Pagi Ini, Ratusan Napi Tanjung Gusta Dipindahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 117 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta , Medan, Sumatera Utara dipindahkan. Menurut Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Akbar Hadi, upaya pemindahan dilaksankan pukul 6.00 pagi dengan bantuan 1500 personil TNI atau Polri.

"Tujuannya mengurangi over kapasitas di Lapas Tanjung Gusta," kata Akbar melalui pesan pendek, Rabu, 31 Juli 2013. Menurut dia, sejumlah 117 orang ini dipindahkan ke lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di sekitar Medan.

Rinciannya, adalah 20 orang dipindahkan ke Tebing Tinggi, 20 napi di Lapas Siantar, 20 orang di Lapas Sibolga. Sementara Lapas Binjai mendapatkan tambahan baru 20 orang, Lapas Sidikalang 10 napi, Rutan 17 napi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan rusuh. Ribuan narapidana membakar lembaga, Kamis petang 11 Juli 2013 dan berujung kaburnya ratusan tahanan. Api diduga berasal dari tabung gas yang sengaja dibakar narapidana yang menguasai seluruh bagian penjara Tanjung Gusta.

Amarah narapidana diduga akibat perlakuan sipir dan minimnya fasilitas bagi penghuni lembaga termasuk fasilitas air bersih dan penerangan. Lapas Tanjung Gusta, sejatinya hanya disediakan untuk 1.095 narapidana, namun sampai saat ini terisi 2.594 orang.

SUNDARI

10.30 | 0 komentar | Read More

Nazarudin Tak Dapat Remisi Lebaran

TEMPO.CO, Bandung - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin tak bakal mendapat korting hukuman atau remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan RI tahun ini. Pasalnya, terpidana yang divonis 7 tahun bui dalam kasus suap Wisma Atlet ini belum memenuhi persyaratan.

"Nazarudin kan masih baru (divonis masuk bui), ya nggak lah. Apalagi kan dia juga masih tersangkut kasus lain," kata Kepala Penjara Sukamiskin Giri Purbadi saat ditemui di halaman penjara khusus koruptor itu, Rabu 31 Juli 2013. Masa pidana Nazarudin belum memenuhi persyaratan penerima remisi seperti diatur peraturan perundangan.

Seperti diketahui, hukuman untuk Nazarudin dalam kasus Wisma Atler baru berkekuatan tetap setelah Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta pada Januari 2013 atau 6 bulan lalu. Dia menghuni Sukamiskin mulai awal Mei lalu setelah dipindahkan dari penjara Cipinang, Jakarta Timur.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, hanya narapidana tindak pidana korupsi berkelakuan baik di penjara dan sudah menjalani sepertiga masa pidana yang berhak beroleh remisi. Seperti diketahui, vonis Nazarudin dalam kasus suap Wisma Atler baru inkracht setelah Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 7 tahun bui pada Januari 2013.

Giri juga menyebutkan, di dalam penjara, Nazarudin acap mengaku sakit. Terutama jika dia mengetahui kembali diberitakan media atau saat harus memenuhi panggilan sidang pengadilan di Jakarta. Diduga, eks anggota DPR itu mengalami depresi lantaran memikirkan kasus dirinya dan istrinya.

"Seperti hari ini dia dipanggil menghadiri sidang di Jakarta. Harusnya sudah berangkat tadi jam enam pagi, tapi katanya lagi sakit mencret. Ini padahal panggilan ketiga. Dua kali minggu lalu dipanggil sidang, dia juga malah sakit mencret," kata Giri.

Giri juga menyebutkan, jajarannya telah mengusulkan remisi untuk lebih 200 orang narapidana tindak pidana korupsi dan pidana umum di penjara Sukamiskin ke Kementerian Hukum dan HAM. "Tapi masih diproses. Masih dipertimbangkan dari sisi hukum dan prosedur. Belum ada jawaban (dari Pusat) berapa yang dikabulkan pengajuan remisinya,"kata dia.

ERICK P. HARDI

10.30 | 0 komentar | Read More

Kapolda Babel Bantah Ungkit Paket Lebaran Wartawan

TEMPO.CO,  Pangkalpinang - Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung, Brigadir Jenderal (Brigjend) Budi Hartono Untung, membantah kalau dituding mengungkit-ungkit pembagian kado Lebaran untuk para jurnalis di Bangka Belitung. "Itu tidak benar. aya tidak mengungkit pemberian itu di depan umum," katanya, Senin, 29 Juli 2013. 

Menurut Budi, dia hanya bertanya biasa soal paket Lebaran itu. "Saya hanya menanyakan apakah paket kue Lebaran pemberian saya sudah diterima apa belum? Saya tidak bermaksud mengungkit itu di depan umum," ujar Budi.

Sebelumnya, pada Jumat, 26 Juli 2013, Budi Hartono memang sempat ngambek pada wartawan. Pasalnya, acara buka puasa yang digelar Polda Bangka Belitung tidak dihadiri oleh satu pun wartawan setempat. Saking kesalnya, Budi menolak diwawancarai wartawan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Polda Bangka Belitung dengan PT Angkasa Pura. 

Ketika sejumlah wartawan berusaha mewawancarai Kapolda Bangka Belitung terkait kegiatan tersebut, Budi malah bicara soal paket Lebaran. "Apanya yang mau diwawancara? Saya tanya apakah kalian sudah terima paket Lebaran? Itu saja ya. Masalah tindakan anarkistis aparat malah diberitakan di koran, acara buka puasa bersama saya malah tidak diliput," kata Budi bersungut-sungut. 

Dia juga mempersoalkan acara buka puasa instansi lain di Bangka Belitung yang ramai diberitakan di koran lokal. "Kalau saya baca koran, acara buka puasa instansi lain diliput. Tapi giliran saya tidak," ujar Budi Hartono. 

Sejumlah wartawan yang mendengar kekesalan Budi, tampak kaget. Pasalnya, wartawan merasa tidak menerima undangan buka puasa dari Polda Bangka Belitung. "Tidak benar kalau  tidak mau meliput acara buka bersama Kapolda. Kita justru sama sekali tidak tahu karena tidak ada undangan yang disampaikan kepada wartawan," ujar Iqbal, kontributor Metro TV di Pangkalpinang, Senin, 29 Juli 2013.

Saking kesalnya dengan pernyataan Kapolda yang mengungkit-ungkit pemberian kado Lebaran buat para wartawan, Iqbal mengaku dia dan teman-temannya berniat mengembalikan paket Lebaran dari Polda Bangka Belitung. "Semua paket Lebaran yang diberikan Polda, akan kita kembalikan. Kita juga tidak mengharapkan paket tersebut," katanya dengan nada tinggi. 

Soal ini, Kapolda Bangka Belitung mengaku akan segera mengklarifikasi undangan buka puasa untuk wartawan kepada bawahannya. "Saya sudah minta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bangka Belitung untuk mengundang wartawan. Saya tidak tahu apakah undangan tersebut sampai apa tidak. Jika tidak, berarti ini kesalahan anak buah saya," katanya panjang lebar. 

Tidak jelas benar apa isi paket Lebaran yang dibagikan Polda, sampai-sampai memicu kisruh yang tak perlu ini. Yang jelas, berkat kasus ini, Kapolda Bangka Belitung kini ramai diberitakan media massa setempat. 

SERVIO MARANDA

Topik Terpanas:
Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Hormon Daging Impor | Bursa Capres 2014

Berita Terpopuler:
Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`
Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung
Dahlan Iskan Bakal Calon Presiden dari Demokrat
Pengacara Mario: KPK Jangan Umbar Wacana 
Jokowi Ikut Konvensi? Demokrat: Tidak Ingat 

10.31 | 0 komentar | Read More

Staf SBY Bantah Ada Agenda Lawatan ke Makam

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak berencana mengunjungi makam orang suci ataupun melakukan ritual tertentu saat melawat ke Jawa Timur. Heru Lelono, Staf Khusus SBY, mengatakan kunjungan SBY kali ini sebatas menemui masyarakat dan meninjau langsung sejumlah kegiatan. "Tak ada agenda mengunjungi makam," kata Heru saat dihubungi, Rabu 30 Juli 2013.

Sebelumnya sempat beredar kabar kalau kunjungan kali ini juga akan diwarnai agenda spiritual. Namun Heru dengan tegas menepis kabar itu.  Menurutnya, lawatan kali ini murni dilakukan berkaitan dengan Ramadan. "SBY ingin melihat langsung kegiatan masyarakat di sana," katanya.

Menurut Heru, tak ada acara seremonial yang akan dihadiri oleh Presiden. Kunjungannya bersifat spontan. Jika di tengah jalan SBY memutuskan turun dari mobil, rombongan bisa langsung berhenti. Bisa saja, kata Heru,  SBY mendadak ingin berhenti melihat sekolah-sekolah atau mendatangi kebun petani.

Hari ini Presiden SBY akan melawat antara lain Kabupaten Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Perjalanan SBY dimulai dari kota Malang. Perjalanan akan berakhir di Bondowoso pada Rabu 31 Juli 2013 besok.

Di Lumajang, SBY akan mengunjungi Desa Pronojiwo. Rencananya Presiden akan melihat sentra produksi Salak. Perjalanan dilanjutkan ke Desa Burno untuk meninjau kebun pisang Mas Kirana. Presiden SBY juga akan melihat produksi keripik pisang.

Ditanya soal lawatan spiritual tokoh politik di negeri ini, sejarawan Anhar Gonggong menilai adalah hal biasa saja jika pun SBY mampir untuk mengunjungi makam atau melakukan ritual selama lawatan ke Jawa Timur. Menurutnya, itu adalah hak personal setiap orang dalam mencari ketenangan dengan melakukan ritual-ritual khusus tertentu.

Lagipula, kata Anhar, semua pemimpin negara Indonesia melakukan hal tersebut. Mulai dari Presiden Soekarno hingga putrinya Megawati Sukarnoputri. "Yang tidak melakukan itu mungkin hanya Hatta dan Sjahrir," ujarnya.

Tak hanya pimpinan negara Indonesia, seluruh petinggi negara di Asia pun kerap melakukan hal serupa. Kunjungan ke makam tak perlu diartikan sebagai sesuatu yang irasional. "Sebab ini masalah kultur," kata Anhar. "Itu adalah hak semua orang, dan bukan sesuatu yang perlu dicemooh," ujarnya.

ANANDA BADUDU

Topik terhangat:
Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri

Baca juga:
Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`
Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung
Dahlan Iskan Bakal Calon Presiden dari Demokrat

10.31 | 0 komentar | Read More

Pengacara Mario: KPK Jangan Umbar Wacana

Usai diperiksa salam 1x24 jam oleh KPK, pengacara Hotma Sitompoel & Associaties, Mario C Bernardo digiring petugas menuju mobil tahanan usai resmi jadi tahanan KPK di gedung KPK, Jakarta, (26/7). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Tommy Sihotang, mengkritik pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pengusutan hakim agung dalam kasus yang menjerat kliennya, Mario C. Bernando, tersangka kasus penyuapan pegawai Mahkamah Agung. Ia meminta lembaga antikorupsi tersebut berfokus pada pembuktian kasus kliennya.

"Pesan saya, lebih baik dia cerita pembuktian dulu, jangan hanya wacana-wacana, takutnya kebablasan ngomong dan ternyata tidak ada apa-apa," kata Tommy saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin 29 Juli 2013.

Tommy mengatakan, meskipun ditetapkan tersangka, kasus kliennya ini masih sangat kabur. Sebab, pasal suap yang menderanya tidak berkaitan dengan proses persidangan di Mahkamah. Apalagi jabatan Djodi Supratman, pegawai Mahkamah yang mendapat uang dari Mario sama sekali tidak bersentuhan dengan hakim agung, begitupula dengan administrasi kasus-kasus di lembaga peradilan tertinggi itu.

"Jadi kalau sudah ngomong soal hakim, saya tidak mengerti cara berfikirnya KPK ini, jangan suka bikin heboh lah," ucapnya.

KPK mencokok Mario dan Djodi lantaran melakukan praktek suap di kantor pengacara Hotma Sitompoel di Jakarta. KPK menduga transaksi suap itu berkaitan perkara kasaasi dengan terdakwa WHO yang sedang bergulir di Mahkamah. Berkembang informasi Djodi menjanjikan Mario akses pada dua hakim yakni Mohammad Zaharuddin Utama dan Andi Abu Ayyub Saleh.

Ketua KPK Abraham Samad berjanji akan mengusut siapapun pihak yang berkaitan dalam kasus tersebut. "Semua yang kemungkinan terlibat baik pengacara maupun hakim, akan terus didalami," ujar dia kepada Tempo Ahad lalu.

Tommy kembali menegaskan kliennya Mario yang tak lain keponakan Hotma itu berkawan dengan Djodi yang kebetulan bekerja sebagai pegawai mahkamah. Pertemanan mereka semakin intens karena kliennya membutuhkan banyak informasi yang terbaru dari Mahkamah terkait sejumlah kegiatan di sana. Namun sayangnya, Tommy tak menjelaskan kegiatan yang dimaksud.

"Update informasi Mahkamah itu tidak selalu ada, nah, klien saya ini menggunakan Djodi untuk mendapatkan informasi itu," ujarnya, "Tapi jangan kemudian berfikir dia kurirnya, harus pembuktian bukan kesimpulan."

