Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts Today

Tahun Baruan di Bandung? Siapkan Jaket Tebal  

Written By Unknown on Selasa, 31 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Bandung - Di penghujung 2013 ini, suhu di Kota Bandung dan sekitarnya cukup menggigit. Sejak pagi hingga seharian ini, Bandung diguyur hujan dengan embusan angin cukup kencang. Wisatawan dan warga disarankan memakai jaket tebal.

Menurut prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung, Neneng Sugianti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur Bandung dan sekitarnya mulai siang sampai malam hari ini. Sejak pagi, gerimis sudah turun. "Suhu di Bandung sekarang berkisar 21-29 derajat Celcius," ujarnya, Selasa, 31 Desember 2013.

Kelembaban udaranya berkisar 36-87 persen. Adapun embusan anginnya diperkirakan lumayan kencang, yakni 18 kilometer per jam. "Bandung dan sekitarnya hari ini akan cukup dingin," kata Neneng.

Kepada wisatawan dari luar kota maupun warga Bandung yang ingin merayakan malam Tahun Baru, ia menyarankan agar tak lupa membawa payung, jas hujan, serta pakaian yang menghangatkan badan atau jaket tebal. Ada kemungkinan, ujar dia, hujan deras akan turun siang hari dan malam harinya sudah tak hujan.

ANWAR SISWADI

Berita lain:
Ani SBY Marah Lagi Soal Foto di Instagram
SBY Titip Bantahan untuk TrioMacan 
Tuding Dahlan Korupsi, TrioMacan Diwakili Lawyer
Laporkan Dahlan Iskan, TrioMacan Ngumpet 
Ini Tudingan TrioMacan untuk Korupsi Dahlan Iskan
Begini Cara Daftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan 
Baru Dibuka Jokowi, JLNT Casablanca Sudah Macet
TrioMacan Dikritik Laporkan Dahlan Iskan ke Seskab  


10.30 | 0 komentar | Read More

Pidato tentang BPJS, SBY : Saya Tak Mau Dengar...

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan mengingatkan kepada rumah sakit maupun pusat kesehatan masyarakat. "Saya tak mau lagi dengar rakyat ditolak di rumah sakit dan tidak bisa berobat karena tak ada biaya," ujar SBY membacakan pidatonya di  Istana Bogor, Selasa, 31 Desember 2013.

"Saya juga tak mau mendengar lagi bahwa kesehatan rakyat tak terlindungi," kata SBY lagi.

Presiden mengingatkan dengan BPJS, semua rakyat dijamin berobat secara gratis. Jaminan kesehatan bagi rakyat mulai penuh ditanggung negara dengan mulai berlakunya BPJS kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS ketenagakerjaan mulai penuh beroperasi pada 1 Juli 2015, sehingga PT Jamsostek oleh Presiden diperintahkan tetap untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang menjadi peserta kecuali yang sudah dialihkan ke BPJS kesehatan.

SBY menguraikan dengan mulai berlakunya BPJS kesehatan, maka program ini tak tertandingi oleh asuransi manapun.

BPJS diatur oleh UU Nomor 24 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PRIHANDOKO/LEO WISNU SUSAPTO

Berita lain:
Ani SBY Marah Lagi Soal Foto di Instagram
SBY Titip Bantahan untuk TrioMacan 
Tuding Dahlan Korupsi, TrioMacan Diwakili Lawyer
Laporkan Dahlan Iskan, TrioMacan Ngumpet 
Ini Tudingan TrioMacan untuk Korupsi Dahlan Iskan
Begini Cara Daftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan 
Baru Dibuka Jokowi, JLNT Casablanca Sudah Macet
TrioMacan Dikritik Laporkan Dahlan Iskan ke Seskab  


10.30 | 0 komentar | Read More

Gubernur Persilakan Polisi Periksa Bupati Ngada  

Written By Unknown on Senin, 30 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya belum memberikan izin pemeriksaan terhadap Bupati Ngada Marianus Sae. Sebab, kepolisian setempat belum meminta izin kepada Gubernur NTT terkait dengan pemeriksaan kasus blokade Bandara Turelelo, Soa. Diduga Bupati Marianus yang memerintahkan pemblokiran fasilitas umum tersebut.

"Saya belum terima surat permohonan izin pemeriksaan dari kepolisian," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya kepada Tempo, Senin, 30 Desember 2013.

Walaupun belum ada surat izin tersebut, menurut Frans, ia telah mempersilakan kepolisian agar memproses hukum Bupati Ngada sesuai aturan. "Saya sudah persilakan untuk memproses kasus Bupati Ngada ini," katanya. Dia mengaku telah memberikan teguran keras kepada Marianus agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dia menekankan kepada seluruh pejabat publik di daerah itu agar kasus penutupan bandara oleh Bupati Ngada ini menjadi pelajaran serius para pejabat daerah. "Ini pembelajaran bagi pejabat publik dan maskapai penerbangan," katanya.

Bupati Ngada Marianus Sae memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja agar memblokade Bandara Turelelo, Soa, lantaran kesal ia tidak mendapatkan tiket Merpati.

Polres Ngada maupun Polda NTT memang belum memberi tanda-tanda memeriksa Marianus. Padahal, Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman mempersilakan kepolisian setempat mengorek keterangan Bupati Ngada. "Proses saja," kata Sutarman Jumat, 27 Desember 2013.


YOHANES SEO

Berita lain:
Haul Gus Dur, Butet Mengolok-Olok Prabowo?
Sutarman: Ucapan Gus Dur Manjur
Kisah Rhoma Irama Lolos dari Pembunuhan
Kata Rhoma, Jokowi yang Mengajaknya Duet
Kebun Binatang Surabaya Terkejam di Dunia
Atut Chosiyah Bertahan di Paviliun Cendana
Dampak Merger Axis-XL bagi Negara Versi Tifatul


10.30 | 0 komentar | Read More

KY: Anugerah UII Tak Sesuai Etika Moral Artidjo  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki bisa memahami sikap hakim agung Artidjo Alkostar yang menolak penghargaan "Anugerah UII". Penghargaan itu semula akan diserahkan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Januari 2014.

Suparman menilai sikap Artidjo itu guna menghindari konflik kepentingan bila ternyata suatu saat ada alumni almamaternya yang terlibat kasus hukum. Apalagi seorang hakim memang tak boleh melakukan sesuatu yang membuat dirinya tidak obyektif ketika mengambil keputusan. 

"Memang tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hakim agung menerima penghargaan," kata Suparman ketika dihubungi, Senin, 30 Desember 2013.

Suparman juga mengatakan bahwa Artidjo tentu saja mengalami dilema ketika menolak apresiasi dari Universitas Islam Indonesia yang sudah dianggap keluarga. Namun di sisi lain, penghargaan itu tak sesuai dengan etik moral yang diyakini oleh Artidjo. Penolakan atas penghargaan itu dia sampaikan secara tertulis 24 Desember 2013.

Universitas Islam Indonesia merupakan kampus almamater Artidjo, sekaligus tempat dia mengajar sebagai dosen Fakultas Hukum.

Selain giat menangani korban ketidakadilan hukum, Artidjo dikenal galak menangani kasus yang mendapatkan sorotan publik. Di antaranya, Artidjo mengganjar mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh dengan 12 tahun penjara dalam kasus korupsi dana peroyek pusat olahraga Hambalang. Hukuman ini lebih berat dari vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 4 tahun 6 bulan.

SUNDARI

Berita lain:
Haul Gus Dur, Butet Mengolok-Olok Prabowo?
Sutarman: Ucapan Gus Dur Manjur
Kisah Rhoma Irama Lolos dari Pembunuhan
Kata Rhoma, Jokowi yang Mengajaknya Duet
Kebun Binatang Surabaya Terkejam di Dunia
Atut Chosiyah Bertahan di Paviliun Cendana
Dampak Merger Axis-XL bagi Negara Versi Tifatul


10.30 | 0 komentar | Read More

Ditanya Capres Ideal, Megawati: Baca Konstitusi  

Written By Unknown on Minggu, 29 Desember 2013 | 10.30

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan dan Anak Wiryanti Sukamdani (kanan) dan Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja Ribka Tjibtaning (kiri) saat menghadiri peringatan Hari Kebangkitan Perempuan di GOR Otista, Jakarta, (22/12). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih belum mau buka suara mengenai calon presiden yang akan diusung oleh partainya. Saking hati-hatinya berkomentar mengenai hal ini, dia hanya menjawab singkat pertanyaan wartawan ihwal calon presiden ideal di Pemilu 2014 menurut pandangan pribadinya. "Di konstitusi sudah jelas disebutkan, baca saja konstitusi," ujar Megawati saat mengunjungi Universitas Sanata Dharma pada Sabtu, 28 Desember 2013.

Megawati menilai syarat menjadi pemimpin negara secara teknis mudah dan sederhana. Tapi, dia melanjutkan, menjalankan prinsip sebagai presiden yang sesuai konstitusi merupakan hal berat. "Banyak yang sudah jarang baca konstitusi," kata Megawati.

Dia juga menampik anggapan bahwa seringnya dia terlihat bersama Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam berbagai acara merupakan bagian dari strategi untuk memenangi pemilihan presiden 2014. Menurut dia, kegiatannya mengajak Jokowi juga dilakukan ke kader PDIP lainnya yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Saya ajak mereka dalam rangka proses kaderisasi. Biasanya kaderisasi lebih banyak ke kader di legislatif," kata Megawati.

Dia beralasan aksinya memboyong kader-kader PDIP pemenang pilkada, seperti Jokowi dan Risma serta Ganjar, ke sejumlah acara publik adalah agar ada keseimbangan proses kaderisasi di tingkat legislatif dan eksekutif. "Untuk memperkaya wacana kader. Kader di seksekutif harus bisa bersinergi dengan legislatif," kata dia.

Jokowi yang menemani Megawati berbicara kepada media seperti biasanya juga memilih tidak berkomentar mengenai pencalonannya sebagai presiden di 2014. "Jangan tanya soal itu. Secara tegas, sudah dijelaskan Ibu Ketua Umum (Megawati)," kata Jokowi.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Berita lain:
Incar Messi, PSG Siap Pecahkan Rekor Transfer
Ular Piton Bunuh Satpam Hotel Mewah di Bali
Sikap SBY Soal Pelantikan Hambit Bintih 
Suara Kunci Tatu Chasanah Kuasai Golkar Banten
Risma Tandatangani UMK Rp 2,31 Juta


10.30 | 0 komentar | Read More

Korban Kecelakaan Maut Probolinggo Dimakamkan

TEMPO.CO, Subaraya - Korban tewas kecelakaan maut Probolinggo yang berjumlah 18 orang dimakamkan Ahad pagi, 29 Desember 2013. Kecelakaan di Jalan Raya Tongas di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terjadi Sabtu sore, 28 Desember 2013. Kecelakaan melibatkan truk gandeng Fuso dan mobil bak terbuka L-300 yang bermuatan 35 penumpang.

"Para korban meninggal dunia kecelakaan sudah dimakamkan pagi tadi," kata Kepala Kepolisian Sektor Sumberasih Ajun Komisaris Bambang Ponco, Ahad, 29 Desember 2013.

Menurut Ponco, sepuluh korban dari 18 korban meninggal yang berasal dari Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sedangkan korban meninggal lainnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih. Seluruh korban kecelakaan baik yang meninggal dunia maupun luka-luka merupakan warga Kecamatan Sumberasih.

Pemakaman para korban tewas kecelakaan ini dibanjiri para pelayat. "Banyak pelayat yang menghadiri pemakaman korban kecelakaan ini," kata Ponco. Menurut dia, polisi tengah mengusut kasus kecelakaan ini.

Tim khusus dari Polda Jatim juga diterjunkan untuk menangani kasus tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, mobil yang nahas melaju dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Sedangkan truk melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo. "Ketika sampai di tempat kejadian, pikap menyalip kendaraan lain. Dan dalam waktu yang bersamaan, melaju truk dari arah yang berlawanan," katanya.

Tabrakan antara kedua kendaraan itu tidak terhindarkan. Menurut Awi, pikup menyalip dan mengambil alur jalan kendaraan dari arah yang berlawanan. Kasus kecelakaan di akhir tahun 2013 ini mendapat atensi khusus dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Unggung Cahyono dengan langsung mendatangi lokasi kejadian.

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita lain:
Korban Tabrakan Maut Probolinggo Hendak Melayat
Kecelakaan Maut Probolinggo, 15 Tewas


10.30 | 0 komentar | Read More

Kasus Alkes Banten, KPK Siapkan Sprindik Atut

Written By Unknown on Sabtu, 28 Desember 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Jakarta - Penandatanganan surat perintah penyidikan (sprindik) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus korupsi alat kesehatan Banten bakal segera dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, laporan kejadian tindak pidana korupsi telah masuk ke meja para pimpinan komisi antirasuah.

"Laporan yang menjadi dasar penerbitan sprindik itu baru masuk hari ini," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di KPK, Jumat, 27 Desember 2013.

