Majalah Sastra 'Surah' Diluncurkan di Yogyakarta

Kamis, 28 Februari 2013 | 09:52 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta - Majalah sastra Surah edisi perdana yang terbit dwibulanan diluncurkan di pendapa Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta, Rabu malam, 27 Februari 2013. Peluncuran majalah yang bersemboyan "medan sastra Indonesia" itu dihadiri seorang pendirinya, sastrawan Ahmad Tohari. "Saya bilang bagus atas terbitnya majalah sastra yang digawangi anak-anak muda ini. Sudah lama ditunggu-tunggu," kata Tohari seusai peluncuran majalah.

Hanya, lanjut Tohari, untuk mempertahankan intensitas penerbitan majalah tersebut, harus memperhatikan animo pembaca dan pengelolaannya. "Karena itu yang membuat majalah tetap hidup, berkembang, atau malah cepat mati," kata Tohari.

Solusi agar intensitas penerbitan terjaga, menurut Tohari, pembaca tidak sekadar membaca, melainkan juga menulis. Sekaligus menjadi agen yang menyebarkan dan aktif membayar biaya cetak majalah. "Karena prinsip lillahi ta'ala itu disalahartikan. Mau menerima, tapi enggak mau memberi," kata Tohari. Sentilan itu dimaksudkan bagi pembaca yang sekadar membaca, namun tak mau membeli karena tak mau membayar ongkos buku.

Pemimpin Redaksi Surah, Hamzah Sahal, menjelaskan, awal mula diterbitkannya majalah itu untuk membayar utang kepada mahasiswa kampus. Hamzah mengenang saat mahasiswa yang bergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa "Arena" dari Institut Agama Islam Negeri (sekarang disebut Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendatanginya di Pesantren Krapyak.

Mereka meminta materi sastra kepada Hamzah, yang belum bisa diberikan. "Jadi ini untuk nyaur utang. Makanya cita-cita kami adalah menemani anak-anak SMA dan mahasiswa untuk menulis sastra," kata Hamzah.

Majalah tersebut berisi aneka karya sastra, seperti cerita pendek dan puisi. Sejumlah budayawan lain juga hadir dalam peluncuran itu, antara lain Kris Budiman dari Yogyakarta, Acep Zam-zam Noor dari Tasikmalaya, juga Hairus Salim dari Yogyakarta.

PITO AGUSTIN RUDIANA

10.30 | 0 komentar | Read More

Pengamat: Anas Urbaningrum Tiru 'Nyanyian' Nazar

Kamis, 28 Februari 2013 | 10:18 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego memprediksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan terus 'bernyanyi' meniru terpidana korupsi M. Nazaruddin. Anas selama ini menyimpan banyak informasi yang ia rahasiakan selama belum ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

"Akan ada efek domino," kata Indria saat dihubungi Kamis 28 Februari 2013. "Anas tidak melakukan semuanya sendirian," ujarnya.

Sebagai mantan Ketua Umum Demokrat, Anas diyakini mengetahui seluruh seluk-beluk keuangan partai. Indria yakin masih banyak proyek-proyek lain di pemerintahan yang digarap dan dikeruk anggarannya untuk kepentingan partai. "Kasus-kasus lain masih banyak," katanya.

Indria memperkirakan Anas akan bertindak sama dengan tersangka-tersangka lain. Ia akan bernyanyi soal keterlibatan orang-orang lain dalam kasus hukum yang ia hadapi. Nyanyian Anas, kata Indria, bisa dimanfaatkan penyidik sebagai informasi awal mengungkap semua yang terlibat dalam kasus korupsi.

Sebelumnya, pada Rabu 28 Februari 2013 kemarin, Anas tampil dalam wawancara eksklusif di beberapa stasiun televisi.

Dalam wawancara khususnya dengan RCTI, Anas menyatakan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mestinya menjelaskan pengakuan Nazar tentang keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ibas disebut juga menerima aliran dana Hambalang. Apabila Amir tak bersedia menjelaskan ke publik, pada saatnya Anas akan menjadi cadangan untuk menerangkannya.

Dalam pertemuan itu, SBY disebut-sebut murka mengetahui putranya, Ibas, menerima aliran duit Hambalang. "Kalau itu, tanya Pak Amir Syamsuddin, Pak Amir pernah pertama kali meminta keterangan atau informasi dari Nazaruddin tentang aliran-aliran uang salah satunya ya, dan memang jawaban Nazaruddin mengejutkan. Dia menyebut beberapa orang yang menerima uang itu," kata Anas dalam wawancara yang ditayangkan RCTI, Rabu kemarin.

ANANDA BADUDU

10.30 | 0 komentar | Read More

Anas Merasa SBY Anggap Anas Tak Loyal

Rabu, 27 Februari 2013 | 09:38 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan bahwa tak ada matahari kembar di partainya. Matahari Partai Demokrat merupakan tujuan. Adapun Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono mejadi tokoh utama di partai berlambang Mercy itu.

"Masak SBY dibandingkan dengan anak kecil, Anas," kata Anas dalam wawancara khusus "Perlawanan Anas" di RCTI yang ditayangkan Rabu dinihari tadi.

Anas mengungkapkan pernah berseberangan dengan SBY. Namun ia menganggap itu sebagai dinamika politik yang biasa. Kata Anas, "Perbedaan itu dianggap keluar dari loyalitas."

Anas menganggap tak ada yang aneh dari perbedaan sikap dalam menjalankan tugas sebagai ketua umum dalam kewenangan di Majelis Tinggi. "Tidak ada yang aneh," kata Anas. "Ada keputusan politik yang beda perspektif, kan biasa, itulah partai. Tapi kadang itu dilihat sebagai keluar dari garis loyalitas."

Anas mengaku merasa bahwa SBY menganggap Anas tak loyal terhadap Partai. "Yang saya rasakan seperti itu," kata dia. "Ya, dianggap tidak loyal. Saya jelaskan ini tidak terkait loyalitas, tapi dinamika biasa saja. Saya berharap beliau (SBY) bisa mengerti dan memahami."

Dalam wawancara tersebut, Anas mengungkapkan pula perihal pertemuan Majelis Tinggi Demokrat. Saat itu Anas menolak isi pidato SBY, yang meminta Ketua Umum berkonsentrasi pada kasus hukumnya di KPK. "Kalimat itu tidak relevan," kata Anas. Namun Majelis tetap menggunakan kalimat tersebut.

WANTO

Baca juga
Sebut Kasus Anas Peristiwa Politik, Mahfud Dikritik
Rapat Demokrat Singgung Kongres Luar Biasa
Ketemu Anwar, Anas Bicarakan Century?
Anas Mundur, Bagaimana Nasib Caleg Demokrat?
PPATK Telusuri Rekening Para Pemain Hambalang

10.31 | 0 komentar | Read More

Perlawanan Anas: Dana ke Ibas Tanya ke Amir

(dari kiri) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Sekjen Partai Demokrat, Eddie Baskoro (Ibas). TEMPO/Dasril Roszandi

Rabu, 27 Februari 2013 | 10:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberi tanggapan prihal rumor adanya aliran dana Hambalang ke Edhie Baskoro Yudhyono a.k.a Ibas.

"Kalau soal itu, silakan tanya ke Pak Amir (Syamsuddin). Karena waktu itu saya hanya ikut rapat, mendengarkan," kata Anas dalam wawancara khusus dengan RCTI. Wawancara Perlawanan Anas ini ditayangkan di RCTI dini hari tadi. Amir Syamsuddin merupakan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. "Kalau nanti Pak Amir tidak bersedia menjawab, saya yang menjadi cadangannya."

Anas mengungkapkan hubungannya dengan Ibas selama ini baik, secara kedudukannya di partai maupun secara pribadi. Bahkan, kata Anas, setelah terpilih sebagai Ketua Umum, dirinya yang mengusulkan Ibas duduk sebagai Sekretaris Jenderal. Padahal ketika itu, SBY tak berharap Ibas mengisi jabatan itu.

"SBY dalam forum di Cikeas menyampaikan Ibas kalau mau dijadikan Sekjen bisa, tapi saya tidak mau Ibas jadi sekjen sekarang ini," kata Anas. "Tapi saya mengusulkan setelah terpilih sebagai Ketua Umum. Untuk menghindari kesan internal dan eksteral ada situasi tak enak antara Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina."

Dalam wawancara itu Anas juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap Anas tak loyal. (Baca: Anas Merasa SBY Anggap Anas Tak Loyal)

WANTO

Baca juga
BKKBN Dorong Kenaikan Batas Usia Pernikahan
TKI Korban Perkosaan Dituding Serahkan Badan
Kontras Desak DPR Uji Ulang Komisioner Komnas HAM

10.31 | 0 komentar | Read More

Tunggakan PBB di Kota Malang Rp 40 Miliar

Senin, 25 Februari 2013 | 09:45 WIB

TEMPO.CO, Malang - Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Malang, Jawa Timur, hingga Desember 2012 mencapai Rp 40 miliar. Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Mardioko, jumlah tunggakan tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2000.

Menurut Mardioko, besarnya tunggakan PBB karena banyak pengusaha wajib pajak yang kolaps. Mereka memang tetap berniat melunasi PBB, namun meminta keringanan berupa penghapusan denda atau sanksi administratif lainnya. Denda keterlambatan bayar PBB sebesar 2 persen dari nominal pajak tertunggak atau maksimal 24 persen setahun.

"Kami akan terus menagih tunggakan tersebut. Soal penghapusan denda, belum ada payung hukumnya dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota," kata Mardioko, Senin, 25 Februari 2013.

Mardioko mengatakan akan mengusulkan kepada wali kota agar mengeluarkan peraturan yang memberi fasilitas pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak yang menunggak. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak yang usahanya benar-benar tutup.

Upaya lain, kata Mardioko, Dinas Pendapatan akan melakukan verifikasi agar jumlah piutang akurat. Sebab, ada perbedaan masa kedaluwarsa PBB antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pemerintah Kota Malang. DJP mematok masa kedaluwarsa 10 tahun lebih, sedangkan Pemerintah Kota Malang membatasi lima tahun dengan mengacu peraturan daerah tentang PBB.

Dinas Pendapatan sudah menyurati Kementerian Keuangan agar tunggakan PBB yang sudah melebihi lima tahun dihapus karena wajib pajaknya tidak jelas dan obyek pajaknya sudah tidak beroperasi.

Masalah lain, masih ditemukan duplikasi penetapan PBB. Satu obyek pajak bisa ditetapkan dua kali. Mardioko mencontohkan, obyek PBB yang sertifikatnya sudah dipecah dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)-nya sudah keluar, ternyata SPPT untuk sertifikat induknya masih tetap keluar.

Selain itu, banyak obyek PBB berupa fasilitas sosial yang dikeluarkan SPPT-nya, meski sebenarnya bukan obyek pajak.

ABDI PURMONO

10.30 | 0 komentar | Read More

Anas Masih Konsolidasi Soal Sprindik KPK

Solzhenitsyn dan Lelaki Bermisai yang Mengubah Nasibnya

Januari 2013 lalu, berbagai media Barat, di antaranya The Guardian dan Financial Times mengabarkan, lebih dari 30 juta orang Cina dikejutkan oleh kicauan yang dikirim oleh Yao Chen, artis Cina yang memiliki followers lebih banyak dibandingkan siapapun di

10.30 | 0 komentar | Read More

Kecelakaan Maut di Cianjur, 15 Orang Tewas

Sabtu, 23 Februari 2013 | 10:09 WIB

TEMPO.CO, Cianjur- Truk bermuatan oli menggilas puluhan sepeda motor di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya Kampung Lembur Kebon Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu 23 Februari 2013 sekitar pukul 06.30 WIB. Lima belas orang meninggal dunia di tempat dan 10 lainnya mengalami luka berat.

Tragedi maut itu terjadi saat lalu lintas padat karena jam masuk pabrik di sekitar Gekbrong. Kebanyakan korban adalah karyawan beberapa pabrik yang hendak berangkat bekerja. Seluruh korban meninggal diangkut ke Ruang Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Sedangkan yang luka-luka dirawat di Instalasi Gawat Darurat rumah sakit yang sama.

Jajang, 45 tahun, warga setempat yang melihat kejadian menuturkan, saat kejadian lalu lintas sedang padat terutama sepeda motor yang dikendarai para karyawan pabrik.

"Tiba-tiba dari arah Sukabumi meluncur truk yang tidak terkendali dan langsung menghantam antrean sepeda motor," ujar Jajang di lokasi kejadian.

Seluruh korban meninggal belum diketahui identitasnta, termasuk sopir truk. Truk baru berhenti setelah menghantam 5 buah rumah dan nyungsep di pinggir jalan.

DEDEN ABDUL AZIS

10.30 | 0 komentar | Read More

Ruhut Sedih Anas Jadi Tersangka

Sabtu, 23 Februari 2013 | 10:11 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul merasa prihatin dengan penetapan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang. "Aku yang paling sedih," ujarnya, Sabtu 23 Februari 2013.

Dia khawatir status Anas itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap partainya. "Dari tahun lalu aku sudah meminta Anas untuk legowo dengan mundur dari ketua umum," ucap Ruhut.

Saat itu, menurut dia, penyebutan nama Anas dalam kasus Hambalang cukup menganggu keadaan di internal Demokrat. "Itu seperti duri dalam daging," ucapnya.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menegaskan partainya tetap semangat dan kompak sekalipun Anas sudah berstatus tersangka. "Aku yakin Pak SBY bisa memperbaiki Demokrat," ujarnya.