TRI SUHARMAN

Topik Terhangat
Gempuran Buku Porno| Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Bursa Capres 2014

Berita Terkait
Dugaan Keterlibatan Hakim Diusut dalam Kasus Mario
KPK Akui Kubu Hotma Ngga Sreg Ada Penggeledahan
Sidang MA Terbuka, DPR: Bohong!

10.30 | 0 komentar | Read More

Waspada Daerah Rawan Longsor Sumatera

Sejumlah kendaraan pemudik arus balik menuju Jakarta tersendat di jalur pantura, Tegal,Jateng, Sabtu (25/8). ANTARA/Oky Lukmansyah

TEMPO.CO, Palembang - Pemudik yang melintasi jalan lintas timur dan tengah Sumatera hendaknya berhati-hati ketika melintas dari wilayah Pematang Panggang Lampung hingga Bayung Lencir ke arah Jambi. Sebab, di daerah itu rawan longsor dan kawasan tanpa rambu-rambu lalu lintas.

Demikian juga pemudik yang berkendara dari arah perbatasan Lampung menuju lintas tengah di Baturaja, Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau, hingga ke arah perbatasan Jambi.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan jalan nasional wilayah I Sumatera Selatan, Heru Setiawan, menjelaskan pihaknya mewaspadai perubahan cuaca untuk antisipasi terjadinya longgsor. Namun saat ini, dia memastikan kondisi di daerah rawan longsor tersebut siap dilalui oleh pemudik. "Kalau sekarang tidak ada longsoran sama sekali, namun perlu waspada kalau hujan dalam waktu panjang," kata Heru Setiawan, Senin, 29 juli 2013.

Berikut ini daerah rawan longsor di lintas timur Sumatera: di KM 166 Kecamatan Bayung Lencir Musi Banyuasin. Di lintas tengah terdapat pula daerah rawan lonsor dan bencana. Berikut daerah-daerahnya: Simpang Sugih Waras di Muara Enim, Sugih Waras Baturaja, Lahat-Tebingg Tinggi, dan Simpang air dingin di Pagar alam.

PARLIZA HENDRAWAN

10.30 | 0 komentar | Read More

Korban Kapal Imigran Bertambah, 20 Orang Tewas

TEMPO.CO, Bandung - Korban tewas kapal imigran yang karam di perairan Cianjur Selatan, Selasa malam lalu, masih terus bertambah. Hari ini, Sabtu, 27 Juli 2013, tim SAR kepolisian dan masyarakat kembali menemukan empat jasad korban.

Dengan demikian, kata juru bicara Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Martinus Sitompul, total korban yang ditemukan sejak pencarian dimulai Rabu pekan lalu hingga hari ini sebanyak 209 orang.

"Total korban tewas 20 jiwa dan korban selamat 189 orang," kata Komisaris Besar Martinus Sitompul via pesan pendek kepada Tempo, Sabtu malam, 27 Juli 2013. "Korban terakhir ditemukan di perairan sekitar Agrabinta, Cianjur."

Seperti diketahui, kapal tongkang sarat imigran asal Timur Tengah yang hendak menyelundup ke Australia tenggelam di perairan Samudra Indonesia, Cianjur selatan, pada Selasa malam, 24 Juli 2013.

Namun diduga,di  tengah laut, kapal bermesin diesel yang hendak menuju Pulau Christmas, Australia, ini dihantam ombak besar. Kapal akhirnya mengalami kebocoran dan terseret hingga tenggelam ke wilayah Cidaun dan Argabinta, Kabupaten Cianjur.

Hingga kini polisi sudah menahan empat tersangka kasus ini. Keempat tersangka warga Cidaun, Cianjur, ini berinisial A dan J, koordinator penyelundupan para imigran ke Pulau Christmas dengan kapal yang karam; serta K dan C yang bertugas sebagai pemandu. Polisi juga masih memburu para calon tersangka lain.

ERICK P. HARDI

10.30 | 0 komentar | Read More

Demokrat: Konvensi Capres Bukan Akal-akalan

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri menyatakan bersedia diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kesediaan ini disampaikan SBY setelah bertemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Demokrat Daerah di Nusa Dua, Sabtu pagi (30/3). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bogor - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan 16 calon anggota komite konvensi calon presiden dari partai berlambang mirip logo Mercy itu di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam, 27 Juli 2013. Pertemuan, yang juga dihadiri sebagian anggota majelis tinggi partai, dimulai pukul 20.00 WIB hingga dua jam setelahnya.

"Mereka (calon anggota komite) diundang oleh beliau (SBY) dan dijelaskan apa yang akan dilakukan dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat," kata Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik seusai pertemuan.

Menurut Jero, SBY menjelaskan bahwa konvensi partainya dilakukan dengan sangat serius guna mencari pemimpin bangsa sebagai pengganti SBY, yang sudah dua kali menjabat presiden. "Beliau (SBY) tidak maju lagi karena undang-undang-nya tidak memungkinkan," ujarnya. "Kalaupun memungkinkan, beliau tetap tidak ingin maju lagi. Cukup dua kali masa jabatan," Jero menambahkan. Karena itu, gagasan melaksanakan konvensi calon presiden akhirnya muncul.

Demokrat pun memastikan konvensi ini bukan ajang pura-pura. "Banyak yang memperkirakan akal-akalan, sudah punya calon, dan lain sebagainya, tidak begitu," kata Jero. "Pak SBY tadi mengkonfirmasi bahwa konvensi ini serius."

PRIHANDOKO

Berita Lain:
Korban Kapal Imigran Bertambah, 20 Orang Tewas
Suami Mendiang Tri Munarti Tolak Santunan FPI
Contra Flow di Jalur Cikopo-Jomin Dibatalkan

10.30 | 0 komentar | Read More

Guru Bertanggung-Jawab atas Beredarnya Buku Porno

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak sekolah dianggap turut andil dalam kasus beredarnya buku pelajaran sekolah dasar berisi materi porno di Bogor. Sebab, penggunaan buku pelajaran diputuskan melalui rapat pendidik di sekolah.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Pendeta (Pdt) Weinata Sairin menjelaskan kewenangan sekolah untuk menggunakan buku pelajaran diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan buku teks untuk setiap mata pelajaran di sekolah dipilih oleh rapat pendidik.

"Jadi, sebenarnya mereka yang bertanggung-jawab, menurut peraturan ini," kata Weinata pada Tempo, Sabtu, 20 Juli 2013, di kantor BSNP, Cipete, Jakarta.

Secara terpisah, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Depdiknas Ramon Mahondas mengakui buku-buku hasil seleksi BSNP memang tidak otomatis digunakan pihak sekolah. Klausul yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2 Permen Nomor 2 Tahun 2008 adalah alasannya. Di situ disebutkan, dalam hal buku yang ingin diadakan sekolah belum dinilai BSNP, maka sekolah boleh menentukan buku sendiri.

Ini juga terkait juga dengan kewenangan sekolah dalam kurikulum 2006 yang menyebutkan tugas guru di antaranya menyusun silabus. Karena guru diberi hak menyusun silabus, guru pun diberi kewenangan menentukan buku pelajaran apa yang ingin digunakan.

"Ini yang bikin runyam. Karena penerbit langsung ke sekolah menawarkan buku ke pihak sekolah," kata Ramon pada Tempo, Senin, 22 Juli 2013, di kantor Puskurbuk, Jalan Gunung Sahari, Jakarta.

Meski dianggap bertanggung-jawab, ketentuan  dalam Permen tidak mengatur secara tegas sanksi apa yang bisa dijatuhkan atas buku-buku porno yang lolos ke tangan siswa. Pasal 14 hanya menyebutkan pelanggar ketentuan dalam Permen hanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Ramon mengakui pihaknya tidak punya kewenangan untuk memberi sanksi pada pihak sekolah atau guru atas beredarnya buku porno terbitan CV Graphia Buana di Bogor. Selain tidak ada dasar hukumnya, atasan langsung sekolah setelah masa desentralisasi dan otonomi daerah adalah Dinas Pendidikan, bukan pusat.

"Di sini sebenarnya Pemda seharusnya punya peran untuk mengawasi karena mereka yang langsung membawahi sekolah-sekolah," kata Ramon.

AMIRULLAH

Berita Terpopuler:
Rano Karno Akui Berniat Mundur dari Wagub Banten
Vanny Rosyane: Abang Freddy Budiman Banyak Duit 
Ini Harga Sewa 'Bilik Asmara' Lapas Cipinang 
Anggita Sari Berteman dengan Vitalia dan Fathanah
Bella Saphira Masuk Islam Atas Kemauan Sendiri 

10.31 | 0 komentar | Read More

Ada Sekolah yang Tidak Jelas Acuan Kurikulumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Buku pelajaran berisi materi porno yang beredar di sekolah dasar di Bogor bisa dipastikan adalah buku yang tidak melalui seleksi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Adanya kewenangan sekolah atau guru untuk menentukan sendiri buku yang akan dipakai diakui membuat penggunaan buku antar-sekolah tidak karuan.

"Variasi buku di sekolah itu luar biasa. Ada yang merujuk kurikulum baru, ada yang ke kurikulum lama, bahkan ada yang tidak jelas mau menuju kemana. Ini karena saking bebasnya," kata Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Depdiknas Ramon Mohandas pada Tempo, Senin, 22 Juli 2013, di ruang kerjanya, Gedung Puskurbuk, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Sebenarnya, upaya menyeleksi buku pelajaran sudah dilakukan BSNP agar sesuai dengan standard mutu yang ditetapkan. Namun kenyataannya, sekolah tidak terikat untuk menggunakan buku-buku yang lolos seleksi BSNP. Penyebabnya adalah adanya kewenangan sekolah atau guru untuk menyusun silabus sendiri, sebagaimana amanat kurikulum 2006.

Menurut Ramon, adanya kewenangan tersebut berkonsekuensi pada adanya kewenangan bagi sekolah atau guru untuk menentukan sendiri buku pelajaran yang akan dipakai. Apalagi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku memungkinkan sekolah untuk memilih buku di luar hasil seleksi BSNP.

Tak heran, jika banyak penerbit atau agen buku saling bersaing masuk sekolah. Mereka mengiming-imingi guru dengan berbagai macam hadiah, bahkan hingga jalan-jalan keluar negeri.

Lalu, berapa banyak sekolah yang taat menggunakan buku hasil seleksi BSNP? Ramon mengaku tidak tahu pasti angkanya. "Tapi kalau melihat agresifnya pedagang buku ke sekolah, itu kelihatannya marak sekali. Bukan cuma di Jakarta, di daerah-daerah juga saya yakin terjadi," kata dia.

AMIRULLAH

Berita Terpopuler:
Rano Karno Akui Berniat Mundur dari Wagub Banten
Vanny Rosyane: Abang Freddy Budiman Banyak Duit 
Ini Harga Sewa 'Bilik Asmara' Lapas Cipinang 
Anggita Sari Berteman dengan Vitalia dan Fathanah
Bella Saphira Masuk Islam Atas Kemauan Sendiri 

10.31 | 0 komentar | Read More

Aceh Ngotot Kibarkan Bendera Mirip Lambang GAM

TEMPO.CO, Banda Aceh - Pemerintah Provinsi Aceh berkukuh akan meresmikan bendera bulan-bintang sebagai lambang daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan peresmian itu akan ditandai pengibaran bendera bulan-bintang dalam upacara peringatan delapan tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus nanti. 

Menurut Saleh, rencana tersebut sudah disampaikan kepada tim Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam pertemuan tertutup di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, kemarin. "Sudah disampaikan kepada tim pusat, tapi belum ada respons," katanya di Banda Aceh, 24 Juli 2013.

Saleh menjelaskan, saat upacara tersebut, bendera Merah Putih akan dinaikkan lebih dulu, kemudian barulah menyusul bendera Aceh. Ini sesuai dengan ketentuan qanun atau peraturan daerah Aceh. Saleh berharap pengibaran bendera Merah Putih dan bulan-bintang akan memunculkan lagi semangat nasionalisme dan kecintaan rakyat terhadap Aceh.

Rencana Aceh memilih lambang bulan-bintang sebagai simbol sebelumnya memicu polemik. Hal ini bermula dari pengesahan qanun bendera dan lambang Aceh, April lalu. Qanun ini disorot lantaran bendera Aceh dibuat mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka. Padahal aturan pemerintah jelas melarang simbol daerah memakai lambang gerakan separatis.

Tarik-ulur pengesahan qanun itu terus berkepanjangan. Kedua belah pihak lantas menggelar sejumlah pertemuan untuk mencari titik temu. Awal Mei lalu, Kementerian Dalam Negeri memberi batas waktu 15 hari bagi pemerintah Aceh untuk mengklarifikasi qanun bendera dan lambang Aceh, termasuk bentuk, desain, dan tata cara. Namun, hingga Mei lalu, soal qanun belum juga disepakati.

Djohermansyah menegaskan, dalam pertemuan kemarin belum ada keputusan apa pun. Menurut dia, pemerintah Aceh dan Jakarta masih mencari jalan terbaik. "Kami lihat mudarat dan manfaat dalam setiap putusan yang diambil dalam menentukan bendera Aceh. Harus dipikirkan dengan tenang dan jernih," katanya.