Menurutnya, penyidik lalu akan melakukan gelar perkara terkait kasus itu di hadapan pimpinan KPK. Kemudian, barulah pimpinan KPK menandatangani surat tersebut.

Namun, ia menolak mengungkap pasal apa yang bakal disangkakan kepada Atut. "Nanti saja kalau sprindik sudah ditandatangani," ucap Bambang.

Dia mengatakan KPK telah menerima laporan transaksi mencurigakan pada rekening Atut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tetapi, Bambang belum bisa membuka laporan tersebut kepada publik.

"Hasil intelijen itu semuanya harus diklarifikasi dan dikonfirmasi. Kalau ditanya apakah ada kaitannya dengan dugaan pencucian uang, kami belum bisa menyimpulkan," tuturnya.

Ia berpendapat sebaiknya KPK kini konsentrasi terlebih dulu dengan penyidikan Atut dalam kasus korupsinya.

BUNGA MANGGIASIH

Berita Lain:
Berapa Harga Sepatu Gucci Airin saat Besuk Suami?
Airin dan Sepatu Gucci Biru Favorit 
Atut dan Para Sosialita Tahanan Pondok Bambu
Begini Riwayat Atut Bangun Dinasti

 


10.31 | 0 komentar | Read More

Tatu Bantah Elektabilitas Golkar Banten Anjlok

Tatu Chasanah (kanan) usai mengikuti Musyawarah Daerah Luar Biasa Partai Golkar Provinsi Banten, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta (27/12). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Golkar Banten terpilih Tatu Chasanah membantah bahwa elektabilitas Golkar di Banten anjlok. Elektabilitas Golkar di Banten diyakini masih tinggi.

"Itu cuma andai-andai survei dan pengamat saja," kata adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2013.

Tatu juga membantah anjloknya elektabilitas Golkar di Banten gara-gara kasus suap dan korupsi yang menjerat kakaknya. Menurutnya, warga Banten paham bahwa yang bermasalah itu cuma kakaknya, bukan Golkar secara keseluruhan.
"Warga Banten sama sekali tak terpengaruh," kata Tatu.

Terkait kemenangannya atas Walikota Cilegon Iman Aryadi dalam pemilihan Ketua Golkar Banten, Tatu mengaku tak melakukan lobi khusus. Wakil Bupati Serang itu hanya mengatakan bahwa para pengurus kabupaten/ kota dan ormas yang memilihnya masih mempercayai keluarganya. "Mereka begitu saja memilih saya," kata Tatu.

Dalam pemilihan lewat voting tertutup itu, Tatu meraup enam suara. Unggul satu suara dari Iman. Sementara satu suara abstain. Ketua DPP Golkar Indra J. Piliang mengatakan, satu suara abstain tersebut merupakan suara dari DPP. Keputusan itu, menurut Indra, sesuai dengan arahan Ketua Umum Golkar yang meminta DPP bersikap netral dalam pemilihan Ketua Golkar Banten.

KHAIRUL ANAM

Berita Lain:
Berapa Harga Sepatu Gucci Airin saat Besuk Suami?
Airin dan Sepatu Gucci Biru Favorit 
Atut dan Para Sosialita Tahanan Pondok Bambu
Begini Riwayat Atut Bangun Dinasti

 


10.31 | 0 komentar | Read More

Cara Menjerat Atut dengan Pasal Pencucian Uang  

Written By Unknown on Jumat, 27 Desember 2013 | 10.30

Gubernur Banten, Atut Chosiyah memegang kepala saat ditanya oleh para awak media saat dirinya dikawal menuju mobil tahanan usai diperiksa di KPK, Jakarta, (20/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pencucian uang, Yenti Garnasih, mengatakan Gubernur Banten Atut Chosiyah bisa langsung dijerat dengan pasal pencucian uang. Menurut dia, kemungkinan untuk menjerat Atut ke pasal pencucian uang besar sekali. Sebab, dugaan itu dapat ditelusuri dari transaksi yang dimiliki oleh Gubernur Banten itu.

"Dari hasil penelusuran itu kan bisa digambarkan bahwa ada uang hasil kejahatan," kata Yenti, Jumat, 27 Desember 2013. "Menggunakan uang kejahatan itu sudah masuk dalam pasal pencucian uang."

Yenti mengatakan, data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bisa menjadi bukti pendukung dalam mencari harta kekayaan Atut yang sudah dialihkan. "Misalnya, kalau yang bersangkutan itu beli tanah, kan bisa dilihat lewat rekening yang dari PPATK," ujar Yenti. "Dan itu namanya sudah pencucian uang."

Selain laporan dari PPATK, Yenti melanjutkan, dukungan serta pelaporan dari masyarakat setempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi juga sangat membantu pembuktian kepemilikan harta Atut yang sudah dialihkan. Laporan masyarakat itu pun memiliki pengaruh besar terhadap pembuktikan praktek pencucian uang.

"Nanti kan masyarakat tahu, misalnya ada pabrik atau perusahaan atau properti yang dimiliki salah satu tersangka. Nah, dari situ KPK juga bisa menelusuri aliran dana yang masuk ke perusahaan itu," kata Yenti. "Nanti kan dapat ditemukan bahwa rupanya uang yang masuk itu rupanya hasil korupsi dari kasus A, misalnya."

Pekan lalu, KPK menyatakan Atut menjadi tersangka dalam dua kasus. Pertama, perkara dugaan suap ke Akil Mochtar ketika masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Kedua, kasus proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. KPK menengarai Atut ikut menikmati hasil korupsi itu dengan menerima fee proyek. (Baca juga: Di Mana Ratu Atut Biasa Bertahun Baru?)

REZA ADITYA

Terpopuler:
Atut dan Para Sosialita Tahanan Pondok Bambu
Ahok Beberkan Isi Pertemuan dengan Mega-Jokowi
Atasi Banjir, Jokowi Diberi Nilai Sembilan
Kepergok, Sandra Dewi Ngaku Enggak Kenal Edgard
Warga Jawa Barat Jagokan Jokowi Jadi Presiden


10.30 | 0 komentar | Read More

Cara Ratu Atut 'Mainkan' Proyek Alkes  

Gubernur Banten, Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani proses pemeriksaan KPK, Jakarta, 20 Desember 2013. KPK resmi menahan Atut dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam gelar perkara Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis dua pekan lalu, sesungguhnya bukan hanya kasus suap Mahkamah Konstitusi itu yang membuat Atut jadi tersangka. Semua pemimpin KPK juga sepakat menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. KPK menengarai Atut ikut menikmati hasil korupsi tersebut dengan menerima fee proyek.

Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Atut juga diduga mengetahui penggelembungan harga, tetapi melakukan pembiaran. Sebagai pengguna anggaran, Atut mendelegasikan kewenangan itu ke pejabat di bawahnya. "Ada sistem yang tak dilaksanakan," kata Zulkarnain.  (Baca juga: Musdalub Akan Uji Apakah Atut Masih Berkuasa)

Menurut sumber Tempo, Atut tidak hanya melakukan pembiaran, tetapi juga melakukan pengaturan siapa perusahaan pemenang tender proyek itu. Sebagian pemenang tender diduga terafiliasi ke keluarga Atut.

Perusahaan itu di antaranya PT Buana Wardana Utama, PT Adca Mandiri, PT Mikkindo Adiguna Pratama, PT Marbago Duta Persada, PT Dini Usaha Mandiri dan PT Waliman Nugraha Jaya. Tak jelas alamat kantornya, perusahaan-perusahaan itu diatasnamakan kaki tangan Chaeri. PT Mikkindo, misalnya, dikendalikan oleh Dadang Supriatna, pegawai bagian keuangan PT Bali Pacific Pragama--perusahaan resmi Chaeri. (Baca juga: Bakal Pimpin Banten, Rano Diminta Berkoordinasi)

Kini, setelah jadi tersangka, Atut menyatakan tak akan menghindar dari perkara. "Akan kami hadapi," kata Tubagus Sukatma, pengacara Atut. Enggan membeberkan data bantahan, Sukatma mengklaim penetapan tersangka kliennya tak cukup bukti. Khusus soal kasus Lebak, Sukatma menyebutkan Atut memang bertemu dengan Akil di Singapura, tapi tak sengaja. Ia juga menyebut uang Rp 1 miliar yang direncanakan buat Akil bukan berasal dari Atut, melainkan milik Chaeri.

Ketua Umum KPK Abraham Samad mengatakan pengusutan korupsi di Banten tak berakhir dengan penetapan Atut sebagai tersangka. (Baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 23 Desember)

ANTON SEPTIAN | M RIZKY | WASIUL ULUM


Berita Terpopuler:

Berapa Harga Sepatu Gucci Airin saat Besuk Suami?
Airin dan Sepatu Gucci Biru Favorit
Atut dan Para Sosialita Tahanan Pondok Bambu
Begini Riwayat Atut Bangun Dinasti


10.30 | 0 komentar | Read More

Adik Atut: Dinasti Atut Adalah Takdir Tuhan

Written By Unknown on Kamis, 26 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Ratu Tatu, mengatakan keluarganya tak pernah berniat membangun dinasti politik. "Ini takdir Tuhan," katanya kemarin.

Namun, Atut bukannya tak berusaha keras membangun jaringannya di Banten. Ia memiliki trik jitu dalam mengumpulkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuatan politik Atut dibuat dengan menguasai posisi politik strategis di pemerintahan dan Partai Golongan Karya.

"Dia menanamkan sel-sel pengaruh sangat jauh," ujar juru bicara Masyarakat Transparansi Banten, Oman Abdurrahman, ketika dihubungi Tempo, Rabu, 25 Desember 2013.

Oman mengatakan, dinasti Atut merangkak naik pada 2009. Ketika itu Atut telah empat tahun menjabat Gubernur Banten. Pada tahun itu, suaminya, Hikmat Tomet, maju dalam pemilihan legislatif. Berbekal mesin partai Golkar yang kuat di Banten dan predikat suami dari Gubernur Banten, Hikmat bisa memenangi pemilihan dan duduk kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat bersamaan, anak Atut, Andika Hazrumy, juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Setelah itu, kata Oman, keluarga Atut membidik berbagai jabatan penting di Banten. Menantu Atut, Ade Rosi Khoerunnisa, menjadi Wakil Ketua DPRD Serang; adik tiri Atut, Haerul Jaman, menjadi Wali Kota Serang; adik Atut Ratu Tatu Chasanah menjadi Wakil Bupati Serang; ibu tiri Atut, Heryani, menjadi Wakil Bupati Pandeglang; dan adik ipar Atut, Airin Rachmi Diany, menjadi Wali Kota Tangerang Selatan.

"Walau mereka terpilihnya melalui pemilu langsung, tapi kami duga ada politik uang," kata Oman.

Dalam kampanye, keluarga Atut ini sering mendompleng program dari pemerintah. Sebagai contoh program Tagana atau Taruna Siaga Bencana yang didompleng oleh anak Atut, Andika Hazrumy, untuk berkampanye dalam pemilu DPD. "Jadi, yang warga ingat dari Tagana itu bukan program pemerintah, tapi program Andika," kata Oman. "Masih ada dugaan beberapa (keluarga Atut) yang memanfaatkan dana bansos untuk kampanye."

Oman mengatakan, keluarga Atut memperkuat jaringan di berbagai kelompok. Sebagai contoh, keluarga mendekati beberapa kiai dan majelis taklim, berbagai karang taruna, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, kelompok mahasiswa, hingga media dan kelompok jawara Banten. Dia menduga, keluarga Atut memberi dukungan uang ke kelompok-kelompok itu. Lantaran suntikan uang itu, keluarga Atut penya kekuatan yang kuat dan mengakar di perpolitikan Banten.

Sampai sekarang, dia melanjutkan, loyalis Atut masih cukup banyak jumlahnya. Namun, para pendukung itu tiarap ketika Atut dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Para loyalis itu enggan memeprlihatkan dukungan nyata karena berideologi pragmatis. "Bukan didasari ideologi politik," katanya.

Dinasti Atut kini berada di persimpangan jalan. Atut dan Chaeri ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersangkut kasus korupsi. Adapun Tatu harus berjuang mendapatkan kursi Ketua DPD Golkar Banten.

INDRA WIJAYA

Berita sebelumnya:
Ratu Tatu Sebut Atut Siap Mundur
Masuk Rutan, Atut Disoraki Para Napi
KPK: Atut Otak Korupsi Alat Kesehatan
Mendagri: Atut Sepakat Limpahkan Wewenang ke Rano


10.30 | 0 komentar | Read More

Usai Kunjungi Korban Banjir, Bupati Bima Meninggal  

TEMPO.CO, Bima - Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, Fery Zulkarnain, mengembuskan nafas terakhir pada Kamis, 26 Desember 2013. Bupati periode 2010-2015 yang terpilih Mei 2010 lalu ini meninggal di sela-sela mengawasi penanganan bencana banjir bandang yang menerjang tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Bima.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Bima, Suryadin, membenarkan informasi tersebut. "Meninggal antara pukul 07.00 dan 07.30 Wita, Bapak kecapekan," ujar dia kepada Tempo, Kamis, 26 Desember 2013.

