapi pihak Kemenlu hanya menanyakan, apakah jasad suaminya dipulangkan atau tidak. Sedangkan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sulit dihubungi.

Defri bin Nusa, kakak kandung korban Wahyudi menceritakan, penembakan dilakukan di sebuah rumah tempat mereka berdiam pada Jumat malam, 10 Oktober 2013 di Hiliran Ampang, Malaysia. "Saya tak tau persisnya, tapi itu berdasarkan informasi TV3," kata Defri. Dia mengetahui adiknya tewas dari foto-foto korban yang ditayangkan televisi Malaysia itu.

Ia berharap jasad korban segera dikirim ke Batam, karena akan segera dimakamkan. Defri masih belum bisa menerima alasan polisi Diraja Malaysia menembak mati adiknya. Defri yang tinggal di Batam Center itu menceritakan Wahyudi terakhir kali berkontak dengan pihak keluarga hari Jumat, 10 Oktober 2013 pukul 08.00 pagi, beberapa jam sebelum dikabarkan tewas ditembak. "Malamnya ada berita adik saya mati ditembak," kata Defri.

Berdasarkan siaran TV3 Malaysia, korban ditembak mati karena diduga anggota Geng Ah Fatt dan melakukan perampokan terhadap seorang pejabat di Bukit Internasional, Hulu Kelang, Kuala Lumpur, Malaysia. Keempat korban berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

RUMBADI

Berita Terpopuler
PSK di Dolly Mengaku Tidak Suka Pria Perkasa
Semalam, Satu PSK Dolly Layani 10 Tamu
Ada Tiga Tipe Pekerja Seks di Dolly
Hattrik Evan Dimas, Timnas U-19 Ungguli Korea
SBY Ingin K-Pop Berkembang di Indonesia

10.30 | 0 komentar | Read More

Diperiksa 8 Jam, Wajah Atut Memerah

mau dia perempuan, pria kalau tidak punya Nasionalisme seperti ini tertular dan terpatri ajaran import yang salah, akibatnya di melborn, singapura dan negara lain memiliki aset padahal di negri sendiri rakyat menderita ulah KORUPTOR YANG BAGI MEREKA HAL LUMRAH, BAGI MEREKA AJI MUMPUNG BAGI MEREKA WAJIB DILAKUKAN karna cukup sekali nyekar habis deh tuh dosa yang katanya pray in the masgue ini madina....... yang merusak bangsa indonesia adalah diri sendiri mereka yang bergelar cendikiawan dan religius jidat semakin hitam menandakan khusuknya mereka beibah dengan ajarannya tapi tidak ada satupun negara mayoritas ajaran ini yang steriil terhadap korupsi, penderitaan, air mata dan darah, didalam negri seudah dibuktikan dengan kasus korupsi yang rata rata dilakukan oleh cendikiawan dan bergelar ustazd ustazd akil muktar, patahana, Lutfi hasan ishak, Hilmi aminudin, Ustazd suswono, ustazd DR Nasarudin wakil mentri agam, ustazd prof rudi rubiandini ketua SKK migas dan cendikiawan politik dan akademisi lainnya tapi sayang moralnya sama sekali tidak ada ...why karna merka adalah kaum yang tidak takut Tuhan labelnya, penampilan dan perkataanya saja yang baik, santun, agamistis tapi semua penipuan dan dusta dibalik itu buaya dan ular yang ada dihatinya......selamat merenungkan

10.30 | 0 komentar | Read More

Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis

TEMPO.CO, Jakarta- Juru bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Oman Abdurrahman, mengatakan korupsi yang dilakukan oleh keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah sudah dirancang secara sistematis. Perencanaan itu, kata Oman, bisa dilihat dari banyaknya orang Atut, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Jaringan itu, kata dia, terbentuk baik dari hubungan keluarga maupun bisnis.

Pada tingkat legislatif, kata Oman, keluarga Atut sudah menguasai saat penentuan anggaran. Mereka memanfaatkan hubungan dari tingkat gubernur, eksekutif, hingga satuan kerja perangkat daerah. "Bahkan sampai pelaksana kegiatan dan perusahaan juga orang mereka," kata Oman, Jumat, 11 Oktober 2013, saat konferensi pers di kantor Indonesian Corruption Watch.