Adapun Gubernur Aceh Zaini Abdullah tidak secara tegas menyetujui peresmian lambang bulan-bintang sebagai bendera Aceh. Ia mengatakan, rencana pengibaran bendera Aceh akan dibahas lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Pertemuan membahas kelanjutan bendera Aceh akan digelar kembali pada 31 Juli mendatang di Jakarta. "Bukan bergunjing, tapi mencari solusi terbaik."

ADI WARSIDI

12.16 | 0 komentar | Read More

Salah Ketik Denda Supersemar Dinilai Janggal

TEMPO.CO, Jakarta - Kesalahan ketik pada putusan kasasi kasus Yayasan Supersemar dinilai janggal. Salah tulis nominal miliar menjadi juta pada jumlah denda yang harus dibayarkan ahli waris bekas Presiden Soeharto itu perlu diselidiki lebih lanjut.

"Jangan-jangan ada permainan dengan pihak yang berperkara," kata pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksamana Bondan saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 Juli 2013. Menurut Ganjar, klaim typist error oleh Mahkamah Agung perlu diteliti kembali.

Menurut Ganjar, harus dilihat benar-benar apakah ini murni kesalahan ketik, kelalaian, atau memang kesengajaan. Untuk melihat hal tersebut, kata Ganjar, sangat mudah. "Angka Rp 139 milyar itu kan pasti sudah diulang-ulang dalam bagian pertimbangan, masa iya bisa hanya salah di bagian putusannya saja?," ujar dia.

Apalagi, nominal denda itu ditulis dengan huruf dan juga angka. "Sehingga seharusnya bisa cepat disadari kalau ada kesalahan penulisan," kata Ganjar. Dia menengarai kesalahan ketik itu dilakukan secara sistematis sejak Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga ke Mahkamah Agung.

Padahal, MA hanya melakukan peninjauan kembali. "Mereka tidak memeriksa saksi, atau mengumpulkan banyak keterangan. MA hanya memeriksa penerapan hukum dalam perkara itu," ujar Ganjar. Untuk itu, dia menilai kesalahan ketik dalam putusan Yayasan Supersemar sangat janggal.

Vonis Supersemar kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung memutuskan mengajukan upaya peninjauan kembali atas putusan kasasi itu. Musababnya terdapat kesalahan ketik penulisan denda dalam amar putusan.

Upaya hukum ini dilakukan karena ketiga hakim perkara itu tak berwenang lagi mengoreksi kekeliruan putusan tersebut. "Ini membuat putusan tak bisa dieksekusi," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Burhanudin, kemarin.

Dalam putusannya, majelis yang ketika itu dipimpin Ketua MA Harifin Tumpa dengan anggota Dirwoto dan Rehngena Purba menghukum Yayasan Supersemar membayar denda kepada negara sebesar US$ 315 juta atau sekitar Rp 3,15 triliun dan Rp 139,2 juta. Kesalahan ketik terletak pada nilai denda Rp 139,2 juta, yang seharusnya ditulis Rp 139,2 miliar. Dalam menangani perkara itu, majelis hakim dibantu panitera pengganti Pri Pambudi Teguh dan Panitera Muda Perdata Soeroso Ono.

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Berita Terpopuler:
FPI Hina Presiden SBY? Ini Kata Kapolri
Joko Anwar Berkicau tentang FPI 
Jenderal Penangkap Nazaruddin Juga Calon Kapolri 
Kompolnas: Tak Ada Calon Kapolri yang Bersih 
Chelsea Terancam Batal Tampil di GBK

12.16 | 0 komentar | Read More

Kasus Syiah Sampang, Pemerintah Akui Terpojok

Sejumlah keluarga Syiah keluar dari tempat pengungsian untuk di pindahkan dari GOR Bulutangkis, Sampang, Madura, (20/6). 162 warga Syiah di pindahkan dari tempat pengungsiang usai ribuan warga dan ulama menuntut mereka keluar dari Madura. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Surabaya -Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpojok dalam konflik yang terjadi di Sampang. Konflik yang disuarakan sebagai konflik Sunni - Syiah membuat dunia internasional menyoroti Indonesia.

"Presiden dapat sorotan dunia karena dinilai tidak bisa melindungi kaum minoritas," kata Djan Faridz dalam pertemuan rekonsiliasi antara ulama-ulama Madura dengan pengikut Tajul Muluk di Gedung Rektorat IAIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa, 23 Juli 2013, malam. Sorotan tersebut lantaran belum adanya penjelasan yang sebenar-benarnya ihwal konflik yang berlarut-larut tersebut. "Padahal itu bukan konflik sunni- syiah."

Karena itu, Presiden dalam pertemuan kabinet di Jakarta baru-baru ini meminta kepada menteri untuk turun langsung ke daerah. "Jangan hanya datang terus pulang, datang terus pulang," kata Djan menirukan pesan Presiden SBY. Karena itulah, Djan membawa satu tim untuk tinggal selama beberapa hari dan memantau langsung situasi di lapangan. Djan menyatakan kalau pertemuan rekonsiliasi ini arahnya sudah bagus.

"Pesan-pesannya bagus, arah rekonsiliasinya juga bagus. Ulama tetap menginginkan ada rekonsiliasi, sehingga kami harapkan permasalahan ini cepat selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Djan Faridz.

Rabu 24 Juli 2013, menurut rencana, Menteri Agama Suryadarma Ali, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Gubernur Jawa Timur serta dirinya akan berkunjung ke Sampang. "Ketemu sekali lagi di Sampang dengan para ulama," katanya. Pertemuan tersebut diharapkan mendorong kemajuan rekonsiliasi. Djan khawatir jika konflik ini berlarut-larut maka rencana pembangunan infrastruktur besar-besaran di Madura bisa batal.

DAVID PRIYASIDHARTA

Topik Terhangat
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor

Berita Terkait
SBY Janji Bangun Infrastruktur Warga Syiah
Setiap Singgah, Penggowes Syiah Didukung Bupati
Ngonthel Sepeda, Warga Syiah Pulang Pakai Pesawat  

10.31 | 0 komentar | Read More

Cek Istri Calon Kapolri, Kompolnas: Apakah Dua?

TEMPO.CO, Jakarta-Perkawinan menjadi urusan penting bagi anggota polisi, apalagi bila mereka dipromosikan menjadi perwira tinggi termasuk Kepala Polri. Ini pula yang jadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memberi pertimbangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kompolnas menghimpun rekam jejak seluruh calon Kapolri, termasuk jumlah istri.

"Kami cek jumlah istrinya, apakah dua?" kata anggota Kompolnas M. Nasser, Selasa 23 Juli 2013. Untuk mengetahui jumlah istri, Komisi menggali keterangan dari orang-orang dekat si calon untuk memastikan apakah yang bersangkutan lurus dalam urusan pernikahan.

Langkah Komisi mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika seorang perwira ingin memiliki istri lebih dari satu.

Syarat itu diatur dalam pasal 16. Seorang polisi boleh menikah lagi asal tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut. Syarat kedua, istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri. Tak lupa, permohonan menikah lagi juga harus disetujui oleh istrinya.

Selain menelisik urusan hubungan rumah tangga ini, Komisi juga mengecek rekam jejak kinerja dan integritas calon Kapolri. Kisah masa lalu tadi diperoleh dengan menghimpun informasi dari kolega, atasan, bawahan, serta rekan seangkatan. "Kami juga cek informasi dari media, termasuk soal rekening gendut," kata Nasser.

Komisi juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dalam penelusuran rekening gendut tersebut. Apalagi, banyak informasi yang berserak terkait rekening gendut. Dia berharap, laporan PPATK bisa mengungkap fakta juga menjernihkan kabar yang selama ini beredar tadi. (Baca lengkap: Para Kandidat Kapolri)

ANANDA BADUDU

Topik Terhangat
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor

Berita Terkait
Jenderal Rekening Gendut Tidak Etis Jadi Kapolri
Kompolnas Kantongi Beberapa Opsi Calon Kapolri
Kompolnas Telusuri Rekening Gendut Calon Kapolri  

10.31 | 0 komentar | Read More

Jalur Ganda Kereta Lintas Selatan Mulai Digarap

TEMPO.CO, Jakarta - Pelelangan jalur ganda kereta api (KA) lintas selatan Jawa sedang dalam evaluasi. Pembangunan jalur ganda lintas selatan sepanjang 800 kilometer ini diperkirakan mencapai Rp 9 triliun. Saat ini, sejumlah jalur sudah dibangun. "Pembangunan jalur Kroya-Kutoarjo sepanjang 76 kilometer akan selesai pada pertengahan 2015," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan, pada 22 Juli 2013 malam.

Pembangunan sebagian lintas selatan ini, antara lain lintas Purwokerto-Kroya-Kutoarjo, akan dibiayai dengan pinjaman dari Jepang. Untuk jalur Cirebon-Prupuk, pemerintah akan mengandalkan pembiayaannya pada penerbitan surat utang negara syariah (sukuk) sebesar Rp 1,6 triliun. Separuh di antaranya sudah dianggarkan pada anggaran 2013.

Jalur lain yang akan dibangun tahun depan adalah jalur Solo-Madiun. Kementrian Perhubungan berharap jalur ganda lintas selatan selesai dibangun palng lambat tahun 2016. Saat ini, pemerintah sedang berkonsentrasi menyelesaikan jalur ganda lintas utara. Mei lalu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyatakan bahwa jalur ganda lintas utara atau biasa disebut Lintas Jawa akan selesai pada tahun ini.

MARIA YUNIAR

10.31 | 0 komentar | Read More

Setiap 200 Meter Jalur Pantura Dijaga Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Arus mudik di Jawa Barat akan dikawal 36.090 personel gabungan polisi, tentara, pemerintah dan masyarakat, sejak 2 Agustus 2013 nanti. Khusus jalur utama Pantura mulai Cikopo sampai Cirebon, aparat kepolisian ada di setiap 200 meter.

Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Suhardi Alius mengatakan, arus mudik di Jawa Barat bakal dikawal aparat gabungan dari polisi, tentara, pemerintah, dan masyarakat. Kepolisian akan mengerahkan 21.170 personel Polda Jawa Barat, plus 1039 personel bantuan Mabes Polri, termasuk enam kompi Brigade Mobil.

"Paling lambat 2 Agustus semua personel yang disiapkan sudah bertugas di lapangan. Khusus untuk jalur utama Pantura mulai Cikopo sampai Cirebon anggota polisi akan ditempatkan di setiap 200 meter jalur,"ujar Suhardi saat jumpa pers di Hotel Hyatt Bandung, Senin, 22 Juli 2013.

Ia mengatakan, semua perbaikan jalan di jalur utara dan selatan sudah hampir selesai. Ia meyakini sedikitnya 11 jalan dan jembatan tersebut sudah layak digunakan pemudik mulai H-10 atau 10 hari sebelum Hari Lebaran pertama 8 Agustus 2013. "Semoga pekan depan semua sudah bisa diujicoba,"kata Suhardi.

Namun, Suhardi juga mengingatkan semua kesiapan aparat dan infrastruktur tersebut tak akan efektif tanpa partisipasi pemudik di perjalanan. "Pemudik dan warga agar mentaati peraturan lalu-lintas dan arahan petugas, terutama untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor yang tiap tahun selalu paling banyak mengalami kecelakaan,"kata dia.

Berdasarkan data Biro Operasi Polda Jawa Barat, personel polisi akan disebar di sejumlah titik rawan kemacetan, kecelakaan dan bencana alam. Pengawalan titik rawan kemacetan di pasar-pasar tumpah sebanyak 624 personel, kawasan pabrik 160 polisi, titik-titik penyempitan jalan 497 polisi, ratusan titik pompa bensin 814 personel, ratusan area restoran 675 personel.

Pengawalan di 50 titik rawan kecelakaan sebanyak 675 personel, titik rawan bencana 468 orang. Itu belum termasuk polisi penindak pelanggaran lalu-lintas sebanyak 369 orang, polisi reserse kriminal 549 orang, dan lain-lain. Sedikitnya terdapat 1.702 pos pengamanan dan pelayanan juga akan didirikan di jalur utama mudik dan jalur penyangga.

Pengawalan arus mudik juga bakal didukung alat mobilitas berupa 2.768 sepeda motor polisi, 1.261 mobil polisi, 121 truk polisi, 28 ambulans. Selain itu puluhan mobil derek, 3 helikopter dan sedikitnya empat kendaraan di Cikopo dan Nagreg, termasuk 68 unit CCTV pemantau arus mudik di tiga jalur utama dan tol.

ERICK P. HARDI

10.31 | 0 komentar | Read More

Inkubasi Corona Berlangsung 9-12 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, masa inkubasi untuk virus corona yang semula diduga hanya 1-9 hari, ternyata berlangsung lebih lama, yakni 9-12 hari. "Pada kasus terakhir ternyata inkubasinya lebih lama," kata dia melalui pesan singkatnya, Senin, 22 Juli 2013. Virus corona ini menyerang saluran pernafasan.