Suryadin belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Fery yang juga putra Sultan Bima. Hanya, kata dia, dari lokasi kejadian, Fery sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima untuk mendapatkan pertolongan darurat. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong.

"Penyebab pasti kami belum tahu. Beliau meninggal mendadak. Bisa saja karena kelelahan karena sepekan terakhir beliau sibuk mengikuti acara, bahkan acara di luar kota," kata dia.

Dari rumah sakit, jasad Fery langsung dibawa ke rumah dinas Bupati di kawasan utara Lapangan Merdeka Bima. "Sekarang beliau disemayamkan sedang di rumah duka Pandopod. Rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Doro Raja, besok, Jumat , 27 Desember 2013," ujar Suryadin.

Fery terpilih sebagai Bupati Bima untuk kedua kalinya berpasangan dengan Syafrudin sebagai Wakil Bupati Bima lewat pilkada awal tahun 2010.

AKHYAR M NUR

Berita populer:
Masuk Rutan, Atut Disoraki Para Napi
Di Rutan, Atut Juga Disuruh Nyanyi
Natal, Megawati dan Jokowi Kunjungi Ahok
Jimly: Kemendagri Tak Peduli Demokrasi


10.30 | 0 komentar | Read More

Jemaah Kurang, Alasan Pemkab Jepara Tutup Gereja  

Written By Unknown on Rabu, 25 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Kabupaten Jepara Jawa Tengah memiliki beberapa alasan untuk menutup Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang. "Gereja ini belum memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," kata Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, kepada Tempo, Rabu, 25 Desember 2013.

Marzuki mengatakan, dia terkena kewajiban untuk menegakkan aturan tersebut, sebelum memberikan izin penggunaan tempat ibadah. Untuk Gereja Dermolo, Marzuki mengatakan syarat yang belum dipenuhi adalah jumlah minimal jemaah. Di gereja itu, jemaahnya baru ada 29 orang. "Padahal syarat untuk mendirikan gereja paling tidak ada 90 jemaah," ujarnya.

Pertimbangan lain, kata Marzuki, adalah kondisi keamanan lingkungan. Sebab, ada beberapa orang yang mempertanyakan penggunaan gereja itu. Dia menegaskan, surat keputusan penghentian sementara Gereja Dermolo juga dibahas dengan berbagai pihak. Surat tersebut adalah hasil rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jepara, Camat Kembang, serta tokoh Desa Dermolo pada Selasa, 10 Desember 2013.

Marzuki menjamin akan menerbitkan izin jika Gereja Dermolo sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. "Tetapi harus jujur, jangan diada-adakan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menghentikan sementara penggunaan Gereja Dermolo melalui surat bernomor 452.4/7431 tertanggal 16 Desember 2013. Akibatnya, jemaah gereja tersebut harus mencari tempat ibadah lain untuk merayakan hari Natal. "Kami bergabung dengan ibadah di gereja terdekat," kata Pendeta GITJ, Theofilus Tumijan, kepada Tempo, Rabu, 25 Desember 2013.

Selain itu, kekhusyukan ibadah pada 8 Desember 2013, diganggu sekelompok orang. Menurut Theofilus, orang-orang ini masuk ke dalam gereja tanpa permisi. "Salah satu dari mereka masuk dengan bercelana pendek dan memotret ruangan gereja tanpa permisi," kata dia.

ROFIUDDIN

Usul KPK Kurangi Utang Negara Rp 2.000 Triliun  
Di Tahanan, Gerak-gerik Atut Disorot CCTV  
Cerita Airin Soal Tangisan Atut  
Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun  
Dibesuk Airin, Gubernur Atut Menangis  
Pencipta AK-47 Meninggal di Usia 94 Tahun
Ki Kusumo: Peluang Jokowi Nyapres Akan Mirip Obama  


10.30 | 0 komentar | Read More

DPRD Banten Pertahankan Atut  

Gubernur Banten, Atut Chosiyah menuju mobil tahanan setelah menjalani proses pemeriksaan KPK, Jakarta, 20 Desember 2013. KPK resmi menahan Atut dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilu Kada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Serang - Hasil rapat pimpinan DPRD Banten memutuskan untuk mempertahankan Atut Chosiyah sebagai gubernur meski kini yang bersangkutan mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin menyatakan hingga saat ini roda pemerintahan di Pemprov Banten masih berjalan dengan baik.

DPRD Banten, kata Aeng, tidak akan meminta Ratu Atut Chosiyah mundur dari jabatanya. "Gubernur hingga saat ini masih Ibu Atut dan wakil masih Pak Rano," ujar politikus Demokrat yang dikabarkan menerima mobil mewah dari adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana, ini. (Lihat: Bagi Mobil ke Anggota DPR Termasuk Gratifikasi)

Aeng Haerudin mengatakan, rapat pimpinan DPRD membahas penyerahan mandat Atut terkait kewenangan melantik Wali Kota Tangerang dan Lebak. Saat ini mandat tersebut telah diserahkan kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno. "Jadi, saat pelaksanaan tata kelola pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah berjalan dengan baik, tidak ada yang diabaikan oleh gubernur," kata Aeng Herudin, Selasa, 24 Desember 2013.

Menurut Aeng, jika ada kewenangan gubernur yang bisa ditandatangani, petugas Pemprov Banten masih bisa datang ke Rutan Pondok Bambu. Hal itu masih dibolehkan. "Contohnya saat ini banyak kepala daerah yang ditahan, tapi masih bisa menandatangani bila ada hal-hal yang penting," katanya.

WASI'UL ULUM

Baca juga:
Para Politikus Ini Dapat Mobil dari Suami Airin
'Operator' Wawan Kembali Diperiksa KPK
Akil Mochtar Jadi Tersangka Pencucian Uang
KPK Bantah Telusuri Rekening Airin


10.30 | 0 komentar | Read More

Pelabuhan Cappa Ambruk, Tiga Kendaraan Dievakuasi  

Written By Unknown on Selasa, 24 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Parepare - Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cappa Ujung, Muhammad Ali, mengatakan sejauh ini belum ada korban yang ditemukan dalam kecelakaan di Pelabuhan Cappa Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan. Dari empat kendaraan roda empat yang tercebur ke laut, tiga di antaranya berhasil dievakuasi. "Tinggal truk yang ada di dasar laut," katanya, Selasa, 24 Desember 2013. 

Sedangkan untuk kendaraan roda dua, belum satu pun yang bisa dievakuasi. "Tim SAR masih melakukan pencarian untuk memastikan ada tidaknya korban jiwa," kata Ali. Sampai siang ini, pihaknya belum mendapat laporan dari masyarakat tentang anggota keluarga mereka yang hilang. 

Staf Seksi Operasional Kantor SAR Makassar Darul Astiyadi mengatakan, area pelabuhan dipenuhi masyarakat yang ingin menonton. Bahkan, tidak sedikit yang masuk ke lokasi kecelakaan. Mereka berebut mengambil telur dan barang lain dari truk yang tercebur ke laut. "Mereka menyelam ke laut," kata Darul. Aktivitas massa itu, kata Darul, menyulitkan tim SAR untuk mencari korban.  

Herman, salah seorang tim penyelam, mengatakan kendaraan yang belum bisa dievakuasi  sekitar 16 sepeda motor dan satu truk. Kendaraan itu bertumpuk di kedalaman  7 meter. 

Kecelakaan di dermaga Pelabuhan Cappa Ujung itu terjadi Senin malam sekitar pukul 19.15 WITA. Sebuah kapal bermuatan kontainer yang hendak bersandar menghantam dermaga. Kapal itu lepas kendali setelah dihempas ombak besar.


SUARDI GATTANG

Berita lain:
Kata KPK Soal Perintah SBY untuk Tangkap Anas
Jokowi Capres, Risma Bersedia Dampingi Ahok?
Atut Ngepel di Bui, Rano Dampingi SBY ke Lebak
Atut Kecewa, Anaknya Besuk Harus Izin KPK
PTUN Batalkan Keppres Pengangkatan Patrialis


10.30 | 0 komentar | Read More

Umat Muslim Amankan Natal di Kupang  

TEMPO.COKupang - Gerakan Pemuda Anshor Nusa Tenggara Timur mengerahkan ratusan personel Barisan Muda Anshor Serbaguna untuk membantu mengamankan perayaan Natal. "Kami kerahkan sedikitnya 100 anggota Banser untuk mengamankan perayanan Natal tahun ini," kata Ketua GP Anshor Wilayah NTT, Abdul Muis, kepada Tempo, Selasa, 25 Desember 2013.

Pengamanan Natal ini, menurut dia, merupakan bentuk solidaritas umat muslim di daerah itu. Tujuannya adalah agar perayaan Natal berjalan dengan baik. "Sekaligus menjaga kemajemukan dan toleransi antarumat beragama."

Personel Banser ini, katanya, akan ditempatkan di 21 gereja pada Kota Kupang. Mereka bakal mengenakan seragam GP Anshor untuk membedakan dengan pengamanan dari Kepolisian. (Baca juga: Amankan Natal, Gereja Tasikmalaya Dijaga Sniper).

Di setiap gereja, GP Anshor akan tempatkan lima hingga enam personel yang akan membantu pengamanan selama perayaan Natal. "Sore ini, kami akan melakukan apel siaga di pos komando Banser sebelum menerjunkan personel ke lapangan," katanya. (Lihat juga: Pohon Natal Tertinggi di Indonesia).

YOHANES SEO

Terpopuler:
Pro Jokowi dan Pro Mega Adu Kuat
Diserang Lewat Internet, Jokowi: Enggak Usah Diurus
Penahanan Anas Tunggu Siapnya Sel Guntur
Hambit Bintih Dilantik, KPK Protes
Abraham Samad: KPK Tak Gentar Periksa Ibas

 


10.30 | 0 komentar | Read More

Keluarga Berencana Besuk Atut Hari Ini

Written By Unknown on Senin, 23 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta -  Keluarga Ratu Atut Chosiyah dikabarkan akan datang untuk membesuk Atut di  Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin, 23 Desember 2013. "Sebentar lagi keluarga akan datang, karena peraturannya kan, jam 10 boleh besuk," kata Kuasa Hukum Atut, Firman Wijaya di Rutan Pondok Bambu.

Menurut Firman, keluarga memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang untuk membesuk Atut. "Ya, meski ditahan, keluarga berhak membesuknya," ujarnya.

Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu sejak Jumat lalu (lihat: Atut Ditahan di Rutan Pondok Bambu). Gubernur Banten itu  tersandung masalah korupsi sengketa Peilihan Kepala Daerah  Lebak  serta korupsi alat kesehatan. Komisi antirasuah mengatakan, penahanan dilakukan karena ditakutkan Atut bisa menghilangkan barang bukti (lihat: Alasan KPK Tahan Atut Chosiyah).

Atut saat ini  menempati kamar Paviliun Cendara (C13). Kamar tersebut berukuran 4X6 meter dan dihuni oleh 17 orang tahanan termasuk Atut. Tak ada fasilitas mewah di dalam kamar itu. Alat pendingin ruangan  hanya menggunakan  kipas angin.

AFRILIA SURYANIS

Baca juga:
Pakai Rompi Tahanan, Atut Peluk Menantu
Diusulkan, Atut Chosiyah Dijerat Pencucian Uang
Atut Ditahan, Kepala Rutan Pesan Makanan Siap Saji
Hari Kedua di Rutan, Atut Makan Tempe Bacem


10.30 | 0 komentar | Read More

Gus Ipul: Jokowi Absen Nyapres, PDIP Kelaut

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memperkirakan, kandidat calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mungkin menang kecuali partai itu menyorongkan Joko Widodo. Lawan berat capres PDI Perjuangan, ujar dia, adalah capres Gerindra, Prabowo Subianto.

Gus Ipul--sapaan Saifullah Yusuf--menerawang, salah satu kandidat calon wakil presiden Probowo adalah Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa. kata dia.

Prabowo-Hatta, menurutnya, bisa membawa gerbong "besan". "Hatta Radjasa adalah besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata dia dalam obrolan santai dengan Tempo, akhir pekan lalu.

AGUSSUP

Terpopuler
Tolak Mega-Jokowi, Kader PDIP Deklarasikan PROJO
Dua Hari Penahanan, Atut Nyapu dan Ngepel Lantai?
Ada Upaya Menjegal Rano Karno Menjadi Gubernur  
Di Bursa Capres PDIP: Ongkos Politik Jokowi Murah
Ponsel Tercerdas Tahun 2013 Adalah...
Penguasa Dinasti Atut Chosiyah Berikutnya
SBY Tunjuk Rano Karno Lantik Wali Kota Tangerang
Hannah Al Rashid Kecewa Sistem Casting di Jakarta


10.30 | 0 komentar | Read More

Di Bursa Capres PDIP: Ongkos Politik Jokowi Murah

Written By Unknown on Minggu, 22 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO , Jakarta:Sekretaris Nasional PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi mengklaim jika Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan akan menghemat ongkos politik. Seperti halnya pendirian Projo ini, menurut Budi, banyak berdatangan sumbangan dari sesama relawan untuk kebutuhan logistik mereka seperti kantor sekretariat, konsumsi, spanduk, dan lain sebagainya.