Ia pun yakin tingkat elektabilitas partainya bisa meningkat menjelang Pemilihan Umum 2014. "Pasti nanti akan naik," ucap dia.

Ruhut yang juga berprofesi sebagai advokat menyatakan tidak tertarik untuk menjadi kuasa hukum Anas. "Tidak kalau untuk kasus korupsi atau narkoba," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas sebagai tersangka proyek senilai Rp 2,5 triliun itu, kemarin, Jumat 22 Februari 2013. Anas diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Statusnya sudah ramai disebutkan sejak dua pekan lalu. Saat itu Ketua KPK Abraham Samad menyatakan semua pimpinan KPK sudah sepaham dengan penetapan Anas sebagai tersangka gratifikasi Hambalang.

Di media massa juga beredar draf surat perintah penyidikan atas nama Anas. Namun sebagian pimpinan KPK belum menyetujui penetapan Anas dengan alasan menunggu alat bukti.

SATWIKA MOVEMENTI
Edsus Naik Gunung
Lagi, Aceng Nikah Siri dengan Pengacaranya
Tersangka, Anas: Nabok Nyilih Tangan
Anas Resmi Tersangka Kasus Suap
Anas Urbaningrum Dikabarkan Dicekal
Tim Pengacara Aceng Bubar Gara-gara Istri Siri?
Anas Tersangka, Ibunya Menonton Siaran Langsung

10.30 | 0 komentar | Read More

Mahasiswa UIN Meninggal di Gunung Ganda Dewata

Jum'at, 22 Februari 2013 | 05:29 WIB

TEMPO.CO , Makassar: Farham, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ditemukan meninggal di Gunung Ganda Dewata, Mamuju, Sulawesi Barat, kemarin. Korban, yang hilang sejak pendakian pada 23 Januari lalu, ditemukan di antara Posko 8 dan 9.

Tim gabungan dari Badan SAR Nasional dan mahasiswa pencinta alam se-Sulawesi Selatan dan Barat kemarin masih melakukan evakuasi jenazah korban.

"Benar, tadi (kemarin) siang ditemukan. Sekarang, masih dalam proses evakuasi," kata koordinator Pos SAR Mamuju, Rizal, saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Februari 2013. Informasi detail belum bisa dibeberkan lantaran mayoritas tim gabungan masih di lapangan. "Data valid baru bisa diberikan setelah proses (evakuasi) selesai."

Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Alauddin (Mapalasta) UIN, Nur Hidayat Pojong, mengatakan kabar duka tewasnya Farham memang sudah diterima. Namun, masih terus dilakukan koordinasi terkait dengan informasi itu.

Farham bersama empat rekannya--Awaluddin dari Universitas Sulawesi Barat, Tamsil dari Universitas Asyariah Mandar, Muhammad Ilham dan Nur Hidayat dari UIN--mendaki gunung yang dikenal keramat itu sejak 23 Januari.

Belakangan, kelima mahasiswa ini dinyatakan hilang, awal Februari. Setelah dilakukan penyisiran, empat nama terakhir ditemukan selamat pada 8 Februari. Adapun Farham terpisah dari rombongan. Pengakuan mahasiswa yang selamat, mereka tersesat. Gunung Ganda Dewata terdiri atas sepuluh posko dengan ketinggian 3.307 meter di atas permukaan laut.

"Hutannya lebat dan banyak orang bilang keramat. Sudah ada kejadian hilangnya orang-orang di lokasi itu beberapa kali, termasuk Mayor TNI Latang, saat mencari bangkai pesawat Adam Air (2007)," kata juru bicara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Komisaris Besar Endi Sutendi, beberapa waktu lalu.

TRI YARI KURNIAWAN

Terpopuler:
Pecah Jalan Para Pimpinan KPK
Nazar: Anas Bikin Cerita Tipu-tipu Mahabharata
KPK Kembali Periksa Elda Devianne
Marty Minta Kedutaan Turki Lacak Anak Bos PKS
Lagi, KPK Didesak Tentukan Status Anas Urbaningrum
Ini Alasan Pemerintah Ingin Hapus Dinasti Politik
Nyoblos Pilgub Jawa Barat Boleh Pakai KTP

10.30 | 0 komentar | Read More

KPK Gelar Perkara Hambalang Hari Ini

Jum'at, 22 Februari 2013 | 05:46 WIB

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya hari ini melakukan gelar perkara kasus aliran dana Pusat Pelatihan Atlet Hambalang. Proses gelar perkara ini tadinya akan berlangsung pertengahan pekan ini, namun tertunda hingga akhirnya rapat pimpinan KPK hari ini memutuskan untuk melakukan ekspose kasus pada Jumat, 22 Februari 2013.

"Terhadap isu dan spekulasi yang beredar terkait kepastian gelar perkara Hambalang sudah diputuskan dalam rapat. Gelar perkara akan dilakukan pada Jumat," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P, saat menggelar jumpa pers, Kamis, 21 Februari 2013. Keputusan ini dihasilkan usai rapat pimpinan yang digelar kemarin.

"Gelar perkara ini untuk melihat sejauh mana temuan dari tim penyelidikan kasus ini," kata Johan. Proses ini diharapkan menjadi jawaban dari spekulasi yang beredar.

KPK berharap kewenangannya melakukan pengusutan kasus tindak pidana korupsi tidak dikait-kaitkan dengan urusan politik atau partai. "KPK sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu," ujar dia.

Johan enggan menjawab ketika ditanya soal adanya kemungkinan penetapan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang. "KPK adalah kumpulan manusia, bukan Tuhan, dan tidak bisa memutuskan nasib seseorang," ujar Johan.

Dalam keterangannya, Johan juga mengumumkan dokumen draf surat perintah penyidikan kasus Hambalang yang beredar di masyarakat adalah asli milik KPK. Meskipun berkas itu asli dan mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka, Johan tidak mau memastikan kepastian status tersebut.

Dalam berkas yang beredar luas itu, Anas Urbaningrum disebut-sebut menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Partai Demokrat.

Kepemilikan mobil tersebut sebelumnya pernah dibantah oleh Anas. Pada Selasa lalu, kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, mengakui keberadaan Harrier. Namun, menurut Firman, Anas mencicil mobil itu dari bekas Bendahara Demokrat Muhammad Nazarudin.

Ditemui  kemarin saat akan diperiksa untuk kasus tindak pidana pencucian uang Irjen Djoko Susilo, Muhammad Nazaruddin menbantah cerita tersebut. "Tidak benar. Pembayaran Harrier hanya ada dua, satu cash dan satu lagi cek, semua dari Adhi Karya."

SUBKHAN | MARIA YUNIAR

Terpopuler:
Pecah Jalan Para Pimpinan KPK
Rasyid Rajasa: Saya Tak Bersalah
Nazar: Anas Bikin Cerita Tipu-tipu Mahabharata
Bupati Aceng Gugat Keputusan SBY
Muntari Beberkan Rahasia Taklukan Barcelona
Jokowi Bakal Panggil Programmer Online Rumah Sakit
AC Milan Hancurkan Barcelona
KPK Kembali Periksa Elda Devianne

10.30 | 0 komentar | Read More

Bupati Aceng Gugat Keputusan SBY

Kamis, 21 Februari 2013 | 09:51 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng HM Fikri, berencana menggugat keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persetujuan pemakzulan dirinya. Gugatan tersebut akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah surat keputusan presiden tentang pemberhentian dirinya diterima. "Sekarang kita sedang menyiapkan berkas gugatan," ujar penasihat hukum Bupati Aceng, Ujang Sujai, kepada Tempo, Rabu, 20 Februari 2013.

Menurut dia, pemberhentian Aceng sebagai bupati dinilai cacat hukum. Alasannya karena keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam amar putusannya hakim hanya menyebutkan pendapat anggota dewan telah sesuai aturan.

Ujang menilai, putusan majelis hakim tidak konstitutif karena tidak bersifat menghukum seperti perintah eksekusi ataupun sanksi yang harus diterima Bupati Aceng akibat perbuatannya. Selain itu, hakim juga tidak menyertakan pertimbangan hukum. Padahal kajian hukum itu biasanya terlampir dalam putusan. Dalam pertimbangan itu, majelis hakim biasanya menyertakan pertimbangan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa atau terlapor.

Ujang menilai keputusan MA ini tidak bisa dijadikan landasan untuk memakzulkan Aceng. Apalagi usulan dewan untuk memberikan sanksi kepada Bupati Aceng sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak dikabulkan dan dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam amar putusannya. "Dalam aturan juga tidak ada sanksi jelas bila melakukan pelanggaran etika," ujarnya.

Karena itu, meski Presiden SBY telah menandatangani surat pemberhentian, Bupati Aceng tidak akan berhenti sebelum ada kekuatan hukum tetap. Aceng akan menjalankan tugasnya seperti biasa sampai adanya keputusan mengikat dari PTUN. "Dia akan menjalankan kewajibannya seperti biasa dan haknya juga harus tetap diberikan sebelum ada kepastian hukum," ujarnya. Simak heboh Bupati Aceng di sini.

SIGIT ZULMUNIR

Baca juga:
Sudahlah, Aceng
Wakil Bupati Garut Gantikan Posisi Aceng Fikri
Diusulkan Dipecat, Aceng: Kok Cepet Banget
Jawaban Pamungkas Aceng Tiap Ditanya Soal Jabatan
Dimakzulkan, Ini Amanat Aceng ke PNS Garut

10.30 | 0 komentar | Read More

Erosi Hulu Brantas Ancam Bendungan Sengguruh

Kamis, 21 Februari 2013 | 09:52 WIB

TEMPO.CO, Batu-Lahan pertanian sayuran di kawasan hulu Sungai Brantas longsor saat musim penghujan. Setiap hektare kawasan menyumbang sekitar 60 meter kubik material tanah ke aliran sungai itu. "Erosi tanah menyembabkan sedimentasi aliran Sungai Brantas," kata Tim Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Brantas, MH Hudin Sonny, Kamis, 21 Februari 2013.

Tim menyimpulkan setelah memantau kawasan arboretum, kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo dan kawasan hulu sungai. Pemantauan dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Jawa Timur, Perum Perhutani, dan TKPSDA wilayah Sungai Brantas.

Sedimentasi, kata Hudin, memenuhi Bendungan Sengguruh, Kepanjen sejauh 50 kilometer dari kawasan hulu sehingga menganggu pembangkit listrik. Untuk itu, Pemerintah Jawa Timur direkomendasikan untuk melakukan konservasi kawasan hulu. Menanam pepohonan akan mengendalikan erosi kawasan hulu sungai.

Tujuannya adalah untuk menyelamatkan sumber air yang mengaliri 14 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Sebagian besar pengairan irigasi pertanian berasal dari aliran sungai Brantas. Saat kemarau, sekitar 8 ribuan Desa yang mengalami kekeringan. Jika sumber air bisa diselamatkan, target Pemerintah Provinsi Jawa Timur surplus 5 juta ton beras bisa terpenuhi.

PT Jasa Tirta 1 mencatat sampah di Bendungan Sengguruh, Kabupaten Malang, mencapai 30 meter kubik per hari. Bahkan, saat musim hujan, sampah meningkat menjadi 200 meter kubik per hari. "Sampah plastik, kasur, kayu batangan, menumpuk," kata juru bicara Perusahaan Umum Jasa Tirta 1, Tri Hardjono.

Rata-rata setiap tahun total sampah dan sedimen mencapai lima juta kubik. Sedangkan kemampuan teknis mengeruk sampah dan sedimen hanya sekitar 300 ribu meter kubik per tahun. Keterbatasan peralatan dan lahan penampung sedimen menjadi penghambat. Selebihnya, sampah mengendap dan mengganggu bendungan.

Dampaknya, produksi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menurun. Awalnya produksi listrik mencapai 29 megawatt, kemudian turun menjadi sekitar 18 MW per hari. Jika sedimentasi dan sampah terus berlanjut, bendungan yang diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Maret 1989 itu terancam rusak.

Selain memproduksi listrik, Bendungan Sengguruh juga berfungsi mengendalikan dan menahan sedimen. Tujuannya, untuk menghentikan laju sedimentasi yang mengancam waduk Sutami. Waduk Sutami yang telah berumur 42 tahun itu merupakan waduk utama penampung air untuk kepentingan pembangkit listrik, air untuk industri, irigasi, dan bahan baku air minum.

EKO WIDIANTO

10.30 | 0 komentar | Read More

Besok, SBY Agendakan Pertemuan dengan Petani Tegal

Rabu, 20 Februari 2013 | 08:21 WIB

TEMPO.CO, Tegal - Presiden Susilo Bambang Yudoyono diagendakan berkunjung ke Kabupaten Tegal pada Kamis, 21 Februari 2013 mendatang. Orang nomor satu di negeri ini itu rencananya akan menemui sejumlah petani dan peternak sapi di daerah setempat. "Informasi ini kami dapatkan karena Kota Tegal sebagai daerah transit untuk kunjungan Presiden ke Kabupaten Tegal," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pemerintah Daerah Kota Tegal, Markus Wahyu Priyono, Selasa, 19 Februari 2013 petang tadi.

SBY akan menemui petani sayuran di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Batu Merah dan peternak sapi di Desa Kedaung, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Selain berdialog langsung dengan petani dan peternak, SBY akan menginap di kawasan Bumijawa. "Rencananya juga ada pertemuan dengan petani di kawasan perkebunan teh PTPN IX, di Pemalang" ujar Markus.