Menurut Ghufron, vaksin untuk corona memang belum tersedia. Untuk mencegah penularan, calon jamaah haji dan TKI diimbau menggunakan masker saat berada di Saudi Arabia. Selain itu, mereka diminta untuk tetap menjaga pola makan dan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini untuk menjaga kekebalan dan daya tahan tubuh agar tetap tinggi. "Yang lebih penting, hindari kontak dengan orang yang terinfeksi," kata dia.

Untuk sosialisasi virus ini, menurut Ghufron, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi. Dinas kesehatan provinsi bertugas mensosialisasikan pencegahan dan pengetahuan tentang virus ini. "Gejalanya beragam, mulai dari batuk, pilek, demam, bersin, sampai kesulitan bernapas," kata Ghufron.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengakui lembaganya sudah menerima pemberitahuan dan peringatan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi soal bahaya Virus Corona MERS (Middle East Respiratory Syndrome). "Kami sudah dapatkan suratnya dan kami terus pantau," kata Nafsiah di kantornya, Rabu, 17 Juli 2013. Namun Nafsiah tak memerinci kapan surat itu sampai ke kantornya.

Menurut Nafsiah, perkembangan virus corona di Arab saat ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi kasus ini sudah masuk dalam masalah global dan menelan korban jiwa yang banyak. Badan Kesehatan Dunia WHO mengkonfirmasi terjadi 80 kasus infeksi termasuk 44 kematian di seluruh dunia. Menurut situs BBC edisi 13 Juli 2013, sejauh ini sebanyak 38 orang meninggal akibat virus ini di Arab Saudi.

Nafsiah mengatakan Kemenkes terus melakukan pantauan harian atas perkembangan penyebaran virus di Arab Saudi ini. Apalagi tak lama lagi, ratusan ribu jamaah haji asal Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. "Sampai sekarang kami betul-betul menyiapkan agar calon jamaah haji dalam kondisi prima dan siap saat berangkat haji."

TRI ARTINING PUTRI

10.31 | 0 komentar | Read More

Balikpapan Terima Hibah Rp 8 Miliar dari Australia

TEMPO.CO, Balikpapan -Pemerintah Australia menghibahkan dana sebesar Rp 8 miliar untuk penyediaan air bersih bagi warga Balikpapan Kalimantan Timur. Kota Bontang juga merupakan salah satu penerima dana hibah dari Negara tetangga ini.

"Balikpapan dan Bontang yang menerima bantuan tersebut," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto, pada Senin, 22 Juli 2013.

Australia beberapa kali memberikan bantuan pengadaan air bersih pada Balikpapan. Tahun sebelumnya, menurut Suryanto juga mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 3 miliar untuk penyediaan air bersih. "Dan sekarang dapat lagi, kita bersyukur," ujarnya.

Pemerintah Kota Balikpapan akan menalangi terlebih dahulu alokasinya yang dikelola penuh oleh PDAM setempat. Australia akan melakukan pengecekan untuk selanjutnya mengganti biaya sudah dikeluarkan Pemkot Balikpapan.

Kepala Humas dan Pelanggan PDAM Balikpapan Gazali Rakhman membenarkan adanya bantuan dari Australia itu. Hanya saja kata Gazali, saat ini masih dalam proses survey dilapangan terkait warga yang berhak dan lokasinya.

"PDAM yang kerjakan itu soal berapa bantuan itu Bappeda yang paham. Kita sudah mulai survey bagi masyarakat yang berhak mendapatkan sambungan baru," paparnya.

Bantuan dari Australia ini kata Gazali, diusulkan untuk 3000 sambungan baru PDAM selama 2 tahun. Termasuk masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan yang menurunkan tim untuk melakukan survey.

"Ini belum diputuskan karena persetujuan hasil survey ini dari Kementerian Keuangan. Tim konsultannya dari Kementerian Keuangan, kalau itu disetujui langsung jalan 2013 ini dan 2014," bebernya.

SG WIBISONO

Terhangat:
Front Pembela Islam | FPI | Hambalang | Bursa Capres 2014

Berita terkait:
Melawan FPI, Tiga Orang Kendal Ditangkap Polisi
Jokowi: Blusukan Modalnya Jalan Kaki
FITRA: Gaya Blusukan Jokowi Mirip Artis
SBY Minta Polisi Tindak Tegas FPI

10.31 | 0 komentar | Read More

FPI Merasa Dikesankan Jadi Musuh Warga

TEMPO.CO, Jakarta--Bentrokan antara warga dengan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) di Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang meluas sampai isu pembubaran FPI sangat disayangkan oleh FPI wilayah Depok.

Ketua Tanfidzi Dewan Pimpinan Wilayah FPI Depok, Idrus Algadri meminta media maupun warga tidak membesar-besarkan masalah. Alasannya, kata Algadri,  selama ini bukan warga yang bentrok dengan FPI, tapi preman dan oknum backingan tempat maksiat. "Dari dulu selalu dikatakan bahwa FPI selalu bentrok dengan warga, untuk memberi kesan kalau FPI itu adalah musuh warga," kata Idrus, Sabtu malam, 20 Juli 2013.

Menurut dia, selama ini FPI bukan bentrok dengan warga. Dia menuding, media tidak pernah mengatakan FPI bentrok dengan preman. Padahal, fakta di lapangan yang sering terjadi adalah FPI melawan preman. "Para bandit, backingan oknum aparat yang selalu mendapat upeti dari lokalisasi kemaksiatan."

Idrus mengatakan, perkara adanya anggota FPI yang menabrak orang pada peristiwa di kendal itu adalah wilayah hukum. Karena itu tetap harus di proses secara hukum. "Karena memang tidak ada yang kebal hukum di republik ini," katanya. Ingat, kata dia, FPI boleh kalah dalam opini tapi kita akan menang di hadapan Allah kelak. "Setelah dunia ini (akhirat) siapapun tidak bisa berbohong dan membela diri."

Dia berharap, semoga Islam tetap jaya walaupun FPI dihujat, difitnah, dicaci dan dimaki. Bahkan dikatakan teroris sekalipun, tega Idrus, FPI akan tetap berjuang. "Bagi kami 'HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID," katanya.

Seperti diketahui, pada Kamis, 18 Juli 2013, terjadi bentrok antara FPI dan warga Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sebanyak 25 orang anggota FPI sempat terisolasi di sebuah mesjid untuk menghindari amukan massa.

ILHAM TIRTA

Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

Berita Terkait:
Ansor: Rusuh FPI di Sukorejo Direncanakan
FPI Pastikan Tak Ada Serangan Balasan
Aneka Kekerasan ala FPI

10.31 | 0 komentar | Read More

Siswa SMK Bantul Dikabarkan Meninggal Saat MOS

TEMPO.CO, Bantul--Siswi baru SMKN 1 Pandak Bantul, Anindya Ayu Puspita dikabarlan meninggal saat mengikuti kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) pada Jumat, 19 Juli 2013. Menurut salah satu kakak kelasnya, yang menjadi panitia MOS, Dion, hari itu merupakan penutupan kegiatan MOS. "Ada latihan baris berbaris pada Jumat sore," ujar dia.

Kata Dion, pada Jumar sore, ketika menjelang latihan baris berbaris, ada 20 siswa baru SMKN 1 Pandak yang tidak memakai kaor olah raga sebagai seragam wajib. Anindya dan teman-temannya itu dihukum melakukan squat jump sepuluh kali. Anindya, kata dia, tidak kuat menjalani hukuman itu sampai sepuluh kali karena kelelahan.

Setelah itu, Anindya diperintah kembali masuk barisan. Tapi, tiba-tiba remaja 16 tahun asal Dusun Daleman, Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul itu pingsan.

Panitia MOS dan guru olah raga membawa Anindya ke Puskesman Pandak, Bantul. Namun, dokter puskesmas meminta Anindya dirujuk ke RS PKU Muhammadiyah Bantul saja. Malang, begitu sampai ke RS PKU Muhammadiyah Bantul dan menjalani pemeriksaan beberapa menit, nyawa Anindya tidak tertolong.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Menengah dan Informal (Dikmenof) Kabupaten Bantul menerima informasi kronologi peristiwa berbeda dari pihak pengelola SMKN 1, Pandak Bantul. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, Dikmenof Bantul, Sukarjo mengatakan kegiatan yang diikuti Anindya bukan MOS.

Menurut Sukarjo, berdasar keterangan pihak sekolah, Anindya meninggal di tengah mengikuti seleksi peserta tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Kata Sukarjo masa MOS di sekolah itu sudah berakhir pada Rabu, 17 Juli 2013 lalu. "Setelah MOS ada kegiatan seleksi tim Paskibraka yang akan diturunkan di acara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus nanti, ada suratnya dari Kantor Kecamatan Pandak," kata dia.

Kronologi yang diterima Sukarjo juga tidak menyebut Anindya menjalani hukuman Squat Jump. Anindya dan belasan siswa baru lain memang sempat mendapat peringatan dari panitia latihan baris berbaris itu karena tidak memakai seragam kaos. "Setelah itu diperingatkan panitia agar tidak mengulanginya dan diminta kembali ke barisan," ujar dia.

Ketika kembali ke barisan, Anindya tiba-tiba pingsan. Siswi itu kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Pandak. Karena pidak puskesmas tidak sanggup, Anindya dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. "Setelah sepuluh menit di sana, nyawanya tidak tertolong," kata dia.

Sukarjo mengaku pihak SMKN 1 Pandak Bantul tidak menyebut adanya hukuman squat jump (lompat jongkok-berdiri) yang dijalani oleh Anindya sebelum pingsan. "Mereka tidak menyebut itu, hukuman squat jump juga sudah kami larang sebelumnya agar tidak dijalankan di sekolah," kata dia.

Kata Sukarjo, orang tua Anindya mengaku memiliki putri kembar. Anindya adalah salah satunya. Saudara kembar Anindya meninggal pada dua tahun lalu. Gejalanya juga sama yakni sering kelelahan dan mudah pingsan. "Kami dari dinas ke rumah duka Jumat malam," ujar dia.

Sukarjo mempersilahkan kasus ini diselidiki pihak Kepolisian Resort Bantul. Kata dia, personel Polres Bantul sudah menggali keterangan dari pihak sekolah pada Sabtu, 20 Juli 2013. "Kami persilahkan pihak kepolisian mendalami kasus ini," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

Baca juga:
Aneka Kekerasan ala FPI
Diwawancarai Wartawan, Petugas Kebersihan Dimarahi
Ahok Tak Mau Gubris Pebisnis Fatmawati
Jika Jokowi Capres, Jakarta Bisa Terbengkalai

10.30 | 0 komentar | Read More

Mapolsek Rajapolah Tasikmalaya Dibom

TEMPO.CO, Tasikmalaya -- Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dibom dua lelaki tak dikenal, Sabtu, pukul 01.30 WIB. Bom sempat meledak, namun daya ledaknya rendah.

"Terjadi ledakan, walaupun tidak terlalu besar," kata Kapolres Tasikmalaya Kota, Ajun Komisaris Besar Iwan Imam Susilo, saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu.

Dia menjelaskan, dua lelaki tersebut masuk ke samping Mapolsek melalui tempat cuci sepeda motor yang lokasinya berdampingan dekat Mapolsek. Keduanya langsung menaruh bom di samping Mapolsek. "Ledakan terjadi di samping Mapolsek," katanya.

Setelah dicek, Iwan menjelaskan, ledakan diduga berasal dari bom rakitan yang memakai timer. Menurut dia, bom disimpan dalam suatu wadah berbentuk panci. "Di wadah itu terdapat benda-benda atau material yang memang menimbulkan bau, seperti belerang," ia menjelaskan.

Setelah menyisir lokasi kejadian, menurut Iwan, petugas menemukan handphone yangg diduga sebagai timer. "Jarak 50 meter ada beberapa rangkaian, diyakini itu bom rakitan menggunakan timer," kata dia.

Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kejadian ini. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki pelaku. "Mudah-mudahan bisa segera kita ungkap," kata dia.

Hasan, 43 tahun, saksi mata kejadian, mengatakan, pelaku memakai sepeda motor matic Yamaha Mio warna merah. "Mereka masuk lewat tempat cuci kendaraan. Ada di dalam sekitar 5 menit," katanya. Setelah itu terdengar ledakan. "Kayak suara ban pecah."

Menurut Hasan, pelaku kabur ke arah Tasikmalaya. "Mereka sempat mau ke Ciamis, tapi putar balik ke Tasik dari flyover Rajapolah."

CANDRA NUGRAHA

Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

Baca juga:
Ini Alasan Jokowi Tak Gelar Operasi Yustisi
Diwawancarai Wartawan, Petugas Kebersihan Dimarahi
Kenapa Tanjung Priok Macet Total?
Ahok Tak Mau Gubris Pebisnis Fatmawati

10.31 | 0 komentar | Read More

Bom Polsek Rajapolah Berisi Detonator dan Gotri

TEMPO.CO, Bandung -- Kepala Polda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Suhardi Alius, membenarkan Markas Polsek Rajapolah, Tasikmalaya, dilempar bom rakitan oleh pelaku bermotor, Sabtu dinihari, 20 Juli 2013. Ia memastikan tak ada korban jiwa akibat peristiwa yang terjadi sekitar pukul 01.30 WIB itu. (lihat: Mapolsek Rajapolah Tasikmalaya Dibom)

"Dilemparkan ke dinding kantor Polsek. Sempat terjadi letusan kecil, namun tidak sampai timbulkan kerusakan besar. Tim Jibom (penjinak bom) kini masih mengurai (bahan bom rakitan). Temuan sementara, isinya ada detonator dan gotri," ujar Suhardi saat dihubungi Tempo, Sabtu pagi, 20 Juli 2013.