"Ini partisipatif, kami urunan, berapa pun," ujar dia saat ditemui usai pendeklarasian Projo di Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Desember 2013.

Menurut dia, cara ini sebagai upaya mengubah politik mobilisasi menjadi politik partisipasi. Selama ini partai memobilisasi massa untuk berkampanye dan memberikan sejumlah uang saku. "Kami nggak mau Pilpres 2014 hanya sebagai eksploitasi suara rakyat, cara itu kami tinggalkan," ujar Budi.

Mantan Kepala Balitbang DPD PDIP DKI Jakarta ini mengatakan cara promosi Projo juga cukup dengan 'gethuk tular'. "Kami kan punya teman sesama kader di daerah-daerah, ya kami sampaikan dari mulut ke mulut, dan mereka mendukung juga," kata dia.

Menurut Budi, meminta dukungan Jokowi sebagai capres ke sesama kader atau ke orang lain tidak terlalu sulit karena Gubernur DKI Jakarta itu sudah terlihat hasil kerjanya dan dicintai rakyat. "Dia (Jokowi) 'gede' bukan karena siapa-siapa, karena dia sendiri," ujar aktivis UI 98 ini.

Beberapa kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendeklarasikan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 yang dinamakan Pro Jokowi (Projo). Projo diprakarsai kader dan aktivis UI 98 seperti Budi Arie Setiadi, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, dan Firmansyah.

Mereka juga terdiri dari simpatisan dari paguyuban warga kota-kota di Jawa Tengah di Jakarta, seperti dari Klaten, Pekalongan, Sragen, Karanganyar, Pati, Demak, Wonogiri, Pemalang, Boyolali, Purworejo, dan Cilacap. Dalam keterangannya, PRojo menolak Jokowi menjadi calon wakil presiden dipasangkan dengan Megawati  Soekarnoputri.

LINDA TRIANITA


10.30 | 0 komentar | Read More

Atut Sering Salat dan Ngaji di Tahanan

TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah telah ditahan selama dua hari di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lantas kegiatan apa yang dilakukan Atut dalam mengisi waktu?

Seorang sipir yang tak disebutkan namanya mengungkapkan, Atut mengisi waktu luangnya dengan beribadah. "Saya lihat dia sering salat dan ngaji," ujar dia, Sabtu, 21 Desember 2013.

Tak hanya itu, ia menuturkan, Atut nampak akrab dengan tahanan lain. "Dia sering ngobrol dengan tahanan lain," ucapnya. "sesekali dia tidur layaknya tahanan lain."

Apakah Atut pernah bengong, sipir menjawab diplomatis, "kaya yang lain saja." Ia mengatakan, Atut tak mengeluh soal minimnya tempat untuk tidur. Karena masih ada ruang yang cukup untuk tidur orang nomor 1 Banten itu.

Atut sendiri menempati kamar Paviliun Cendara (C13)--kamar masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Kamar tersebut berukuran 4X6 meter dan dihuni oleh 17 orang tahanan termasuk Atut. Tak ada fasilitas mewah di dalam kamar itu, hanya: sebuah kipas angin.

Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu karena tersandung masalah korupsi sengketa pillkada Lebak, Banten serta korupsi alat kesehatan. Komisi antirasuah berdalih, penahanan dilakukan karena ditakutkan Atut bisa menghilangkan barang bukti.

ERWAN HERMAWAN


10.30 | 0 komentar | Read More

Indonesia Harus Buat Simulator Sukhoi Sendiri

Written By Unknown on Sabtu, 21 Desember 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Bandung -Direktur Teknologi Dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana menyarankan pemerintah agar tidak membeli simulator pesawat tempur Sukhoi dari luar negeri. "Full Mission Simulator banyak berisi pelatihan-pelatihan menjalankan misi pesawat tempur, dan banyak yang bersifat universal tapi juga di dalamnya adalah doktrin tempur TNI AU," kata dia dalam surat elektroniknya pada Tempo, Jumat, 20 Desember 2013.

Menurut Andi, semua negara pengguna pesawat tempur Sukhoi memilih membuat sendiri simulator kemudinya, dengan pertimbangan untuk melindungi rahasia negaranya. Contohnya,  China dan Malaysia yang membuat sendiri simulator kemudi pesawat tempur buatan Rusia itu.

Andi menjelaskan, simulator kemudian untuk pesawat tempur berbeda dengan simulator untuk pesawat sipil. Simulasi kemudi pesawat sipil hanyalah Flight Simulator yang digunakan oleh umumnya sekolah penerbangan. 

Flight Simulator dirancang, selain melatih keahlian terbang dan mengemudikan pesawat, juga untuk melatih pilot menghadapai keadaan darurat yang tidaklah mungkin di lakukan di pesawat aslinya seperti kerusakan mesin, rusaknya alat navigasi, hingga pendaratan darurat. 

"Pilot akan dilatih menggunakan Flight Simulator pada kondisi kondisi ini, maka pilot langsung tahu langkah-langkah yang harus diambil," ucap Andi


Simulator pesawat tempur punya prinsip yang sama. Hanya bedanya pesawat tempur punya tujuan menjalankan misi perang. Pesawat tempur juga dilengkapi dengan senjata seperti rudal dan radar untuk kepentingan tempur, yang pemakaiannya punya prosedur tertentu. "Simulator pesawat tempur memiliki cakupan jauh lebih luas dari Flight Simulator, karena itu disebut Full Mission Simulator (FSM)," kata Andi.

Piranti Full Mission Simulator juga dapat diprogram untuk menghadapi pesawat musuh yang spesifik hanya dengan memprogramkan data penerbangan dan manuver pesawat tempur musuh tersebut. 

Dengan cakupan latihan pilot pesawat tempur dengan piranti kendali simulasi itu, Full Mission Simulator menyimpan data diantaranya prosedur saat pesawat tempur bertemu musuh mulai  hingga prosedur melakukan pengejaran pesawat musuh, termasuk pelepasan senjata untuk melumpuhkan musuh. "Ini semuanya merupakan rahasia negara," kata Andi.

Andi mengatakan, dengan alasan itu, pemerintah disarankan membuat simulator Sukhoi itu di dalam negeri. "Nilai strategisnya sudah sangat jelas dan juga dilindungi dalam UU Nomor 16/2012 mengenai Industri Pertahanan Nasional," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiaantoro mengungkapkan rencana pemerintah membeli simulator kemudi pesawat tempur buatan Rusia, Sukhoi SU-27 dan SU-30.   Kementerian Pertahanan tengah memilah produsen simulator Sukhoi tersebut sebab ada 3 negara yang bisa memproduksinya,  yakni Rusia, China, dan Kazakhstan. 

"Kami masih pikirkan mana yang lebih cocok," kata Purnomo pada wartawan di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 16 Desember 2013.

Dewan Perwkilan Rakyat mendukung rencana Kementerian Pertahanan membeli simulator Sukhoi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, pembelian simulator tersebut sudah dibicarakan sejak 2 tahun lalu untuk melengkapi skuadron Sukhoi.  "DPR menilai Indonesia belum mampu memproduksi simulator sendiri," kata dia ketika dihubungi Tempo, Senin malam, 16 Desember 2013.

AHMAD FIKRI/INDRA WIJAYA/RIZKI PUSPITA SARI


10.31 | 0 komentar | Read More

Budayawan Penyelamat Situs Trowulan Dijadikan Tersangka

TEMPO.CO, Mojokerto - Pemerhati sejarah dan budaya asal Surabaya, Deddy Endarto, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur. Deddy dinilai melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni melakukan penghinaan terhadap Direktur PT Manunggal Sentral Baja (MSB) Sundoro Sasongko.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Awi Setiyono, menjelaskan opini yang dikemukakan Deddy melalui jejaring sosial, Facebook, membuat Sundoro, investor yang akan membangun pabrik baja di Mojokerto, merasa terhina. "Tersangka menulis kalimat bahwa pelapor sebagai pengusaha hitam," kata Awi, Jumat, 20 Desember 2013.

Awi menjelaskan, penetapan Deddy sebagai tersangka dilakukan seusai gelar perkara di Polda Jawa Timur. Penyidik pun telah memeriksa lima saksi, juga saksi ahli. Sebagai barang bukti, polisi menyita tiga lembar print out posting-an dari akun Facebook tersangka. Perkara ini merupakan pelimpahan dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Penetapan Deddy sebagai tersangka tergolong cepat. Deddy baru satu kali menjalani pemeriksaan pada 28 November 2013 sebagai terlapor. Deddy belum bisa dikonfirmasi setelah penetapannya sebagai tersangka, meski sempat memberi kabar kepada Tempo bahwa dirinya sudah ditetapkan tersangka.

"Senin depan (23 Desember 2013) saya dipanggil lagi sebagai tersangka," ujarnya melalui pesan pendek, Kamis malam, 19 Desember 2013.

Penasihat hukum Deddy, Chrisman Hadi, menyayangkan penetapan tersangka kliennya. "Penyidik menggunakan pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan legalistik," ucapnya. Chrisman tetap yakin perkara ini berkaitan dengan kontroversi rencana pendirian pabrik baja milik Sundoro di Trowulan.

Chrisman menjelaskan, pembangunan pabrik baja itu selain melanggar tata ruang juga berada di dalam wilayah yang menjadi cagar budaya, bahkan peninggalan sejarah karena masih ada kaitannya dengan situs Kerajaan Majapahit. Karena itulah Deddy gencar menyampaikan kritiknya melalui Facebook. "Kami menduga pemberian IMB pabrik baja itu sarat dengan kolusi dan korupsi," ucap Chrisman.

Deddy selama ini dikenal sebagai pemerhati sejarah dan budaya yang aktif beropini di blog dan Facebook, termasuk mengkritik rencana pendirian pabrik baja di Trowulan. Deddy mengelola blog museum online Wilwatikta. Deddy berkeras menolak pembangunan pabrik baja milik Sundoro karena mengancam situs Trowulan sebagai situs sejarah.

ISHOMUDDIN 


10.31 | 0 komentar | Read More

Korupsi, Penghancur Utama Partai Politik

Written By Unknown on Jumat, 20 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksektuti Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menyatakan korupsi adalah alat pembunuh partai paling dominan. "Terlihat dari penurunan elektabilitas dua partai besar secara drastis, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera," ujar Hanta di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Desember 2013.

Tingkat elektabilitas Partai Demokrat, kata Hanta, saat ini hanya berada pada level 8.8 persen. Sementara PKS sebesar 2.9 persen. Sedangkan pada Pemilu 2009, ujar Hanta, Demokrat mendapatkan suara sebesar 20.8 persen dan PKS 7.9 persen. "Keduanya memiliki angka yang tinggi sebagai partai parlemen. Tapi, citra kedua partai tersebut rusak karena korupsi."

Hanta mengatakan, di sisi lain terdapat dua partai yang angka elektabilitasnya stabil meski juga diterpa isu korupsi. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Elektabilitas keduanya cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. "Yakni 18.5 persen untuk PDIP dan 16.9 persen untuk Golkar," ujar dia.

PDIP mendapatkan suara sebesar 14 persen pada Pemilu 2009 lalu. Sementara Golkar mendapatkan suara sebesar 16 persen.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan korupsi memang masalah besar untuk suatu partai. Tapi, seberapa efektif penyelesaian secara internal partai? "Partai tidak bisa hanya beriklan 'katakan tidak pada korupsi', tapi juga harus ada aksi nyata untuk memberangusnya," ucap dia.

Menurut Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, meski kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah sedang menimpa partainya. Partai beringin tersebut akan menuntaskan masalah ini secara internal sebelum Pemilu 2014. "Masih ada waktu untuk memperbaiki kinerja politik di Banten," katanya.

AMRI MAHBUB

TERPOPULER
Catatan Keuangan Yulianis Soal Aliran Duit ke Ibas  
2014, Era Internet Diprediksi Bakal Runtuh  
Setelah Atut, KPK Nyanyi 'Kapan-kapan' untuk Airin  
Kisah Mencari Ratu Atut: Salam Dibalas Hardikan  
Banding, Jenderal Djoko Susilo Diganjar 18 Tahun
Nikita Mirzani Pamer Uang di Twitter
Asmirandah Bantah Kabar Menikah di Gereja  


10.30 | 0 komentar | Read More

Presiden SBY Foto "Selfie" dengan PM Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari lalu Presiden AS Barack Obama melakukan foto diri sendiri alias 'selfie' dengan PM Inggris David Cameroon dan PM Denmark Helle Thorning-Schimdt. Kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tak ketinggalan melakukan foto selfie. SBY pun terlihat melakukan 'foto narsis' itu dengan PM Malaysia Mohamad Najib Tun Razak.