Berdasarkan agenda yang direncanakan, SBY akan tiba di Stasiun Kota Tegal pada rabu malam mendatang. Presiden akan transit sebentar dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten dan menginap pada malam itu juga. Markus tak memberikan informasi tempat Presiden menginap.

EDI FAISOL

10.30 | 0 komentar | Read More

Ayah Hatta Rajasa Wafat karena Alzheimer

Rabu, 20 Februari 2013 | 08:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta- Satu lagi duka merundung keluarga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Pada Selasa, 19 Februari 2013, sekitar pukul 23.30, ayah Hatta Rajasa, Muhammad Tohir Achmad bin H Achmad Raksawiguna, meninggal dunia. Selama sepekan sebelumnya, mendiang sempat sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

"Sudah hampir beberapa tahun ayah Bang Hatta menderita Alzheimer," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Bima Arya, saat dihubungi Tempo, Rabu, 20 Februari 2013. "Komunikasi susah, kesehatannya pun melemah." 

Bima Arya menceritakan, selama sakit ayah Hatta Rajasa hanya dirawat di rumah. "Tapi sepekan kemarin kesehatannya semakin drop sehingga dirawat di RSPAD," ujarnya.

Senin dinihari kemarin, ayah Hatta Rajasa sempat mengalami koma. Hatta Rajasa yang dijadwalkan melantik gubernur di Kendari pun terpaksa membatalkan agenda kerjanya. "Bang Hatta batal ke Kendari karena sang ayah koma," kata Arya Bima.

Menjelang Selasa malam, ketika Hatta Rajasa sedang rapat bersama para kader PAN di rumah, kabar buruk datang dari RSPAD: kondisi sang ayah semakin menurun. "Bang Hatta dan keluarga langsung menuju RSPAD. Sekitar pukul 23.30, ayahnya meninggal."

Ayah Hatta Rajasa meninggal dalam usia 86 tahun. Pada saat ini jasad almarhum tengah disemayamkan di rumah duka: River Park GH 4 Nomor 15 Bintaro, Sektor 7, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Mendiang akan dimakamkan sekitar pukul 13.00 di Pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

AYU PRIMA SANDI

Berita Lain: 
Menteri Keuangan Buka-bukaan Kasus Hambalang
Roy Suryo: Jika Kongres Sukses, KPSI Hilang
Demokrat dan PKS Dianggap Juara Korupsi
Leonardo DiCaprio Tegur Perdana Menteri Thailand

10.30 | 0 komentar | Read More

Hari Ini, Vonis Bekas Dirut Merpati

Mantan Dirut PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan menjalani sidang kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat Boeing Boeing 737 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari I Dewan Nyoman Suinaja di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (16/08). TEMPO/Dhemas Reviyanto

Selasa, 19 Februari 2013 | 09:59 WIB

TEMPO.CO, Jakarta- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menjatuhi vonis kepada bekas Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, Selasa, 19 Februari 2013. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Hotasi dengan hukuman 4 tahun penjara, dengan denda Rp 500 juta atau diganti 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa Frenkie Zon, Hotasi terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi dalam menyewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500. Bersama Tony Sudjiarto, bekas General Manager Aircraft Procurement Division Merpati, Hotasi menyewa kedua pesawat dari Thirdstone Aircraft Leasing Group. Itu adalah sebuah perusahaan penyewaan pesawat di Amerika Serikat.

Penyewaan ini menjadi masalah sebab tak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Merpati sebelumnya. Selain itu, atas dasar perjanjian kerja sama, Hotasi membayarkan security deposit sebesar US$ 1 juta ke Thridstone, melalui Hume and Associates PC dengan instrumen yang tak aman. Pembayaran itulah yang membuat negara merugi US$ 1 juta, atau sekitar Rp 9,6 miliar.

Kata Frenkie, ia mengetahui jika uang itu akan digunakan untuk kepentingan lain, di samping sebagai jaminan. Akibatnya Alan Messner, Presiden Direktur Thridstone, mendapat keuntungan sebanyak US$ 200 ribu, atau senilai Rp 1,9 miliar. John Cooper, Direktur Operasional Thridstone, pun mendapat laba US$ 800 ribu, atau setara Rp 7,7 miliar.

"Atas perbuatan ini, terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Frenkie.

FEBRIANA FIRDAUS | NUR ALFIYAH

Baca juga
Mantan Panglima ABRI Feisal Tanjung Meninggal
Usai Rapimnas, Dukungan ke Anas Semakin Kuat
Wiranto Ajak Rekan Harry Tanoe Gabung ke Hanura

10.30 | 0 komentar | Read More

Bagi Hasil Cukai Jatah Kudus Terbesar di Jateng

Sejumlah pengunjung menyaksikan koleksi rokok di Museum Kretek, Kudus, Jateng, (17/5). Museum yang berdiri sejak 1986 yang berisi sejarah munculnya kretek di Kudus tersebut juga merupakan satu-satunya museum kretek di dunia. ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko

Selasa, 19 Februari 2013 | 10:25 WIB

TEMPO.CO, Kudus - Pemerintah Kudus tahun 2013 mendapatkan dana bagi hasil cukai Rp 90,2 miliar. Jumlah ini meningkat 70,9 persen dibanding tahun lalu yang besarnya Rp 52,5 miliar. Alokasi dana bagi hasil telah diatur lewat Peraturan Gubernur Jateng. Untuk tahun ini, Jawa Tengah dapat alokasi dana bagi hasil cukai Rp 458,72 miliar yang dibagikan kepada 35 kabupaten dan kota. "Kudus memperoleh terbesar, yakni Rp 90,2 miliar," kata Dwi Agung Hartono, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kudus 19 Februari 2013.

Perolehan dana bagi hasil cukai, tahun ini mengalami perubahan. Tahun sebelumnya pembagian untuk tingkat kabupaten dan kota hanya 30 persennya, tahun 2013 untuk kabupaten penghasil cukai naik menjadi 40 persennya.  Dasarnya, dari variabel jumlah penerima cukai hasil tembakau tahun 2008-2010 yang dihitung dari jumlah produksi rokok tahun 2009-2010 dengan bobot 57,50 persen. Jumlah produksi daun tembakau kering per ton tahun 2008-2010 dengan bobot 37,50 persen. Selain itu, untuk tingkat provinsi memperoleh 30 persen, sedang kabupaten dan kota sebagai daerah bukan penghasil mendapatkan 30 persen.

Penggunaan dana bagi hasil cukai selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan, peraturan gubernur dan peraturan bupati. Sesuai ketentuan dana cukai tersebut digunakan untuk lima kegiatan, yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai yang ilegal. Kosentrasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai, masih terfokus pada penciptaan lapangan kerja.

Di antaranya pada pemberian pelatihan keterampilan kepada calon pekerja atau pengangguran akibat terkena PHK. Ada 15 keterampilan yang ditawarkan, di antaranya perbengkelan, komputer hingga menjahit. "Sebagian mereka sudah dapat mandiri," kata Budi Rahmat, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus.

Program dana bagi hasil cukai dalam selama ini terkendala regulasi dan keterbatasan waktu. Akibatnya, tahun lalu terdapat alokasi yang belum dapat digunakan sebesar Rp 20,2 miliar. "Pemerintah Kudus memilih tidak memaksakan diri menghabiskan dana itu dengan pertimbangan antisipasi berbagai resiko di kemudian hari," kata Eko Djumartono, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kudus. Ada 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima kucuran dana bagi hasil cukai, sebagian hanya mampu menyerap 26-98 persennya.

BANDELAN AMARUDIN

10.30 | 0 komentar | Read More

Mantan Panglima ABRI Feisal Tanjung Meninggal

Jenderal Feisal Tanjung saat dilantik menjadi Panglima ABRI di Istana Negara, Jakarta, 1993. Dok. TEMPO/Linda Djalil

Senin, 18 Februari 2013 | 09:55 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima ABRI, Feisal Tanjung, hari ini mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. "Meninggal tadi padi jam 06.25 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, ketika dihubungi, Senin, 18 Februari 2013.

Menurut Iskandar, Feisal sakit karena usianya yang telah tua, mendekati 74 tahun. Saat ini jenazah telah dibawa ke rumah duka di Patra, Kuningan, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah akan dimakamkan siang ini di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. 

Feisal lahir di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 17 Juni 1939. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden BJ Habibie.

NUR ALFIYAH

Berita terpopuler lainnya:
Bikin Kisruh, Megawati Pecat Peni Suparto
Ahok Nilai Jokowi Kurang Galak
Cerita Roy Suryo Soal Rapat dengan Anas dan SBY
Ahok Ajarkan Dobrak Pintu Rusun Marunda
Tujuh Partai Bergabung dengan PAN
Sebab Meteor Rusia Tak Terdeteksi
Isak Tangis Warnai Ulang Tahun Raffi Ahmad
Anas : Pidato SBY Sudah Jelas Top

10.30 | 0 komentar | Read More

Korban Tewas Banjir Manado Capai 15 Orang

Beberapa warga berada dirumahnya yang dilanda banjir di kelurahan Mahakam Lingkungan IV, kecamatan Singkil, kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (17/2). ANTARA/Fiqman Sunandar

Senin, 18 Februari 2013 | 10:19 WIB

TEMPO.CO, Manado - Korban meninggal di Kota Manado akibat bencana banjir dan tanah longsor menjadi 15 orang. Pada pukul 24.00 Wita, Ahad 17 Februari 2013 malam tadi, Rusdin Rompas (46)warga Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado ditemukan tak bernyawa lagi.

Korban Rusdin ditemukan warga ketika air sudah mulai surut. Diduga kuat, korban kelelahan berenang dan terbawa arus air banjir yang memang pada saat itu mencapai ketinggian di wilayah Ternate Tanjung hampir 3 meter.

"Warga yang menemukan sekitar pukul 24.00 WITA tadi malam, ketika air mulai surut," kata Kapolsek Singkil, Inspektur Satu Wiradi Setya Leksana, Senin 18 Februari 2013.

Wiradi menduga, korban tenggelam karena kelelahan saat berusaha menyelamatkan barang-barang di rumahnya untuk dipindahkan ke tempat yang aman.

"Airnya arus besar. Kemungkinan besar kelelahan ketika sementara mengangkut barang-barang di rumahnya," tutur Wiradi.

Sementara, berdasarkan pantauan Tempo pagi ini, air sudah surut. Namun, ketebalan lumpur masih cukup tinggi dan menutup badan jalan.

ISA ANSHAR JUSUF

Berita terpopuler lainnya:
Bikin Kisruh, Megawati Pecat Peni Suparto
Ahok Nilai Jokowi Kurang Galak
Cerita Roy Suryo Soal Rapat dengan Anas dan SBY
Ahok Ajarkan Dobrak Pintu Rusun Marunda
Sebab Meteor Rusia Tak Terdeteksi
Isak Tangis Warnai Ulang Tahun Raffi Ahmad
Ini Bukti Anas Tidak Mencicil Toyota Harrier
Anas : Pidato SBY Sudah Jelas Top

10.30 | 0 komentar | Read More

Hary Tanoe Deklarasi di Hanura Siang Ini

Hary Tanoesoedibjo melambaikan tangan kepada wartawan saat meninggalkan kantor Partai Nasional Demokrat, di Jakarta, Senin (21/1). TEMPO/Dasril Roszandi

Minggu, 17 Februari 2013 | 09:51 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Hary Tanoesoedibjo merapat ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat di Jalan Tanjung Karang, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.00 hari ini. "Beliau akan menyatakan bergabung dengan Partai Hanura secara terbuka kepada masyarakat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Saleh Husein, Ahad, 17 Februari 2013.

Menurut dia, bergabungnya mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat ini akan sangat menguntungkan Hanura. Apalagi pengusaha 47 tahun itu sudah menyatakan niatnya untuk memadukan gerakan perubahan dengan perjuangan berdasarkan hati nurani untuk memajukan bangsa. "Ini menjadi momen tersendiri dan bersejarah serta akan membawa partai ini melaju dengan kencang," ujarnya.

Keikutsertaan Hary, Saleh melanjutkan, juga diikuti bergabungnya pemuda dan mantan penggerak NasDem yang segerbong dengannya. Deklarasi juga akan ditandai dengan pembuatan kartu tanda anggota.

Pernyataan politik taipan pemilik MNC Group ini juga bakal disiarkan secara langsung dari sejumlah stasiun televisi milik Hary. Menurut Saleh, kepemilikan media ini akan memberi kekuatan besar bagi Hanura dalam menghadapi Pemilihan Umum 2014. "Karena memang beliau adalah seorang pekerja keras dan tipe all out," katanya.

Pada Pemilihan Umum 9 April 2014 mendatang, Partai Hanura yakin bakal melewati ambang batas parlemen, yaitu 3,5 persen suara. Bahkan, sejak jauh hari, partai pimpinan Wiranto ini menargetkan dua digit suara. Pada Pemilu 2009, Hanura memperoleh 3,7 persen suara dengan 18 kursi di DPR.

IRA GUSLINA SUFA

10.30 | 0 komentar | Read More

Peneliti: Jadi Ayam Kampus Demi Kebutuhan Biologis

Minggu, 17 Februari 2013 | 10:23 WIB

TEMPO.CO, Makassar - Fenomena mahasiswi yang menjadi pekerja seks komersil atau biasa disebut ayam kampus juga ditemukan di kota Makassar. Pada tahun 2005, peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Joni Lisungan menemukan sejumlah pengakuan dari ayam kampus. Tidak semua mahasiswi yang terjun menjadi ayam kampus karena alasan kebutuhan ekonomi. Tapi sebagian diantaranya mengaku menjadi ayam kampus karena tidak mampu menahan desakan biologisnya.