Menurut Oman, jaringan Atut di berbagai instansi juga tak lepas dari peran adiknya, yaitu Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Wawan berperan membina hubungan dengan memanfaatkan profesinya sebagai pengusaha. "Relasi bisnisnya ada di mana-mana, selain memang juga karena jaringan keluarga," kata Oman. Selain memanfaatkan relasi bisnis dan keluarga, untuk menutupi kasus korupsinya, Oman mengatakan, keluarga Atut juga kerap membungkam media menggunakan kekuatan finansial.

Dahnil Anzar Simanjuntak, pengamat ekonomi asal Universitas Tirtayasa Banten, mengatakan hal yang sama tentang banyaknya anggota keluarga Atut yang menduduki posisi strategis. Menurut dia, jaringan Atut tersebar hampir di seluruh pemerintahan Provinsi Banten maupun tingkat kabupaten atau kota. Dari delapan kota atau kabupaten, empat dikuasai oleh keluarga Atut, sedangkan sisanya dikuasai oleh dinasti keluarga lain. "Kota Cilegon oleh keluarga Aat Syafaat, Lebak keluarga Jayabaya, Kabupaten Tangerang Ismet Iskandar, sedangkan Kota Tangerang terbilang netral," kata dia.

Meskipun memiliki jaringan di berbagai instansi pemerintahan, praktek korupsi yang dilakukan oleh Atut, menurut Dahnil, masih tergolong metode korupsi yang konvensional. "Belum canggih, masih sebatas memotong APBD, belum seperti Fathanah," kata dia.

Menurut Dahnil, sebenarnya kejahatan Atut sudah terendus melalui laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa. Tiap tahun, LHP BPK menyebutkan ada kejanggalan penggunaan dana APBD sekitar Rp 100 miliar. Namun laporan BPK tersebut tak pernah diteruskan oleh aparat hukum di tingkat provinsi karena diduga banyak orang Atut di sana.

Keluarga Ratu Atut Chosiyah menguasai sebagian kursi kepala daerah di Provinsi Banten. Beberapa kemenangan klan Atut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah selalu mengukuhkan kemenangan mereka. Dengan menguasai hampir seluruh pemerintahan di Banten, keluarga Atut diduga memanfaatkannya untuk melakukan praktek korupsi.

FAIZ NASHRILLAH

Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Baca juga:
Dinasti Atut Dinilai sebagai Miniatur Orde Baru
Abraham Tak Takut Mistis Keluarga Atut
SBY Menyentil Dinasti Politik Ratu Atut
Golkar: Tanpa Atut, Golkar Banten Tetap Kuat

10.30 | 0 komentar | Read More

Siap Ditahan, Andi Sudah Sedia Koper

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng hari ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Andi yang menjadi tersangka kasus proyek Hambalang mengaku siap jika ditahan pada Jumat 11 Oktober 2013 ini.

"Saya siap ditahan. Kopor juga sudah ada di mobil," katanya di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2013.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu datang ke KPK dengan mengenakan setelan celana linen hitam dan batik biru tua. Turun dari minibus berwarna putih, Andi langsung dicegat oleh puluhan wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi tadi."Saya ingin proses hukum ini cepat tuntas," katanya segera setelah turun dari mobil.

Andi datang ditemani oleh beberapa kerabatnya. Segera setelah menjawab beberapa pertanyaan wartawan, Andi langsung masuk ke Gedung KPK.

Andi sudah menjadi tersangka sejak sembilan bulan lalu. Namun, dia belum ditahan. Hari ini, Andi akan menjalani pemeriksaan. Banyak kalangan yakin,  Jumat ini akan menjadi "Jumat keramat" karena dia akan langsung ditahan.

Andi dianggap bersalah karena membiarkan sekretarif Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam menandatangani kontrak pengadaan Hambalang tahun jamak.