Foto itu pun diposting langsung oleh akun resmi PM Malaysia. "With President @SBYudhoyono today," kata akun twitter @NajibRazak. Waktu unggah foto itu sendiri tercatat pada 19 Desember 2013. Presiden SBY memang diketahui sedang menerima kunjungan resmi dari pemimpin negeri jiran tersebut, kemarin.

Namun akun itu tidak menjelaskan apakah foto itu diambil oleh orang ketiga atau langsung diambil oleh salah satu di antara keduanya. Hanya saja, foto itu diposting dalam akun resmi yang dikonfirmasi langsung oleh Twitter. Latar belakang foto juga diperkirakan masih dalam lingkungan Istana Kepresidenan di Jakarta.

Foto itu diambil di sebuah kendaraan terbuka yang sedang ditumpangi oleh kedua pemimpin tersebut. Tampak Ibu Negara Ani Yudhoyono yang menggunakan pakaian berwarna biru juga tertangkap kamera tersenyum melihat keduanya difoto. Presiden SBY dan PM Najib pun tampak menggunakan jas.

Kedua pemimpin itu memang dijadwalkan bertemua sejak Kamis, 19 Desember 2013 kemarin. Mereka rencananya akan membicarakan persoalan kerjasama kedua negara di bidang investasi dan ekonomi, perlindungan WNI di Malaysia, hukum dan kekonsuleran, masalah perbatasan, isu pertahanan, dan hubungan antar warga.

Sebelumnya, foto 'selfie' itu juga ramai diperbincangkan warga dunia setelah Presiden Obama, PM Cameroon, dan PM Thorning-Schmidt tertangkap kamera asyik ber-selfie. Padahal saat itu mereka sedang menghadiri upacara mengenang wafatnya Nelson Mandela di Johannesburg. Obama pun dikecam oleh publiknya karena melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas.

TWITTER | DIMAS SIREGAR

TERPOPULER

Catatan Keuangan Yulianis Soal Aliran Duit ke Ibas  
2014, Era Internet Diprediksi Bakal Runtuh  
Setelah Atut, KPK Nyanyi 'Kapan-kapan' untuk Airin  
Kisah Mencari Ratu Atut: Salam Dibalas Hardikan  
Banding, Jenderal Djoko Susilo Diganjar 18 Tahun
Nikita Mirzani Pamer Uang di Twitter
Asmirandah Bantah Kabar Menikah di Gereja  


10.30 | 0 komentar | Read More

Eva Sundari: Jadi Capres, Jokowi Perlu Dibimbing

Written By Unknown on Kamis, 19 Desember 2013 | 10.31

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Sundari, mengatakan bahwa partainya tengah membicarakan beberapa pilihan nama untuk maju menjadi calon presiden. Menurut Eva, hingga saat ini pilihan yang paling bagus di internal partainya adalah nama Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

"Tapi Jokowi perlu dibimbing dan orang yang paling tepat membimbing dalam masa transisi itu adalah Bu Mega," kata Eva ketika ditemui kemarin di Megawati Institute, Rabu, 18 Desember 2013.

Menurut Eva, untuk menjadi pemimpin Indonesia tidak hanya mengurusi soal kemacetan dan topeng monyet, misalnya, tapi hal yang bersifat ideologis. Pelarangan topeng monyet adalah salah satu kebijakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Bukan hanya ingin menang tapi juga agenda politiknya terjaga," kata Eva.

Berdasarkan beberapa survei politik, elektabilitas PDI Perjuangan terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Partai Banteng bersaing dengan Partai Golkar di papan atas partai paling banyak dipilih masyarakat.

PDI Perjuangan sendiri beberapa kali mengatakan masih melirik kemungkinan menduetkan Megawati dan Jokowi. Hal ini berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan partai. Dukungan terhadap pencalonan Jokowi sebagai presiden mulai disuarakan Seknas Jokowi.

NURUL MAHMUDAH

Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur  
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung  
Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis 


10.31 | 0 komentar | Read More

Djoko Susilo Dihukum 18 Tahun, Pengacara: Hoax?

Inspektur Jenderal Djoko Susilo digiring petugas seusai menjalani sidang pembacaan putusan (vonis) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (3/9). Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Teuku Nasrullah, pengacara terpidana korupsi simulator kemudi Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mengaku belum tahu vonis kliennya diperberat menjadi 18 tahun. "Saya belum tahu. Coba dicek apakah itu hoax (bohong)?" kata Nasrullah saat dihubungi, Kamis 19 Desember 2013.

Teuku mengatakan pihak pengacara akan memastikan kebenaran kabar vonis kliennya yang diperberat. "Nanti kami coba cek dulu," ujarnya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Djoko dengan hukuman 18 tahun penjara, lebih berat dari vonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan hukuman 10 tahun. Vonis terhadap Djoko dibacakan Rabu 18 Desember kemarin, tanpa dihadiri terdakwa. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Roki Panjaitan, dan Hakim Anggota Humuntal Pane, M. Djoko, Sudiro, Amiek, juga mewajibkan Djoko membayar uang pengganti sebesar Rp 32 miliar.

Menurut Majelis Hakim, Djoko Susilo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Keputusan tersebut tertera dalam situs resmi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai putusan banding yang lebih berat untuk Djoko melanjutkan tren baru dalam penanganan kasus korupsi. Dalam beberapa waktu terakhir, putusan kasasi atas beberapa koruptor diputus lebih berat.

ANANDA BADUDU

Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur  
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung  
Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis 


10.31 | 0 komentar | Read More

Sejumlah Kehebatan Ratu Atut Versi Bos Golkar  

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (tengah) dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-1 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (15/2). ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo membantah partainya menjauhkan Ratu Atut Chosiyah dari Golkar. Dia mengatakan, Partai Golkar belum mengambil sikap atas penetapan Atut Choisyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Cicip, Atut merupakan satu-satunya gubernur perempuan di Indonesia. Bahkan, Atut dipilih sampai dua kali oleh masyarakat Banten. Menurut dia, terpilihnya Atut menunjukkan bahwa kinerja Atut dianggap berhasil bagi masyarakat. "Masyarakat jangan disebut tidak memiliki pengetahuan," kata dia.

Oleh karena itu, ujar Cicip, Golkar akan merangkul tokoh masyarakat untuk menjelaskan yang menimpa kasus Atut. Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatakan, publik harus bisa memisahkan posisi Atut dalam kasus ini.  "Apakah ini terkait Golkar atau kedinasan," katanya saat ditemui di kompleks parlemen, kemarin.

Cicip juga belum bisa memastikan bagaimana posisi Atut di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Dia juga belum mendengar ihwal adanya permintaan mundur dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar kepada Atut. Menurut dia, partainya menghormati asas praduga tak bersalah. "Sebagai Gubernur Banten saja, (dia) belum dinonaktifkan," kata dia.

Cicip menuturkan, partainya akan merangkul tokoh ulama, senior Golkar dan tokoh masyarakat di Banten. Menurut dia, tokoh-tokoh ini akan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kasus Atut yang sesungguhnya. Dia menuturkan, mesin partai sudah berjalan dengan baik. Golkar, kata dia, terbantu dengan turunnya para calon legislator untuk berkampanye. "Dengan adanya penjelasan, Insya Allah tidak banyak mengganggu," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa menetapkan Atut sebagai tersangka suap Akil Mochtar. Ia menyusul adiknya, Chaeri Wardana, yang ditahan KPK dalam kasus yang sama. Berita seputar keduanya di sini.


WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur 
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung 
Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis 


09.03 | 0 komentar | Read More

Vonis 18 Tahun Djoko Susilo, KPK: Ini Tren Baru  

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengatakan putusan banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghukum 18 tahun penjara terpidana kasus korupsi simulator kemudi, Djoko Susilo, bisa jadi tren baru hukuman koruptor.

"Itu indikasi bahwa pengadilan sudah semakin tegas dan tidak lagi dipermainkan oleh para koruptor," kata Bambang kepada Tempo lewat pesan singkat, Kamis, 19 Desember 2013.

Menurut Bambang, putusan ini kado bagi para korban koruptor setelah peringatan Hari Antikorupsi pada 9 Desember silam. Maka, putusan ini bisa menjadi kebijakan umum untuk kasus serupa.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta memperberat hukuman penjara Jenderal Polisi Djoko Susilo menjadi 18 tahun penjara. Dalam vonis sebelumnya, Djoko diganjar hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Sidang yang dipimpin Hakim Roki Panjaitan itu juga mengganjar hukuman denda terhadap Djoko sebesar Rp 32 miliar. Untuk melunasi denda itu, Djoko diberi waktu selama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bila denda itu tidak dipenuhi, jaksa akan melelang harta Djoko. Uang hasil lelang dipakai untuk menutupi uang pengganti itu. Jika harta itu berkurang, maka Djoko dijatuhi pidana tambahan 5 tahun.

NURUL MAHMUDAH

Terpopuler
Ratu Atut Pernah Minta Rano Mundur
Pendekar Berbaju Hitam Datangi Rumah Atut
Atut Tersangka, Keluarga Menangis dan Berkabung
Jadi Tersangka, Atut Dikabarkan Terus Menangis


09.03 | 0 komentar | Read More

Atut Mendadak Batal Lantik Wali Kota Tangerang

Written By Unknown on Rabu, 18 Desember 2013 | 10.30

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) mencium Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ketika berada di ruang tunggu setibanya di Gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Selasa (10/12). ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris DPRD Kota Tangerang Emed Mashuri mengakui pembatalan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah-Sachrudin sangat mendadak.

"Kami baru menerima surat pembatalan dari Gubernur Banten pukul 08.15 pagi ini," katanya kepada Tempo, Rabu, 18 Desember 2013.

Surat pembatalan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang periode 2013-2018 dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten dikirimkan ke DPRD Kota Tangerang Rabu pagi ini. Surat bernomor 131/4248-PM 2013 itu berisikan bahwa pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang yang dijadwalkan hari ini batal sebab Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berhalangan hadir karena sakit. (Baca: Dinasti Atut Lain Bisa Terseret)

Dalam surat yang ditandatangani Asisten Daerah bidang Administrasi Pemerintahan Umum Provinsi Banten, Muhammad Januar, itu meminta agar DPRD menjadwal ulang kembali waktu pelantikan.

Pembatalan pelantikan ini membuat kacau jadwal acara yang telah disiapkan DPRD Kota Tangerang. Sebab, rapat paripurna istimewa pelantikan sudah disiapkan dan undangan sudah disebar kepada ribuan tamu. "Semua terpaksa harus dibatalkan," kata Emed.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atut sebagai tersangka kasus suap terhadap Akil dan pengadaan alat kesehatan di Banten. Dalam kasus yang sama, Chaeri, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, sudah dijadikan tersangka lebih dulu.

Pada Selasa dinihari, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Atut di Jalan Bayangkara Nomor 51, Cipocok, Serang, Banten. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana, adik Atut.

JONIANSYAH

Berita Terpopuler
Atut Tersangka, Golkar: Tiada Maaf bagimu 
KPK Resmi Tetapkan Atut sebagai Tersangka
Atut Tersangka, Rano Karno Disiapkan Jadi Gubernur 
Terkait Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura 
Status Baru Atut Diumumkan Siang Ini  


10.30 | 0 komentar | Read More

Kota Inspirasi SBY Dirancang Arsitek Jepang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan posisi kacamatanya saat akan memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (20/11). Keterangan pers terkait perkembangan kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah petinggi negara lainnya. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta--Tatanan kota Astana dirancang oleh arsitek terkenal asal Jepang yang ternama Kisho Kurokawa. Karya-karyanya antara lain Museum Van Gogh di Amsterdam, Belanda, Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia serta Museum-Ethnological Nasional di Osaka, Jepang.

Astana merupakan kota yang menjadi inspirasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan wacana pemindahan ibukota. (Baca juga: Kota yang Menginspirasi SBY Pindahkan Ibukota)

Untuk Astana, Kurokawa memasukkan gagasan Nazarbayez untuk membangun kota EuroAsia, yakni kebudayaan Timur bertemu dengan budaya Barat.

"Tender dimenangkan arsitek Jepang, Kurakawa, bagian kota lama yang sudah ada dari masa Soviet sedikit direnovasi, tidak dihancurkan melainkan dimodernisasi, lalu kota baru dibangun dari nol," kata Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Askhat T. Orazbay beberapa waktu lalu.

Terdapat 71 kota yang berpartisipasi dalam pembangunan Astana, dan melibatkan 432 perusahaan konstruksi, serta 135 pabrik untuk menyediakan bahan bangunan yang diperlukan.

Seiring dengan perusahaan-perusahana Kazakhstan, Ibukota baru juga dibangun perusahaan Turki, Italia, Prancis dan Swiss. Setiap tahun sebany ak 60 hingga 100 proyek konstruksi skala menengan dan besar dilaksanakan dan dioperasikan. Dukungan yang luas menghasilkan kota modern yang unik dengan corak padang stepa Kazakhstan.