Dari 9 mahasiswi yang diwawancarai Joni, 4 orang mengaku tidak mampu menahan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual. Apalagi setelah mengalami haid, gejolak yang mereka rasakan sangat luar biasa.

"Mereka mengaku pusing jika tidak melakukan hubungan seks," kata Joni saat ditemui Tempo di rumahnya di perumahan Mattoangin jalan Cendrawasih Makassar Sabtu 16 Februari 2013.

Mahasiswi yang menganggap seks sebagai kebutuhan ini umumnya adalah mahasiswa yang secara ekonomi tergolong mapan. Mereka mengaku pertama kali melakukan hubungan seks bersama pacarnya. Karena sering ditinggal pacar atau putus dengan pacarnya, mahasiswi ini lantas mencari pria lain demi memenuhi kebutuhan seksualnya.

Dan lambat laun jadilah mereka mahasiswi yang bisa dipake oleh pria hidung belang. "Istilah mereka, laiknya angkutan umum. Dari pada lari kosong, alangkah baiknya melakukan hubungan seks sambil mendapatkan uang," kata Joni.

Selama melakukan penelitian, Joni tidak menemukan ada mahasiswi yang masih perawan lantas menjadi ayam kampus. Karena sebelum menjadi ayam kampus mereka sudah melakukan hubungan seksual dengan teman prianya. "Mereka tidak menjual keperawanannya," kata Joni.

Menurut Joni hingga saat ini, ayam kampus masih ada dan kemungkinan di kota Makassar semakin banyak jumlahnya. Mereka tersebar di sejumlah kampus di kota Makassar. Baik kampus negeri, swasta atau bahkan kampus yang kental dengan ajaran agama. "Ada juga ayam kampus dari sekolah perawat," katanya.

Jika tidak diberitahu, masyarakat awam tidak bisa langsung menebak ciri dari ayam kampus. Sebab mereka umumnya berprilaku sopan dan baik kepada orang lain. Kelihatannya lugu bahkan sangat menjaga citranya sebagai seorang mahasiswi.

"Sehingga untuk mendapatkan ayam kampus, pelanggan harus menggunakan perantara," kata Joni.

Tarif yang diberlakukan ayam kampus di Makassar bervariasi. Mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 4,5 juta untuk tarif short time. "Jika ada yang memberi harga di bawah satu juta, berarti prianya sedang beruntung. Karena biasanya si ayam kampus sedang kesulitan uang. Sehingga mau menerima bayaran murah," kata Joni.

Mengapa ayam Kampus lebih mahal dengan pekerja seks komersil yang terlokalisasi ? Menurut Joni, ayam kampus sangat berhati hati dalam melayani pelanggannya. Ayam kampus tidak mau melakukan hubungan seksual jika sedang mengalami haid. Meski dibayar Rp 10 juta, mereka juga tidak asal-asalan memilih pria.

Menurut Joni , munculnya sistem pelacuran karena sistem di masyarakat yang sangat memungkinkan fenomena ini terjadi. Banyak mahasiswi yang salah dalam memilih pertemanan. Kekerabatan juga sudah mulai luntur. Karena antara keluarga tidak ada lagi yang mau saling memperingatkan. Hubungan antara tetangga juga sudah sangat renggang. "Norma masyarakat sudah bergeser," kata Joni yang sekarang aktif mengajar paduan suara di gereja. Dalam penelitiannya, Joni juga menemukan siswi SMP dan SMA yang sudah melacurkan diri. (Baca: Edsus Ayam Kampus)

MUHAMMAD YUNUS

Berita Lain:
Hary Tanoe Deklarasi di Hanura Siang Ini 
PAN Konsolidasi di Kemayoran 
Era Ayam Kampus 1993 Bikin Geger
Sosiolog: Ayam Kampus Bukan Fenomena Baru  

10.30 | 0 komentar | Read More

Demokrat Daerah Ancam Demo Jika Anas Digoyang

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di DPP Demokrat, Kamis (14/2). Menurut Anas, pakta integritas ini akan menjadi peneguh komitmen, idealisme, dan etika Partai Demokrat. TEMPO/Seto Wardhana

Sabtu, 16 Februari 2013 | 07:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta: Gabungan pengurus cabang Partai Demokrat menentang rencana Kongres Luar Biasa Demokrat. Pelaksanaan musyawarah tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai. Mereka juga tetap menganggap Anas Urbaningrum sebagai satu-satunya Ketua Umum Demokrat yang sah sebagai hasil dari Kongres Demokrat ke-2.

"Kami menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB yang tidak sesuai dengan AD/ART," kata Ketua DPC Demokrat Jakarta Irfan Gani melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat, 15 Februari 2013. Menurut gabungan pengurus yang menamakan diri Petisi Pemuda Demokrat Penegak Konstitusi itu, pelengseran Anas dari jabatannya sebagai ketua umum adalah inkonstitusional.

"Ketua Umum Anas Urbaningrum hanya dapat diganti melalui kongres sebagaimana yang termaktub dalam AD/ART Partai Demokrat," ujar Irfan. Petisi ini juga menolak dan mengutuk dengan keras upaya-upaya yang mengarah pada pemaksaan KLB.

"Jika dalam Rapimnas tanggal 17 Februari mendatang ada kondisi yang mengarah kepada upaya-upaya inkonstitusional, kami akan  walk out," kata Irfan. Selain itu, petisi akan menghimpun massa untuk menggagalkan acara itu.

Petisi juga meminta Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh  Susilo Bambang Yudhoyono  untuk mengembalikan pelaksanaan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Anas. Setidaknya terdapat tiga nama dalam petisi yang disebarkan tersebut. Mereka adalah Ketua DPC Demokrat Buol, Sulawesi Tengah, Arta Razak; Ketua DPC Pasaman Barat, Sumatera Barat, Yulianto; dan Ketua DPC Dharmasraya, Sumatera Barat, Masrigi.

Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada 17 Februari 2013 mendatang. Dalam undangan yang disebarluaskan kepada pengurus DPC se-Indonesia itu, Anas tidak menandatangani surat undangan. Wewenangnya selaku Ketua Umum memang sudah diambil alih Majelis Tinggi. Buktinya, nama Jero Wacik selaku Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat yang muncul sebagai pihak pelaksana Rapimnas itu.

SUBKHAN

10.31 | 0 komentar | Read More

Dua Jembatan Putus Disapu Banjir

Badan Penagulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bupati mesuji Khamami meyerahkan bantuan sembako dan obat-obatan bagi korban banjir di Kampung, Tebing Tinggi, Mesuji, Lampung, Sabtu (2/2). ANTARA/Dedi Irawan

Sabtu, 16 Februari 2013 | 09:16 WIB

TEMPO.CO, Lampung: Akses  yang menghubungkan Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu terputus gara-gara jembatan ambruk setelah diterjang banjir bandang.  "Arus banjir  menggerus pondasi  jembatan," kata Muhammad Badri, warga Banjar Sari, Kecamatan Anak Tuha, Sabtu 16 Febuari 2013.

Putusan jembatan itu membuat warga di Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah kesulitan untuk  menjual hasil bumi ke Kabupaten Pringsewu. Begitu juga sebaliknya. Mereka terpaksa harus mencari jalan memutar yang jaraknya  lebih dari 40 kilometer melalui  Jalan Lintas Sumatera,  Bekri, Bangun Rejo, dan  kemudian menuju Kalirejo Pringsewu.

Hari ini  masyarakat Desa Banjar Sari bergotong royong membangun jembatan darurat. Hal yang sama juga menimpa jembatan di desa Margorejo, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah. Kedua jembatan yang ambruk ini menghubungkan dua sisi sungai Way Tatayan selebar 50 meter. "Kami  segera membuat jembatan darurat agar bisa aktvitas warga tidak terganggu," kata Wakil Bupati Lampung Tengah Mustofa.

Selain memutus jembatan, ratusan rumah di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Padang Ratu, Bangun Rejo dan Anak Tuha juga terendam banjir. Pemerintah, kata dia, kesulitan mendistribusikan bantuan terutama ke Kecamatan Anak Tuha karena akses jalan masih digenangi air. "Arus air dari sungai Way Tatayan yang tanggulnya jebol menyulitkan kami untuk menyalurkan bantuan. Sebagian rumah di daerah itu rusak diterjang air," katanya.

Banjir yang menerjang tiga kecamatan itu akibat air sungai Way Tatayan meluap karena curah hujan di hulu sungai yang berada di Kabupaten Tanggamus cukup tinggi. Warga mengaku masih khawatir banjir yang kini sudah mulai surut akan kembali meninggi jika curah hujan di daerah hulu masih tinggi. "Sementara tanggul yang melindungi desa kami belum juga diperbaiki," kata Suhartono, warga Anak Tuha.

NUROCHMAN ARRAZIE

10.30 | 0 komentar | Read More

Siapa Sosok Ridwan, Anak Ustad Hilmi yang Dicegah KPK

Jum'at, 15 Februari 2013 | 10:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi tak bisa bercerita banyak tentang sepak terjang putera keempat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim. Yusuf mengaku terakhir bertemu Iwan, sapaan akrab Ridwan, sepuluh tahun yang lalu.

"Pada dasarnya dengan anak-anak Hilmi saya kenal sejak masih bercelana pendek semua, Iwan itu anak keempat," kata Yusuf kepada Tempo pada Kamis, 14 Februari 2013.

Yusuf melanjutkan."Tapi ya namanya anak-anak, begitu saja, kalau bertemu mencium tangan saya saja. Jadi saya tidak tahu pasti karakter dia." Yang Yusuf ingat, Iwan, menghabiskan masa belajarnya di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Depok, Jawa Barat. "Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Nurul Fikri, Depok," ujarnya.

Kala itu, Yusuf mengenang, keluarga Hilmi Aminuddin tinggal di wilayah Kalimalang, Jakarta sekitar tahun 1987. Keluarga Hilmi sempat tinggal di Tanah Abang, lalu di Kalimalang, setelahnya di Anyer, dan Lembang. "Jadi selama sekolah Iwan dan adiknya itu diantar jemput bersama adiknya. Kebetulan, adik perempuan Iwan yang sekelas dengan putri saya," ujarnya.

Usai menamatkan sekolahnya di Depok, Iwan dikabarkan melanjutkan studi di sebuah universitas di London. "Tapi saya tidak tahu ya, jurusannya apa. Saya cuma dengar dia melanjutkan kuliah di London titik. Selebihnya, lulus atau tidak, di Indonesia kemudian bagaimana saya tidak tahu," kata Yusuf.

Hanya saja, ketika mengajukan gugatan atas 10 pejabat PKS pada 2 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yusuf kembali mendengar sedikit kabar tentang Iwan. "Saya dengar dia bercerai dari istrinya sekitar Februari atau Maret 2011. Dan sudah menikah lagi," ujarnya. Namun, ia tidak mengetahui apakah dalam pernikahan pertamanya, Iwan memiliki anak.

Yang menarik, ia mengenang, pada April 2012 seorang kawan dari anak Yusuf bertandang. Ia bercerita bahwa kakak dari kawan anaknya itu, sedang asyik berbisnis dengan Iwan. "Di situ saya dengar lagi nama Iwan," ujarnya. Tapi Yusuf mengaku sempat menasihati kawan anaknya itu, "Saya bilang, sampaikan pada kakakmu, hati-hatilah dengan bisnis itu, nanti susah dunia akhirat."

Meski begitu, Yusuf mengaku tak tahu bisnis apa yang sedang dilakukan. Tapi berdasarkan yang pernah dia baca di Majalah Tempo tahun 2011, ia mengetahui Iwan pernah disebut-sebut dalam kasus pengadaan impor daging sapi. "Ya saya cuma karena membaca Tempo yang menulis itu, Maret dan Juni 2011," ujarnya.

Yusuf mengaku sudah mendengar mengenai status pencekalan Iwan sekarang. Ia tidak mau berkomentar banyak soal status Iwan itu. "Saya dengar dalam perjalanan ke Bandung tadi sebelum Ashar," ujarnya.

Jejak Ridwan di Kasus Daging Impor terlihat dalam laporan  Majalah Tempo edisi Juni 2011. Disitu, ditulis skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam impor daging sapi, disebutkan nama Sengman Tjahja. Dia diduga mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK.

Masuknya Sengman ke Kementerian Pertanian dibawa oleh Ridwan Hakim. Kabar ini dibenarkan oleh bekas Direktur Jenderal Peternakan Prabowo Respatio. "Iya, Sengman dibawa Ridwan Hakim," kata Prabowo. Hilmi sendiri membantah tuduhan ini. Demikian juga Sengman Tjahja.

Sumber Tempo di KPK kemarin menyebutkan, peran Hilmi dalam kasus impor daging sapi ini cukup terlibat. Bahkan sumber dari kalangan penyidik ini menyatakan Hilmi dan kroninya juga dibidik dalam kasus tersebut. "Karena dia juga diduga kuat ikut bermain," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Berita terkait
Begini Jejak Anak Bos PKS di Kasus Daging Impor 
KPK Segera Periksa Menteri Suswono
Kata Imigrasi soal Pencegahan Anak Hilmi Aminuddin
KPK Cegah Anak Ketua Dewan Syuro PKS?

10.30 | 0 komentar | Read More

Pengacara PKS Pastikan Anak Ustad Hilmi Ada di Jakarta

Jum'at, 15 Februari 2013 | 10:23 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -  Pengacara Partai Keadilan Sejahtera, Zainudin Paru, menyatakan hingga saat ini Ridwan Hakim, anak dari Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin masih berada di Indonesia. "Saat ini di Jakarta," katanya singkat saat dihubungi Tempo pada Kamis, 14 Februari 2013.