KHAIRUL ANAM
Berita Terpopler Lainnya
Darah di Sepatu Elriski dan di Kamar Holly Cocok
200 Tanah Suami Airin,dari Banten sampai Melbourne
Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat Lima Istri
'Jumat Keramat', Ratu Atut Penuhi Panggilan KPK
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan

10.30 | 0 komentar | Read More

Denny Ajak Pejabat Nonton Film Antikorupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memberikan pengarahan antikorupsi kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jumat, 11 Oktober 2013. Bertempat di Graha Pengayoman, kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM, Denny tak banyak bicara.

Secara singkat, dia mengajak peserta menonton film pendek antikorupsi berjudul Selamat Siang Risa. "Ada beberapa segmen dalam film ini yang harus Anda pahami semua," kata Denny kepada para pegawai. Dia meminta para pejabat dan pegawai menyaksikan film tidak dengan panca indera mata dan telinga saja. "Tapi melihat dengan batin dan nurani."

Seketika ruangan yang berukuran sekitar 70 x 30 meter itu pun gelap. Hanya lampu sorot dari pemutar film yang menyala terang. Film yang dibintangi Tora Sudiro, dan Medina Kamil itu disaksikan oleh sekitar 300 pasang mata.

Film itu bercerita tentang Tora Sudiro yang berperan sebagai Woko. Dia bekerja sebagai pegawai rendahan di sebuah gudang beras daerah. Film ini mengambil latar tahun 1990-an. Woko tinggal bersama istri dan kedua anaknya di sebuah rumah yang sangat sederhana. Istri Woko tak tinggal diam, dia ikut membantu suaminya dengan membuka jasa jahit pakaian kecil-kecilan.

Dalam film digambarkan Woko tiap hari berangkat kerja mengendarai Vespa butut. Pakaian kerja dia pun tampak ala kadarnya namun rapi. Di kantor, Woko kerap melihat atasannya menerima amplop suap dari pengusaha beras yang ingin menimbun beras demi meraup untung.

Suatu ketika keluarga Woko mendapat cobaan. Anak bungsu Woko sakit, beras untuk makan sehari-hari habis. Uang simpanan keluarga tinggal beberapa lembar ribu rupiah. Di tengah cobaan itu muncul seorang pengusaha beras ke rumah Woko. Pengusaha itu meminta agar Woko mau diajak bekerja sama menimbun beras. Duit jutaan rupiah ditaruh pengusaha itu di atas meja tamu Woko. Pria jujur itu pun lembut meski tegas menolak suap. Istri Woko hanya bisa menangis haru mendengar kejujuran dan integritas sang suami dari balik tembok kamar.

Waktu pun berjalan cepat, anak sulung Woko, Risa yang diperankan Medina Kamil beranjak dewasa. Dia bekerja sebagai pejabat negara. Risa didatangi seorang pengusaha yang ingin menyuap dengan mengharap bantuan.

Duit Dollar Amerika Serikat terselubung dalam satu amplop ditolak mentah-mentah oleh Risa. Rupanya dia sangat terilhami nasehat sang ayah yang jujur dan berintegritas. Film pendek berdurasi 18 menit itu pun usai. Denny beharap pejabat dan pegawai meniru tokoh Woko dan Risa. "Kejujuran dan integritas kita harus tetap terjaga."

INDRA WIJAYA

Berita Lainnya:
Andi Mallarangeng: Saya Siap Ditahan
Tiga Sopir Ketiban 'Pulung' dari Kasus Tuannya  
SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan
SBY Minta Luthfi Hasan Tak Bersaksi Palsu
Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat Lima Istri

10.30 | 0 komentar | Read More

Petugas Keamanan Rel Ganda Ditembak Mati

TEMPO.CO, Semarang - Soleh, 35 tahun, koordinator keamanan proyek rel ganda kereta api, tewas di depan rumahnya di Gang Garuda, Kampung Kebonharjo RT 5 RW 6, Semarang, Jawa Tengah, setelah ditembak oleh seseorang, Kamis, 10 Oktober 2013 sekitar pukul 02.30 WIB.

"Dia ditembak dari jarak dekat," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Komisaris Besar Djihartono ketika memimpin olah tempat terjadinya perkara.