Astana juga menjadi ajang uji kreatif arsitek terkemuka Inggris, Norman Foster yang terkenal dengan Jembatan Millenium-nya di London, Bandara Bejing dan Bundestag, Berlin Jerman. Foster lalu merancang Istana Perdamaian Astana dan Accord, yang dianggap gedung unik. Tim Foster juga merancang pusat hiburan baru di Astana yang disebut "Khan Shatyr".

NATALIA SANTI

Berita populer:

Atut Tersangka, Golkar: Tiada Maaf bagimu
KPK Resmi Tetapkan Atut sebagai Tersangka
Atut Tersangka, Rano Karno Disiapkan Jadi Gubernur
Terkait Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura


10.30 | 0 komentar | Read More

Pimpinan KPK Isyaratkan Atut Jadi Tersangka

Written By Unknown on Selasa, 17 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto membenarkan kalau Ketua KPK Abraham Samad telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

"Dari ekspose minggu lalu ada beberapa keputusan. Satu, dipersiapkan administrasi penyidikannya, ke dua dipersiapkan upaya-upaya paksa yang terkait dengan itu, ke tiga tadi malam sudah dilakukan penggeledahan," kata Bambang di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2013.

Pada Selasa dini hari, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Atut di Jl. Bayangkara No.51, Cipocok, Serang, Banten. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana, adik Atut.

Namun, Bambang tak mau terang-terangan menyebutkan penetapan Atut sebagai tersangka. "Pak ketua yang akan mengumumkan secara resmi. Pokoknya berkaitan dengan alat kesehatan," kata Bambang.

Atut telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan suap dalam kasus suap penyelesaian sengketa pilkada Lebak. Di samping itu, penyidik juga mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

Berita terkait
Status Baru Atut Diumumkan Siang Ini
Terkait Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura 
Rumah Digeledah KPK, Atut Akan Jadi Tersangka?
Atut Kena Kasus, Rano Diminta Fokus ke Banten


10.30 | 0 komentar | Read More

Kasus Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sudah dua kali diperiksa terkait kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Lebak kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, 11 Oktober dan 10 Desember 2013. Ada satu peran penting Atut yaitu, ia kedapatan bertemu dengan Akil Mochtar dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) di Singapura pada 23 September 2013, sehari sebelum sidang sengketa Pilkada Lebak. (Baca: Atut akan Jadi Tersangka?)

Pada Pilkada Lebak, di luar kebiasaan Atut, ia tidak mengajukan calon dari kerabatnya. Pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dicalonkan dari partainya, Golkar. Sedangkan lawannya yang memenangi pemilihan, yaitu pasangan Iti Oktavia-Ade Sumardi ibaratnya sudah mengenal medan. Ayah Iti yaitu Mulyadi Jayabaya sudah dua periode sejak 2003 sampai 2013 menjadi Bupati Lebak. Iti sendiri anggota Fraksi Demokrat DPR periode 2009-2014. Calon Atut kalah, hanya mendapat 226.440 suara atau 34,69 persen sedangkan Iti Oktavia-Ade Sumardi memperoleh 407.156 suara atau 62,37 persen.

Atut meminta Wawan menemani bertemu Akil Mochtar di Singapura. "Inisiatip pertemuan dilakukan Atut," ujar Pia Akbar Nasution pengacara Wawan (16/10/2013). Menurut Pia, hanya pertemuan biasa. "Konsultasi biasa. Bagaimana soal pilkada, tapi bukan membicarakan spesifik kasus apa," kata Pia. Sementara Otto Hasibuan pengacara Akil menampik ada pertemuan di Singapura. "Di antara tiga pihak ini, pasti ada yang tak benar omongannya," kata Otto.

Selanjutnya: Pilkada Diulang


10.30 | 0 komentar | Read More

Dahlan Iskan Unggul di Konvensi Demokrat  

Written By Unknown on Senin, 16 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Riset politik yang dilakukan lembaga Cyrus Network menunjukkan peserta Konvensi Demokrat gagal menggenjot elektabilitas. Tiga bulan sejak Konvensi dimulai, hanya Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang memiliki elektabilitas di atas 1 persen.

"Elektabilitas Dahlan 2,5 persen," kata Direktur Riset Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Ahad, 15 Oktober 2013.

Terdapat lima peserta Konvensi lain yang disurvei Cyrus. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan memiliki elektabilitas 0,7 persen. Elektabilitas Anies sejajar dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, yang juga memperoleh 0,7 persen.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan hanya mampu meraup elektabilitas 0,6 persen. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, yang mengantongi elektabilitas 0,3 persen. Adapun mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo hanya sanggup mengumpulkan elektabilitas 0,2 persen.

Dari segi keterkenalan, Dahlan Iskan kembali menonjol dibandingkan peserta Konvensi lain. Mantan Direktur PT PLN itu memiliki popularitas sebesar 50,7 persen. Adalah Marzuki Alie yang bisa menempel popularitas Dahlan dengan 39,6 persen.

Peserta Konvensi Demokrat kalah mutlak dibandingkan calon presiden lainnya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengantongi elektabilitas 36,5 persen dan popularitas 89,5 persen. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 11,5 persen dan popularitas 77,6 persen.

Survei Cyrus mengikutkan 1.020 orang dari 204 desa atau kelurahan di 33 provinsi. Jajak pendapat ini diadakan melalui wawancara tatap muka dalam periode Agustus-November 2013. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan rentang kesalahan 3,1 persen.

WAYAN AGUS PURNOMO | ANTON WILLIAM

Topik Terhangat
Kecelakaan Kereta Bintaro | SEA Games Myanmar | Pelonco Maut ITN | Vila Liar Puncak 30 Tahun Slank

Berita populer:
Ahok Usulkan Hapus Subsidi BBM di Jakarta
Begini Brutalnya Pelonco ITN Versi Warga Sitiarjo
Saksi Pelonco Maut: Fikri Dibanting dan Ditendang
Pengelola Gua Cina Sempat Tolak Perpeloncoan ITN


10.30 | 0 komentar | Read More

Jalur Kereta Selatan Jabar Mulai Normal

Sejumlah pekerja melakukan perbaikan rel kereta api yang longsor pada kemarin sore di Bojongkoneng, Padalarang, Bandung, (8/4). Longsor ini mengakibatkan 14 perjalan kereta terganggu. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Garut - Jalur kereta api lintas selatan Jawa Barat, mulai normal. Jalur ini sebelumnya sempat lumpuh akibat amblasnya tanah di ujung bantalan rel tepatnya di kilometer 207 antara staswiun Karangsari, Leuwigoong dan Cibatu, Kabupaten Garut, Ahad malam sekitar pukul 20.50 WIB.

"Uji coba sudah dilakukan tadi sekitar pukul 07.05 WIB," ujar Juru Bicara PT Kereta Api Indonesia Daop 2, Jaka Zarkasih, Senin, 16 Desember 2013.

Namun meski begitu, laju kereta masih belum normal saat melintasi daerah amblas tersebut. Kecepatan kereta hanya diperbolehkan sekitar 5 kilometer per jam. Alasannya karena, kondisi tanah masih labil. Jaka mengaku, hingga pukul 09.00 WIB, sudah ada tiga perjalanan kereta yang melintas di kawasan selatan yakni KA Kahuripan, Kutojaya dan KA Pasundan.

"Sampai pagi ini kami masih terus melakukan perbaikan dan pemadatan di sekitar bantalan rel," ujarnya.

Menurut Jaka, perjalanan kareta sempat mengalami gangguan. Semua kereta yang akan menuju ke timur dialihkan melalui jalur utara Jawa. Pengalihan jalur dilakukan dari pukul 21.00 WIB hingga Senin pagi tadi. Tanah yang amblas ini mencapai kedalaman sekitar enam meneter dan panjang sekitar lima meter.

Akibat kejadian ini, kereta Pasundan dari Surabaya menuju Bandung tertahan di stasiun Cibatu, Garut. Sementara para penumpang meneruskan perjalanan dengan menggunakan bus. Kereta Pasundan ini baru bisa menuju Bandung sekitar pukul 07.00 WIB tadi pagi. "Sekarang perjalanan sudah mulai normal," ujarnya.

Jaka mengaku, jalur selatan ini termasuk rawan longsor. Titik longsor yang paling banyak berada di wilayah Garut, selepas Nagreg hingga menjelang Tasikmalaya. Rawannya pergerakan tanah ini diakibatkan karena kondisi tanah yang labil dan juga banyaknya sawah dan tebing yang berada di samping perlintasan kereta.

"Kalau curah hujan tinggi seperti kemarin, kemungkinan longsor di wilayah Garut ini semakin tinggi karena banyak tanah di bantalan rel yang labil," ujarnya.

Karena itu, Jaka mengaku, selama musim penghujan ini, pihaknya mengintensifkan pemeriksaan rel kereta. PT KAI menerjukan petugas lapangan dengan mendirikan tenda pemantau di sejumlah titik. "Mereka siaga 24 jam mengawasi titik yang longsor," ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR

Topik Terhangat
Kecelakaan Kereta Bintaro | SEA Games Myanmar | Pelonco Maut ITN | Vila Liar Puncak | 30 Tahun Slank

Berita Terpopuler
Elektabilitas Jokowi Mencapai 44 Persen
9 dari 10 Orang Bicara Positif Jokowi
Densus Tangkap Dua Terduga Teroris di Bekasi
Kejaksaan Agung: Kami Bukan Malaikat  


10.30 | 0 komentar | Read More

Hasil Pengusutan Polisi atas Kasus Pelonco ITN

Written By Unknown on Minggu, 15 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO , Malang:Kepala Kepolisian Resor Malang Ajun Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta membantah anak buahnya lamban menangani kasus kematian Fikri Dolasmantya Surya, mahasiswa Planologi Institute Teknologi Nasional asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Fikri tewas dalam kegiatan Kemah Bakti Desa (KBD) di lokasi obyek wisata Pantai Gua Cina, Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, 12 Oktober 2013, atau sehari menjelang acara berakhir. Diduga kuat Fikri meninggal akibat siksaan fisik selama acara yang berlangsung sejak Rabu, 9 Oktober 2013 itu.

"Saya mengetahui kabar kematian Fikri dari laporan Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan Ajun Komisaris Farid Fathoni). Tahapan yang dilakukan Kapolsek sudah benar. Kami tetap bekerja secara profesional," kata Adi kepada Tempo, Sabtu, 14 Desember 2013.

Adi menceritakan panitia menghentikan acara setelah Fikri meninggal. Acara sebenarnya berlangsung selama empat hari sejak 9 Oktober. Kabar kematian Fikri diterima Polsek Sumbermanjing Wetan dari panitia pada Sabtu sore. Tempat kejadian perkara sudah kosong. Polisi menganggap Panitia telat melapor ke polisi.

Cerita berdasarkan empat saksi dari mahasiswa, sebelum meninggal, Fikri dan mahasiswa baru lainnya diajak berjalan kaki menuju lokasi konservasi penyu hijau, satu kilometer dari barak. Fikri kelelahan dan terjatuh. Lalu terdengar suara dengkuran.

Fikri sempat diperiksa tim medis panitia. Semula polisi tidak dapat memastikan waktu dan tempat kematian Fikri, apakah di lokasi kemah atau dalam perjalanan ke Puskesmas Sitiarjo. Jasad Fikri sempat dibawa dari puskesmas ke RS Bokor di Kecamatan Turen dan balik lagi ke Puskesmas. Menurut para saksi, Fikri meninggal di puskesmas.

"Setelah itu, sorenya panitia melapor ke Polsek. Saat TKP didatangi sudah tidak ada orang. Kami akhirnya membawa korban ke RSSA (Rumah Sakit Sjaiful Anwar) di Kota Malang. Namun, keluarga korban menolak dilakukan otopsi," ujar bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Dari visum luar yang dilakukan RSSA diketahui tidak ada bekas-bekas kekerasan pada jasad Fikri. "Titik krusialnya di visum luar itu. Perlu dibuktikan lebih lanjut berdasarkan keterangan dan bukti-bukti di lapangan, apakah benar Fikri meninggal karena tindak kekerasan atau bukan. Kami sangat terbuka menerima masukan, terutama dari masyarakat di Gua Cina yang menganggap kami lamban. Masukan warga sangat kami perhatikan."

Kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri penyebab pasti kematian Fikri. Sejauh ini kerja tim lancar-lancar saja. Polisi tinggal menunggu izin dari keluarga Fikri untuk otopsi. Bila izin diberikan, polisi akan membongkar makam Fikri untuk otopsi.

Polisi akan mencari dasar hukum lain untuk meminta pertanggungjawaban ITN bila keluarga Fikri menolak memberi izin. Tapi polisi tetap berusaha meyakinkan keluarga.