Zainudin awalnya enggan menjelaskan lebih lanjut perihal status pencekalan Ridwan Hakim terkait dugaan suap impor sapi di Kementerian Pertanian. Sebab, ia mengaku belum menjadi kuasa hukum dari Ridwan.

"Saya belum bisa memberikan pernyataan apapun karena saya belum bertemu dengan beliau. Paling tidak saya harus tahu dulu apa permasalahannya," kata Zainudin. Ia juga menolak menanggapi keterkaitan dengan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaq yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait kasus pengurusan kuota impor daging Kementerian Pertanian. Mereka adalah Ahmad Zaki, Rudi Susanto, Ridwan Hakim, dan Jerry Roger.

Dari penelusuran Tempo, Ridwan Hakim diduga anak bungsu Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin. "Dicegah sejak 8 Februari hingga enam bulan ke depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P di kantornya, Kamis, 14 Februari 2013.

Pada edisi Juni 2011, Tempo menurunkan laporan utama mengenai skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam impor daging sapi, disebutkan nama Sengman Tjahja. Dia diduga mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK.

Masuknya Sengman ke Kementerian Pertanian dibawa oleh Ridwan Hakim, anak keempat Hilmi Aminuddin. Kabar ini dibenarkan mantan Dirjen Peternakan Prabowo Respatiyo. "Iya, Sengman dibawa Iwan (begitu Ridwan Hakim biasa disapa)," kata Prabowo. Hilmi sendiri membantah tuduhan ini. Demikian juga dengan Sengman Tjahja.

Sumber Tempo di KPK menyebutkan peran Hilmi dalam kasus impor daging sapi ini cukup dalam. Bahkan sumber ini menyatakan Hilmi dan kroninya juga dibidik dalam kasus ini. "Karena dia juga diduga kuat ikut bermain," ujarnya.

Simak heboh suap kuota daging impor di sini.

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler:
Dua Tanah Djoko Susilo Atas Nama Dipta Anindita
Saat Beli Rumah, Djoko Bilang Pegawai Indosat
Ibas Mundur dari DPR
Menikah di Sukoharjo, Djoko Susilo Ubah Nama?
KPK Cegah Anah Ketua Dewan Syuro PKS?
Ibas Curhat: Demokrat Anjlok, Anak Mau Operasi
Pengamat: Ibas Disiapkan Gantikan Anas Urbaningrum
Status Anas Menggantung, BW: Ora Usah Kesusu

10.30 | 0 komentar | Read More

Menteri Hatta Cek Harga Daging di Klender

Rabu, 13 Februari 2013 | 10:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung ke Pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu, 13 Februari 2013. Kunjungan ini untuk mengecek harga daging seiring melambungnya harga daging sapi secara tajam di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia.

Berdasarkan pantauan Tempo, Hatta Rajasa didampingi oleh Deputi Menteri Bidang Pangan, Diah Maulida. Hatta sebelumnya dijadwalkan sidak bersama Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, Sutarto Alimoeso. Namun, keduanya berhalangan hadir.

Hatta kemarin mengaku prihatin dengan melambungnya harga daging sapi yang telah menyentuh harga Rp 95 ribu per kilogram. Dengan kunjungan ini, pemerintah langsung tahu penyebab melambungnya harga daging sapi ini.

Hingga 12 Februari, harga daging sapi di sejumlah daerah di Indonesia telah mengalami peningkatan. Di Banten, misalnya, harga daging menembus angka Rp 100 ribu per kilogram setelah seminggu sebelumnya hanya berada di kisaran harga Rp 70 ribu per kilogram.

AYU PRIMA SANDI

Berita Lainnya:
Daging Sapi di Ternate Tembus Rp 110 Ribu 
Harga Daging Sapi di Banten Tembus Rp 100 Ribu
Harga Daging Melonjak, Peternak Rugi
Suap Daging Diusut, Harga Daging Tetap Rp 95 Ribu

10.30 | 0 komentar | Read More

Hatta Ke Pasar Klender, Pedagang Malah Cari Jokowi

Rabu, 13 Februari 2013 | 10:28 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pedagang rupanya tidak akrab dengan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa. Saat dikunjungi di Pasar Klender, Jakarta Timur, banyak yang mengaku lupa siapa menteri yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

"Siapa ya, saya lupa namanya," kata Wasti, 39 tahun, pedagang ayam Pasar Klender, pada Rabu, 13 Februari 2013. (Baca: Menteri Hatta Cek Harga Daging di Klender)

Bahkan, saking tidak kenalnya dengan sosok Hatta yang datang untuk mengecek harga daging sapi, pedagang justru meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saja yang datang. Mereka mengaku belum pernah dikunjungi Jokowi, panggilan akrab Gubernur.

"Pak Jokowi berkunjung ke sini dong, biar pedagang-pedagang tertib, dan harga-harga bisa segera turun," kata pedagang ayam di Pasar Klender, Juminem, 35 tahun.

Sejumlah pedagang menyayangkan kenaikan harga. Bukannya membawa keuntungan, justru mereka mengaku kehilangan pelanggan. "Lebih baik harganya murah dan stabil, banyak pembeli," ujar Juminem. (Baca: Daging Sapi di Ternate Tembus Rp 110 Ribu)

Berdasarkan pantauan Tempo, harga daging sapi hari ini mencapai harga Rp 90 ribu per kilogram. Menurut pedagang daging sapi, Rukiah, 42 tahun, akibat harga yang tinggi, konsumen daging seperti penjual bakso beralih. "Sekarang penjual bakso itu beli daging ayam untuk bahan bakso," kata dia. Ia mengaku omzetnya bahkan menurun hingga 60 persen.

Adapun harga ayam juga cukup tinggi sejak banjir merendam Jakarta. Untuk ayam potong sudah sebulan ini harganya dibanderol hingga Rp 30 ribu per ekor. Sementara itu, harga ayam hidup sebesar Rp 23 ribu per kilogram.

Menteri Hatta mengaku belum memiliki solusi atas ketidakstabilan harga ini. Menurut dia yang terpenting pemerintah sudah tahu fakta yang ada di lapangan. "Yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan keakuratan data, jika data sudah akurat tapi harga tetap tinggi, baru diperiksa ada dugaan apa," ujar Hatta.

AYU PRIMA SANDI

Berita Lainnya:
Rapat Paripurna DPR, Ibas Absen Terus Berlalu
Jadi Tersangka, Dahlan Copot Dirut Sang Hyang Seri
BW: Status Anas Tunggu Pekan Depan
KPK Bentuk Tim Investigasi Usut 'Sprindik' Anas  
Mantan Menteri Agama Tarmizi Taher Meninggal Dunia
Jokowi Ambil Alih Penanganan Rusun Marunda

10.30 | 0 komentar | Read More

Situs Resmi PAN Diretas

Ketua umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menunjukkan nomor 8 saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

Selasa, 12 Februari 2013 | 09:59 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Situs resmi Partai Amanat Nasional, www.pan.or.id, diretas. Kini tampilan situs berubah jadi boks aplikasi Command Prompt berlatar situs blog gratisan Blogger. Di dalam boks, ada tulisan "Oops! Your site is down!" sekaligus kata-kata dalam bahasa Inggris yang berarti "Kami retas situs ini untuk memperlihatkan kerentanan pada situs ini."

Peretas mengenakan nama Jack Riderr (Johor Hacking Crew) yang mereka tuliskan di akhir pesan. Juru bicara PAN Bima Arya belum tahu siapa yang meretas situs resmi partainya. "Ini perbuatan orang iseng atau orang yang memang ada motif politik tertentu. Kita semua tahu bahwa sebelumnya situs presiden diretas," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Februari 2013.

Teknisi di PAN, kata Bima, sudah ditugaskan supaya bergerak cepat dalam menanggulangi peretasan situs ini. "Situs kami penting sekali karena merupakan alternatif sumber informasi bagi para kader. Komunikasi politik partai juga terjadi lewat situs tersebut," ujar dia. "Secepat mungkin kami akan selesaikan masalah ini, sekaligus mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang," kata Bima.

MUHAMAD RIZKI

Berita Populer
Obrolan Annisa Mahasiswa UI Sebelum Meninggal
Jejak Anis Matta di Tas Ahmad Fathanah
Habis Bercinta dengan Lelaki, Pria Ini Tewas
Annisa Tewas, Dewan Akan Panggil IDI dan RS
Segi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor Daging

10.30 | 0 komentar | Read More

Kuota Haji 2013 Jawa Timur Naik

Abdul Rohman (88 tahun), calon jemaah haji asal Sentolo, Kulonprogo mengikuti doa saat pelepasan calon jemaah haji asal DIY di Bangsal Kepatihan Kompleks Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Selasa (25/9). TEMPO/Suryo Wibowo

Selasa, 12 Februari 2013 | 10:12 WIB

TEMPO.CO, Pamekasan - Kuota haji di Jawa Timur untuk tahun 2013 meningkat. Peningkatan ini terlihat dari surat edaran dari Kementerian Agama Jawa timur yang diterima Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan pada 1 Februari 2013 lalu. "Ada tambahan, tapi sedikit," kata Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenag Pamekasan, Juhedi, Selasa, 12 Februari 2013.

Menurut Juhedi, tahun 2012 lalu jumlah calon haji yang berangkat ke tanah suci mencapai mencapai 1.413 orang. Tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi 1.495 calon haji atau hanya bertambah 82 calon haji.

Selain menambah, kata dia, dalam surat tersebut juga ditentukan calon haji yang berangkat tahun ini adalah calon haji yang mendaftar tahun 2009 lalu antara Januari dan April 2009. "Pemberangkatan pertama pada 9 september 2013 mendatang," tutur Juhedi.

Komisi pemerintahan DPRD Pamekasan meminta Kemenag Pamekasan membina jemaah haji Pamekasan dengan lebih baik. Agar kejadian penangkapan calon haji asal Pamekasan karena membawa ratusan buku nikah palsu tidak terulang. "Ini merusak citra Pamekasan. Harus dicegah jangan sampai terulang," kata anggota komisi pemerintahan, Juhaini.

MUSTHOFA BISRI

Berita Populer
Obrolan Annisa, Mahasiswa UI, Sebelum Meninggal
Jejak Anis Matta di Tas Ahmad Fathanah
Habis Bercinta dengan Lelaki, Pria Ini Tewas
Annisa Tewas, Dewan Akan Panggil IDI dan RS
Segi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor Daging

10.30 | 0 komentar | Read More

PKB Usulkan Mahfud MD Duet dengan Rhoma Irama

Anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tandjung, Mahfud MD dan Jusuf Kalla serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Pelantikan Majelis Nasional KAHMI periode 2012-2017 di Jakarta, Selasa (5/2). Acara pelantikan sendiri mengambil tema Memenangkan Masa Depan Indonesia dengan Mahfud MD sebagai ketua Presidium. TEMPO/Seto Wardhana

Senin, 11 Februari 2013 | 10:19 WIB

TEMPO.CO, Bojonegoro - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro mengusulkan duet Mahfud MD dengan Rhoma Irama. Duet untuk posisi calon presiden dan wakil presiden ini, diyakini bisa sangat strategis mewakili suara arus bawah dan tengah. "Ini usulan kita," ujar Ketua Caretaker DPC PKB Bojonegoro, Fuad Mahsuni, Senin, 11 Februari 2013.

Menurut Fuad, sosok Mahfud MD punya tingkat kepercayaan tinggi di masyarakat. Selain itu, posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, juga banyak memunculkan sanjungan meski juga kadang ada kontroversi. Tetapi, itulah bagian dari kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan Rhoma Irama dikenal sebagai seniman yang loyal terhadap profesinya. Dan dalam beberapa survei, Raja Dangdut tersebut punya penggemar cukup besar, terutama di kalangan masyarakat bawah.

Jadi, menurut Fuad, kalau kedua tokoh tersebut disandingkan, maka tingkat elektabilitasnya diprediksi akan tinggi. Karena, keduanya punya pengaruh di masing-masing masyarakat. Yang satu pemikir di bidang hukum yang tegas dan apa adanya. Sedangkan yang satu seorang pedangdut yang punya penggemar militan. "Ini akan jadi duet hebat," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur untuk daerah pemilihan IX (Tuban dan Bojonegoro) ini.

Karena itu, dalam beberapa pekan ke depan, baik DPC PKB Bojonegoro maupun Tuban diharapkan untuk terus melakukan pengkajian terhadap pencalonan ini. Dan untuk sosialisasi ini, dia telah meminta Sekretaris PKB Bojonegoro Amin Priyanto untuk bergerak di tingkat bawah.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy, sebelumnya mengatakan partainya semakin yakin untuk mencalonkan raja dangdut Rhoma Irama dalam Pemilihan Presiden. Rhoma diyakini bakal memperkokoh konstituen PKB karena Rhoma dikenal tegas memperjuangkan ideologi Islam dan ini sejalan dengan PKB.

SUJATMIKO

Terpopuler:
Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin
Kader PKS Juga Pernah Bermasalah Soal Perempuan
Yusuf Dipecat Agar Tak Ada Mentari Kembar PKS
FPI Solo Desakkan Pembubaran Densus 88
Status Hukum Anas Urbaningrum Masih Menggantung
PKB Kian Mantap Dekati Rhoma Irama
Tiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di Cikeas
Korupsi Al Quran:Siapa Si Raja, Panglima, Prajurit

10.30 | 0 komentar | Read More

Max Sopacua: SBY Urus Partai karena Sudah Darurat

Senin, 11 Februari 2013 | 10:28 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan turun tangannya Ketua Dewan Pembina Partai, Susilo Bambang Yudhoyono, menangani partai karena kondisi Partai Demokrat sudah darurat.