Berdasarkan informasi dari beberapa tetangga korban, saat kejadian terdengar dua letusan senjata api. Namun, pada jenazah yang saat ini masih berada di RS Kariadi Semarang hanya terdapat luka tembak di bahu belakang. "Terdengar tembakannya dua kali," kata Aditya, salah satu tetangga korban.

Menurut Djihartono, sebelum kejadian, korban masih bergadang dengan beberapa tetangga. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang pengendara motor yang menggunakan helm tertutup berhenti tak jauh dari rumah korban. Pelaku berjalan sekitar 15 meter menghampiri korban, lalu menembaknya.

Polisi masih mendalami apa motif pembunuhan. "Apakah terkait dengan pekerjaannya sebagai security rel ganda atau ada motif lain," ujar Djihartono. Pasalnya, selain sebagai petugas keamanan pada proyek rel ganda, korban juga bekerja di Pelabuhan Tanjung Emas.

Djihartono juga belum memastikan jenis senjata api apa yang digunakan pelaku.
"Kami masih mengembangkan penyelidikan".

Kepala PT Kereta Api Indonesia daerah Operasi IV Semarang, Totok Suryono, ketika dikonfirmasi status Soleh pada proyek rel ganda menyatakan tak tahu. "Proyek rel ganda kewenangan Dinas Perhubungan, bukan KAI," ujarnya.

SOHIRIN

Terhangat:
Ketua MK Ditangkap| Dinasti Banten| APEC| Info Haji |Pembunuhan Holly Angela

Berita Terpopuler:
Lewat 5 Perusahaan, Airin & Keluarga Main Proyek
Rusuh Eksekusi, Halte Transjakarta Buaran Dibakar 
Wakil Bupati Lebak Diperiksa KPK untuk Adik Atut
Lima Fakta Paling Membahagiakan di Dunia
Apa Motif Elriski Dekati Holly Angela?  

10.30 | 0 komentar | Read More

Tiga Sopir Ketiban 'Pulung' dari Kasus Tuannya

TEMPO.CO, Jakarta - Sopir kini menjadi profesi yang derajatnya naik. Tak sekedar mengemudikan mobil tuannya, tepai pekerjaannya bisa merangkap. Seperti menjadi asisten pribadi sampai orang kepercayaan. Bahkan dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sopir pun bisa dapat tambahan kekayaan dari pengalihan harta tuannya.

Inilah beberapa sopir yang profesinya lebih dari pekerjaannya sehari-hari. Mulai dari mengurusi aliran uang 'Haram' tuannya, sampai dipinjam namanya dalam kepemilikan mobil sampai rumah.

1. Daryono

Sopir dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ini masih buron. KPK masih belum tahu, dimana posisi pemilik mobil  Mobil Mercedes-Benz S 350 bernomor polisi B-1176-SAI, yang diduga milik Akil Mochtar, ternyata diatasnamakan sopirnya, Daryono. Mobil seharga Rp 2 miliar itu kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dua mobil mewah Akil lainnya, yakni Toyota Crown Athlete bernomor B-1614-SCZ dan Audi Q5 bernomor B-234-KIL. "Mobil itu diatasnamakan Daryono," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2013.

Daryono memang disebut-sebut sebagai penampung duit Akil lantaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang beperkara. Nilainya lebih dari Rp 5 miliar. Sebagian duit itu dikirim lewat rekening atas nama Daryono.

Bagaimana bisa terungkap? Di sini kisahnya

<!--More-->

10.30 | 0 komentar | Read More

DPR Selidiki Masalah Keluarga Calon Kapolri

Berita Terkait

• Polri Akan Tutup Perusahaan Penyekap di Taman Sari  
• Belasan Penumpang Bus Luka Disiram Air Keras
• Polri Bakal Tambah Jumlah Polwan  
• Djoko Suyanto: Hubungan Sutarman dan KPK Baik  
• Tuntutan Pengamen Terdakwa Pembunuhan Tertutup  

Grafis Terkait

Pemilik Rekening Gendut Masuk Bursa Kapolri

Foto Terkait

Ahmad Dhani Penuhi Panggilan Ditlantas Polda Metro Jaya

Video Terkait

Cover Tempo : Pembunuh Polisi

Topik

• #Bursa Calon Kapolri
• #Kepolisian RI (Polri)
• #Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• #Sutarman

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat hari ini dijadwalkan mendatangi kediaman dinas calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Kunjungan Komisi Hukum berkaitan dengan persiapan uji kelayakan dan kepatutan pada 17 Oktober mendatang.