ABDI PURMONO


10.30 | 0 komentar | Read More

Kasus Pelonco ITN, Warga Kecewa dengan Polisi

TEMPO.CO , Malang:Kepolisian dinilai lambat menangani kasus kematian Fikri Dolasmantya Surya dalam kegiatan Kemah Bakti Desa yang diselenggarakan Institut Teknologi Nasional di lokasi obyek wisata Pantai Gua Cina di Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu diketahui meninggal pada Sabtu, 12 Oktober 2013, atau sehari sebelum KBD berakhir. Diduga kuat Fikri meninggal akibat siksaan fisik selama KBD dilangsungkan sejak Rabu, 9 Oktober 2013.

Kepada Tempo pada Jumat, 13 Desember, sejumlah warga mengaku pernah menceritakan kejamnya hukuman yang diterima mahasiswa junior dari Fendem, mahasiswa senior yang bertugas sebagai penjaga keamanan, kepada dua polisi yang berpatroli ke Gua Cina sepekan setelah kejadian. Warga sempat menceritakan bagaimana Fikri dihukum.

Tapi polisi tidak antusias menanggapi cerita warga. Padahal, warga berharap polisi mendalami kasus tersebut karena mereka tak ingin citra Gua Cina tercoreng. Gua Cina dikenal sebagai obyek wisata yang cantik. Tapi, warga khawatir lokasi itu menjadi dianggap tidak aman meski penyebab kematian Fikri tak berhubungan dengan kegiatan warga.  

Seorang warga yang bersedia menjadi saksi adalah Maryono. Pria 41 tahun ini Ketua Paguyuban Mitra Kelola Wanawisata Pantai Gua Cina merangkap kepala keamanan pantai. Bekas preman di Jakarta ini malah sudah menunggu dimintai keterangan oleh polisi sejak Fikri meninggal.

"Saya memang sudah lama menunggu. Tapi, sampai ramai-ramai di dunia internet, saya tak pernah ditanyai polisi. Bahkan sampai olah TKP (tempat kejadian perkara) dilakukan (pada Kamis, 12 Desember) pun, saya tetap tidak dimintai keterangan. Baru hari ini saya ditanyai (oleh Kepala Unit Reserse dan Kriminal Ajun Inspektur Polisi Satu Sobikin). Padahal, beliau (Sobikin) hadir dalam olah TKP," kata Maryono di pondok bambu depan bangunan kayu lima toilet miliknya.

ABDI PURMONO


10.30 | 0 komentar | Read More

Perpeloncoan di ITN Sudah Jadi Tradisi

Written By Unknown on Sabtu, 14 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Malang--Kegiatan pelonco di kampus Institut Teknologi Nasional, Malang, diduga rutin dilakukan tiap tahun. Namun, baru di tahun ini pelonco ITN berakibat buruk dengan tewasnya Fikri Dolasmantya Surya.

Mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu tewas saat mengikuti Kemah Bakti Desa di obyek wisata Pantai Gua Cina, RT 49/RW 09, Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Sabtu, 12 Oktober 2013. (Selengkapnya di #Pelonco Maut ITN)

Dugaan itu diketahui dari keterangan empat warga setempat kepada Tempo pada Jumat, 12 Desember 2013. Mulyati, salah seorang pemilik warung, mengaku sempat bertanya kepada seorang panitia kenapa mahasiswa yunior dibentak-bentak karena lama di dalam kamar mandi saat kencing. "Tidak apa-apa, Bu. Dulu saya juga begitu waktu ikut kegiatan seperti ini," kata perempuan berumur 56 tahun, menirukan jawaban sang panitia.

Mulyati sempat menangis di dapur setelah melihat Fikri duduk selonjoran di teras warung kosong di sebelah warungnya dalam kondisi sangat lemas dan pucat pasi.

Sutiyani, 28 tahun, juga mendapat jawaban senada dari panitia lain saat menanyakan larangan bagi warga untuk memberi makan dan minum kepada peserta KBD. "Katanya aturannya sudah begitu dari dulu. Si orang panitia itu pun dulu dibegitukan," kata Sutiyani.

Banyak mahasiswa yang memang terpaksa menolak karena takut ketahuan. Hukuman berat pasti didapat mahasiswa yunior yang ketahuan menerima pertolongan dari warga itu. Tapi, ada segelintir mahasiswa yang nekat memakan dan meminum pemberian warga secara diam-diam.

Setahu ibu dua anak itu, jumlah mahasiswa yang nekat itu lima orang dan semuanya perempuan. "Mereka curi-curi kesempatan, tak tahu bagaimana caranya mereka makan dan minum dalam kondisi begitu," kata dia, sambil menyusui anak keduanya.

Kesaksian serupa diberikan Nurul Hadi, penjaga Masjid Nurul Jabar Nur. Masjid ini persis di belakang warung Mulyati. Hadi sangat kecewa dan kesal melihat perlakuan kasar yang dialami peserta KBD. Jengkelnya makin ke ubun-ubun saat mendapati kamar mandinya kian jorok dan berbau pesing.

"Mahasiswa-mahasiswa yunior itu tidak boleh mandi dan ganti baju. Jadi pas salat, ya kotor-kotor begitu, kayak orang habis dari sawah. Belubutan gak keruan. Mukena yang dipakai perempuan pun kotor. Cowoknya ada yang pakai kaus sobek. Waktu saya tanya ke seorang panitia yang berjanggut, dijawab itu sudah sesuai aturan kegiatan dan si panitia itu pun mengalaminya di tempat lain," kata Hadi.

Maryono, Ketua Paguyuban Mitra Kelola Wanawisata Pantai Gua Cina, juga menguatkan keterangan ketiga tetangganya. Ia sempat menegur panitia dan melarang pemberian hukuman di dekat bangunan kayu lima toilet miliknya. Di dekat toilet inilah pada Kamis, 10 Oktober, sekitar pukul 8 pagi sehabis senam, Fikri dibanting dan ditendang di bagian rusuk kiri-kanan saat tak bisa lagi bangkit dan berdiri sehingga harus merayap. Fikri dihukum begitu hanya gara-gara membuang nasi.

"Ada panitia yang bilang, tapi saya lupa namanya, hukuman seperti itu sudah biasa. Tapi bagi kami itu tetap saja brutal, tidak berperikemanusiaan," kata bekas preman dan pernah jadi wartawan tabloid Visual di Jakarta itu. Ia dan beberapa kawannya insyaf dan bermukim di Sitiarjo.

Karena dilarang Maryono, alhasil panitia menggeser kegiatan di warung-warung lain atau di tempat lain yang tak sepenuhnya bisa diamati Maryono dan kawan-kawan.

ABDI PURMONO

Terkait:
Begini Brutalnya Pelonco ITN Versi Warga Sitiarjo
Pengelola Gua Cina Sempat Tolak Perpeloncoan ITN
Saksi Pelonco Maut: Fikri Dibanting dan Ditendang
Kontras Temukan Bukti Kekerasan Perpeloncoan ITN


10.30 | 0 komentar | Read More

Denny Indrayana Curhat di Buku Barunya

TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana akan meluncurkan buku terbarunya yang berjudul "No Wamen No Cry". Dalam buku yang akan diluncurkan Sabtu ini, Denny menceritakan soal pengalamannya selama mendampingi Menteri Amir Syamsuddin.

"Isinya tentang tugas-tugas wamen sejak 2011-2013, berbagai tantangan, suka, dan dukanya," katanya melalui BlackBerry Messenger, Jumat, 13 Desember 2013 malam.

Beberapa hal yang dibahas dalam buku itu, kata dia, adalah soal inspeksi mendadak narkoba, dan lapas yang beberapa kali dilakukan olehnya. Buku ini juga menceritakan kejadian ketika dibilang tak ganteng oleh Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Aziz Syamsuddin.

Menurut Denny, ini merupakan salah satu pengalaman sukanya selama menjadi wamen. "Karena itu artinya saya berhasil membuat anggota DPR berkata jujur," ujarnya.

Perihal judul buku yang dipilihnya, Denny mengatakan, bukan hanya plesetan dari lagu yang dinyanyikan Bob Marley, "No Women No Cry". Ia ingin mengatakan bahwa jabatannya sebagai wamen tak penting. Yang utama adalah menjalankan amanah yang ada dalam tugs tersebut. "Posisi wamen tidak penting, yang penting di mana pun kita terus jaga amanah, terus jaga integritas. Jadi, No Wamen, No Cry :)," katanya.

Denny sebelumnya telah menulis beberapa buku. Di antaranya adalah Indonesia Optimis Melawan Mafia, Negeri Para Mafioso: Hukum Di Sarang Koruptor, dan Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan.

NUR ALFIYAH

Berita populer:
Ahok Usulkan Hapus Subsidi BBM di Jakarta
Atut Atau Airin, Siapa Duluan Jadi Tersangka?
Enam Putusan 'Aneh' Pemerintahan Kim Jong Un
Saksi Pelonco Maut: Fikri Dibanting dan Ditendang


10.30 | 0 komentar | Read More

Golkar: Perkara Atut, Urusan KPK  

Written By Unknown on Jumat, 13 Desember 2013 | 10.30

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (kiri) mencium Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ketika berada di ruang tunggu setibanya di Gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Selasa (10/12). ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya menyerahkan perkara Gubernur Banten Atut Chosiyah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa pun yang terjadi, partai mempercayai KPK untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan Atut.

"Sedari awal kami sudah mengatakan, kami sangat menghormati proses hukum," kata Tantowi yang sedang berada di Brasil, melalui pesan singkat, Jumat, 13 Desember 2013. "Oleh karena itu, kami sepenuhnya menyerahkan kepada KPK."

Atut adalah salah satu kader Golkar. Ia menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan di DPP Golkar. Ihwal siapa yang mengisi kekosongan kursi Gubernur Banten jika Atut ditetapkan tersangka oleh KPK, Tantowi mengatakan itu bukan urusan partai. "Partai tidak bisa ikut campur karena gubernur dipilih rakyat," ujar Tantowi.

Atut Chosiyah disorot setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap KPK. Tak lama setelah itu, adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa perkara hasil pilkada Lebak, Banten.

Dua hari yang lalu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara untuk menentukan nasib Atut. Menurut Samad, KPK tak memiliki kendala untuk menetapkan dia sebagai tersangka.

REZA ADITYA

Berita Terkait
Airin Tampil Sederhana Datangi KPK 
Diperiksa KPK, Atut Bak Pesohor
Atut Susul Airin, Tiba di KPK
Atut Siap Penuhi Panggilan KPK Selasa Ini 
'Atut Dijadikan Tersangka pun Banten Tak Chaos'


10.30 | 0 komentar | Read More

Spesifikasi Wah Pesawat Kepresidenan RI

TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat Kepresidenan RI akan tiba di Indonesia, Maret 2014. Saat ini pesawat berjenis Boeing Bussines Jet 2 Green tersebut masih dirakit di pabrik Boeing, di Seattle, Amerika Serikat. "Tertunda karena ada government shutdown," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kamis, 12 Desember 2013.

Berikut Spesifikasinya :
Nama Teknis    : Boeing 737-800 BBJ-2
Kapasitas bahan bakar: 39.539 liter
Jarak tempuh    :  Maksimal 10.334 kilometer. Dengan kapasitas penuh, 50 orang, jarak tempuhnya terjauhnya turun jadi 8.630 kilometer.
Kecepatan Maksimal    : 871 kilometer per jam.
Ukuran         :
- panjang 39,5 meter
- rentang sayap 35,8 meter
- tinggi ekor 12,5 meter
- diameter 3,73 meter
Interior        :
- panjang 29,97 meter
- tinggi 2,16 meter
- lebar 3,53 meter
Harga        : US$ 91,2 juta, sekitar Rp 820 miliar
- Badan pesawat    : US$ 58,6 juta
- Interior kabin    : US$ 27 juta
- Sistem keamanan    : US$ 4,5 juta
- Biaya administrasi    : US$ 1,1 juta
Fasilitas        : kamar tidur, toilet dengan pancuran, ruang konferensi, ruang makan, ruang tamu.

Rincian Interior
Kokpit    : Tempat duduk bagi dua awak, enam monitor penerbangan, dual GPS build-in, TCAS, GPWS, dan sistem panduan penerbangan Flight Dynamics.
Kabin depan : Kamar dengan tempat tidur besar, ruang tamu, ruang istirahat kru, kamar mandi dengan pancuran.
Kabin Belakang : 24 kursi penumpang yang bisa diselonjorkan jadi tempat tidur, ruang rapat, ruang olahraga, dan toilet.

AEROSPACE TECHNOLOGY | DRIYAN (PDAT )


TERPOPULER

Mayat Korban Pelonco ITN Mengeluarkan Sperma
ITN Telusuri Adegan Pemerkosaan dalam Pelonco 
Warga Bakar Vila Orange Milik Probosutedjo 
Main Golf, Empat Direksi BUMN Terancam Sanksi 
Multivision Diminta Hentikan Peredaran Film Soekarno
Nama di KPK Ini Disebut Dekat dengan Cikeas


10.30 | 0 komentar | Read More

Menteri Desak Aparat Proses Sitok Srengenge

Written By Unknown on Kamis, 12 Desember 2013 | 10.30

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar meminta agar penyair Sitok Srengenge segera diproses secara hukum. Linda meminta keadilan bisa segera ditegakkan bagi korban perkosaan.
"Saya berharap keadilan bisa ditegakkan," ujar Linda, Rabu, 11 Desember 2013. Menurut Linda, jika betul perkosaan terjadi, dia merasa prihatin atas kasus ini.