"Partai Demokrat awalnya dalam keadaan normal dan mengalami kondisi yang luar biasa setelah penurunan elektabilitas dalam sejumlah survei," kata Max saat dihubungi, Senin, 11 Februari 2013.

Menurut Max, selama delapan tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah seserius ini mengurus partai. Dia membandingkan dengan presiden sebelumnya yang selalu menyisihkan waktu untuk mengurus partai. "Karena kondisinya sudah darurat, emergency," kata dia.

Max meminta pengamat tidak asal berbicara mengenai kondisi Partai Demokrat. Menurut dia, karena kondisi darurat ini selayaknya internal mengambil tertentu untuk menyelamatkan partai ini.

Max menjelaskan, langkah apapun yang diambil SBY pasti bertujuan untuk memperbaiki Demokrat. "Yang penting partai ini selamat, wong yang kami tabrak rumah kami sendiri," ujarnya.

Dia memahami orang pasti akan berkomentar aneh-aneh mengenai kondisi Demokrat. Menurut dia, pengamat pasti akan mencari-cari kesalahan internal Demokrat. Tetapi selayaknya orang luar Demokrat mengerti alasan SBY turun tangan langsung mengendalikan Partai Demokrat. "Saya paham betul kondisi itu," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:
Kader PKS Juga Pernah Bermasalah Soal Perempuan
FPI Solo Desakkan Pembubaran Densus 88
Status Hukum Anas Urbaningrum Masih Menggantung
PKB Kian Mantap Dekati Rhoma Irama
Tiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di Cikeas
Korupsi Al Quran:Siapa Si Raja, Panglima, Prajurit
Pengamat: Luthfi Hasan Saja Terjerat Kasus Korupsi
Separuh Gaji Pejabat dari PKS Diberikan ke Partai
Ketua DPD Demokrat Teken Pakta Integritas di

10.30 | 0 komentar | Read More

Pendiri Akui PKS Memang Ikhwanul Muslimin

Para pendukung Partai Keadilan Sejahtera melambaikan tangan mereka, saat kampanye di Depok, Jawa Barat (19/3). Foto: AP/Irwin Fedriansyah

Minggu, 10 Februari 2013 | 10:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan --cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera-- memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 2010 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah.

Tokoh-tokoh di awal pendirian PKS, kata Yusuf, merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Gerakan ini sendiri awalnya digagas sejumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Medinah, Arab Saudi, termasuk Yusuf sendiri dan KH Hilmi Aminuddin.   

Latar belakang Hilmi sebagai anak Panglima Militer Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, menurut Yusuf, juga sudah diketahui banyak pendiri PK lainnya ketika itu. Hilmi mengenal Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke tanah air. Yusuf juga mengaku bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hilmi itu.  

Karena itulah, di awal masa perkembangannya, PKS banyak dibantu gerakan persaudaraan Muslim itu. "Ketika pertama kali ikut Pemilu 199 lalu, kami juga disokong secara pendanaan dari Timur Tengah," kata Yusuf. Jumlahnya, kata Yusuf, sampai lebih dari 90 persen.  

MUNAWWAROH

10.31 | 0 komentar | Read More

Kader PKS Juga Pernah Bermasalah Soal Perempuan

Lebih Suka Novel atau Versi Filmnya?

Kalau The Raid, dari film digubah menjadi komik, maka Les Misérables, dari novel dilayarkan menjadi film. Selain karya klasik Victor Hugo ini, yang sudah berkali-kali difilmkan dan kali ini disutradarai Tom Hooper, ada beberapa buku fiksi lain yang diang

10.30 | 0 komentar | Read More

Pencarian Korban Longsor Brebes Dilanjutkan

Jum'at, 08 Februari 2013 | 10:10 WIB

TEMPO.CO, Purwokerto - Tim SAR gabungan pagi ini melanjutkan pencarian korban tanah longsor di Desa Plompong Sirampog, Brebes. Hingga hari ketiga, pencarian lima korban longsor yang masih tertimbun tanah itu belum membuahkan hasil.

"Pencarian terus dilakukan, mudah-mudahan cuaca cerah," kata koordinator SAR Brebes, Ade Dhanie, Jumat, 8 Februari 2013.

Ia mengatakan, pencarian Kamis kemarin terpaksa dihentikan karena hujan turun. Menurut dia, tim terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melaporkan cuaca terkini.

Evakuasi korban memang harus dilakukan hati-hati karena ada ancaman longsor susulan saat hujan turun. Sejumlah mata air terlihat di tebing yang longsor dan bisa memicu longsor susulan.

Pada Kamis kemarin, tim menerjunkan dua anjing pelacak untuk mencari lokasi korban. Namun, karena tebal tanah mencapai 4 meter, pencarian itu belum membuahkan hasil. Pun saat paranormal ikut dilibatkan dalam pencarian itu, hasilnya masih nihil.

Bukit Wadas Gantung dengan ketinggian 798 mdpl itu longsor pada Rabu lalu. Ketebalan material longsor sekitar 4 meter. Heni, istri Radun (korban), berharap suaminya segera ditemukan. "Apa pun kondisinya, semoga bapak bisa cepat ketemu," katanya.

Ia mengatakan, suaminya sehari-hari bekerja sebagai tukang. Saat longsor terjadi, suaminya tengah berada di ladang untuk melihat tanaman jagung. Sayang, ia lari ke arah yang salah saat longsor terjadi. Radun lari ke arah bawah, bukan ke samping, sehingga ia terseret longsor.

Daftar Nama Korban:
Rapimah, perempuan, 50 tahun, meninggal dunia.
Sukim, laki-laki, 45 tahun, luka-luka.
Hamdani, laki-laki, 4 tahun, luka-luka.
Radun, laki-laki, 50 tahun, tertimbun.
Sutar, laki-laki, 45 tahun, tertimbun.
Sumi, perempuan, 60 tahun, tertimbun.
Kasrap, laki-laki, 70 tahun, tertimbun.
Taryo, laki-laki, 60 tahun, tertimbun.

ARIS ADRIANTO

Berita Terpopuler:
Daging Impor, Luthfi-Suswono Bertemu Bos Indoguna
KPK Sempurnakan Dua Alat Bukti untuk Anas
KPK Pastikan Maharani Ditangkap Di Kamar
Populer Jadi Capres, Jokowi Beradegan Sinetron
Kekasih Afgan Terseret Suap Daging Impor?

10.31 | 0 komentar | Read More

Marzuki Alie: Anas Tersangka, Langsung Diberhentikan

Jum'at, 08 Februari 2013 | 10:24 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Marzuki Alie menyatakan Anas Urbaningrum akan langsung dinonaktifkan dari posisi ketua umum apabila ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Anas sendiri terlilit kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah ada ketentuan bila ada fakta hukum siapa pun kadernya akan dinonaktifkan sementara, dan lazimnya segera mundur dari jabatan," kata Marzuki saat dihubungi, Jumat, 8 Februari 2013.

Meski begitu, Marzuki menyebutkan Partai tak akan gegabah dalam menentukan sikap. Dia juga tak mau berandai-andai dengan status Anas di KPK. Sebelum ada status resmi, partai kata Marzuki tak bisa memutus seseorang bersalah atau tidak.

Menurut Marzuki, ketidakjelasan status hukum Anas dalam kasus Hambalang bukanlah satu-satunya penyebab turunnya elektabilitas Demokrat. "Banyak hal lain yang harus dibenahi dan diselesaikan menjelang 2014."

Sejumlah pengurus Demokrat, sebelumnya pernah tersangkut status hukum. Mereka yang tersangkut seperti wakil Sekjen, Angelina Sondakh, dan bekas sekretaris Dewan Pembina, Andi Mallarangeng, langsung mundur dan dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan bekas bendahara umum partai, Muhammad Nazaruddin, langsung dipecat dari kepengurusan partai.

Hari ini, KPK dikabarkan bakal menetapkan status hukum Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Kabar ini santer beredar di kalangan jurnalis sejak kemarin.

Sumber Tempo di markas KPK di Kuningan membenarkan bahwa status Anas sudah diputuskan sebagai tersangka kasus Hambalang. Surat perintah penyidikan kasus tersebut telah terbit. "Sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan tersangka," ujar sumber tersebut. Tapi informasi ini segera dibantah juru bicara KPK, Johan Budi S.P. "Informasi tersebut belum ada dan tidak benar," kata Johan.

Kamis kemarin, KPK memang memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Nazarlah yang pertama menyatakan ada aliran dana Rp 100 miliar ke Kongres Demokrat untuk pemenangan Anas menjadi ketua partai. Duit itu berasal dari proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Dikabarkan, setelah pemeriksaan Nazar, penyidik dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara. Dari pengkajian atas sejumlah bukti hukum yang sudah ada di tangan komisi, akhirnya diputuskanlah status hukum Anas.

IRA GUSLINA SUFA

Baca juga
Hari Ini, Anas Urbaningrum Dipanggil ke Cikeas 
KPK Sudah Gelar Perkara Kasus Anas
Anis Matta Mau Ajak Petinggi PKS Outbond
Bursa Capres 2014, Jokowi Belum Diminati PDIP

10.30 | 0 komentar | Read More

Kasus Neneng, 2 Warga Malaysia Dituntut Hari Ini

WNA Malaysia, Hasan bin Kushi (baju biru) menghindari wartawan ketika dibawa memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (13/06). Dua orang WN Malaysia bernama Azmi bin Mohammad Yusof dan Hasan bin Kushi ikut ditahan oleh KPK bersama Neneng Sri Wahyuni karena diduga ikut membantu Neneng dalam pelariannya. TEMPO/Seto Wardhana

Kamis, 07 Februari 2013 | 10:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dua warga negara Malaysia, Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad dan R. Azmi bin Mohammad Yusof, kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dua orang terdakwa penyembunyi Neneng Sri Wahyuni ini dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa. "Iya," kata Apolos Djara Bonga, pengacara warga negara Malaysia itu, lewat pesan pendek, Kamis, 7 Februari 2013. Agenda sidang mereka berlangsung sejak pukul 10.00.

Sebelumnya, Hasan dan Azmi dituding jaksa KPK menyembunyikan istri Muhammad Nazaruddin, Neneng, yang menjadi tersangka korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja pada 2011. Mereka memasukkan Neneng dari Malaysia ke Indonesia, padahal mereka tahu saat itu Neneng tengah dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Interpol.

Untuk melancarkan aksinya, Hasan memesankan tiket pesawat untuk Neneng dengan nama Nadia. Saat Neneng tiba di Jakarta, Hasan memperingatkannya melalui telepon untuk tak pulang ke rumah. Sebab, kemungkinan KPK bisa menangkapnya di sana. Peringatan Hasan terbukti. Sebab, baru beberapa saat di rumahnya, KPK menciduk Neneng dan menahannya.

Jaksa mendakwa mereka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman 12 tahun penjara.

NUR ALFIYAH

Berita Populer lainnya:
Maharani Berbohong karena Panik dan Syok
Maharani Suciyono Berbohong, Apa Kata Psikolog?
KPK Pastikan Maharani Tak Ditangkap di Kafe
Hakim Daming Tak Bisa Bedakan Sisir dan Sikat Gigi
KPK: Ahmad Fathanah Operator Penerima Suap

10.30 | 0 komentar | Read More

Berangkat Sehat Pulang Jadi Mayat

Kamis, 07 Februari 2013 | 10:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang buruh migran wanita asal Sulawesi Utara bernama Bintulu Nie, 32 tahun, yang bekerja di Malaysia, dikabarkan meninggal dunia karena sakit keras pada 2 Februari 2013. Kabar kematian Nie diperoleh dari Armin, suami Nie yang juga bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. 

Kabar dari Armin itu diterima Arwin, adik Nie. Ia ditelepon kakak iparnya dari Malaysia. Armin menceritakan Nie meninggal di perjalanan saat menuju Rumah Sakit setempat. "Kakak saya meninggal sebelum sampai ke rumah sakit, kata suaminya, Nie sakit cukup parah, dia muntah darah padahal selama di Indonesia sehat sekali," katanya ketika ditemui Tempo di Desa Anggotoa, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Desa Anggotoa adalah kantong TKI terbesar di provinsi itu.

Armin menceritakan, semasa bekerja di luar negeri, Nie bekerja di ladang perkebunan kelapa sawit. Sebelum berangkat ke Malaysia, hasil check kesehatan Nie amat bagus.  Tapi ia mengakui, "kerja di ladang itu sebenarnya bukan untuk perempuan, soalnya memikul tanah dan pupuk yang beratnya  minta ampun."

Ia menjelaskan, biaya kepulangan dan pengurusan jenazah, hingga berbagai tunjangan lain ditanggung oleh perusahaan yang mengirim Nie bekerja di Malaysa yakni PT Mega Buana Citra Masindo. 

"Tidak usah khawatir selama ia resmi dengan dibuktikan kelengkapan-kelengkapan dokumen TKI, segala hak seperti asruansi dan tunjangan pasti akan diperoleh," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Jumhur Hidayat kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkunjung ke Kabupaten Konawe pada Selasa lalu .

Di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat saat ini yang terdata resmi sebagai TKI di Sulawesi Tenggara sedikitnya 730 TKI di luar negeri dengan tujuan terbesar ke Negara Malaysa dan Taiwan .