Adapun ciri-ciri pelaku berdasarkan keterangan saksi, kata dia, adalah dua orang yang berboncengan sepeda motor. "Siapa mereka, masih kami selidiki dan dalami," kata Suhardi.

Kepala Polda Jawa Barat pun memastikan kini situasi di lokasi kejadian dan sekitarnya terkendali. "Sesaat setelah terjadi pelemparan, polisi piket langsung menyiram titik lokasi pelemparan dengan air, mengamankan tempat kejadian perkara, dan langsung mengontak tim Jibom," kata dia.

ERICK P. HARDI

Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

Baca juga:
Ini Alasan Jokowi Tak Gelar Operasi Yustisi
Diwawancarai Wartawan, Petugas Kebersihan Dimarahi
Kenapa Tanjung Priok Macet Total?
Ahok Tak Mau Gubris Pebisnis Fatmawati

10.31 | 0 komentar | Read More

KPK Endus Mark-Up Proyek Jalan Pantura

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa, yang intensitas pekerjaannya selalu meningkat menjelang Lebaran. "Dari penelusuran kami sebelumnya, ditemukan ada kejanggalan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2013.

Tim survei KPK sudah turun ke lapangan untuk menelisik proses perbaikan di beberapa ruas Pantura. Dari laporan tim, kata Busyro, ada temuan riil yang mencurigakan. "Di beberapa daerah ditemukan ketidakcocokan (mark-up) soal anggaran," ujarnya. (Lihat: Proyek 'Abadi' nan Mencurigakan Jalan Pantura)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah menyorot proyek ini. Menurut anggota BPK, Ali Masykur Musa, lembaganya menduga ada penggelembungan anggaran proyek perbaikan jalur Pantura 2011 dan 2012. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap proyek perbaikan Pantura 2010, kata dia, terindikasi penggelembungan biaya. "Pola mark-up selalu sama, termasuk untuk 2011 dan 2012," kata Ali.

Hasil audit proyek 2010, menurut Ali, mark-up terjadi salah satunya karena penyusunan anggaran kerap mepet dengan waktu Lebaran. Anggaran yang disusun tergesa-gesa ini, menurut dia, menyebabkan kualitas perbaikan jalan menjadi buruk. Kondisi ini, Ali menambahkan, diperparah oleh kualitas material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. "Meskipun, setelah ditemukan kelebihan, pihak kontraktor membayar kembali kelebihannya, tetap saja ini tidak efektif," katanya.

Dalam proyek perbaikan jalur Pantura 2010, BPK sedikitnya menemukan tiga indikasi mark-up. Misalnya, hasil pemeriksaan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp 441 juta. Sedangkan di Jawa Timur, dari hasil pemeriksaan terdapat hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp 68 juta.

Ali berjanji segera merampungkan audit untuk proyek 2011 dan 2012. Setelah audit rampung, kata dia, lembaganya akan berkoordinasi dengan penegak hukum, termasuk KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyambut niat BPK itu. "Kalau auditnya ditemukan penyelewengan, kami tindaklanjuti," kata Johan.

Anggota Komisi Hukum DPR, Nudirman Munir, meminta KPK serius menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa yang membentang sepanjang 1.300 kilometer itu. "Memang patut dicurigai, karena terkesan dibiarkan," katanya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menepis tudingan adanya penyimpangan dalam proyek itu. Menurut dia, jalan di Pantura diproyeksikan mempunyai daya tahan untuk 10 tahun. Pengerjaannya, kata dia, dilakukan dalam 10 tahap dan setiap tahapnya sepanjang 110 kilometer. "Artinya, setiap tahun pasti ada perbaikan," katanya.

Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan, proyek perbaikan jalan di Pantura dilakukan di lokasi yang sama. Di antaranya di ruas Karawang, Pamanukan, Indramayu, Jatibarang, Cirebon, dan Losari. "Jalan ini sengaja dijadikan proyek abadi," kata Koordinator Sekretaris Nasional Forum Indonesia, Uchok Sky Khadafi.

ANTON A I ISMI DAMAYANTI I ANGGA SUKMA WIJAYA

Terhangat:
Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK | Bentrok FPI

Baca juga:
Menteri Djoko: Jalur Pantura Kelebihan Beban
Ini Musabab Rusaknya Jalan Pantura
Jalur Cileunyi-Cirebon Rusak dan Rawan Kecelakaan
Anomali Cuaca Menghambat Perbaikan Jalur Pantura

10.31 | 0 komentar | Read More

Jalur Mudik Banten Tak Beres, Cuaca Jadi Alasan

TEMPO.CO, Serang--Pemerintah Provinsi Banten tidak mampu menyelesaikan perbaikan jalur mudik utama dan alternatif sampai Lebaran karena cuaca. Jalur mudik utama dan alternatif menuju Pelabuhan Merak dan tempat wisata di Banten hanya akan dilakukan tambal sulam.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Sutadi mengatakan, dari hasil montoring dan pembahasan dengan Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan II, perbaikan jalan jalur mudik tidak akan selesai karena cuca yang tidak mendukung. "Permasalahannya sekarang cuaca, setiap hari hujan. cuaca yang terjadi saat ini kurang mendukung," kata Sutadi Jumat, 19 Juli 2013.

Sutadi mengakui sejauh ini masih terdapat jalan yang rusak dan sedang dalam proses perbaikan. Jika pada saat menjelang Lebaran perbaikan jalan tidak bisa diselesikan, maka untuk sementara kondisi jalan yang rusak tersebut akan hanya ditambal. "Kami akan usahakan yang penting saat mudik lebaran Idul Fitri nanti tidak ada jalan yang bolong," katanya.

Sutadi mengakui, untuk jalan Palima-Ciomas sepanjang tujuh kilometer, proses betonisasinya masih berjalan, walaupun progres pengerjaannya tidak sesuai dengan rencana. Sedangkan jalur mudik dari Serdang-Bojonegara-Merak, sampai saat ini masih dalam perbaikan termasuk tiga jembatan. "Kalau yang dari Serdang sampai Merak, itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, kita hanya pemeliharaan saja," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, bagi pemudik agar berhati-hati dalam mengenderai kendaraannya, khususnya roda dua. untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan, pihaknya akan menempatkan sejumlah persnel gabungan dari pemerintah kabupaten/kota dan TNI Polri. "Nanti di sepanjang jalur mudik akan didirikan posko-posko Lebaran," kata Opar.

Untuk diketahui, beberapa jalur alternatif mudik Lebaran di Provinsi Banten dalam kondisi rusak, sehingga menyebabkan jalur tersebut rawan terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas). "Permasalahan dan kondisi jalur mudik baik jalur alternatif maupun jalur utama masih ada yang berlubang dan proses pengerjaan fisik oleh pihak kontraktor telah dibahas pada rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran 2013," kata Opar Sohari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah jalur alternatif yng berpotensi menjadi titik kemacetan dan rawan kecelakaan di antaranya ruas Tangerang BSD-akses Tol Jorr sepanjang 12,2 KM, Serdang-Bojonegara-Pulau Ampel-Merak sepanjang 34,5 KM, Palima-Ciomas-Padarincang-Cinangka-Anyar dengan panjang lintasan 40,9 KM, Taktakan-Gunung Sari-Mancak-Anyar sepanjang 35,5 KM. Serang-Pandeglang-Labuan-Pasauruan-Anyar dengan panjang 106 KM, lintasan Cilegon-Anyar panjang 17 KM, dan lintasan Mengger-Mandalawangi-Caringin sepanjang 28,7 KM.

WASI'UL ULUM

Terhangat:
Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK | Bentrok FPI

Terpopuler:
Bentrok dengan Warga, FPI Dikepung di Masjid
Ansor: Berlagak Jagoan, Warga Lawan FPI
7 Bisnis Spektakuler Incaran Yusuf Mansur
Begini Kronologi Bentrok FPI di Kendal

10.31 | 0 komentar | Read More

Lagi, Jokowi Kalahkan Megawati di Survei

TEMPO.CO, Jakarta -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kembali menempati posisi pertama dalam elektabilitas pencapresan internal PDIP dalam survey yang diterbitkan Lembaga Survei Nasional (LSN). Pria yang sering dipanggil Jokowi ini mendapatkan suara lebih dari separuh jumlah responden, 68,1%. Dukungan untuk Megawati dari responden sendiri terpaut jauh jumlah dukungan untuk Pria asal Solo itu. Hanya sebesar 14,9 persen yang memilih Megawati.

Peneliti LSN Dipa Pradipta mengatakan Jokowi lebih berpeluang dari Megawati. "Jokowi lebih unggul dari Megawati," katanya kepada wartawan saat memaparkan hasil survei di Hotel Grand Menteng, Selasa 16 Juli 2013.

Dalam survey itu Puan Maharani tertinggal jauh di belakang kedua tokoh tersebut. Anak ketiga dari Megawati itu hanya mendapat 1,5 persen.

Menanggapi elektabilitasnya yang terus melejit dan mengalahkan Megawati, Jokowi mengaku tidak memikirkannya. "Saya sudah tidak mikir mikir mikir, saya mikirnya mikir mikir yang gini aja, perijinan, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan," ucapnya sambil tertawa di Kantor Walikota Jakarta Timur.

Ia mengatakan segala hal yang berhubungan dengan pencapresan ataupun digadang-gadang akan mendampingi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dalam pencapresan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. "Saya berkaitan dengan 2014, tolong ditanyakan ke DPP ataupun ketua umum," tukasnya.

Untuk diketahui, survei ini diadakan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) terkait dukungan pencapresan di internal PDIP. Survei dilakukan tanggal 1-10 Mei 2013 di 33 propinsi seluruh Indonesia. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia minimal telah berusia 17 tahun.

Sebelumnya, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) pernah mencatat, Jokowi menempati posisi pertama dengan 28,6 persen sebagai capres 2014. Ia mengalahkan sejumlah tokoh politik lain seperti Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, dan Hatta Rajasa 2,2 persen.

Dalam survei yang sama, Jokowi juga menempati posisi pertama sebagai pejabat negara yang paling populer dengan popularitas mencapai 85,9 persen. Ia mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono sebesar 78,5 persen, Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, dan Gita Wirjawan 8,4 persen.

ALI AKHMAD

Berita terkait:
Survei Capres Tinggi, Jokowi: Sombong Dikit
Survei Cawapres, Jokowi Ungguli Kalla dan Hatta
Alasan Jokowi Disurvei Bukan sebagai Capres
Ical, Mega, dan Prabowo Kandidat Capres Terkuat

10.30 | 0 komentar | Read More

Suryadharma Ali: Survei Tak Cerminkan Hasil Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta--Partai Persatuan Pembangunan menyatakan tak terlalu memikirkan hasil survei yang digelar oleh berbagai lembaga survei belakangan ini. Hasil survei yang dirilis dinilai tidak mencerminkan perolehan suara pada Pemilu 2014.

"Respons dan minat masyarakat masih sangat leluasa untuk berubah," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat buka bersama di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2013. Namun dia berterima kasih karena sudah mendapatkan informasi mengenai elektabilitas partainya melalui berbagai survei.

Suryadharma berkaca pada pengalaman Pemilu 2004 dan 2009. Kala itu, mayoritas lembaga survei menyatakan elektabilitas Partai Islam juga sangat rendah. Bahkan, kata Suryadharma, ada yang menyatakan partai berbasis Islam sudah tak mendapatkan tempat di mata pemilih. "Karenanya partai Islam akan lenyap," kata dia.

Menurut Suryadharma, hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 justru berbicara sebaliknya. PPP memperoleh 5,3 persen suara dan melenggang ke Senayan. Secara keseluruhan, PPP memperoleh 5,7 pemilih pada pemilu lalu. Padahal, potensi suara yang bisa diperoleh jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Karena itu, hasil survei sekarang tidak bisa dijadikan patokan mengenai perolehan suara pada Pemilu 2014.

Salah satu cara yang akan dilakukan PPP adalah mengawal perolehan suara pada 2014 mendatang. Menteri Agama ini menjelaskan, salah satu persoalan pada Pemilu karena caleg PPP tidak terlalu hirau dengan tempat pemungutan suara. PPP akan menempatkan setidaknya 20 orang di setiap tempat pemungutan suara guna mengawal perolehan suara. "Kalau ini bisa, Insya Allah akan meningkat," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terhangat:
Hambalang  | Bursa Capres 2014 | Liverpool di GBK

Baca juga:
Dahlan Iskan Minta Investasi Yusuf Mansur Ditutup
Sutradara Despicable Me Ternyata Anak N.H. Dini
Yusuf Mansur Bantah Investasi Miliaran di Mekah
Jokowi: Nama Saya Siapa? Anak Kecil: Sukowi!