Linda mengajak masyarakat menunggu pengusutan kasus ini. Sebelumnya, penyair yang bernama asli Sitok Sunarto ini dilaporkan ke polisi oleh seorang mahasiswi berinisial RW.

Dalam laporannya, RW menuding Sitok tak bertanggung jawab atas kehamilannya yang telah mencapai usia 7 bulan. RW, seperti dikutip polisi, mengaku diperkosa oleh Sitok pada Maret 2013. Sejak saat itu, kata RW, Sitok kerap berjanji akan bertanggung jawab, namun janji tak kunjung dipenuhi.

Atas laporan RW, Sitok dijerat Pasal 335 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan. "Ancaman hukumannya bervariasi, tergantung pembuktian pasal," ujar Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto.

Dalam klarifikasinya, Sitok sendiri mengaku mengenal RW dan pernah berhubungan intim dengannya. "Tapi tidak benar saya berniat membiarkan, apalagi lari dari tanggung jawab," kata dia.

Pendamping korban, Dosen Filsafat Universitas Indonesia Saras Dewi menyatakan ada korban lain yang melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sitok. "Modusnya sama, tapi belum sempat terjadi persetubuhan pada korban kedua karena dia sempat melarikan diri." Kedua korban, kata Saras, kini masih dalam tahap pemulihan pasca trauma.

Rencananya, RW bakal diperiksa oleh kepolisian besok. Dia bakal didampingi oleh kuasa hukumnya, pukul 10 pagi. Pemeriksaan ini merupakan permintaan keterangan pertama bagi RW.

SUBKHAN



10.30 | 0 komentar | Read More

RUU Desa Akan Disahkan, Jabatan Kades Bisa 3 Kali

Ribuan Kepala Desa yang tergabung dalam Parade Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin, (22/02). Mereka menuntut pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Pemerintahan Desa dan RUU Pembangunan pedesaan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Jika tidaK ada halangan, Rancangan Undang-undang Desa yang sempat menjadi kontroversi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akan disahkan pada 18 Desember pekan depan. Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, dini hari tadi menyatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati dua hal strategis terkait rancangan tersebut. Dua hal yang disepakati mengenai keuangan desa dan masa jabatan kepala desa.

"Besaran alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat dalam APBN dengan mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan," kata Budiman melalui pesan pendek, Kamis, 12 Desember 2013.

Budiman memaparkan penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Besaran alokasi untuk anggaran yang langsung ke desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Maksudnya, jika dana transfer daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah Rp 528 triliun, maka alokasi anggaran untuk desa adalah Rp 52 Triliun. Namun, anggaran untuk desa tersebut tidak mengurangi Rp 528 triliun dana transfer daerah.

Selain soal anggaran, Panitia Khusus RUU Desa menyepakati masa jabatan Kepala Desa. "Masa jabatannya 6 tahun dengan 3 kali periode," ujar politikus Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan ini.

Budiman mengatakan keputusan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 18 Desember nanti. Keputusan ini merupakan kesepakatan semua fraksi dengan pemerintah di rapat pansus, yang diputuskan pukul dua dini hari ini.

SUNDARI


10.30 | 0 komentar | Read More

Atut, Airin, Wawan, Reuni di KPK

Written By Unknown on Selasa, 10 Desember 2013 | 10.31

Pengusaha Tubagus Chaery Wardana dicecar pertanyaan oleh Wartawan setelah menjalani pemeriksaan 1X24 jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (3/10). KPK resmi menahan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Rutan KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Pagi ini, KPK memeriksa Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan adik Atut sekaligus suami Airin, Chaeri Wardana. Ketiganya sudah masuk gedung KPK.

"KPK akan memeriksa Atut dan Airin sebagai saksi," kata juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan pendek, Selasa, 10 Desember 2013.

Pertemuan ketiganya jadi 'reuni' pertama mereka di pemeriksaan penyidik KPK. Kasus dugaan suap di lingkungan MK itu sudah menjerat Wawan sebagai tersangka. Sayangnya, Atut dan Airin tak mau berkomentar soal keterlibatan Wawan terkait kasus itu.

Tempo pernah memuat adanya dugaan pertemuan Atut, Wawan, dan Akil di Hotel JW Marriot Singapura beberapa waktu lalu. Pertemuan itu digelar untuk mengatur putusan sengketa pemilihan Bupati Lebak. Akil kemudian memimpin panel hakim konstitusi yang memutuskan pemilihan Bupati Lebak diulang--cocok dengan tuntutan kubu Atut yang menyokong Amir Hamzah.

Pada 2 Oktober 2013, KPK mengumumkan Akil ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan. Pada hari yang sama pukul 23.00 WIB, penyidik KPK mencokok Wawan. Kurang dari 24 jam kemudian, KPK mengumumkan ada dua kasus yang sedang disidik: pertama, kasus dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kedua, kasus dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa pilkada Lebak, Banten. Wawan terbelit kasus Lebak.

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler:
Tragedi Kereta Bintaro, Truk Tangki Memaksa Masuk?
Tabrakan Kereta Ulujami Mirip Tragedi Bintaro  
Ini Cerita Miris Tabrakan Kereta Bintaro 1987  
Nama 7 Korban Tabrakan Kereta Bintaro di Fatmawati
Tabrakan Kereta Bintaro, Masinis Meninggal  
Korban Kereta Bintaro Tak Merasa Masinis Mengerem
Kereta Tabrak Truk Tangki di Bintaro, Enam Tewas
Siapa Masinis Kereta Naas di Bintaro?
Kecelakaan Kereta Bintaro, 10 Pemadam Dikerahkan  
78 Nama Korban Tabrakan Kereta Bintaro  


10.31 | 0 komentar | Read More

PKS Tak Terima Luthfi Disebut Rusak Citra Partai

Terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq, mengacungkan ibu jari saat jeda sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (9/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq, merusak citra partainya. "Terimakasih karena hakim perhatian terhadap PKS, tetapi anggapan itu prematur," ucap Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, melalui telepon selulernya, Selasa, 10 Desember 2013.

Mardani mengatakan Luthfi yang tak lain bekas Presiden PKS belum berstatus sebagai terpidana. Meskipun telah divonis hukuman, tetapi masih bisa mengajukan banding maupun kasasi. "Jadi belum bisa menjadi dasar bahwa itu membawa kerusakan terhadap reputasi PKS," ucapnya.

Gusrizal, Ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan terhadap Luthfi menyatakan, hukuman diperberat lantaran hakim mempertimbangkan perbuatan Luthfi yang menjatuhkan citra partainya sendiri. "Perbuatan terdakwa selaku Presiden PKS merusak citra PKS," kata dia
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, lalu.

Gusrizal juga menyatakan sebagai anggota DPR tindakannya meruntuhkan kepercayaan rakyat. Sebagai petinggi parpol dan pejabat negara, ia juga tak memberikan teladan dengan tak melaporkan seluruh aset kekayaannya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Mardani mengakui, kasus yang menimpa Luthfi memang memiliki pengaruh kepada partainya. Namun dia mengklaim mesin partainya tetap solid dan tidak terpengaruh dengan berita miring tersebut. "Hasil survei internal kami, kader dan struktur tidak terpengaruh," ucapnya.

Dalam persidangan Senin lalu, Pengadilan mengganjar Luthfi 16 tahun hukuman penjara dan denda Rp 1 miliar. Hukuman ini merupakan akumulasi dari pidana perkara suap pengurusan kuota daging sapi dan pencucian uang yang didakwakan pada Luthfi.

TRI SUHARMAN

Terpopuler
Tragedi Kereta Bintaro, Truk Tangki Memaksa Masuk?
Tabrakan Kereta Ulujami Mirip Tragedi Bintaro 
Kronologi Kerusuhan di Little India, Singapura
Ini Cerita Miris Tabrakan Kereta Bintaro 1987  


10.31 | 0 komentar | Read More

Bandara Notohadinegoro Dapat Kucuran Rp 18 Miliar  

Written By Unknown on Senin, 09 Desember 2013 | 10.31

Bandara Notohadinegoro, Desa Wirowongso, Ajung, Jember, Jawa Timur. ANTARA/Seno S.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Jember menyetujui permintaan anggaran sebesar Rp 18 miliar dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk memperpanjang landasan pacu Lapangan Terbang Notohadinegoro. Meski demikian, belum jelas kapan lapangan terbang akan dioperasikan. "Sudah di-dok (disetujui) dalam APBD 2014," ujar Ketua Komisi C DPRD Jember, Mohammad Asir, Minggu, 8 Desember 2013.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki insfrastruktur lapangan terbang yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, sekitar delapan kilometer arah selatan Kota Jember.

Kepala Bidang Transportasi Dinas Perhubungan Jember Novi P.L. membenarkan rencana ini. Dana itu, kata dia, akan digunakan untuk memperpanjang landasan pacu (runway) menjadi 2.000 meter. "Selain itu, juga dipakai untuk perbaikan pagar dan penerangan," kata dia.

Saat ini sedang dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 300 meter sehingga panjang landasan menjadi 1.500 meter. Proyek itu menggunakan dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2013. Hingga kini proyek masih dikerjakan.

Kepala Bagian Humas Pemkab Jember Sandi Suwardi Hasan mengatakan Pemkab melalui Dinas Perhubungan sedang menjalin komunikasi dengan beberapa maskapai, seperti PT Garuda Indonesia. "Dengan harapan bisa bekerja sama dalam waktu dekat," ujarnya.

MAHMBUB DJUNAIDY

Berita Lain:
Pendukung Jokowi Nyapres Beraksi di Monas
Chris John Kalah karena Salah Pilih Lawan 
Kematian Paul Walker Tanggung Jawab Hollywood? 
Kerusuhan Pecah di Little India Singapura 
Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor 
Jokowi-Ahok Kumpul di Rumah Megawati 
Ini Koleksi Vila Para Jenderal di Citamiang 
Ini yang Membuat Mandela Kagum pada Fidel Castro 
Alasan Obama Ogah Pakai iPhone  


10.31 | 0 komentar | Read More

Soal Antikorupsi, Indonesia Kalah dari Etiopia

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mochtar pernah mendorong seorang wartawan karena geram dengan pertanyaannya saat akan diperiksa di gedung KPK, Jakarta (3/10). Saat itu Akil akan diperiksa mengenai suap yang diterimanya selama menjabat di MK. Tempo/ Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki Hari-Anti Korupsi 9 Desember 2013, ICW menilai Indonesia kembali tak lulus sebagai negara antikorupsi. Bahkan, prestasi Indonesia kalah dari negara miskin seperti Etiopia. ICW merujuk pada masih banyaknya masalah korupsi yang belum tuntas dan tak beranjaknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dilansir Transparency International pekan lalu.

Sama seperti 2012, pada tahun ini pun IPK Indonesia hanya 32 dari poin sempurna 100. Etiopia meraih skor 33. Peringkatnya pun ada di urutan 111, sedangkan Indonesia skornya 32 dan ada di peringkat 114. Saat ini juga ada 311 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Di kawasan ASEAN, skor Indonesia memang lebih tinggi daripada Kamboja dengan poin 20, Myanmar 21, Laos 26, Timor Leste 30, dan Vietnam 31. Namun, Indonesia masih di bawah Singapura dengan poin 86, Brunei Darussalam 60, Malaysia 50, Filipina 36, dan Thailand 35.

Pemberantasan Korupsi Indonesia di bawah Ethiopia

Peringkat | Negara | Skor IPK
111 | Ethiopia | 33
111 | Kosovo | 33
111 | Tanzania | 33
114 | Mesir | 32
114 | Indonesia | 32
116 | Albania | 31
116 | Nepal | 31
116 | Vietnam | 31

12 noda hitam pemberantasan korupsi 2013. Beberapa di antaranya adalah:
1. MA memvonis bebas buron korupsi SudjionoTiman.
2. Kebijakan remisi untuk koruptor tidak mendukung pemberantasan korupsi.
3. Kasus korupsi kakap seperti dana talangan Century tidak menyentuh aktor utama.
4. Eksekusi terhadap yayasan milik Soeharto belum dilaksanakan.
5. Ketua MK menjadi tersangka kasus korupsi.
6. Politikus Senayan yang korup masih menerima uang pensiun.
7. Mantan terpidana korupsi menjadi pejabat publik.
8. Upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK, KUHAP, dan KUHP.

FRANSISCO ROSARIANS | EFRI R


Berita Terpopuler Lainnya:
Negara Paling 'Bersih' Tak Hukum Mati Koruptor 
Artijo, Hakim 'Killer' di Mata Koruptor 
Ini Anggaran Gedung Baru KPK
Surga Korupsi, 756 Koruptor Cuma Divonis 2-5 Tahun  

 


10.31 | 0 komentar | Read More
techieblogger.com Techie Blogger Techie Blogger