ROSNIAWANTY FIKRY

10.30 | 0 komentar | Read More

SBY Doakan Demokrat di Depan Kabah

Rabu, 06 Februari 2013 | 09:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendoakan Partai Demokrat di depan Kabah. Presiden kemudian mengirimkan pesan pendek yang ditujukan kepada para Anggota Majelis Tinggi Partai, Sekretaris Dewan Kehormatan, Sekretariat Jenderal Partai Demokrat, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pesan pendek (SMS) itu lalu di -forward oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yang kemudian juga diterima oleh Tempo, Selasa, 5 Februari 2013.

"Berita SMS ini saya tulis persis di hadapan Kabah, di Masjidil Haram  Makkah al-Mukarramah.  Setelah Alhamdulillah semalam selesai melaksanakan ibadah Umroh, Insya Allah, sebentar lagi saya dan rombongan akan melanjutkan perjalanan  ke kota suci Madinah al-Munawwarah untuk sekaligus ziarah ke makam Rasulullah," kata SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dalam pesan pendeknya.

SBY menambahkan, "Selama berada di Tanah Suci saya terus memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT agar partai yang kita cintai dapat segera dibebaskan dari berbagi cobaan berat yang kita hadapi dewasa ini.  Saya berharap saudara-saudara juga ikut berdoa dan memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita bisa segera menemukan solusi yang tepat, bijak, dan bermartabat," ujar dia.

Pesan terakhir SBY berbunyi:  "Kepada Ses Wanbin (Sekretaris Dewan Pembina), Ses Wanhor (Sekretaris Dewan Kehormatan),  Sekjen PD (Sekretaris Jenderal Partai Demokrat), dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR,  supaya berita SMS ini disebarluasan ke seluruh kader di Tanah Air agar mereka juga ikut berdoa bersama bagi keselamatan dan kebaikan partai kita."

Dalam pesannya itu, SBY tak menyebut-nyebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

GRACE S GANDHI

Berita Terkini:
Ini Lima Skenario Selamatkan Demokrat
Maharani Suciono Minta Maaf, Ungkap Duit Rp 10 Juta
Luthi Hasan Akhirnya Mengaku Kenal Ahmad Fathanah
Gontor Pastikan Ahmad Fathanah Bukan Alumni

10.31 | 0 komentar | Read More

Hari Ini, Eks Pejabat ESDM Hadapi Vonis

Rabu, 06 Februari 2013 | 09:29 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Duo mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yakni Jacob Purwono dan Kosasih Abbas hari ini kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Salah satu penasehat hukum Kosasih, Andi, mengatakan kliennya dijadwalkan sidang dengan agenda pembacaan putusan. "Iya, sekitar jam 09.30 nanti," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Januari 2013.

Andi menyatakan Kosasih siap menjalani vonis tersebut. Namun demikian dia berharap majelis hakim tak akan menggunakan  Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP untuk mengganjar Kosasih seperti yang diminta jaksa.

Dia berkeinginan majelis memakai dakwaan subsider yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Soalnya, menurut dia, Kosasih bukan pemain utama dalam korupsi tersebut. "Kosasih hanya sebagai pelaku yang disuruh, pembawa pesan, intelektualnya ketua pelaksana pengadaan  (Jacob)," ujar dia.

Selain itu,  Andi melanjutkan, Kosasih menginginkan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan hakim nanti tak sebesar tuntutan jaksa. Sebab, duit pengganti Rp 2,8 miliar yang diminta jaksa tak sepenuhnya digunakan Kosasih. Menurut Andi, kliennya hanya memakai sekitar Rp 280 juta.  "Itu untuk biaya operasional, dan sudah dikembalikan Rp 150 juta ke KPK, sisanya akan dicicil," katanya.

Kosasih bersama Jacob didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 144,8 miliar dalam kasus korupsi pengadaan dan pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau solar home system.

Ketika itu, Kosasih yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan menjadi kuasa pengguna anggaran. Sedangkan Jacob, selaku Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menjadi pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut.

Jaksa menuntut Kosasih diganjar dengan hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp 250  juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, ia diminta membayar uang pengganti Rp 2,85 miliar, subsider 1 tahun kurungan. Sedangkan Jacob dituntut hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 8,32 miliar subsider 2,5 tahun kurungan.

NUR ALFIYAH

Berita Terpopuler Lainnya:
Terima Rp 10 Juta, Maharani: Saya Enggak Munafik
Maharani Buka-bukaan Soal Kasus Sapi
Diduga Gelapkan Pajak, Apa Kata SBY?
Abraham Samad : KPK Tak Gantung Status Anas
Anas Menjawab Desakan Mundur dari Demokrat

10.30 | 0 komentar | Read More

Diduga Gelapkan Pajak, Apa Kata SBY?

Selasa, 05 Februari 2013 | 09:38 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menjelaskan soal setoran pajaknya yang belakangan jadi gunjingan. Dalam jumpa pers di Jeddah, Arab Saudi, Senin, 4 Februari 2013, SBY menegaskan keluarganya taat membayar pajak dan tidak ada penyimpangan dalam pembayaran pajak tersebut.

Pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi dan menjelaskan pemberitaan oleh The Jakarta Post, mengenai pajak miliknya dan anak-anaknya.

"Saya prihatin keluarga saya yang bekerja seperti ini dengan harta yang bisa kami pertanggungjawabkan, dianggap tidak taat membayar pajak," kata SBY.

Menurut SBY, tanpa memerinci pajak yang dibayarkannya, dirinya maupun anak-anaknya telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan UU.

"Prosesnya juga akuntabel, setelah saya isi kewajiban saya, saya minta tolong dicek apa ada yang kelewatan, apa ada yang lebih atau yang kurang, karena saya tidak ingin ada satu rupiah yang kurang," kata SBY.

Menurut SBY, data yang diungkap Jakarta Post tersebut tidak sama dengan yang ada di Ditjen Pajak.

"Saya diberi tahu bahwa apa yang dimuat di Jakarta Post itu tidak sama persis dengan data yang ada di Ditjen Pajak. Tentu bukan wilayah saya (menjelaskan pajak), karena ada UU yang mengatur tingkat kerahasiaan pajak," kata SBY.

SBY menjelaskan, sebagai pejabat negara, dirinya telah melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, sesuai dengan aturan.

SBY juga mengaku selalu memperbarui informasi harta kekayaannya dan melaporkannya sejak sebelum menjabat presiden, saat menjadi presiden, maupun seusai menjabat sebagai presiden.

Begitu pula pada periode kedua dirinya terpilih menjadi presiden pada 2009. "Bahkan periode tengah juga saya laporkan," kata SBY.

Hal yang sama, menurut SBY, juga dilakukan anak-anaknya. Anaknya, Mayor Infranteri Agus Yudhoyono, telah membayar pajak sesuai ketentuan UU sebagai seorang mayor.

"Sedangkan istri Agus, Anisa, karena sebelum menikah punya penghasilan sendiri, misalnya sebagai presenter dan foto model, juga punya kewajiban membayar pajak terpisah dari yang dibayarkan suaminya Agus, dan itu dua-duanya membayar pajak dan sudah diverifikasi Ditjen Pajak," kata SBY.

Putranya yang kedua, Edhie Baskoro, sebagai anggota DPR, juga wajib lapor ke KPK, termasuk membayar pajak sebagaimana seharusnya dan diverifikasi.

Untuk itu, dirinya mengimbau agar para pihak tidak mudah untuk menuduh. "Saya hanya ingin mengatakan berhematlah kata menuduh dan mencurigai. Mari kita junjung tinggi kebenaran dan keadilan. Itu penjelasan saya yang sah," katanya.

Sebelumnya, Jakarta Post memberitakan sebagian dokumen pajak yang diklaim milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua putranya, Mayor TNI Agus Harimurti dan Edhie "Ibas" Baskoro.

Menurut Jakarta Post, dokumen tersebut telah diverifikasi oleh sumber-sumber di Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan tanpa menyebutkan namanya.

WDA | ANT

Berita tepopuler lainnya
Foto Luthfi-Ahmad Fathanah Sedang Rapat Beredar
Meninggal Setelah Membintangi Iklan TCM
Abraham Samad Ternyata Pernah Jadi Caleg PKS
Maharani Suciyono Terancam Dapat Sanksi Kampus
Dicekal Bersama Luthfi Hasan, Elda Devianne Lenyap
KPK Dituding Konspirasi, Mahfud MD Pasang Badan

10.30 | 0 komentar | Read More

Soal Lengserkan Anas, SBY: Demokrat Butuh Solusi

Selasa, 05 Februari 2013 | 10:08 WIB

TEMPO.CO, Jeddah - Dari Jeddah, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal elektabilitas partainya yang terus menurun. SBY juga bicara soal kisruh beda pendapat di partai yang menginginkan penggantian Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Menurut SBY, Demokrat perlu mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan dukungan terhadap partai menurun dan solusi tepat untuk mengatasinya.

"Yang dibutuhkan Partai Demokrat sekarang ini adalah solusi dan faktor-faktor yang menyebabkan merosot (dukungan). Solusi yang tidak berkaitan dengan itu (faktor penyebab) bukan solusi yang "cespleng" (tepat)," kata SBY di Jeddah, Senin, 4 Februari 2013.

Penjelasan SBY ini terkait dengan adanya permintaan agar dirinya turun langsung untuk menyelamatkan pamor Demokrat yang terpuruk, yang menurut sebuah survei mengalami penurunan dukungan.

Seperti diketahui, Ahad kemarin, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik meminta SBY turun tangan untuk mengatasi krisis elektabilitas partai. Jero bahkan menyebut Anas Urbaningrum harus turun dari kursi ketua umum sebagai bentuk penyelamatan partai. (baca: Pamor Demokrat Merosot, Jero Wacik Kecewa)

Menurut Jero, sikap ini juga terkait dengan kasus hukum yang menyandera nama Anas. Kasus itu terkait dengan proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor.

Dalam jumpa pers itu, SBY mengatakan, permintaan dirinya turun tangan dalam kasus Demokrat harus dilakukan jernih, rasional, dan tidak emosional. Suara yang memintanya campur tangan itu muncul 24 jam terakhir dari seluruh Indonesia. (baca: Demokrat Bali Minta SBY 'Adili' Anas)

"Saya diminta menyelamatkan partai ini dan saya diminta mengambil alih dalam arti penyelamatan partai ini agar tidak terus merosot dan jatuh dalam pemilu yang akan datang," kata SBY. Permintaan itu, katanya, tidak hanya melihat dia sebagai Dewan Pembina Partai, tapi juga sebagai penggagas dan pendiri partai.

Menurut SBY, ia akan bersikap setelah umrah. "Saya akan memohon petunjuk Allah agar saya dituntun mengambil keputusan yang baik. Menyelamatkan Partai Demokrat tentu solusi yang akan saya pilih. Nanti tentu benar-benar rasional. Semua itu bisa terlaksana setelah mendapat rida dari Allah," katanya.

"Jika semua sudah selesai ibadah, saya akan berikan pernyataan. Saya akan lihat nanti yang paling baik seperti apa," kata SBY lagi. Ia mengatakan, banyak ujian yang harus dihadapi oleh partai politik.

Menanggapi hasil survei, SBY mengatakan, yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah anjloknya dukungan untuk Partai Demokrat. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat mendapat suara 21 persen. Namun, saat ini, menurut hasil sebuah lembaga survei, dukungan turun drastis menjadi hanya 8 persen.

"Terus terang saya juga dapat penjelasan hasil survei lembaga survei yang lain, yang menunjukkan angka yang kurang-lebih sama," katanya. Menurut SBY, kader mengatakan kondisi ini sedang dalam keadaan lampu merah.

SBY mengatakan, sejak 2008, hasil survei saat ini adalah yang paling rendah untuk Partai Demokrat. "Tentu saja, sebagaimana berita yang saya terima dari Tanah Air, ini memberikan keprihatinan dan kecemasan yang mendalam bagi jajaran kader partai di seluruh Tanah Air," katanya.

WDA | ANT

Berita terkait
Dianggap Paling Korup, Demokrat Terpuruk?
Anas Urbaningrum Faktor Turunnya Pamor Demokrat
Utamakan Partai, Jero Sudahi Pertemuan Investor
Kubu Anas: Menteri Jero Urus Minyak Saja

10.30 | 0 komentar | Read More

Prabowo Temui Hatta Rajasa, Bicara Soal Capres?

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan orasi politiknya pada Pengukuhan Pengurus DPD, DPC, PAC, dan Sayap Partai Gerindra, di Semarang, Jateng, (11/9). ANTARA/R. Rekotomo

Senin, 04 Februari 2013 | 09:28 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ahad malam, 3 Februari 2013. Keduanya bertemu selama hampir dua jam. Apa yang mereka bicarakan?

Ketua DPP Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan pertemuan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tadi malam belum membicarakan agenda calon presiden. "Agendanya hanya silaturahmi saja," kata Martin saat dihubungi, Senin, 4 Februari 2013.

Dia menyatakan, pertemuan keduanya masih jauh dari komitmen mengenai calon presiden. Apalagi, pemilu legislatif masih lama, 14 bulan lagi. "Kedua partai harus memacu diri agar lolos dari ambang batas," kata Martin.

Martin menyatakan, fokus partai saat ini adalah mengingatkan kadernya agar jangan sampai tersangkut perkara korupsi. Dia tidak ingin penangkapan serupa Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, terjadi di partainya.