10.30 | 0 komentar | Read More

BNPT: Pelaku Teror Tak Pernah Tidur

TEMPO.CO, Jakarta -  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan masyarakat harus tetap waspada menjelang Agustus mendatang. Momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-68 dan Idul Fitri dinilai sering kali menjadi saat rawan serangan teror.

"Perlu diingat, pelaku teror tidak pernah istirahat, situasi yang kita anggap aman justru menjadi momentum mereka melancarkan aksinya," kata Kepala BNPT Ansyad Mbaai, Senin, 15 Juli 2013. Dia mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap aksi teror.

Menurut Ansyad, yang melawan aksi terorisme itu tak cukup hanya Detasemen Khusus Anti-Teror 88 dan BNPT. "Kami butuh masyarakat secara keseluruhan. Perlawanan terhadap terorisme itu harus dilakukan secara semesta," kata Ansyad.

Momen hari besar negara dan keagamaan seringkali membuat masyarakat lengah. Dia meminta masyarakat percaya aksi teror yang terjadi di pelosok Nusantara bukan isapan jempol. "Ini bukan proyek-proyekan. Jamaah Islamiyyah itu nyata," ujar Ansyaad.

Ansyaad menepis anggapan sejumlah pakar yang menyatakan jika pemberantasan terorisme di Indonesia hanyalah proyek. Dia justru menyebut pelaku teror kini semakin canggih. "Mereka kini mampu membuat bom nitrogliserin," kata Ansyad.

Kemampuan teroris dalam meracik bahan kimia diakui semakin lihai. Ansyad meminta masyarakat dan juga media massa pro-aktif terhadap upaya kontra terorisme. "Kami butuh partisipasi masyarakat dalam pemberantasan teroris," kata Ansyad.

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Topik Terhangat
Hambalang Jilid 2 | Rusuh Nabire | Pemasok Narkoba | Eksekutor Cebongan

Berita Lain:
Wakil Menteri Dituding Muluskan Anggaran Hambalang
Dua Orang Ditembak di Apartemen Mediterania
Polri dan TNI Diminta Pulihkan Situasi di Nabire
Priyo: ICW Salah Mengerti Surat Napi Koruptor

10.31 | 0 komentar | Read More

Arab Saudi Peringatkan Haji Waspada Virus Corona

TEMPO.CO, London--Kementerian kesehatan di Arab Saudi meminta para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji untuk mengenakan masker ketika berada di tempat-tempat keramaian demi menghentikan penyebaran coronavirus MERS. Sejumlah daftar aturan dikeluarkan oleh menteri kesehatan setempat termasuk anjuran agar para lansia yang mengalami penyakit kronis untuk menunda rencana haji mereka.

Menurut situs BBC edisi 13 Juli 2013, sejauh ini sebanyak 38 orang meninggal akibat virus ini di Arab Saudi. Sementara itu jutaan Muslim dari seluruh dunia diperkirakan akan melakukan ibadah haji pada Oktober mendatang. Dalam ibadah hajinya, para jamaah ini mengunjungi kota Mekkah dan Madinah.

Selain itu, Kementerian kesehatan setempat juga mengingatkan agar setiap orang menjaga standar kesehatannya, menggunakan tisu saat bersin dan batuk serta melakukan vaksin yang diperlukan.

Virus coronavirus MERS (Middle East respiratory-syndrome) muncul di semenanjung Arab pada September 2012 dan menjadi bagian dari keluarga virus yang lebih besar yang melibatkan demam biasa dan SARS (severe acute respiratory syndrome).

Badan Kesehatan Dunia WHO mengkonfirmasi terjadi 80 kasus infeksi termasuk 44 kematian di seluruh dunia. Arab Saudi memperkenalkan aturan untuk imunisasi polio yang dikeluarkan pada 2003 setelah lima tahun mengatasi virus tersebut.

BBC I ARBA'IYAH SATRIANI

Topik Terhangat
Hambalang Jilid 2 | Rusuh Nabire | Pemasok Narkoba | Eksekutor Cebongan

Berita Lain:
Wakil Menteri Dituding Muluskan Anggaran Hambalang
Dua Orang Ditembak di Apartemen Mediterania
Polri dan TNI Diminta Pulihkan Situasi di Nabire
Priyo: ICW Salah Mengerti Surat Napi Koruptor

10.31 | 0 komentar | Read More

Dicoret, Kubu Khofifah Gugat KPU Jatim ke PTUN

TEMPO.CO, Mojokerto - Kelompok pendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja, akan menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang menggugurkan pencalonan Khofifah-Herman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013.

"Kami akan tempuh jalur hukum dan menggugat keputusan KPU Jatim itu ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ujar tokoh Nahdlatul Ulama pendukung Khofifah-Herman, KH Salahudin Wahid atau Gus Solah saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2013. Gus Solah mengatakan sudah ada tim hukum yang akan mendaftarkan gugatan ke PTUN Jawa Timur.

Ahad tengah malam, 14 Juli 2013, KPU Jatim memutuskan hanya ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berhak ikut Pilgub Jawa Timur Agustus 2013 mendatang yakni pasangan perseorangan Eggy Sudjana-M. Sihat, Bambang DH-Abdullah Said, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Khofifah-Herman terganjal dualisme dukungan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang juga memberikan dukungan ke KarSa. Melalui voting tertutup, tiga orang Komisioner KPU Jatim menyatakan Khofifah-Herman tidak memenuhi syarat dan dua lainnya menyatakan memenuhi syarat. Sehingga KPU Jatim memutuskan Khofifah-Herman tidak berhak berlaga dalam Pilgub Jatim 2013. "KPU telah menciderai demokrasi," kata Gus Solah.

Ia mengklaim KPU Pusat dan KPU Jawa Timur membiarkan adanya pemalsuan surat dukungan yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah PPNUI Jawa Timur versi Abdul Rachman dan KH Suaidi yang menyatakan dukungan ke KarSa. "Jelas tanda tangan ketua umum dan kop suratnya berbeda dengan yang asli, tapi dibiarkan oleh KPU," kata adik kandung Gus Dur ini.

Sebelumnya, kubu Khofifah juga sudah melaporkan dualisme dukungan PK dan PPNUI itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

ISHOMUDDIN

Berita Terpopuler:
DPR Sarankan SBY Copot Denny Indrayana
Perempuan Misterius di Pusaran Kasus Hambalang
Gaji Orang Tua, Separuh Lulusan

10.30 | 0 komentar | Read More

Publik Ragu pada Konvensi Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengumumkan mekanisme konvensi calon presiden partainya. Sadar tak punya tokoh yang bisa mengerek elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 ini, SBY mengundang tokoh luar partai jadi peserta konvensi.

Pertaruhan SBY ini menarik dicermati. Jika tokoh yang kompeten dan kredibel ikut seleksi capres Demokrat, citra buruk partai ini bisa terkikis. Kemungkinan itu terbuka lebar karena peserta konvensi diberi waktu delapan bulan berkeliling Indonesia.

Akan tetapi, publik rupanya tak mudah diyakinkan. Meski sejumlah nama populer seperti Mahfud Md., Dahlan Iskan, Sri Mulyani, dan Anies Baswedan mulai disebut-sebut bakal diundang, khalayak tak yakin mekanisme ini bisa menemukan presiden ideal untuk Indonesia pada 2014.

Hasil polling Tempo.co dan Yahoo! Indonesia memperlihatkan bahwa sebagian besar responden tak percaya konvensi Partai Demokrat akan menghasilkan kandidat terbaik untuk rakyat. Hasil selengkapnya, baca majalah Tempo edisi Senin, 15 Juli 2013.

TEMPO

Terhangat:
Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL

Baca juga:
Biaya Survei Konvensi Demokrat Rp 900 Juta
Demokrat Larang Anas Ikut Konvensi
Sri Mulyani Cocok Ikut Konvensi Demokrat

10.30 | 0 komentar | Read More

Soal Gugatan Pilwalkot, KPU Bandung Tak Khawatir

TEMPO.CO , Bandung - KPU Kota Bandung mengatakan gugatan yang dilayangkan oleh 6 pasang Calon Wali Kota Bandung Sabtu, 13 Juli 2013, tidak signifikan. Gugatan yang telah disidangkan oleh Mahkamah Konstitutsi (MK) pada Kamis lalu itu, berupa permintaan dari pembatalan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan menyelenggarakan pemilukada ulang.

Beberapa bentuk gugatan lainnya yang dilayangkan oleh keenam pasangan itu, antara lain adalah pengadaan surat suara yang dilakukan di Surabaya, adanya 28.094 lembar surat suara yang melebihi kebutuhan.

Selain itu, pemohon juga mendalilkan pihaknya banyak menemukan pelanggaran pemilukada pada pihak pemenang (Ridwan Kamil dan Oded Maryadi). Pelanggaran yang mereka utarakan di MK antara lain adalah pembagian paket sembako dan uang secara massif di berbagai tempat pemungutan suara (TPS), juga kontrak politik para ketua RW, karang taruna, PKK dan LPM setiap keluarahan dengan pasangan calon nomor 4 itu.

Kuasa hukum KPU Kota Bandung, Absar Kartabrata mengatakan, pemohon hanya menggugat kecamatan Gegerkalong saja. Dia melanjutkan, hal itu tidak signifikan untuk menjadi gugatan, sebab skalanya kecil.

Absar melanjutkan, "Jika money politic terjadi di 30 persen Kelurahan atau TPS, itu baru namanya massif," ujarnya. Atas alasan itu pula, menurutnya, pemilu bisa dibatalkan. Namun, menurut dia, keenam pasangan penggugat itu terlalu mengada-ada, sebab penggugat tidak menyebutkan kejelasan TPS. "Selain itu, penggugat juga menyebutkan ada organ tunggal dan doorprize, lalu apa kaitannya?" kata dia.

Kabarnya Ketua MK, Akil Mochtar menyatakan sidang akan dilanjutkan pada Senin, 15 Juli 2013 mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan 15 orang saksi dari pihak pemohon dan 7 orang saksi dari pihak termohon. "Senin nanti pemohon kan ingin menguatkan dalilnya. Sementara KPU ingin menolak berbagai keberatan itu," ujar Abshar.

Adapun keenam pemohon itu adalah pasangan Edi Siswadi-Erwan Setiawan, Wahyudin Karnadinata-Toni Apriliani, Wawan Dewanta-HM Sayogo, Ayi Vivananda-Nani Suryani, Budi Setiawan-Rizal Firdaus dan pasangan Bambang Setiawan-Alex Tahsin. Adapun pasangan usungan partai Golkar, MQ Iswara-Asep Dedi Ruyadi, tidak ikut menggugat hasil pilwalkot meski dirinya kalah.

PERSIANA GALIH

Berita Terhangat:
Bara LP Tanjung Gusta | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh

Terpopuler
Kerabat SBY, Abraham: Terlibat Pasti Tersangka
Khofifah: Kenapa Takut Pada Saya?
Ini Pidato Lengkap Malala Yousafzai di PBB
Ini Pesan Khusus Menteri Dahlan untuk Erik Meijer
Begini Pramono Edhie Masuk Daftar Capres Demokrat
Pabrik Nganggur, Lexus Malah Bikin Sepeda

10.30 | 0 komentar | Read More

SBY Minta Kapolri Tangkap Napi yang Kabur

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo untuk menangkap narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Sumatera Utara. Hingga saat ini, kepolisian sendiri melaporkan telah berhasil menangkap kembali 94 orang dari 212 narapidana yang kabur.

"Presiden minta polisi terus menangkap dan mengejar buron yang kabur, sekarang 118 orang masih kabur, " kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto usai rapat di Base Ops TNI Angkatan Udara Halim, Sabtu, 13 Juli 2013.

Salah satu kelompok narapidana yang kabur adalah jaringan teroris yang merampok Bank CIMB Niaga Medan. Dari sekitar 14 terpidana teroris, lima orang tidak kabur dan lima orang telah tertangkap kembali. "Masih ada empat orang yang harus dikejar dan ditangkap," kata Djoko.

Timur Pradopo sendiri mengklaim telah memiliki langkah-langkah khusus untuk menangkap narapidana teroris dan lainnya. Ia juga mengklaim hingga saat ini kepolisian telah berupaya cepat untuk melakukan penangkap ke daerah-daerah. Polisi hari ini berhasil menangkap 39 narapidana. "Kita harapkan segera menyerahkan diri, kalau tidak kita tetap lakukan pengejaran," kata Timur.

Pada 11 Juli, narapidana Lapas Tanjung Gustav melakukan tindakan anarki dengan menciptakan kerusuhan dan pembakaran. Kerusuhan yang menyebabkan lima orang meninggal ini menyebabkan 212 orang narapidana melarikan diri.