"Kami tinjau kelayakan Pak Sutarman dari sisi pribadi," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Tjatur Sapto Edy ketika dihubungi, Rabu, 9 Oktober 2013. Selain dari sisi keluarga, Komisi Hukum juga ingin menelisik bagaimana sisi pribadi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu.

Menurut Tjatur, pandangan dari sisi keluarga akan menjadi bahan bagi Komisi Hukum saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dia sendiri memuji Sutarman sebagai sosok yang tegas dan berani. Selain ke keluarganya, Komisi Hukum juga akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ihwal rekam jejak Sutarman.

Sutarman diajukan sebagai calon tunggal Kepala Polri oleh Presiden pada 27 September 2013 lalu. Sutarman saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sutarman juga pernah menjabat sebagai Kepala Polda Jawa Barat dan Metro Jaya. Sutarman pernah disorot ketika ada upaya penangkapan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terpopuler Lainnya
Inilah Sebagian Gurita Bisnis Adik Ratu Atut
Kecurangan Akil Mochtar di Pilkada Mulai Diungkap
BPK Telisik Penyimpangan APBD Ratu Atut
Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut
KPK Geledah Kantor Adik Atut di Mega Kuningan

10.30 | 0 komentar | Read More

Adik Atut Pernah Diincar KPK pada 2007

Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (5/10) dini hari. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa adik Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana, pada 2007. Direktur PT Bali Pacific Pragama itu diperiksa terkait dengan penggunaan dana bantuan sosial APBD dan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Banten.

Saat itu, Tubagus Chaeri Wardana adalah rekanan pemborong sejumlah proyek infrastruktur. "Saat itu proyek pembangunan di sana dia yang memegang," ujar sumber Tempo di KPK, Rabu, 9 Oktober 2013. Tak lama setelah pemeriksaan itu, tim KPK kembali melakukan pemantauan pada tahun 2009-2010 dan memang menemukan beberapa kejanggalan. Khususnya proyek pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD-nya.

Tubagus Chaeri Wardana ditangkap penyidik KPK di rumahnya, Selasa pekan lalu. Ia ditangkap setelah penyidik KPK membongkar aksi penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Diduga, Chaeri mengatur pemberian uang sebesar Rp 1 miliar untuk Akil, yang sedianya disetorkan melalui seorang pengacara bernama Susi Tur Andayani.

Susi adalah kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang disokong oleh keluarga Tubagus Chaeri dan Atut. Penyidikan KPK ini membuka kembali sejumlah kasus lama yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardana di Banten. Sumber Tempo di provinsi itu memastikan nama Tubagus Chaeri sebenarnya sudah muncuk dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan RSUD Balaraja pada 2008 lalu.Proyek ini menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten lebih dari Rp 100 miliar. Tapi, hingga saat ini, proyek tersebut belum kunjung selesai.

Dihubungi dua hari lalu, mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tangerang, Rahmat Haryanto, mengakui bahwa bisa jadi Chaeri terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Sebab, nama Tubagus Chaeri muncul dari pemeriksaan tersangka kasus ini, yaitu John Chaidir. Dalam silsilah keluarga, Atut-Chaidir-Chaeri adalah saudara ipar. "Kami belum memeriksa secara detail apakah penyebutan nama itu hanya dalih Chaidir atau apa," ujar Rahmat Haryanto.

CHETA NILAWATY | JONIANSYAH

Berita Terpopuler Lainnya
Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut
KPK Geledah Kantor Adik Atut di Mega Kuningan
Adik Prabowo Tolak Rp 500 Miliar dari Jokowi
Airin Sebaiknya Jangan Pulang Dulu dari Amerika
Filosofi Permen ala Jokowi

10.30 | 0 komentar | Read More