Namun, Martin tidak menutup kemungkinan akan terbangun aliansi strategis antara PAN dan Gerindra. Dia menilai kedua partai ini memiliki ideologi dan platform yang sama, yaitu terbuka, Pancasila, dan sama-sama ingin perubahan.

Lagi pula, sosok Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dianggap saling melengkapi. Mereka mewakili figur yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. "Tapi pemilu masih lama, sehingga peluang dan opsi lain masih terbuka," kata dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terpopuler lainnya:
Detik-detik Terakhir Praja IPDN Masih Ditertawakan
Yusuf Supendi: Konspirasi Suap Daging, PKS Mabuk
20 Tahun, Habibie Cicil Rumah di Patra Kuningan
Anis Matta: PKS Ibarat Logo Nike
Spanduk Sapi, Anis Matta: Kami Bukan Makhluk Suci
Hanya Petinggi PKS yang Dinilai Pantas Bertobat

10.31 | 0 komentar | Read More

Belum Juga Divonis, Hartati Nyatakan Banding


Senin, 04 Februari 2013 | 10:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat nonaktif, Siti Hartati Murdaya, hari ini kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelis hakim menjadwalkan sidang Hartati dengan agenda pembacaan vonis.

Datang sekitar pukul 09.20, Hartati langsung menuju bilik tunggu terdakwa di lantai dua. Saat ditanya soal kesiapannya menjalani vonis, Hartati tak langsung menjawab. Dia terdiam sesaat dan tersenyum.

Beberapa saat kemudian dia mengatakan tak akan menerima putusan jika hakim memvonisnya bersalah. "Kan nanti ada banding," katanya sebelum sidang, Senin, 4 Februari 2013.

Tiga pekan lalu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis mengganjar Hartati dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Mereka menilai dia terbukti bersalah karena menyuap bekas Bupati Buol Amran Batalipu sebanyak Rp 3 miliar.

Namun, Hartati bersikeras menyangkal tudingan jaksa tersebut. Dalam pembelaannya dua pekan kemarin, Hartati mengaku sama sekali tak menyuap Amran. "Saya tidak melakukan penyuapan sebanyak Rp 3 miliar," katanya. Dia pun meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari segala dakwaan jaksa.

NUR ALFIYAH

Berita terpopuler lainnya:
Detik-detik Terakhir Praja IPDN Masih Ditertawakan
Yusuf Supendi: Konspirasi Suap Daging, PKS Mabuk
Anis Matta: PKS Ibarat Logo Nike
Spanduk Sapi, Anis Matta: Kami Bukan Makhluk Suci
Habibie: Pindah = Soeharto Keluar dari Cendana
Hanya Petinggi PKS yang Dinilai Pantas Bertobat
Wakil Bupati Garut Gantikan Posisi Aceng Fikri
Koboi di Kafe Rolling Stone Pakai Pistol Eksklusif

10.31 | 0 komentar | Read More

20 Tahun, Habibie Cicil Rumah di Patra Kuningan

Minggu, 03 Februari 2013 | 09:30 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Sudah 38 tahun mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menempati rumah di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Awalnya, bangunan ini merupakan milik Patra Jasa. Sekitar tahun 1975, PT Pertamina (Persero) mengalokasikannya sebagai tempat tinggal Habibie. Kala itu, suami Ainun ini penasihat Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo.

"Ini rumah nomor satu, sekitarnya masih kampung," Habibie bercerita pada Tempo, Rabu, 16 Januari 2013, di kediamannya. Di masa itu, Habibie melanjutkan, belum terdapat apa-apa di sana. "Kemudian ada rumah nomor lima dan tujuh yang ditempati oleh kedutaan."

Merasa kerasan menetap di sana, Habibie mencoba mengajukan permintaan untuk membeli rumah itu dari Pertamina. Ia tidak membeli secara tunai, melainkan berangsur. pertamina membolehkan Habibie mencicil. "Cicilan rumah baru lunas setelah 20 tahun," kata dia.

Waktu baru pulang dari Jerman, sebelum menetap di Patra Kuningan, Habibie pernah mengontrak kediaman Jenderal (Purn.) Poniman di Jalan Bangka 5, Kemang, Jakarta Selatan. Waktu itu, kata Habibie, Poeniman masih berpangkat letnan jenderal. Dan ia tengah bertugas di Medan, sebagai panglima komando wilayah.

Rumah Poeniman, Habibie mengatakan, besar. Selama ia tinggal di sana, Pertamina lah yang mengurus uang sewanya. Namun masa tinggal Habibie di Bangka tak lama. Sebab Poeniman segera kembali dari Medan. "Saya pun pindah ke Patra Kuningan, sampai sekarang."

Ayah tiga anak ini begitu cinta dengan rumahnya. Hingga menjabat sebagai wakil presiden, kemudian menjadi presiden, Habibie tak pernah mau pindah dari tempat tinggalnya. Bahkan ia sempat beradu mulut dengan Pasukan Pengaman Presiden yang memintanya pindah ke Istana.

"Kata Paspampres, tidak aman tinggal di rumah ini," cerita Habibie. "Selama 22 tahun saya tinggal di sini aman-aman saja. Masak dalam 24 jam saya menjadi wakil presiden langsung tidak aman."

Penolakan Habibie untuk pindah pun disampaikan ke Presiden Soeharto. Ia mengatakan bila rela bekerja selama 24 jam sehari. Namun tidak bisa terima jika ada yang mengatur tempat ia untuk tidur. "Kalau Soeharto mau keluar dari Cendana, baru saya mau keluar dari Patra Kuningan," kata anak keempat dari delapan bersaudara itu.

Habibie baru-baru ini meluncurkan film Habibie&Ainun. (Lihat Video: Alasan Habibie Menulis Habibie&Ainun). Habibie tak mengungkap isu politik dalam film itu. Saat wawancara, ia juga tak mengungkap prihal pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang pernah ditulis Majalah Tempo pada tahun 1994. Tulisan kapal perang bekas ini diduga sebagai pemicu pembreidelan Majalah Tempo dan sejumlah media pada saat itu.

(Baca lengkap: Edisi Khusus Romantisnya Habibie)

CORNILA DESYANA

Berita Heboh Lain
Luthfi Diduga Berperan Besar Soal Suap Daging
Batavia Akan Umumkan Mekanisme Pengembalian Tiket
Raffi Tersangka, 'Dunia Malam' Pindah ke Cawang 
Kekuasaan Bisa Menyebabkan Individu Lebih Otentik?

10.30 | 0 komentar | Read More

Tiga Kali, Habibie Menolak Pindah ke Widya Chandra

Minggu, 03 Februari 2013 | 10:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie telah 38 tahun tinggal di rumah pribadinya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Selama itu pula, sudah 3 kali ia diminta pindah dari sana. Permintaan pertama muncul kala ia ditunjuk sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Sejak dilantik pada 29 Maret 1978, ayah tiga anak ini diminta pindah ke rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra. Tapi Habibie emoh. Sebab ia tak yakin jabatannya sebagai menteri bakal bertahan lama. Apalagi, ketika itu Habibie telah memulai menyicil rumah dari PT Pertamina (Persero).

"Kalau pindah ke Widya Chandra, saya tidak tahun akan berapa lama jadi menteri," kata Habibie waktu Tempo berkunjung ke rumahnya, Rabu, 16 Januari 2013. "Misalnya jabatan menteri habis dalam dua tahun, lalu saya mau pindah ke mana?"

Karena suami mendiang Ainun ini menolak pindah, Menteri Sekretaris Negara Sudharmono pun memintanya menandatangani surat pernyataan. Isinya, Habibie menolak pindah ke Widya Chandra dan memilih tetap tinggal di rumah pribadi. "Saya juga bersedia tidak akan mempermasalahkan bila pemerintah berikan rumah di sana ke pejabat lain," ujar dia.

Permintaan kedua datang ketika Habibie menjabat sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Soeharto. Bahkan ketika itu, Pasukan Pengaman Presiden serta protokol istana menyambangi rumahnya. Mereka meminta Habibie pindah ke Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Lagi-lagi Habibie tak mengacuhkan.

"Kalau saya harus bekerja selama 24 jam sehari, saya laksanakan. Tapi kalau ada yang menentukan di mana saya tidur, itu kebangetan," kata dia.

Soeharto pun sempat turun tangan, memerintahkan Habibie agar pindah kediaman. Kepada Habibie, Soeharto menyatakan bila sudah peraturannya bagi wakil presiden untuk tinggal di istana. Namun anak keempat dari delapan bersaudara ini tetap bersikeras. Dia tolak perintah itu. "Kalau Soeharto mau keluar dari Cendana, baru saya mau keluar dari Patra Kuningan," katanya.

Hingga akhirnya menjabat sebagai Presiden RI, 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, Habibie tak juga ingin pindah kamar tidur. Dia setia dengan rumah yang diciclnya selama 20 tahun.  (Baca lengkap: Edisi Khusus Romantisnya Habibie)

CORNILA DESYANA

Berita Heboh Lain
Luthfi Diduga Berperan Besar Soal Suap Daging
Raffi Tersangka, 'Dunia Malam' Pindah ke Cawang 
Tertidur, Seorang Hakim Mengundurkan Diri  

10.30 | 0 komentar | Read More

Habibie Tak Pernah Malu-Malu Kala Jatuh Cinta

Sabtu, 02 Februari 2013 | 09:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Film Habibie & Ainun meraup lebih dari 4 juta penonton hanya dalam kurun waktu empat minggu setelah pemutaran perdananya pada Desember 2012. Film ini diangkat dari buku karya Habibie dengan judul yang sama. Buku Habibie & Ainun mengisahkan perjalanan hidup dua anak manusia Habibie dan Hasri Ainun Habibie selama 48 tahun 10 hari (12 Mei 1962-22 Mei 2010).

Tak sedikit yang menitikkan air mata selama menonton film itu. Banyak pula yang kaget melihat sisi lain Habibie yang selama ini dikenal sebagai intelektual, ilmuwan, teknokrat, dan politisi ketika menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Wakil Presiden, dan terakhir Presiden RI yang ketiga.

Benarkah Habibie romantis seperti dalam buku dan film itu? Ditanya soal ini, mantan presiden bernama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie ini tertawa terbahak-bahak. Dalam wawancaranya kepada Tempo di kediamannya di Patra Kuningan Jakarta Selatan Rabu, 16 Januari 2013, Habibie blak-blakan mengungkapkan semua perasaannya.

Habibie pun menceritakan kisah pertemuannya dengan Ainun. Habibie mengaku telah mengenal Ainun waktu masih usia 13 tahun. Ainun selisih setahun lebih muda darinya. Namun, hatinya baru terpanah busur asmara beberapa tahun kemudian, tatkala Habibie sedang pulang liburan ke Bandung dari kuliahnya di Jerman. Habibie dan adiknya, Jusuf Effendy Habibie atau Fanny Habibie (meninggal 12 Maret 2012) diminta mampir ke rumah keluarga Ainun untuk mengantarkan bingkisan.

Habibie yang tadinya berada di mobil saja, akhirnya turun dan ketika masuk ke ruang tamu, tak ada orang. Tanpa malu-malu, ia pun menyapa, 'Halo', namun tak ada jawaban. Hanya terdengar suara mesin jahit samar-samar. Sambil melihat-lihat foto di ruangan tersebut, Habibie lalu menuju ke arah suara mesin jahit. Kala itulah Habibie melihat Ainun yang telah menjelma menjadi seorang gadis dewasa.

"Gila, Ainun! Cantik kamu ya! Begitu kata saya. That's Habibie!" kata Habibie sambil tertawa.

Adegan ini juga ada dalam film Habibie & Ainun. Habibie mengakui, adegan pertemuan Habibie dan Ainun ini diubah setelah mendapat masukan darinya. Semula, Reza Rahardian yang memerankan Habibie justru malu-malu saat masuk ke dalam rumah. Ketika melihat Ainun yang diperankan Bunga Citra Lestari pun, Reza berakting malu-malu dan berbisik. "Aduh cantiknya, gula Jawa berubah jadi gula pasir."

"It's not Habibie," ujar bekas menristek ini sambil tertawa. "Makanya terus adegan (adegan malu-malu) itu diganti. Saya nggak mau itu."

Ketika menyadari jatuh cinta pada Ainun, Habibie mengaku jantungnya berdebar-debar. Matanya ingin terus memandang Ainun. "Waktu makan malam bersama keluarga mereka, sambil ngobrol saya lihat ibu Ainun, lalu Ainun, lalu ayahnya, lalu Ainun lagi," kata Habibie mengenang masa itu.

Habibie mengaku puas dengan film Habibie & Ainun yang diangkat berdasarkan buku yang ditulisnya dengan judul yang sama. Film itu memang lebih banyak mengisahkan 48 tahun 10 hari romansa perjalanan kehidupan Habibie bersama istrinya, Hasri Ainun Habibie yang meninggal di Munchen pada 22 Mei 2010. "Saya berikan pujian kepada sutradaranya," ujarnya. Tak hanya itu, Habibie juga memuji akting Reza Rahardian dan memberinya label cum laude.

NIEKE INDRIETTA

Berita Pilihan:
Habibie Sempat Kritik Adegan Film Habibie & Ainun
Alasan Habibie Menulis Buku Habibie & Ainun
Kronologi Penggerebekan BNN di Rumah Raffi Ahmad
Citilink Bidik Beberapa Rute Batavia
Istana: Hacker Sebaiknya Jaga Situs Pemerintah
Kekuasaan Bisa Menyebabkan Individu Lebih Otentik?

10.30 | 0 komentar | Read More