Kerusuhan diduga disebabkan putusnya pasokan listrik dan air. Di tengah keterbatasan fasilitas dasar ini, narapidana juga dipicu Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi pada narapidana kejahatan narkotika, terorisme dan korupsi.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terhangat:
Bara LP Tanjung Gusta | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh

Terpopuler
Kerabat SBY, Abraham: Terlibat Pasti Tersangka
Khofifah: Kenapa Takut Pada Saya?
Ini Pidato Lengkap Malala Yousafzai di PBB
Ini Pesan Khusus Menteri Dahlan untuk Erik Meijer
Begini Pramono Edhie Masuk Daftar Capres Demokrat
Pabrik Nganggur, Lexus Malah Bikin Sepeda

10.30 | 0 komentar | Read More

Holcim Yakin Buruhnya Memang Bersalah

TEMPO.CO, Jakarta - PT Holcim Indonesia Tbk membantah berita mengenai buruhnya, Samuri, yang dihukum empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Samuri mengadu ke Komisi Yudisial pada 8 Juli 2013. Dia merasa hakim yang mengadilinya, Louise Betti Silitonga, telah membuat putusan sesat dengan menjatuhkan vonis yang tak sesuai dengan dakwaan.

"Saya didakwa mencuri bola-bola besi dari perusahaan, tapi di berkas putusan, saya divonis mencuri dompet dan telepon seluler," kata Samuri. Komisi Yudisial dan Pengadilan Negeri Cibinong sedang memproses pengaduan Samuri.

Dalam keterangan persnya, Diah Sasanawati, Corporate Communications Manager PT Holcim Indonesia Tbk menegaskan bahwa Samuri memang bersalah melanggar tata tertib kerja perusahaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

Ketika ditangkap oleh satpam perusahaan pada Januari 2012  lalu, kata Diah, ada berita acara yang berisi pengakuan Samuri soal pencurian bola-bola besi. "Dia telah mengakui kesalahannya mencuri bola besi untuk diperjualbelikan," kata Diah.

Upaya Holcim untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur penyelesaian hubungan industrial belakangan ditolak Samuri. "Yang bersangkutan menolak tawaran penyelesaian secara bipartit. Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum,  pihak perusahaan meneruskan permasalahan tersebut ke  jalur hukum," kata Diah.

Diah menegaskan bahwa putusan PN Cibinong dalam kasus Samuri, berdasarkan petikan putusan daftar pidana (pasal 226 ayat 1 KUHP) no : 02/Put.Pid/B/2012/PN.Cbn, sudah sesuai dengan fakta. "Yang bersangkutan telah terbukti secara hukum melakukan tindakan pencurian," kata Diah.

Menurut dia, Holcim selalu berusaha memperlakukan seluruh karyawannya secara adil dan merata.  

HAK JAWAB | WD            

Berita Terpopuler:
Napi: Polisi Jangan Coba Masuk Tanjung Gusta 
Gigit Susu Ibunya, Bayi Ini Ditikam dengan Gunting 
Pasukan TNI Kuasai LP Tanjung Gusta

10.30 | 0 komentar | Read More

Masjid di Manado Dirusak Orang tak Dikenal

TEMPO.CO, Manado - Aksi intoleransi antar umat beragama terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Masjid Sabilal Muhtadin Politeknik di Kecamatan Mapanget, Jumat 12 Juli 2013 tadi malam seusai salat tarawih dirusak orang tak dikenal.

Akibat perusakan ini, pintu kaca sebelah kanan masjid yang tak jauh dari kampus Politeknik Negeri Kota Manado ini, rusak parah. Padahal, masjid tersebut baru saja selesai direnovasi sebelum bulan ramadhan tahun ini.

Menurut Fauzan, seorang warga setempat, aksi yang dilakukan tersebut dilakukan ketika jamaah sudah meninggalkan masjid usai melaksanakan salat tarawih.

"Kami hanya lihat ada orang yang masuk halaman masjid kemudian memecahkan kaca pintu masjid. Usai memecahkan kaca pintu, orang itu langsung melarikan diri," ujar Fauzan kepada Tempo, Sabtu 13 Juli 2013 subuh tadi.

Kepolisian Sektor (Polsek) Mapanget, Manado, masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di masjid Sabilal Muhtadin. Sejumlah petugas kepolisian tampak memeriksa beberapa saksi yang mengaku melihat kejadian tersebut dan memeriksa kaca yang dipecahkan tersebut.

"Untuk sementara motifnya belum diketahui. Untuk tersangkanya juga masih melarikan diri. Nanti lagi ya tanyanya masih sementara melakukan pengumpulan data," kata beberapa petugas kepolisian.

ISA ANSHAR JUSUF

10.30 | 0 komentar | Read More

Ratusan Uang Palsu Beredar di Batam

TEMPO.CO, Batam - Bank Indonesia menyita 446 lembar uang palsu di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Kepala Perwakilan Bidang Sistem Pembayaran, Manajeman Intern Perbankan Bank Indonesia Perwakilan Batam, Tajuddin Arif menjelaskan, uang palsu tersebut pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah.

Uang ini didapat ketika masyarakat menukarkan uang ke bank-bank di Kepulauan Riau. "Semua bank telah memiliki alat pendeteksi uang," kata Tajuddin Arief di Bank Indonesia Perwakilan Batam.

Perolehan uang sebanyak 446 lembar itu tidak sekaligus, tapi hasil pengumpulan setiap menemukan uang palsu. Tahun 2012 ditemukan uang palsu sebanyak 266 lembar, dan hingga Juni tahun 2013 didapatkan 180 lembar uang palsu.

Tajuddin minta masyarakat hati-hati dengan peredaran uang palsu. "Jika uangnya meragukan, jangan diterima," kata Tajuddin.

Tajuddin menambahkan,  selama puasa dan hari raya Idul Fitri 1434 H peredaran uang asli di Kepri mencukupi. Outflow 1 Januari hingga Maret senilai rata-rata Rp297 miliar, dan peredaran uang kertas senilai Rp1,6 triliun dengan rata-rata Rp600 miliar. Saldo kas triwulan II, uang logam Rp1,3 miliar, dan uang kertas senilai Rp1,6 triliun. Untuk mengantisipasi lebaran, BI Perwakilan Batam mencadangkan saldo kas senilai Rp921 miliar.

RUMBADI DALLE

Topik Terhangat:
Ramadan | Bursa Capres 2014| Ribut Kabut Asap| Tarif Progresif KRL| Bencana Aceh

Berita Lainnya:
Muatan Porno di Buku SD, Sanksi ke Penerbit Lemah
Dahlan Iskan: Ada Dirut BUMN Dipecat Karena Istri
Batasi Mobil, Tarif Parkir Dinaikkan 4 Kali Lipat  
Wartawati Korban Pemerkosaan Merasa Ditekan Polisi 
Ditanya BLSM, Jokowi Geleng-geleng
Di Pontianak, Polisi Bangunkan Sahur
Detik-detik Penembakan Dramatis Fotografer Mesir

10.31 | 0 komentar | Read More

Harga Buku Kurikulum 2013 Cuma Rp 7.300

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memperkenalkan buku baru Kurikulum 2013. Berbeda dengan buku pengajaran pada kurikulum sebelumnya, buku yang digunakan dalam Kurikulum 2013 berbasis kegiatan.

Dengan begitu, menurut Nuh, anak didik dapat mempraktekkan langsung apa yang diajarkan. Harga buku yang ditetapkan pun lebih ekonomis. "Ini harganya hanya Rp 7.300 sudah sampai ke sekolah. Berwarna, lagi. Kalau dulu, bisa Rp 32 ribu," kata Menteri di depan ratusan guru sekolah dasar Rabu (10/7).

Buku yang diberikan kepada anak didik kelas I SD ada 5 jenis, terdiri atas 4 buku bertema dan 1 buku agama. Saat ini buku-buku tersebut masih dalam proses distribusi. "Kalau untuk anak kelas I, gratis. Tapi untuk SMP, SMA, dan SMK, dipinjamkan."

Selain itu, dengan adanya Kurikulum 2013, efisiensi penggunaan buku terutama di bawah kelas III juga dapat dilakukan. Buku-buku ini juga tidak memiliki hak cipta. Kondisi ini memungkinkan sekolah yang tidak terdaftar atau sekolah mandiri membelinya dengan bebas.

"Tapi pemakaiannya tetap tidak boleh membebani anak didik. Guru-guru juga harus dilatih terlebih dahulu," ujarnya. Nuh mengatakan penerapan kurikulum ini terus diawasi, bahkan pendamping pun akan turun langsung ke sekolah hingga September.
 
Ia menambahkan, kurikulum yang akan diberlakukan pada 15 Juli 2013 ini menerapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terlebih dulu. "Proses ini ibarat ingin membuat baju, ditentukan dulu hasilnya, baru dirumuskan caranya," katanya.

Dalam penerapannya, Kurikulum 2013 tidak dilakukan serentak di semua kelas. Hanya anak didik yang duduk di bangku kelas I, IV, VII, dan X yang menerimanya. Melalui kurikulum baru ini, diharapkan intelektualitas dan karakter murid bisa berkembang.

Andreas Tambah, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pendidikan, menilai penerapan Kurikulum 2013 belum matang. Hal ini akibat kurangnya persiapan serta antisipasi yang dilakukan pemerintah. Ia mengakui, buku Kurikulum 2013 bisa didapatkan pula oleh sekolah yang tidak menerapkan Kurikulum 2013. Materi pembelajaran pun bisa diunduh via Internet.

Namun pemerintah dianggap luput memperhatikan pendidik yang tinggal di daerah pelosok dan dengan akses Internet yang sulit. Belum lagi, kurikulum ini hanya diterapkan untuk anak didik di kelas I, IV, VII, dan X.

KARTIKA CATUR

10.30 | 0 komentar | Read More

Ada Caleg Dikerjai Penipu Gara-gara Publikasi CV

TEMPO.CO, Jakarta--Publikasi Curriculum Vitae (CV) calon legislator tak selamanya berbuah manis bagi calon legislator. Alih-alih menarik hati pemilih, calon legislator PPP malah dikerjai penipu yang memanfaatkan keterangan pribadi dalam CV tersebut.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Fernita Darwis bercerita setidaknya ada dua calon legislator PPP yang dikerjai penipu. Salah satunya bahkan berkali-kali didatangi gerombolan penipu di rumahnya. "Dia sampai trauma. Menemui orang jadi takut," kata Fernita saat ditemui, Rabu 9 Juli 2013. (Riwayat Hidup Calon Legislatif Akan Dipublikasikan)

Peristiwa pertama terjadi sekitar tiga hari lalu. Rani Anggraini Savitri dari daerah pemilihan Sumatera Utara II dihubungi oleh penipu dan diminta bertemu di hotel Atlet Century. Tak mengira bakal jadi korban kejahatan, Rani datang sesuai permintaan penipu. "Ada empat laki-laki yang menunggui dia di sana. Mereka sempat ngobrol-ngobrol," kata Fernita.

Entah bagaimana ceritanya, kata Fernita, Rani mulai mencium gelagat mencurigakan. Dia memutuskan kabur. Namun apes, telepon seluler dan tas jinjing yang dia bawa keburu diambil gerombolan penipu.

Setelah Rani pergi, penipu beraksi melancarkan modusnya: menelepon keluarga mengatakan bahwa Rani mengalami kecelakaan dan tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mendengar kabar itu, keluarga kalut. Apalagi Rani tak bisa dikontak.

Keluarga sampai kocar-kacir di Rumah Sakit Pertamina. "Sampai-sampai korban kecelakaan di kamar mayat diperiksa satu per satu," kata Fernita. Sejurus kemudian, kabar dari Rani baru terdengar. Rani mengontak salah satu anggota keluarganya yang dia ingat nomor teleponnya, menceritakan dia baru saja jadi korban penipuan.

Kasus satu lagi serupa tapi tak sama. Kali ini menimpa calon legislator bernama Donna. Donna didatangi ke rumah oleh sekelompok laki-laki yang mengaku berasal dari lembaga survei politik. "Dia dimintai uang, sampai tiga kali didatangi rumahnya," kata Fernita.

Kejadian itu membuat Donna trauma. Dia jadi takut untuk keluar rumah, dan paranoid ketika membuka pintu rumahnya sendiri. "Saya coba datangi untuk bertanya-tanya, tapi dia belum bersedia. Masih trauma," kata Fernita.

Fernita menduga dua upaya penipuan tersebut berpangkal dari publikasi CV calon legislator. Sebab di CV itu tertulis dengan jelas data diri berupa alamat rumah. "Mungkin Rani terlalu detail sampai menulis nomor kontak," katanya. Sekarang, CV Rani tak lagi dipublikasikan.

Kendati ada kejadian seperti itu, tak berarti PPP meminta calonnya tak mempublikasikan CV. Partai berlambang Kabah itu malah mendukung kebijakan tersebut. Tapi Fernita mengingatkan, niat positif calon legislator mempublikasikan CV harus dibarengi kehati-hatian. "Tak selamanya transparansi berdampak bagus. Ada saja ekses negatifnya," kata Fernita. (Baca juga: 140 Caleg Menolak CV-nya Dipublikasi)

ANANDA BADUDU

Topik Terhangat
Ramadan| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh

Baca juga:
Mantan Narapidana Boleh Daftar Caleg
Caleg Perempuan Diminta Tak Hanya Pintar Berdandan
KPU Buka Pengaduan Rekam Jejak Caleg

10.30 | 0 komentar | Read More

Gedung Bersejarah di Bandung Jadi Karaoke?

TEMPO.CO, Bandung--Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sengaja menyambangi gedung New Majestic, di Jalan Braga, dulu namanya Asia Africa Cultural Centre (AACC). Bangunan heritage yang menjadi salah satu bioskop pertama di Indonesia ramai digunjingkan karena berubah fungsi menjadi tempat karaoke dangdut. "Kembalikan fungsinya sesuai dengan proposal yang diajukan (pengelolanya kini) pada PD Jawi (Perusahaan Daerah Jasa Kepariwisataan)," kata dia di gedung itu, Selasa, 9 Juli 2013.

Sepekan ini, sejumlah media massa memberitakan soal berubahnya penggunaan bangunan rancangan Wolff Schoemaker, asalnya gedung pertunjukan seni dan budaya, sempat dioperasikan menjadi pub dan karaoke dangdut. Deddy berkeliling di bagian dalam gedung itu. Tak terlihat lagi deretan bangku penonton layaknya gedung pertunjukkan, berganti dengan beberapa set kursi mengelilingi meja bundar, sofa, serta di meja bar. Di panggung pendek berlatar kain hitam di gedung pertunjukan itu, dipasang seperangkat alat musik.

Deddy mengatakan, tidak bisa memastikan apakah gedung itu sempat difungsikan menjadi tempat karaoke seperti yang ramai diberitakan. Kendati demikian, dia sudah meminta PD Jawi, perusahaan daerah pengelola aset bangunan milik pemerintah Jawa Barat, agar mengkaji ulang perjanjian kerjasama pengelolaan bangunan itu.

Menurut dia, jika benar difungsikan menjadi tempat karoke, pemerinta provinsi tidak mentolelirnya. "Bisa pemutusan hubungan kerja dengan segala konsekwensinya. Kalau PD Jawi gak bisa mengelolanya, kembalikan pada pemprov, atau serahkan pada balai pengelola lain yang ingin mengelola ini dengan fungsi-fungsi yang disepakati," kata Deddy.

Deddy mengungkapkan, pemeirntah provinsi menginginkan penggunaan gedung itu tetap menimbang nilai sejarah gedung itu. Dia mencontohkan, penggunaannya untuk kegiatan kebudayaan, tanpa melupakan nilai ekonominya. "Tapi tidak menyalahi fungsi dan spirit heritage ini," kata dia.

Direktur Utama PD Jawi Samsudin mengatakan, pihaknya baru mengetahui penggunaan gedung itu sebagai tempat karaoke dari pemberitaan media massa. "Ketika di cek ke dalam, sangat mungkin," kata dia. "Sangat mungkin juga mleihat kondisinya ada meja pub."

Samsudin menuturkan, pengelolaan komersial gedung itu diberikan pada PT Aksara Sentra Komunika. Dalam proposal yang disodorkan perusahaan itu, kata dia, pengelolanya bakal memanfaatkanya menjadi MICE (Meetings, incentives, conferences, and exhibitions). Perjanjian kerja sama itu terus diperbarui tiap tahunnya. Lewat pengelolaan gedung itu, PD Jawi mendapat pemasukan rata-rata Rp 240 juta setahun.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyurati pengelola gedung itu. Dan mendapat jawaban, kata Samsudin, tidak ada rencana baka difungsikan menjadi tempat karaoke. Jika terbukti, kata dia, pihaknya akan komplain. "Kaget juga ada informasi dari Koran ada pub. Memang benar di pojok pub itu baru," kata dia.

Kuasa Direksi PT Aksara Sentra Komunika, Ahmad Sahabudin membantah tudingan gedung itu dijadikan sebagai tempat karaoke. "Kami membantan keras ini," kata dia.

Ahmad mengaku, oleh pengelolanya, gedung itu disewakan untuk berbagai macam acara, di antaranya untuk pertunjukan musik hidup atau Live Music Performance. "Itu kan bisa macam-macam. Bisa orang nyewa, bekerjasama, bisa kami yang bikin," kata dia.

AHMAD FIKRI

Topik Terhangat
Ramadan| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh

Berita Lain:
Modus Baru, Bobol ATM Tanpa Mengurangi Saldo
Bos Sanex Steel Disebut Pernah Setor Anas 5 Miliar
Usut Korupsi, Jenderal Heru Malah Dihukum 6 Bulan
SBMPTN UGM tolak 62.088 Calon Mahasiswa

10.30 | 0 komentar | Read More

KPU Patuhi Putusan Bawaslu Soal Gugatan PPP

TEMPO.CO, Jakarta - -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak punya pilihan lain selain mengikuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait gugatan PPP dan Gerindra. Badan Pengawas membatalkan pencoretan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra dari beberapa daerah pemilihan.

"Dalam hal ini kami berperan sebagai subjek pasif. Keputusan Bawaslu final dan mengikat, kami harus mengikuti," kata anggota KPU Sigit Pamungkas usai pembacaan putusan, Senin 8 Juni 2013 malam.

KPU sebelumnya memutuskan mencoret Gerindra dari Jawa Barat IX karena masalah keterwakilan perempuan. Pangkalnya, satu calon legislator perempuan Nur Rachmawati dicoret karena data ganda. Dia juga terdaftar di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Bawaslu menyatakan Nur tak memenuhi syarat lantaran data gandanya terbukti. Namun Gerindra tetap diperbolehkan mengajukan calon oleh Bawaslu, asalkan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Konsekuensinya, Gerindra harus mengurangi jumlah calon laki-laki di daerah pemiilihan tersebut.

Sementara PPP sebelumnya dicoret di dua daerah pemilihan, Jawa Barat II dan Jawa Tengah III. Di Jawa Barat, PPP menyalahi ketentuan nomor urut karena menempatkan calon perempuan di urutan terakhir. Sementara di Jawa Tengah III, satu calon legislator perempuan bernama Ainaul Mardhiyyah bermasalah lantaran Kartu Tanda Penduduknya kadaluwarsa.

Bawaslu memutuskan PPP tetap bisa mengajukan calon jika partai berlambang Ka'bah tersebut mengubah nomor urut calon legislator, tidak menempatkan calon perempuan di nomor buntut.

Sementara di Jawa Tengah III, Badan Pengawas menyatakan Ainaul tetap bisa mencalonkan karena bisa membuktikan bahwa dia sedang dalam proses mengurus pergantian KTP menjadi KTP elektronik.

KPU menunggu kedua partai itu mengubah susunan calon sesuai permintaan Bawaslu. "Kami tunggu sampai hari Rabu nanti, sesuai batas waktu yang ditetapkan Bawaslu," kata anggota KPU Hadar Gumay.

ANANDA BADUDU

10.30 | 0 komentar | Read More

Bos Kembali Jadi Tersangka, Indosat Melawan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan telekomunikasi PT Indosat akan melakukan perlawanan hukum atas penetapan Harry Sasongko Tirtotjondro sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT Indosat periode 2009-2012 itu disangka melakukan korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 gigahertz atau 3G.

"Sikap Indosat tidak jauh beda dengan pandangan penasehat hukum di pengadilan," kata Andri Aslan, pengacara internal Indosat Mega Media (IM2), Selasa, 9 Juli 2013 pagi. Penasehat hukum yang dimaksud Andri adalah Luhut Pangaribuan. Dia membela Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) periode 2006-2012, Indar Atmanto, yang divonis empat tahun penjara dalam kasus yang sama. Setelah pembacaan vonis kliennya kemarin, Luhut mengatakan akan melakukan perlawanan hukum terhadap Kejaksaan.

Jaksa Fadil Zumhanna, ketua tim penyidik dalam kasus tersebut, mengungkapkan penetapan Harry sebagai tersangka. Dia mengklaim berkas Harry akan segera rampung. "Dalam waktu singkat akan diselesaikan berkas penyidikannya bersama Johnny Swandi Sjam (Dirut Indosat periode 2007-2009 yang juga tersangka dalam kasus tersebut)," ujar Fadli di kantornya, Senin, 8 Juli 2013.

Selama ini, media hanya mengetahui pejabat Indosat yang menjadi tersangka adalah Johnny dan Indar. Adapun tersangka korporasi adalah PT Indosat dan IM2. Kejaksaan tidak pernah menyebutkan Harry juga tersangka. Bahkan, jadwal pemeriksaan pun tidak pernah menyinggung penetapan Harry tersangka.

Kasus ini bermula pada 2007 lalu saat Indosat mendapat jaringan frekuensi 3G bersama Telkomsel dan XL. Indosat menjual frekuensi ini sebagai Internet Broadband melalui anak usahanya, IM2. Namun, IM2 dilaporkan tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan pada frekuensi tersebut. Dengan demikian, IM2 dianggap tidak berhak memanfaatkan jalur tersebut. IM2 juga tidak memiliki izin penyelenggara 3G karena izin penyelenggara dimiliki Indosat.

Kejaksaan menilai IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah memanfaatkan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin resmi dari pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 1,3 triliun. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Indar dihukum empat tahun penjara dan didenda Rp 200 juta. Adapun Indosat dihukum uang pengganti Rp 1,3 triliun. Kasus ini menjerat Harry, Indar, serta Direktur Utama PT Indosat periode 2007-2009 Johnny Swandi Sjam. Dua tersangka lainnya adalah korporasi yakni PT Indosat dan PT IM2.

TRI SUHARMAN

Topik Terhangat
Karya Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh

Berita Lain:
Eggi Sudjana Lolos Calon Gubernur Jawa Timur
Tiru Jokowi, Calon Gubernur PDIP Blusukan ke Pasar
Inilah 21 Negara Tempat Snowden Meminta Suaka

10.30 | 0 komentar | Read More

Gempa 5,9 SR Guncang Selatan Jawa Timur

Warga mengungsi menggunakan becak motor menuju daerah bukit akibat gempa di Simpang Kodim 0101 Aceh Besar, Banda Aceh, Rabu (11/4). Gempa bumi 8,5 skala ricter melanda Banda Aceh pada pukul 15.38 WIB dan membuat panik warga karena berpotensi Tsunami. TEMPO/ Agung Pambudhy

TEMPO.CO, Jakarta -- Gempa bumi mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Twitter @infoBMKG, gempa ini berkekuatan 5,9 SR terjadi pada pukul 09.13 WIB. Pusat gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer dan terletak di 112 kilometer tenggara Kabupaten Malang.

Reza Pahlevi, warga Kota Banyuwangi, Jawa Timur, merasakan gempa itu pukul 09.19. WIB. "Berlangsung selama 1 menit," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Juli 2013. Tidak ada korban jiwa di sekitar tempat tinggal Reza.

Menurut dia, lindu juga dirasakan oleh rekan-rekannya di Probolinggo, Pasuruan. "Kami berkomunikasi lewat Blackberry Messanger. Sepertinya warga di selatan Jawa merasakan," ujarnya. 

AKBAR TK

10.31 | 0 komentar | Read More

Kasad: Tak Ada Prajurit Ingin Terjun ke Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Moeldoko, menegaskan tak ada prajuritnya yang berkeinginan terjun ke dalam dunia politik praktis. "Kami bersedia untuk hadir langsung di tengah masyarakat dibanding melalui jabatan atau posisi tertentu secara politis," katanya ketika membuka acara silaturahmi Kasad dengan para tokoh di Gedung Balai Kartini, Senin, 8 Juli 2013.

Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat dari kelompok agama, pemuda, pemuka adat, media, pendidikan, dan politik. Salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin.

Meski demikian, Moeldoko mengaku reformasi budaya di tubuh TNI belum tercapai dengan sempurna. Dia menilai hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan latihan yang sulit diubah. "Kami dididik untuk kill or to be killed, ini yang masih susah diubah," kata Moeldoko.

ISMI DAMAYANTI

10.31 | 0 komentar | Read More

Facebook SBY Mencapai 187 Ribu Jempol

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono makin bertambah di Facebook. Like pada akun fan page alias halaman fans resmi milik orang nomor satu di Indonesia ini, Minggu, 7 Juli 2013, berjumlah 187.010 dari para penghuni Facebook yang sebagian besar orang Indonesia itu.

Jumlah Like atau jempol pertanda 'suka' ini berlipat ganda sejak akun halaman fans ini dibuka pada Jumat, 5 Juli 2013. Kemarin, Sabtu, 6 Juli 2013, penggemar yang menyematkan jempol baru 90 ribu orang.

Dan di akun halaman fans Presiden SBY hari ini sudah ada 18 foto. Tiga foto yang baru diunggah masih dalam rangka merayakan ulang tahun Ani Yudhoyono, sang Ibu Negara.

SBY juga mulai mengunggah puisi-puisi romantis yang ditujukan untuk istrinya yang sedang berulang tahun itu. Dengan latar belakang foto SBY mencium kening Ani Yudhoyono.

Jumat, 5 Juli 2013, secara resmi SBY mengumumkan akun fan page-nya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Fan page Facebook ini bernama 'Susilo Bambang Yudhoyono'. Sama dengan akun Twitter, akun ini dikelola oleh staf khusus Presiden. Dan jika ada posting-an langsung dari Presiden, akan ditandai dengan *SBY*.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita Terpopuler:
Pidatonya Tidak Disimak, Megawati Ngomel-ngomel
Anak Serma BW Marah-marah Rumahnya Digeledah BNN
Megawati Minta Pemuda Hormati Lagu Kebangsaan
Jokowi Akan Jadi Juru Kampanye Pilgub Jawa Timur

10.31 | 0 komentar | Read More